Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 126205 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Jaminan ats bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga dan telah diatur dalam Undang-undang, namun pada pelaksanaannya masih banyak warga kurang mampu yang tidak bisa mendapatkan bantuan hukum, seperti yang terjadi di Bandung, Bali, tempat 1405 kasus hukum terjadi selama tahun 2006-2010. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum di kabupaten Badung, Bali, serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Kajian ini adalah kajian yuridis normatif terhadap undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Kajian menggunakan bahan sekunder dan tertier berupa peraturan menteri hukum dan HAM yang terkait, studi pustaka, dan data dari hasil wawancara mendalam. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum di kabupaten Badung, Bali belum dapat dilaksanakan secara maksimal terhadap masyarakat yang kurang mampu oleh karena tidak adanya alokasi dana bantuan hukum dari pemerintah daerah kepada masyarakat miskin yang tidak punya kemampuan membayar pengacara. Sejalan dengan fungsi pengawasan pelaksanaan perundang-undangan yang diemban oleh Dewan Perwakilan Daerah, kajian ini merekomendasikan pada DPD untuk mendorong pemerintah daerah kabupaten Badung, Bali untuk melakukan tindakan legislasi berupa pembuatan peraturan daerah sebagai tindak lanjut dari undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum."
JBTI 1 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Damayanti
"ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan perwujudan tanggung jawab negara untuk menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dan akses terhadap keadilan (access to justice) bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama bagi merek ayang miskin dan marginal. Penelitian ini ingin medeskripsikan pengaturan bantuan hukum yang ada UU nomor 16 Tahun 2011 serta bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi Undang-Undang ini dengan berbagai peraturan hukum lainnya yang juga mengatur bantuan hukum. Adanya gerakan bantuan hukum struktural dan juga bantuan hukum berbasis pemberdayaan hukum yang selama ini telah dijalankan oleh berbagai pihak di Indonesia akan dijadikan tolak ukur analisadalam penelitian ini apakah Undang-Undang ini telah cukup merefleksikan pelaksanaan bantuan hukum yang telah berjalan selama ini .

ABSTRACT
Act Number 16/2011 ia a manifestation of state responsibility to guarantee that there is equality before the law and access to justice for all Indonesia citizens, primarily for the poor and marginalized groups. This research describe legal arrangements existing in Act Number 16/2012 and how to synchronize and harmonize the Act with other empowerment perspective which have been running by various parties in Indonesia also will be milestone to analize whether this Act had reflected the implementation of legal aid which has been running for long time in Indonesia."
Universitas Indonesia, 2013
T33140
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marpaung, Jonathan
"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan lembaga bantuan hukum dalam melaksanakan bantuan hukum secara cuma-cuma di Indonesia. Sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap penjaminan hak-hak dasar warga negara untuk mendapatkan kedudukan yang sama dihadapan hukum, akan sangat menarik bila kita membandingkan serta dapat menjadikan pembelajaran konsep bantuan hukum di negara lain yakni Belanda, Australia dan Thailand.
Hasil dari penelitian ini nantinya akan menjelaskan perlindungan hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma baik dalam bidang litigasi maupun nonlitigasi. Namun, dengan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku melalui mekanisme pengaturan dalam peraturan perundang-undangan maka diperlukan juga melaihat kondisi yang ada dan berjalan di masyarakat tanpa menghilangkan rasa keadilan bagi pihak yang memerlukan bantuan hukum secara cuma-cuma (probono).

This thesis is discussing about the capacity of legal ad foundation in providing free of charge legal aid in Indonesia. As a form of the liability of government guaranteeing the constitutional right if citizen to have equal legal capacity before the law, it will be interesting if we make comparison and we can be learning about the concept of legal aid in other countries, such as Netherland, Australia, and Thailand.
The result of this research will explain the legal protection in providing free of charge legal assistance in both litigation and non-litigation matters. Nevertheless, in respect of prevailing rules through the guidelines mechanism in laws and regulations so that it also desirable to see the existing and ongoing circumstances in society without any omission of sense of justice for the party who need a free of charge legal aid (probono).
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S42336
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi maslah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran LPMD sebagai Lembaga yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan. Sejauh mana LPMD bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian ynag menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam hal ini peneliti berusaha memberikan gambaran peran LPMD yang berpengaruh terhadap adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Trias Pyrenia Iskandar
"Abstrak
Video dan film digolongkan salah satu bagian media massa untuk menyampaikan pesan kepada khalayak ramai. Salah satu bagian penting dalam pembuatan film adalah editing. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan melatih editing film dan video bagi pegiat literasi di Rumah Baca Kali Atas Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan analisis kondisi yang terdapat di Rumah Baca Masyarakat (RBM) Kali Atas dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kegiatan RBM Kali Atas yang tidak hanya berfokus pada meningkatkan minat baca masyarakat, tetapi diisi dengan kegiatan yang menunjang kreativitas masyarakat. Target khusus yang diharapkan dari pelatihan ini adalahmeningkatkan kreativitas membuat konten video yang dapat menarik minat baca masyarakat. Kegiatan yang dilakukan meliputi memberikan pelatihan editing film dan video. Kegiatan dilakukan selama tiga minggu mulai dari survei, wawancara, kegiatan, evaluasi, hingga pelaporan akhir. Hasil kegiatan ini menunjukkan sebagian pegiat literasi di lingkungan Cicalengka, khususnya para pegiat literasi RBM Kali Atas, mampu membuat sebuah video yang berguna untuk kegiatan promosi literasi informasi yang ditayangkan pada akun-akun media sosial, seperti Youtube, Facebook, dan Instagram, serta ditayangkan pada pelatihan-pelatihan rutin yang biasa dilakukan pada kegiatan literasi di Cicalengka. Sebaiknya, kegiatan ini dilanjutkan untuk mendukung kegiatan literasi di wilayah sekitarnya, di antaranya dengan diskusi mengenai literasi media dan mural serta diadakan pelatihan lanjutan editing film/video dengan persiapan yang lebih matang. "
Jakarta: Pusat Pemberdayaan Masyarakat - Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019
300 JPM 3:1 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Musfiq Muizzuddin
"Penelitian ini membahas pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia sebagai bentuk reaksi sosial atas viktimisasi struktural dari sistem peradilan dengan menggunakan teori Viktimologi Kritis dari Mawby dan Walklate. Data yang diambil merupakan data-data sekunder dari LBH di Indonesia, wawancara singkat dengan narasumber, serta dokumen-dokumen dari institusi lain. Masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat miskin ketika berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana adalah ketidakadilan yang muncul selama menjalani proses peradilan yang kemudian muncul reaksi sosial berupa adanya pemberian bantuan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan bantuan hukum dapat secara signifikan membantu masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan. Hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pemberian bantuan hukum pada saat yang sama dapat menyebabkan bantuan hukum menjadi bagian dari viktimisasi struktural bagi masyarakat miskin.

This research discusses the implementation of legal aid for the poor in Indonesia as a form of social reaction to the structural victimization of the judicial system using Critical Victimology Theories from Mawby and Walklate. The data taken are secondary data from LBH in Indonesia, short interviews with resource persons, and documents from other institutions. Problems faced by the poor when dealing with the Criminal Justice System is the injustice that arises during the judicial process which then emerged a social reaction in the form of providing legal assistance. The result of this research is that the implementation of legal aid can significantly assist the poor in obtaining justice. The constraints that occur during the process of providing legal aid at the same time can lead to legal aid being part of the structural victimization for the poor. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Meerada Saryati Aryani
"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui proses pendampingan Guswil DKI dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui kredit mikro, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh Guswil DKI dalam proses pendampingan tersebut. Fenomena ini diambil karena persentase masyarakat miskin semakin bertambah dan salah satu usaha yang telah dilaksanakan oleh masyarakat miskin untuk keluar dari belitan kemiskinan adalah keterlibatannya dalam dunia kerja. Menurut sebagian besar masyarakat menyebutkan kredit sebagai prioritas kebutuhan, karena selama ini masyarakat miskin selalu mengalami diskriminasi dalam hal kredit, dan Guswil DKI sudah menjawab permasalahan ini dengan memberikan kredit mikro dengan model pendampingan.
Penelitian untuk melihat proses pendampingan ini merupakan penelitian deskriptif, dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan studi dokumentasi, pengamatan langsung dan wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara purposive. Sasaran yang diteliti adalah kelompok AI Alam dan Dahlia yang berlokasi di Cilincing serta kelompok Mugi Sukses yang berlokasi di Manggarai. Seluruh penelitian membutuhkan waktu selama 7 bulan.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam memberikan pendampingan, Guswil DKI berpedoman pada tahapan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bina Swadaya yaitu kegiatan penumbuhan kelompok, kegiatan penguatan kelompok dan terakhir mengakses kelompok dengan lembaga keuangan mikro.
Dalam tahap penumbuhan kelompok menunjukkan kegiatan pendamping mulai dari sosialisasi kegiatan pendampingan terhadap lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di wilayah tersebut. Sehingga pendamping memperoleh data jumlah masyarakat yang akan menjadi sasaran penumbuhan kelompok. Berdasarkan data tersebut, pendamping melakukan sosialisasi kembali terhadap masyarakat melalui pertemuan-pertemuan sehingga calon anggota kelompok tertarik untuk membentuk kelompok yang akan memperoleh pendampingan dari Guswil DKI.
Setelah kelompok terbentuk, pendamping memberikan penguatan kepada kelompok, berpedoman pada 5 Bidang Hasil Pokok yang telah ditetapkan oleh Dina Swadaya yaitu meliputi bidang keorganisasiannya, administrasi, permodalan, usaha produktif dan bidang jaringan. Dan berdasarkan hasil penelitian, pendamping sudah dapat melaksanakan peran dan ketrampilannya namun masih belum menyeluruh.
Dan proses pendampingan yang terakhir namun bukan kegiatan terminasi adalah kegiatan mengakses kelompok dengan lembaga keuangan mikro. Berdasarkan hasil penelitian, Guswil DKl akan mengakses kelompok yang dinilai sudah masuk klasifikasi B atau A, hanya dengan Bina Masyarakat Mandiri (BMM). Pada tahap ini pendamping masih melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok, namun frekuensi kehadirannya sudah berkurang. Sehingga terlihat bahwa sebenarnya kelompok masih belum dapat mandiri seutuhnya karena masih ada ketergantungan terhadap pendamping.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan pendampingan ada beberapa kendala-kendala yang berasal dari dalam diri si pendamping seperti keterbatasan tenaga dan waktu, keterbatasan pengetahuan tentang masyarakat serta tidak adanya terminasi yang ditetapkan oleh Bina Swadaya. Selain itu, ada juga kendala yang berasal dari luar diri pendamping seperti anggota kelompok yang tidak rutin hadir dalam pertemuan, anggota tidak tepat waktu memberikan angsuran dan aparat pemerintah yang kurang mendukung. Namun pendampinganpun dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar karena didukung oleh ketrampilan- ketrampilan pendamping berkomunikasi dengan orang lain sehingga pendamping memperoleh dukungan sepenuhnya, serta kemauan dan pendamping untuk selalu mau belajar guna menambah wawasan dan pengetahuannya. Selain itu, faktor kesediaan dari anggota kelompok untuk mau bekerja sama dengan pendamping, jaringan kerjasama yang sudah terbentuk, dukungan dari keluarga dan masyarakat serta turunnya kredit yang tepat waktu merupakan dukungan dari luar yang juga memegang peranan penting dalam pelakanaan pendampingan.
Berdasarkan temuan lapangan ini, maka direkomendasikan kepada Guswil DKI dan Bina Swadaya untuk meningkatkan kualitas pendampingan dengan melakukan evaluasi tidak hanya dan aspek ekonominya saja melainkan juga dari aspek sosial dari masyarakat. Hal ini penting, karena cukup sulit membedakan pendampingan untuk pemberdayaan dengan pendampingan untuk pemperdayaan. Pemberdayaan akan menghasilkan masyarakat yang mandiri, dan mampu berkembang sesuai dengan daya kreatif dan kebijakannya, sedangkan pemperdayaan akan menghasilkan masyarakat yang tidak mandiri, tergantung nasibnya pada orang lain."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12219
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yogyakarta: Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto, 2020
600 JPM
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Tambunan, Toman Sony
"ABSTRAK
Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Kemandirian masyarakat merupakan suatu keadaan yang dimiliki oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan dalam berpikir, membuat keputusan dan bertindak dengan tepat guna tercapainya penyeleesaian berbagai masalah yang dihadapi melalui pemanfaatan atau memberdayakan kemampuan yang dimiliki. Kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah: Pertama, Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. Kedua, Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Keempat, Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan. Kelima, Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Keenam, Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya. Praktik pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yang disajikan dalam tulisan ini adalah: Pertama, Pemsyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Kedua, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Ketiga, Usaha Berbasis Kelompok (UBK). Keempat, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Kelima, Modal Usaha Bergulir Remaja (MUBR)."
Jakarta: The Ary Suta Center, 2019
330 ASCSM 46 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"Bencana longsor merupakan salah satu variabel dalam membentuk karakter,sifat dan perilaku masyarakat dalam mengembangkan sikap tanggap terhadap lingkungannya
"
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>