Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia mengalami berbagai bentuk penjajahan setidaknya dari zaman Belanda, Jepang dan kemudian Belanda lagi. Namun, bangsa Indonesia dapat menyelesaikan persoalannya itu dengan cara melakukan perlawanan dan berhasil mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Salah satu yang melakukan perlawanan itu adalah seluruh komponen bangsa yang ada di Kediri. Mereka bersatu padu melakukan perlawanan terhadap kaum penjajah. Keberhasilan itu ditandai dengan diproklamasikannya Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Seluruh komponen bangsa yang ada di Kediri bertekad bulat untuk tetap mempertahankan dan mendukung kemerdekaan yang telah tercapai dan bercita-cita untuk tetap merdeka sebagai suatu bangsa yang sejajar dengan bangsa lain di muka bumj ini. Selain itu, dapatlah dikatakan bahwa adanya rasa persatuan dan kesatuan itu juga merupakan ujud dan cita-cita rakyat Kediri dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan."

"ABSTRAK. Salah satu tema yang cukup menarik dalam sejarah militer pada masa revolusi adalah terbentuknya suatu lembaga pe_nerbangan militer yang dalam perkembangannya kemudian kita kenal sebagai Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Masalah yang melatarbelakangi terbentuknya lembaga tersebut tidak terlepas dari tuntutan jaman (revolusi) pada masa itu, sehingga merupakan satu paket dari perkembangan sejarah revolusi di Indonesia. Suasana revolusi pada waktu itu menuntut para tokoh mi_liter untuk segera membentuk kekuatan udara dengan fasilitas seadanya dan nyaris tanpa persiapan. Segala daya dan u_paya diarahkan untuk berusaha mempertahankan kemerdekaan dari ancaman dan rongrongan pihak tentara Belanda yang berniat mengembalikan Indonesia sebagai daerah jajahannya. Strategi militer Belanda selain menggunakan kekuatan darat, juga mengandalkan kekuatan udaranya yang terdiri dari pesa_wat-pesawat tempur modern. Selama masa revolusi hampir seluruh wilayah udara Indonesia dapat di katakan dikuasai pesawat-pesawat Belanda. Oleh karena itulah, pembangunan matra udara harus di1e_takkan dalam kerangka nasional. Ide untuk membangun kekuatan udara nasional datang dari mantan mayor KNIL, Oerip Sumohar_djo, yang kemudian memerintahkan Suryadi Suryadarma yang pernah memperoleh pendidikan di Militaire Luchtvaart (ML) KNIL untuk merealisasikannya. Di sadari bahwa pembangunan kekuatan udara tidak dapat di1epaskan dari perkembangan teknologi (pesawat terbang), di samping harus pula didukung oleh tenaga penerbang yang dididik secara khusus, maka pengadaan sarana pendidikan penerbang mutlak dilaksanakan, bahkan harus diprioritaskan walau_pun dalam kondisi kurang menguntungkan. Dengan bormodalkan pesawat-pesawat tua peninggalan Jepang, maka di mulailah pendidikan penerbangan yang unik yang merupakan cikal bakal bagi usaha-usaha pengembangan penerbangan militer dan sipil di Indonesia."

"Skripsi ini memfokuskan menjawab permasalahan dari mana bangsa Indonesia mendapat dana untuk membiayai perang kemerdekaan dan jalannya pemerintahan dengan kenyataan bahwa ketika merdeka Indonesia tidak dalam keadaan normal--proklamasi kemerdekaan dilakukan secara spontan tanpa menghiraukan lagi PPKI, sebuah lembaga yang khusus dibuat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, kehancuran bidang ekonomi akibat pendudukan Jepang yang menguras tidak hanya sumber daya alam Indonesia, tetapi juga sumber daya manusianya ditambah kenyataan bahwa uang yang beredar sangat banyak sehingga menimbulkan inflasi--dalam keadaan seperti iniiah Indonesia merdeka. Secara politik sejak pertama Indonesia merdeka para pemuda menginginkan ketiadaan unsur Jepang yang fasis dan mendapat pengakuan internasional. Oleh sebab itulah kemudian Soekamo membolehkan berdirinya partai-partai, mengangkat Sjahrir sebagai perdana mentri untuk membatasi kekuasaan presiden dan menjadi juru runding dengan Belanda, seita menyambut kedatangan Inggris dengan harapan bahwa Inggris akan mempertimbangkan untuk menyerahkan Indonesia kepada pemerintahan sipil yang telah dibentuk oleh bangsa Indonesia sendiri. Selain itu dalam setiap perundingan Syahrir selalu mengajukan pasal arbitrase agar jika terjadi perselisihan antara Republik Indonesia dan Belanda akan dibawa ke dunia internasional dan bukan masalah negara penjajah dan yang dijajah yang dianggap sebagai urusan dalam negeri Belanda. Secara ekonomi sumber-sumber pembiayaan negara Indonesia dibagi menjadi dua; yang bersandar kepada kekayaan alam seperti, karet, gula, teh, candu, emas, batubara dan minyak, serta yang berasal dari bantuan berupa sumbangan dari rakyat dan juga bantuan dunia internasional, antara lain berupa sumbangan pada Fonds Kemerdekaan, Pinjaman Nasional, pembayaran pajak dan bantuan dari Palang Merah Internasional, India dengan diplomasi beras, serta Birma yang memberikan ijin mengadakan penerbangan komersial. Selain itu pembukaan-pembukaan Kantor berita Indonesia yang berpusat pads empat negara Singapura, Brisbane (Australia), Kairo (Mesir) dan New Delhi (India). Untuk menjadikan kekayaan alam Indonesia sebagai sumber pendapatan dengan mengadakan perdagangan ekspor terutama dengan Singapura, akan tetapi karena blokade yang dilakukan Belanda, perdagangan yang terjadi adalah dengan menerobos blokade tersebut, yang oleh pihak Belanda disebut sebagai perdagangan gelap. Aktivitas perdagangan gelap ini terutama dilakukan oleh militer, akan tetapi kemudian pemerintah Indonesia membuka secara resmi hubungan perdagangan ini dengan mendirikan Indoff (Indonesia Office) di bawah Kementrian Kemakmuran, dan KPULN (Kantor Pertahanan Urusan Luar negeri) di bawah Kementrian Pertahanan. Selain pemerintah Indonesia membuka hubungan secara resmi, perdagangan ini sebelumnya dijalankan oleh kongsi dagang swasta yang kebanyakan kerjasama antara pengusaha pribumi dan Cina."

"Suatu iklan pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan suatu produk barang .atau jasa. Dalam menjalankan fungsinya iklan membutuhkan suatu media, atau dikenal dengan media iklan. Di masa revolusi media iklan masih terbatas pada media cetak seperti Berita Indonesia dan Merdeka. Namun keberadaan iklan pada kedua surat kabar ini sangat bergantung pada ada tidaknya produk yang hendak diiklankan, demikian juga halnya iklan-iklan film. Penelitian mengenai iklan film dilakukan dengan mengumpulkan iklan-iklan film yang terdapat pada surat kabar Berita Indonesia dan Merdeka, dan kemudian ditabulasikan. Dari data tersebut penulis menyimpulkan, bahwa diawal kemerdekaan keberadaan iklan film baik secara kwalitas maupun kwantitas mengalami penurunan. Pada awalnya isi iklan hanya terdiri atas nama bioskop, judul film dan waktu penayangan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, iklan film pada surat kabar Berita Indonesia dan Merdeka mengalami perkembangan. Perkembangan ini ditunjang karena sifat dari film itu sendiri, yaitu film sebagai suatu hasil industri seperti halnya barang-barang dagangan lainnya dan film sebagai suatu kesenian massa, yang ditujukan untuk. masyarakat, dan karena itu membutuhkan iklan untuk menjangkau masyarakat luas."

"Sejak awal pembentukannya Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai organisasi pemerintah menggunakan konsep veiligheid, rust en orde (keamanan, ketenangan dan ketertiban) dari Kepolisian Pemerintah Hindia Belanda. HIR (Herziene lnlichtingen Dienst) merupakan pedoman dalam melaksanakan fungsi kepoiisian, yaitu mengamankan pemerintah dan Iembaga-Iembaganya dari ancaman yang membahayakan.Sebagai organ pemerintah yang memiliki kontinuitas dengan pemerintah kolonial, pada permulaan republik Kepolisian Negara Rl mengalami penolakan dari rakyat di tengah situasi yang menuntut perubahan nilai-nilai lama yang tidak sesuai dengan ideologi revolusioner. Dalam situasi yang diwarnai oleh pergolakan politik menyebabkan kepolisian negara melakukan konsolidasi organisasi sebagai kepcmlisian nasional. Hal ini terwujud dengan keluarnya Penetapan Pemerintah (PP) No. 11/SD Tahun 1946 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1946 yang berisi perubahan kedudukan kepolisian dari Departemen Dalam Negeri kemudian berada di bawah Perdana Menteri, PP tersebut merupakan pangkal dan munculnya tindakan-tindakan kepolisian masuk ke dalam ranah politik. Perubahan ini terepresentasikan dan pemberdayaan Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) yang bertugas sebagai poiisi preventif dan represif.Dalam situasi revolusi kekuatan kepolisian bergantung pada bagian penyelidikan di bidang ekonomi, sosial dan politik, di samping Mobrig (Mobile Brigade) yang berperan di garis depan pertempuran. Kapasitas PAM tersebut membawa pada munculnya pertanyaan terhadap penelitian, yaitu mengapa PAM berperan menonjol dalam pelaksanaan fungsi keporisian di tengah intensitas perpolitikan pada masa revolusi.Dalam fungsinya sebagai badan penyelidik dengan tugas utama sebagai penyelidik dan pengawas pelbagai aliran-aliran poiitik yang tumbuh secara pesat di tengah masyarakat menyebabkan kepolisian melakukan tindakan-tindakan politik terhadap pengamanan kebijakan pulitik pemerintah. Meskipun demikian tindakan-tindakan PAM digunakan pula bagi institusinya sendiri guna rnemperkuat Kepolisian Negara RI yang pada awal pembentukannya mengalami krisis kepercayaan dari rakyat.Pada masa revolusi organ PAM secara struktur adalah PID (Politieke Inffchtingen Dienst = Dinas Intelijen Politik), dalam kerangk RI PAM mengalami perubahan fungsi guna menyesuaikan situasi revolusi saat itu. Keberadaan PAM dan fungsinya hanya berlangsung pada rnasa revolusi, karena pasca 1950 polisi preventif dan represif berganti nama menjadi Dinas Pengawasan Keselamatan Negara (DPKN) yang mengalami perluasan tugas guna menyesuaikan situasi dernokrasi yang berlangsung saat itu.Since the establishment of the National Police Service ofthe Republic of Indonesia as an organization, the govemment had applied the concept of veiligheid, rust en orde (security, peace, and order) adopted from the Police of the Netherlands East Indies Government. HIR (Herziene lnlichtingen Dienst) was guidance in implementing the duty of the police that was to preserve the government and its institutions from any threats.

As a government organization which had continuity with the colonial govemment, at an earlier date of the republic, the National Police Service of the Republic of Indonesia underwent resistance from the people amid the situation demanding the change of the old value which was no longer in line with the revolutionary ideology. The situation colored with turbulence had made the government do organizational consolidation as the national police. lt became a reality when the government decision N0.11/SD was issued on July 1, 1946. The decision had oflicially stated that the police was no longer subordinate to the Department of Home Affairs but the Prime Minister. The decision had also become the starting point for the penetration of the police into politics. The change was later represented by the empowerment of the Societal Ideology Supervision (PAM) which was in charge for being preventive and repressive police.

In the revolutionary era, the power of the police so much depended on the investigation division of economy, social, and politics, and the mobile brigade, which played crucial duty on the battle frontline. The capacity of PAM had resulted in questions around the research that is why PAM played prominent role in the implementation of the police function amid political intensity in the revolutionary era.

Functioning as investigation service whose primary duty was to be investigator and supervisor, had made the police do political acts against the security of the political police ofthe government. However, the PAM acts were used in order to strengthen the National Police of the Republic of Indonesia whose establishment at first underwent trust crisis from the people.

In the revolutionary era, PAM organization was structurally PID (Poiiiieke Inlichtingen Dienst = Political lnteligent Senrice). PAM underwent shift in function in order to make some adjustment to the revolution. PAM and its function established only in the revolutionary era because after 1950 the preventive and repressive police had changed its name into the National Security Supervision Agency (DKPN) which later had duty expansion to meet the situation of the democracy at that time."