Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini akan mendeskripsikan kontribusi perempuan penyintas pelanggaran hak asasi manusia dalam mendorong inisiatif keadilan transisional di tingkat lokal atau komunitas di Indonesia. Dalam posisi marginalnya, baik sebagai perempuan maupun korban pelanggaran HAM, perempuan penyintas menunjukkan keagenannya untuk menghadapi hambatan sosial, politik, budaya dan struktural. Inisiatif dan partisipasi perempuan penyintas di Provinsi Sulawesi Tengah, Aceh, dan Yogyakarta, telah berkontribusi pada munculnya model keadilan transisional di tingkat lokal, seperti permintaan maaf bagi korban, program bantuan kesehatan, beasiswa, dan pengungkapan kebenaran. Inisiatif keadilan transisional di tingkat lokal ini tidak hanya mengisi kesenjangan akuntabilitas yang seharusnya dipikul oleh negara, tetapi juga memperkuat implementasi mekanisme keadilan transisional yang diselenggarakan oleh negara atau pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional."

"Artikel ini menekankan pentingnya mengangkat isu pemberdayaan perempuan Papua dan perjuangan keadilan. Penelitian ini untuk menjawab, apa itu keadilan menurut perempuan Papua dan bagaimana upaya perempuan Papua untuk mencapai keadilan atas identitasnya dan tanah Papua? Dalam menjawab pertanyaan dan realitas yang dihadapi perempuan dalam mencapai keadilan, penelitian ini mencari kebebasan berbicara tentang hak-hak perempuan Papua dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Namun, ada sistem patriarki dan negara yang menyulitkan dalam mendengarkan dan menanggapi suara perempuan tentang keadilan. Dibutuhkan waktu dan upaya untuk mengubah paradigma lama ini. Melalui bentuk penceritaan yang pertama, kita dapat menempatkan kisah tentang identitas seorang wanita Papua dan harga dirinya sebagai simbol cenderawasih dengan kulit gelap dan rambut keriting. Perempuan Papua tidak boleh tinggal diam dan harus memperjuangkan keadilan. "

"Artikel ini mendeskripsikan mengenai dampak kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis finansial global terhadap upah dan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Desember2009. Kebijaka-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi krisis finansial global tidak memeiliki relevansi langsung dengan keadaan buruh. justru, kebijakan tersebut memperparah keadaan perburuhan.Upah minimum propinsi (UMP) 2009 telah dinaikkan rata-rata 10 persen. hanya saja, kebijakan pengupahan tidak disertai dengan kebijakan pengawasan perburuhan. akibatnya, masih terdapat perusahaan yang memberlakukan upah di bawah kebijakan UMP. Dalam konteks ini pula, pemerintah dengan mudah memberikan ijin penundaan upah kepada perusahaan."