Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dan mengukur tingkat pengetahuan dasar arsiparis mengenai prosedur manajemen bencana arsip di Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui empat kategori penelitian yaitu kebijakan, khasanah arsip vital, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Penelitian ini juga mencoba mengaitkan antara tingkat pengetahuan dengan peran dan pengalaman arsiparis mengenai manajemen bencana. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik skala Likert. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dasar manajemen bencana yang dimiliki setiap arsiparis memiliki rata-rata sebesar 3, 0 di setiap kategori penilaian. Namun, kendala yang terjadi adalah rata-rata pengetahuan arsiparis terampil lebih tinggi daripada arsiparis ahli di beberapa kategori penilaian. Hubungan antara tingkat pengetahuan dan peran serta pengalaman arsiparis menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan muncul karena adanya peran dan pengalaman.

---

ABSTRACT This research attemps to know and measure archivists basic knowledge level concerning archives disaster management procedures conducted in National Agency of Disaster Management by four assessment including policy, vital records collection, human resources, and structure & infrastructures. This research attemps to link between knowledge level of archivists role and experience about disaster management. This research is a quantitative descriptive research using Likert scale technique. Questioner and document study are used for obtaining data. This research shows disaster management as a basic knowledge of every archivist. Every assessment has mean 3, 0 in every categories. Mean of skilled archivist is higher than profesional archivist in some categories. Relation between knowledge level and experience of archivists shows that basic knowledge can appear because their role and experience."

"Negara Indonesia merupakan negara yang berpotensi mengalami berbagai jenis bencana, kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dalam penanggulangan bencana secara nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana pada daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk melihat gambaran bagaimana tata kelola koordinasi yang dilakukan oleh BNPB dengan BPBD Kabupaten Pandeglang Banten pada saat melakukan penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pandeglang Banten dengan merujuk teori model Multi Level Governance yang memiliki dimensi diantaranya Koordinasi dan Otoritas, Partisipasi Pihak Lain, Pembuatan Keputusan Bersama sebagai Sebuah Pengetahuan, Penyediaan Kapasitas SDM, Melindungi Manfaat Tambahan Bulkeley & Betsill (2018). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan Teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola koordinasi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan baik. Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa tata kelola koordinasi telah dilakukan secara berstruktur dan sesuai dengan peraturan terkait penanggulangan bencana yang telah ditetapkan, walaupun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, namun BNPB dan BPBD Kabupaten Pandeglang mendapatkan keputusan bersama sebagai solusi dalam meminimalisir hambatan tersebut.

---

Indonesia is a country that has the potential to experience various types of disasters, disaster management activities in Indonesia are carried out by the National Disaster Management Agency (BNPB) as a Non-Ministerial Government Agency in charge of disaster management nationally which is domiciled under and directly responsible to the President. The Regional Disaster Management Agency (BPBD) is a Regional Apparatus Organization (OPD) that has the task of disaster management in the region which is under and responsible to the Regional Government. This is what encourages this research which aims to see an overview of how the coordination governance carried out by BNPB with BPBD Pandeglang Banten Regency during earthquake disaster management that occurred in Pandeglang Banten Regency by referring to the Multi Level Governance model theory which has dimensions including Coordination and Authority, Other Party Participation, Joint Decision Making as Knowledge, Provision of Human Resources Capacity, Protecting Additional Benefits Bulkeley & Betsill (2018). Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing in-depth interview, observation, and literature review. The results showed that the governance of disaster management coordination carried out by BNPB and BPBD Pandeglang Regency has been running well. Based on the data analysis obtained, the coordination governance has been carried out in a structured manner and in accordance with the regulations related to disaster management that have been established, although there are obstacles in its implementation, but BNPB and BPBD Pandeglang Regency get a joint decision as a solution in minimizing these obstacles."

"Indonesia merupakan negara yang sangat berpotensi mengalami bencana baik bencana alam ataupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, 2013 menyebutkan bencana kebakaran adalah bencana yang terbanyak kedua yang terdapat di provinsi DKI Jakarta. Sumber dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta 2017, frekuensi kejadian kebakaran terbanyak di Jakarta Pusat khususnya kecamatan Johar Baru. Faktor penyebab kebakaran tertinggi adalah hubungan arus pendek listrik 34 dan kebocoran gas 26 . Peneliti melakukan program intervensi yang dilakukan pada komunitas warga di Rukun Warga RW 03 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru dengan menggunakan pendekatan Empowerment Community Setting ECS. Dimana dengan pendekatan ini mempunyai tujuan agar komunitas membentuk organisasi, yang dimana organisasi tersebut berfungsi sebagai agen perubahan di daerahnya.Intervensi ini mencakup kegiatan diskusi FGD mengenai permasalahan kebakaran, pembentukan organisasi yang meliputi penyusunan struktur organisasi, pemilihan ketua, penunjukan anggota, penentuan visi organisasi, penyusunan rencana kegiatan organisasi dan penyelenggaraan kegiatan inti salah satunya adalah workshop. Setelah dilakukan intervensi didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil pre-test dan post-test yang diukur menggunakan kuesioner disaster risk awareness dan resilience. Hal yang sama terjadi juga terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kelompok yang diintervensi n=19 dan kelompok yang tidak diintervensi n=21.

---

Indonesia is a country that has the potential to experience disasters either natural disasters or disasters caused by humans. The National Disaster Management Agency BNPB, 2013 mentions that the fire disaster is the second most prevalent disaster in the province of DKI Jakarta. Source from Jakarta Fire and Rescue Agency 2017, the frequency of most fires in Central Jakarta, especially Johar Baru district. The highest cause of fire was short circuit 34 and gas leakage 26.

Researchers conducted an intervention program conducted on community residents in Rukun Warga RW 03 Tanah Tinggi Sub District, Johar Baru District using the Empowerment Community Setting ECS approach. Where this approach has a purpose for the community to form an organization, which where the organization serves as an agent of change in the region.

This intervention includes focus group discussion activities on fire issues, the formation of organizations that include the preparation of organizational structure, election chairman, appointment of members, the determination of organizational vision, organizational activity plan and organizing core activities one of them is made a workshop.

After the intervention, it was found that there were significant differences in pre post test results measured using disaster risk awareness and resilience questionnaires. Similarly, there were significant differences in the intervention group n 19 and the control group n 21."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam pelaksanaan manajemen bencana. Kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang tersebut ditinjau melalui kegiatan-kegiatan pra-bencana yang sudah mereka lakukan. Fokus penelitian ini adalah tindakan-tindakan mitigasi bencana yang sudah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan metode post-positivism dan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang sudah siap dalam melaksanakan manajemen bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang memiliki program-program yang berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yaitu berfokus kepada kegiatan pra-bencana dan pembangunan kapasitas masyarakat. Meskipun telah memiliki kesiapan yang mumpuni dalam pelaksanaan manajemen bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang masih menghadapi banyak kekurangan sebagai sebuah instansi kebencanaan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang umumnya berakar pada minimnya dana yang dimiliki dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang mereka miliki akibat banyaknya tindakan mutasi yang mereka lakukan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dapat mencapai parameter kesiapan dan menjalankan fungsinya dengan baik melalui kerjasama dan kemampuan koordinasi mereka yang sangat baik dengan para stakeholder kebencanaan dari luar instansinya.

---

ABSTRACTThis thesis take up about institutional readiness of Padang Disaster Management Agencyon disaster management. Institutional readiness of Padang Disaster Management Agencyis reviewd upon pre disaster action which they have taken. This research focused on disaster mitigation act done by Padang Cities Regional Disaster Relief Agency. This research done on post positivism method and designed as a descriptive literature. This research describe that Padang Disaster Management Agencyhave the institutional readiness on disaster management. Padang Disaster Management Agencyhave programs which is in line with Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, which focused on pre disaster action and community capacity building. Although fulfilled institutional readiness parameter, Padang Disaster Management Agencystill have so many problems as a disaster management institute. The problem which Padang Disaster Management Agencyis having usually rooted on their small budget and incompetence of their human resource because of the careless mutation which happened inside of it. Padang Disaster Management Agencyfulfilled institutional readiness parameter and done their job by cooperating and coordinating with disaster management stakeholder outside of their own institute."

"Kejadian tsunami 26 Desember 2004 di Aceh telah menimbulkan banyak dampak kerugian, terutama korban jiwa. Di kecamatan Meuraxa korban jiwa mencapai 92,725% dari jumlah penduduknya. Dampak yang sangat besar ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan kawasan di daerah tersebut dan sangat diperlukan upaya mitigasi bencana untuk dapat mencegah dampak yang lebih besar terjadi lagi. sehingga masalah bencana tsunami menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti dan dicari solusinya. Adanya kejadian tsunami ini mengubah pandangan pemerintah dalam penanggulangan bencana dari reaktif menjadi preventif. Sehingga beberapa daerah yang rentan bencana salah satunya di Kecamatan Meuraxa telah membuat beberapa fasilitas sebagai upaya mitigasi bencana tsunami. Beberapa diantaranya sangat erat kaitannya dengan rencana tata ruang kawasan tersebut, seperti peta arah evakuasi, rambu penunjuk arah evakuasi, jalur evakuasi, escape building, vegetasi hutan bakau dan sirine peringatan dini tsunami. Namun, pada kenyataannya fasilitas ini masih belum dapat terkoordinasi dengan baik dan tidak sinergis, sehingga sistem mitigasi bencana tsunami yang dihadirkan tidak berjalan dengan semestinya.

---

December 26, 2004 tsunami in Aceh has caused a lot of the impact of losses, especially fatalities. In sub Meuraxa victims reached 92.725% of the total population. Enormous impact is very influential on the development of the area and mitigation is necessary to prevent a greater impact happened again. so the problem of the tsunami disaster a serious concern for the government to follow up and find a solution. The existence of the tsunami is changing the views of government in disaster management from reactive to preventive. So some disaster-prone areas in the district one Meuraxa has made some facilities as the tsunami disaster mitigation. Some of them are closely related to the spatial plans, such as evacuation maps direction, directional signs for evacuation, evacuation routes, escape building, mangrove vegetation and tsunami early warning sirens. However, in reality these facilities still can not well coordinated and not synergistic, so the tsunami disaster mitigation systems that are not running properly presented."

"Dalam situasi bencana dimana banyak korban terdampak memerlukan bantuan, bantuan yang cepat menjadi tujuan utama, namun tujuan ini terkadang tak diikuti dengan sistem pencatatan yang sempurna. Penelitian ini bertujuan menghasilkan proses manajemen persediaan logistik bencana dan distribusinya pada response time yang singkat serta menghasilkan proses distribusi bantuan bencana yang cepat dengan menerapkan Internet of Things (IoT). Dengan menggunakan metode rekayasan proses bisnis (BPR) dan penerapan IoT pada suatu badan penanggulangan bencana, didapat peningkatan efisiensi waktu sebesar 44,92% dimana yang sebelum-nya memakan waktu 64,34 jam menjadi 35,44 jam.

---

Many affected victims need rapid assistance in a disaster situation, but this goal sometimes not followed by a perfect recording system on their logistic inventory management. This study aims to obtain disaster logistics inventory management processes and their distribution in short response time and produce a rapid disaster relief distribution process by implementing the Internet of Things (IoT). Business Process Reengineering (BPR) method and IoT implementation are used for disaster management agencies. The proposed model resulted in an increase in logistic relief distribution time efficiency to 44.92%, which previously took 64.34 hours to 35.44 hours."

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan yang dituangkan dalam Sistem Penanggulangan Bencana pada penanganan bencana erupsi gunung Sinabung di Kabupaten Karo, provinsi Sumatera Utara. Banyaknya terjadi bencana dan khususnya jumlah gunung api aktif di Indonesia yang mencapai 122 gunung aktif, harus di sikapi dengan pembuatan kebijakan.Penelitian ini menggunakan model analisis implementasi George Edward III, yang terdiri dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kebijakan penanggulangan bencana yakni Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 yang di tuangkan dalam Sistem Penanggulangan Bencana harus dilakukan di semua daerah. Sistem penanggulangan bencana ini terdiri dari enam aspek, yaitu (1) aspek legislasi, (2) aspek kelembagaan, (3) aspek perencanaan, (4) aspek pendanaan/penganggaran, (5) aspek pengembangan kapasitas dan (6) aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sistem penanggulangan bencana yang akan dianalisis adalah (1) aspek legislasi, (2) aspek kelembagaan, (3) aspek perencanaan, (4) aspek pendanaan (5) aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primernya menggunakan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penanggulangan bencana melalui sistem penanggulangan bencana daerah masih buruk, aspek legislasi, aspek kelembagaan, aspek perencanaan, aspek pendanaan, dan aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana belum bisa dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor disposisi pemerintah menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi faktor-faktor lainnya.

---

This thesis discusses the implementation of the policies outlined in the Disaster Management System in the handling of the eruption of Mount Sinabung in Karo, North Sumatra province. The number of disasters and in particular the number of active volcanoes in Indonesia which reaches 122 active volcanoes, must be take action with policy making.

This study uses implementation analysis model of George Edward III, which consists of factors communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Disaster management policies that Act No. 24 of 2007 which showcased the Disaster Management System should be made in all areas. The disaster management system consists of six aspects, namely (1) the aspect of legislation, (2) institutional aspects, (3) aspects of planning, (4) the aspect of funding / budgeting, (5) and capacity development aspects (6) aspects of disaster management , Disaster management system that will be analyzed are: (1) aspects of legislation, (2) institutional aspects, (3) aspects of planning, (4) financing aspect (5) aspects of disaster management. This study used a qualitative approach. The primary data collection techniques using interviews.

Based on the research results, the implementation of disaster management policies through local disaster management system is still bad, legislative aspects, institutional aspects, aspects of planning, financing aspects, and aspects of disaster management cannot be implemented. The results showed that the government dispositions factors become the most dominant factor that affecting other factors."

"Indonesia adalah negara dengan potensi bencana yang tinggi terutama karena letaknya yang berada di jalur pertemuan 3 (tiga) lempeng dunia atau yang disebut dengan jalur ring of fire, sehingga menyebabkan adanya 129 (seratus dua puluh sembilan) gunung berapi yang dapat meletus setiap saat yang dapat mengakibatkan gempa bumi disertai gelombang tsunami. Berbagai bencana yang telah terjadi di Indonesia juga memakan banyak korban jiwa dan berdampak buruk pada perekonomian Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Akan tetapi, meskipun memiliki risiko bencana yang tinggi, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia masih ditemukan beberapa kekurangan dan permasalahan yang muncul. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kerangka hukum penyelengggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, penggunaan Kerjasama Pemerintah dan BadanUsaha (“KPBU”) dalam penanggulangan bencana di yurisdiksi Jepang dan Selandia Baru, serta potensi penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana di Indonesia, yang kemudian akan dianalisis berdasarkan keberhasilan praktik penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana berdasarkan yurisdiksi Jepang dan Selandian Baru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipologi deksriptif-analitis. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kekurangan dan permasalahan dalam penanggulangan bencana di Indonesia adalah dengan meningkatkan keterlibatan pihak swasta dalam penanggulangan bencana melalui skema KPBU. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki kerangka pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana, pihak pemerintah perlu membentuk kerangka pengaturan penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana dengan berkaca pada keberhasilan praktik di yurisdiksi Jepang dan Selandia Baru.

---

Indonesia is a country with a high disaster potential, especially because of its location which is in the meeting point of three (3) world plates or what is known as the ring of fire, causing one hundred and twenty nine (129) volcanoes to erupt at any time resulting in an earthquake accompanied by a tsunami wave. Various disasters that have occurred

in Indonesia have also claimed many lives and have had a negative impact on the Indonesia economy both in the short term and long term. However, despite having high risk of disaster, in the implementation of disaster management there are still some shortcomings and problems that arise. The main issues that will be discussed in this study are regarding the legal framework for disaster management in Indonesia, the use of public private partnership (“PPP”) in disaster management in the jurisdictions of Japan and New Zealand, as well as the potential use of PPP in disaster management in Indonesia, which will be analysed based on the successful practice of using PPP in disaster management based on the jurisdictions of Japan and New Zealand. This research is conducted using a

normative-juridical research method with a descriptive-analytical typology. The conclusion obtained from this study, the way that can be done to overcome various shortcomings and problems in disaster management in Indonesia is to increase the

involvement of private sector in disaster management through the PPP scheme. However, Indonesia does not yet have a regulatory framework governing the use of PPPs in disaster management. Therefore, to implement the use of PPP in disaster management, the government needs to establish a regulatory framework for the use of PPP in disaster management by reflecting on the success of practices in the jurisdictions of Japan and New Zealand."

"Salah satu cara untuk menekan jumlah kerugian dan korban adalah mempersiapkan warga untuk menghadapi bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana khususnya kebakaran. Penelitian cross sectional ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan masyarakat di Kecamatan Ciracas tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran di pemukiman padat penduduk. Sejumlah 88 orang masyarakat Kecamatan Ciracas berusia 18-40 tahun berpartisipasi dalam penelitian ini. Pengetahuan masyarakat berhubungan dengan jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, pengalaman menghadapi bencana dan pernah tidaknya mengikuti peyuluhan/ pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memilki tingkat pengetahuan yang kurang tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran (46,6%). Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pekerjaan, pengalaman menghadapi bencana, dan pengalaman mendapat penyuluhan berhubungan dengan tingkat pengetahuan masyarakat. Perawat komunitas bekerja sama dengan Pemerintah dan BNPB setempat dapat merancang program sosialisasi dan penyuluhan terkait pengelolaan bencana, jalur evakuasi serta melakukan simulasi bencana kebakaran secara berkala.

---

One of the ways to reduce the number of losses and victims was by preparing citizens for disasters. This study determined the level of public knowledge related to disaster preparedness, especially fire disaster. This cross-sectional study aimed to identify the level of public knowledge in Kecamatan Ciracas about fire disaster preparedness in a densely populated residential. A number of 88 people aged 18-40 years in Kecamatan Ciracas participated in this study. Public knowledge was associated by gender, occupation, education, experience of dealing with disaster and experience of joining counseling / training.

The results showed that participants have lack of knowledge about fire disaster preparedness (46.6%). This study showed that the level of education, occupation, experience of dealing with disasters, and the experience got counseling related to the level of public knowledge. Community nursing with the Government and local BNPB can make socialization and counseling programs related to disaster management, evacuation paths and also simulated the fire disaster on periodic a scale."

"Penelitian ini berfokus pada fenomena sistem keyakinan yang mempengaruhi pengetahuan lokal pada komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di dekat ancaman bencana alam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan kasus dua desa di sisi barat Gunung Galunggung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat dimensi spiritualitas yang terdapat dalam daur kehidupan masyarakat rawan bencana, yakni dimensi transendensi agama, dimensi adat istiadat, dimensi lingkungan alam dan dimensi akses informasi. Keempat dimensi spiritualitas ini dapat diketahui mana yang lebih dominan dengan menganalisisnya di dalam 6 kombinasi yang terdiri dari 2 dimensi. Dari keenam kombinasi tersebut yang juga didukung oleh data lapangan, dapat diketahui bahwa dimensi lingkungan alam adalah yang paling dominan. Kemudian diikuti dengan dimensi transedensi agama dan dimensi adat-istiadat. Selain itu, keempat dimensi spiritualitas tersebut membentuk apa yang dinamakan pengetahuan-semu yang merupakan bahan baku bagi pengetahuan lokal pada masyarakat rawan bencana. Secara umum, pengetahuan lokal warga masyarakat rawan bencana terwujud dalam arketipe ketidaksadaran kolektif yang bernama Ibu yang Agung.

---

This research focuses on the phenomenon of belief systems that affect local knowledge in the communities living in close proximity to the threat of natural disasters. The research approach used is qualitative research with case study of two villages on the west side of Galunggung Mountain. The results of this study indicate that there are four dimensions of spirituality contained in the life cycle of disaster-prone communities, namely the dimension of religious transcendence, the dimensions of customs, the dimensions of the natural environment and the dimensions of information access. Which one is more dominant of the four dimensions of this spirituality can be known by analyzing it in 6 combinations consisting of 2 dimensions. From the six combinations that are also supported by field data, it can be seen that the dimension of the natural environment is the most dominant. Then followed by the dimension of religious transcendence and the dimension of custom. In addition, these four dimensions of spirituality form what is called pseudo-knowledge which is a raw material for local knowledge in disaster-prone communities. In general, local knowledge of disaster-prone communities manifests in the collective unconscious archetype named Great Mother."