Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis pelembagaan demokrasi difokuskan pada: Pertama, sejauh mana nilai-nilai demokrasi sebagaimana dikemukakan Dahl dan Smith seperti jaminan terhadap hak warga masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik di tingkat lokal, keterwakilan stakeholders, kesamaan hak dalam proses pengambilan keputusan, penyebarluasan informasi kebijakan, responsivitas dan kontrol masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan masyarakat diwujudkan. Kedua, tingkat kepedulian dan konsistensi masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, yang oleh Arnstein dapat diamati dalam beberapa level. Ketiga, menguji faktor-faktor individu yang mempengaruhi yang dan yang berhubungan dengan partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Variabel dianalisis adalah tingkat pemahaman tentang anggaran publik, persepsi perlunya mengetahui proses pengelolaan program, persepsi tentang manfaat berpartisipasi, sikap rasa memiliki anggaran program, persepsi tentang pemberian "uang saku" kepada partisipan, rasa tanggung jawab sosial, harapan mempengaruhi keputusan, pendidikan, umur, dan pendapatan keluarga, yang dalam banyak referensi, dijelaskan, sering berpengaruh, dan berhubungan dengan partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan kebijakan publik, termasuk dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Diperoleh kesimpulan: Pertama, penerapan nilai-nilai demokrasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan relatif berkembang. Jaminan hak warga untuk berpartisipasi, keterwakilan stakeholders, persamaan hak dalam pengambilan keputusan, penyebarluasan informasi mengenai program, responsivitas serta kontrol masyarakat mulai diwujudkan meskipun belum maksimal. Kedua, masyarakat diberikan keleluasaan merencanakan, melaksanakan dan mengontrol pengelolaan program, menggambarkan bahwa, partisipasi berada pada level degree of citizen power. Warga masyarakat juga memiliki kepedulian berpartisipasi, meskipun belum konsisten berpartisipasi dalam semua tahapan kegiatan proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Ketiga, partisipasi warga masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, baik secara bersama-sama, dipengaruhi oleh tingkat pemahaman tentang anggaran program pemberdayaan masyarakat, persepsi perlunya mengetahui proses pengelolaan program, persepsi mengenai manfaat berpartisipasi dan sikap rasa memiliki anggaran program, ?pemberian uang saku", rasa tanggung jawab sosial, harapan mempengaruhi keputusan, pendidikan, umur dan pondapatan. Namun secara parsial, hanya tingkat pemahaman makna anggaran, persepsi perlunya mengetahui pengelolaan program, sikap rasa memiliki, rasa tanggungjawab sosial, harapan mempengaruhi keputusan, dan tingkat pendidikan yang menunjukkan pengaruh signifikan, dan berkorelasi positif dengan partisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, sedangkan persepsi tentang manfaat berpartisipasi, "pemberian uang saku", umur, dan pendapatan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Semua aspek yang berpengaruh secara signifikan, menunjukkan hubungan positif dengan partisipasi. Artinya, semakin mengetahui bahwa anggaran program pemberdayaan masyarakat berasal dari rakyat, dan harus dimanfaatkan untuk kepantingan masyarakat, maka semakin tinggi persepsinya akan perlunya mengetahui proses pangelolaan program. Sikap rasa memiliki yang tinggi tentang anggaran program, didorong oleh rasa tanggung jawab sosialnya sebagai wakil warga, adanya harapan mempengaruhi keputusan dalam pengelolaan program, serta tingkat pendidikan tinggi menjadikan partisipasi warga masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program juga semakin tinggi. Pemahaman mengenai anggaran, persepsi tentang program pemberdayaan masyarakat, dan faktor pendidikan, menunjukkan hubungan positif satu sama lain. Semakin memahami makna anggaran pemberdayaan masyarakat, semakin tinggi pula persepsi akan perlunya mengetahui proses pengelolaan program dan anggarananya, karena semakin tingginya sikap rasa memiliki anggaran tersebut, seiring dengan rasa tanggung jawab sosial tinggi untuk berpartisipasi di dalamnya, dengan harapan dapat mempengaruhi proses pengambilan kepulusan terkait pengelolaan program tersebut. Pendidikan tinggi, disertai dengan pemahaman yang kuat dalam membela kepentingan publik, akan membentuk sikap rasa memiliki yang tinggi anggaran program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari angaran publik. Melalui pelaksanaan program pembangunan yang partisipasi sebagai suatu pola pelembagaan demokrasi, manjadikan masyarakat dapat belajar mengenal dan memahami permasalahannya, serta dapat merumuskan cara mengatasinya secara bersama. Untuk itu itu, ruang partisipasi perlu dikembangkan, kesadaran dan pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan melalui pencerahan oleh pemerintah, masyarakat sipil maupun media masa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mewujudkannya, diperlukan komltmen dan konsistensi para individu yang memiliki kekuasaan, mempunyai kewenangan, serta keberperanan para pemangku kepentingan termasuk para pembayar pajak. Perlu studi lebih lanjut tentang demokratisasi program pemberdayaan masyarakat dengan memasukkan variabel lain, seperti persepsi tentang kewajiban membayar pajak. Proses pelembagaan demokrasi melalui pengembangan sistem perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, responsif, transparan, akuntabel, diIakukan secara jujur, mengutamakan kepentingan bersama, patuh pada aturan, proporsional, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip tatakelola pemerintahan lokal yang baik (good local governance), perlu diwujudkan secara konsisten dan borkelanjutan. Penerapannya secara baik dapat mendorong kreativitas dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan dari penyelenggaraan kebijakan, dan pelayanan publik, serta pembangunan berbasis kerakyatan, melalui pendekatan pemberdayaan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum, dan bagi masyarakat lokal secara khusus."

"PPMK merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menyediakan bantuan masyarakat dengan pendekatan Bantuan Langsung Masyarakat, berbasis Komunitas, senilai 2 Milyar setiap kelurahan sifatnya block grant dengan mengutamakan prinsip Demokratis, Transparan dan Akuntabilitas. Adapun sasarannya secara garis besar sebagal berikut:- Memperkuat kelembagaan komunitas RW untuk diberdayakan secara keseluruhan.- Penambahan modal bagi usaha produktif untuk meningkatkan produktifitas dan membuka lapangan kerja baru.- Meningkatkan prasarana dan sarana dasar lingkungan dan adanya matching fund swadaya dari masyarakat.Dalam pelaksanaannya ada berbagai kendala tekhnis yang menafikan upaya sungguh-sungguh dari pelaku utama dalam hal ini adalah Dewan Kelurahan dan tidak tepat sasaran. Adapun beberapa kendala tekhnis tersebut adalah sebagai berikut:- Kelembagaan yang sudah berakar dalam komunitas RW tidak diperankan justru dalam pelaksanaan PPMK membentuk kelembagaan baru sehingga perlu waktu untuk sosialisasi.- Kegiatan PPMK dibatasi dengan beberapa kegiatan fisik dan ekonomi sedangkan nilai proyek 2 Milyar itupun melalui 4 tahap, sehingga menimbulkan kesenjangan, realisasi tidak sejumlah usulan, ada yang tertunda bahkan belum jelas, akhirnya banyak masyarakat yang tidak puas.- Situasi banjir yang berakibat pada dialihkannya dana fisik untuk kegiatan bidang lain, namun prosesnya memerlukan waktu sehingga penyerapan tahap pertama dinilai lambat.Namun demikian dari hasil penelitian yang menggunakan Analisis Dampak yang dipadukan dengan Analisis SWOT didapatkan bahwa strategi SO terpilih dengan nilai total 10,23.Strategi ini menghendaki keterlibatan seluruh kelembagaan komunitas RW {Ketua LPM, Ketua RT-RW dan organisasi kemasyarakatan dalam pembinaannya yaitu PKK, Karang Taruna Indonesia, dan lainnya khas komunitas setempat} sebagai stakeholder untuk berperan sesuai dengan fungsinya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan didanai dengan BLM PPMK dengan tetap mengutamakan pada prinsip demokratis, transparan dan akuntabilitas. Kalupun mekanismenya baru, perlu dilakukan pelatihan khusus kepada kelembagaan komunitas RW tersebut. Tidak perlu dibentuk kelembagaan baru yang pada akhirnya banyak kelembagaan baru tapi aktivitasnya minim, timbul tenggelam dan tidak berkelanjutan.Sehingga dengan melibatkan para stakeholder tersebut meskipun dalam pencapaian tujuan tidak maksimal namun dapat memberikan kepuasan kepada para stakeholder yang nantinya akan timbul saling pengertian dan kepercayaan yang dapat mengarahkan pemberdayaan masyarakat komunitas secara keseluruhan dalam meningkatkan kesejehteraan hidupnya."

"Pergeseran paradigma dari pemerintah (government) menuju kepemerintahan (governance) yang terjadi saat ini tidak hanya pada tataran makro dengan lahimya berbagai legislasi tentang otonomi dan desentralisasi. Bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta paradigma kepemerintahan juga sudah dibangun di tataran mikro yaitu kelurahan. Ditetapkannya berbagai Perda tentang pmerintahan kelurahan, serta didirikannya Dewan Kelurahan (Dekel) yang dibidani pemerintah dan operasinya dijalankan masyarakat merupakan upaya membangun kepemerintahan lokal di tingkat bawah. Dengan paradigma itu ada kemauan politik untuk membatasi peran dominatif pemerintah dan memperkuat partisipasi masyarakat.Model kemeperintahan lokal yang intinya menyediakan ruang dan mengaktifkan peran berbagai aktor dan institusi untuk mengambil bagian signifikan dalam pembangunan adalah pembagian kerja koordinatif dan heterarkhis dalam kerangka otonom. Intinya adalah membangun relasi sinergistik dalam bentuk komplementaritas dan kelekatan sehingga masing-masing aktor atau institusi pemerintah dan privat memberikan kontribusi setara dan signifikan bagi komunitas, dalam kerangka otonomi yang melekat (embedded autonomy) (Pierre, Jessop, Stoker 2000: Evans 1995, I996; Ostrom 1996, Woolcock 1998).Meski agak normatif, model kepemerintahan terbukti bukan utopia diterapkan di negara berkembang seperti indonesia. Pengalaman kawasan di negara-negara berkembang seperti Porto Alegre di Brasil, Novgorod di Rusia, Kerala di India, relasi sinergistik pemerintah dan masyarakat dapat terjadi dalam atmosfir pembagian kerja yang Fungsional dan produktif. Pada tataran lokal, model itu dibangun dengan memberi dan menciptakan ruang yang luas bagi aktor dan institusi masyarakat sipil dengan fasilitasi pemerintah untuk bersama-sama melakukan perubahan. Hasilnya adalah model itu sangat fungsional sebagai tambatan modal sosial dengan terjadinya interaksi intens, saling belajar dan saling kontrol antar stakeholders, sehingga terjadi efisiensi ongkos pombangunan secara signifikan dan masyarakat menunjukkan rasa memiliki atas berbagai program pembangunan.Replikasi model dari suatu negara ke negara lain atau suatu kawasan ke kawasan Iain memang dapat dilakukan sepanjang terdapat social curcumstances yang relevan. Nampaknya model kepemerintahan lokal yang kini terjadi di kelurahan Jakarta adalah replikasi dari model yang terjadi pada kawasan lain. Persoalan dari suatu replikasi model adalah bahwa ia harus mempertimbangkan determinan tertentu terutama pengalaman masa lalu, iklim sosial politik, termasuk kultur lokal. Berjalannya model kepemerintahan di kawasan yang disebut di atas sangat ditentukan oleh atmosfir masyarakatnya yang legalitarian dan juga tata birokrasinya yang sehat, yang sebagiannya dipengaruhi oleh faktor anugerah sejarah yang telah berjalan berabad-abad, termasuk juga inovasi organisasional yang diperjuangkan oleh para reformis di kalangan pemerintah dan masyarakat sipil.Jika dikaitkan dengan atmosfir di Indonesia (Jakarta), determinan di atas dapat disebut tidak memiliki akar. pengalaman masa lalu dengan pemerintah yang mencengkeram, iklim sosial politik saat ini yang masih pada taraf transisional, serta kultur lokal yang masih dikungkung klientelisme, sebagiannya kurang memberi fundasi kokoh bagi berjalannya gerakan kepemerintahan lokal. Akan tetapi pergeseran paradigma dan implementasi berbagai model kepemerintahan lokal yang terjadi saat ini dalam bentuk formal rules (mulai dari UU 22/1999; 3212004 hingga Perda DKI Jakarta 5/2000) dan berbagai ujicoba program (sepeni Dewan Kelurahan) sesungguhnya menjadi potensi menuju pernbangunan sistem kepemerintahan yang baik (good governance).Untuk memahami persoalan di atas, studi ini kemudian mempertanyakan "dalam setting dan situasi sosial facial circumstances) apukah sinergi dapat terjadi antara pemerintah (kelurahan) dan masyarakat (Dekel) khususnya di Kelurahan Gedong?" Secara lebih rinci pertanyaannya adalah (i) apakah dimensi peraturan formal (UU, perda dan peraluran lainnya) menyediakan ruang bagi terjadinya pembagian kerja sinergistik antara pemerintahan lokal dan masyarakat, dan sejauh mana aturan tersebut fungsional dalam mempengaruhi perilaku dan tindakan aktor pemerintah dan masyarakat (Dekel) melaksanakan kepemerintahan lokal? (ii) determinan-determinan budaya (lnformal rules) apakah di dalam masyarakat yang mempengaruhi (mendukung, memperlancar, menghambat) kepemerintahan lokal? serta (iii) dalam dimensi apakah program partisipatif (PPMK) yang ada fungsional mempengaruhi (mendukung, memperlancar, menghambat) kepemerintahan lokal?Untuk menemukan jawaban, data dihimpun dari para informan kunci yaitu pejabat pemerintah mulai dari atas (Pemda DKI) hingga pejabat kelurahan, perangkat warga seperti para pcngurus RW dan RT, Dekel, tokoh-tokoh informal masyarakat, LSM, warga biasa serta kelompok pemanfaat dana PPMK. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, pengamatan partisipatif, wawancara mendalam, diskusi terarah (FGD), untuk selanjulnya dianalisis secara kualitatif.Studi ini menemukan, secara struktural (institusional) telah ada perubahan paradigma menuju kepemerintahan lokal di tataran regulatif terbukti dengan muatan berbagai aturan formal yang mengatur dan mengarahkan terjadinya sinergi (kelekatan dan komplementaritas) antara pemerintah kelurahan (Pemkel) dan masyarakat (Dekel). Akan tetapi pada tataran empiris sinergi yang terjadi masih pada taraf simbolik. Hal ini disebabkan perubahan pada ranah struktural (inslitusional) di tingkat atas tidak otomatis diikuti perubahan struktural (institusional) di tingkat bawah pada tubuh pemerintah Iokal. Selanjutnya perubahan pada dimensi struktural (institusional) pada tataran negara tidak otomatis diikuti parubahan pada dimensi kognitif (relasional) pada tataran masyarakat. Ada dilema antara upaya menyediakan ruang bagi bangkitnya masyarakat sipil dengan kepentingan mempertahankan status quo pemerintah. Akibatnya di lapangan terjadi bentuk ?relasi sinergistik baru? antara Pemkel dan masyarakat (Dekel) dengan mengembangkan resiprositas negatif yang dilakukan dengan menarik diri untuk tidak saling berinteraksi intens, tidak saling belajar dan tidak saling mengontrol agar masing-masing pihak aman pada posisinya sendiri. Pemerintah dan masyarakat justru membangun otonomi yang tidak melekat.Program PPMK yang diharapkan mcnjadi instrumen mempertautkan pemerintah, Dekel dan warga justru menjadi alat dikotomi karena program direkayasa untuk menciptakan sekat-sekat di antara ketiganya. Pemerintah tidak mencampuri urusan PPMK dengan ekspektasi Dekel melakukan hal serupa dengan tidak mengintervensi berbagai program dan proyek pemerintah. Dana PPMK dipinjam-gulirkan kepada ?warga mampu? dengan ekspektasi agar akumulasi dana tetap terjaga sehingga Dekel mendapat citra sebagai penyelenggara PPMK yang berhasil (kepentingan institusional). Cara ?win-win solution " yang terjadi saat ini, meski menjauh dari esensi sinergi, pada taraf tertentu cukup ?fungsional? sebagai ?sabuk pengaman? bagi masing-masing pihak untuk tidak terjebak dalam konflik terbuka yang akhirnya merugikan komunitas. Dengan pola ini pula penembusan batas publik. privat di tingkat lokal belum bisa terjadi, dan kekhawatiran bahwa pemerintah dan masyarakat (Dekel) membangun kolusi dan public rem seeking juga tidak terjadi.Berdasarkan temuan ini saya mengajukan tiga rekomendasi: (i) gerakan good local governance perlu mempertimbangkan struktur sosial politik lokal dan dilaksanakan secara menyeluruh, dimulai dengan refonnasi struktur pemerintahan Iokal yang mengarah pada otonomi. Pemda DKI Jakarta perlu melakukan amandemen bagi berbagai peraturan perundangan untuk memperbaharui kebijakan dengan (a) memberi peran Iebih besar kepada Jekot dan Dekelg (b) melakukan pemilihan kepala kelurahan secara Iangsung; (c) menciptakan kontrak politik antara kepala kelurahan dengan warga untuk menjalankan tugas-tugas kepemerintahan lokal; (ii) harus ada koherensi antara Iogika aturan formal yang dibangun di tingkat atas dengan Iogika lembaga eksekutif dan masyarakat di tingkat lapangan dengan kontrol yang intens; (iii) model pemberdayaan ekonomi warga yang tidak pernah berkelanjutan (sustainable) perlu direformulasikan dengan membaginya menjadi dua kategori yaitu (a) bantuan sosial (social assistance) dan (b) kredit keuangan mikro (microflnance). Jenis pertama diciptakan sebagai "lumbung esa" yang ditujukan sebagai jaminan substitutif bagi warga kurang beruntung yang terkena risiko kehilangan atau ketiadaan pendapatan, jenis kedua dikelola warga yang kompeten, terlatih dan ahli di bidang itu untuk mencapai profit dan hasilnya untuk subsidi bantuan sosial dan juga pembangunan infrasruktur kelurahan untuk menciptakan kelurahan yang mandiri".

---

The paradigm shift from "government" towards "governmance" has structurally changed the map of national and local governance of Indonesia. At the macro level, Act number 22/l999 and 32/2004 concerning local autonomy and decentralization have functioned as national guidelines to shift from centralized government to become decentralized govemance. As the impact to the micro level, local governments have also enacted several local regulations aimed at strengthening local communities. Currently, local govemment of Jakarta has also enacted local regulations (among others is Number 5/2000) and built Local Social Chamber (Dewan Kelurahan) of the so-called ?Dekel? in every kelurahan in Jakarta. Dekel which was fonnerly initiated by local government of Jakarta functions as a local civil society organization where all its activities are operated and managed by citizen?s representatives whose elected in participatory and democratically manner from every neighborhood areas (Rukun Warga). The shift ofthe paradigm seems to be a government political will to strengthen local people and to minimize local government?s dominations.

Local governance which essentially provides certain spaces for civil society and activate all related stakeholders to take part significantly in local development is a division of labor which relates to the new practices of coordinating activities through networks, partnerships, deliberative forums, and heterarchical cooperation in an embedded autonomy. The subject matter of local governance is mutually reinforcing relations between government and groups of engaged citizens in synergistic relation both in complementarity and also in embeddedness (Pierre, Jessop, Stoker 2000: Evans 1995, 1996; Ostrom 1996, Woolcock 1998).

Local governance, refers to the experiences of several developing countries might be feasibly implemented in Indonesia. Many states (e.g. Porto Alegre in Brazil, Novgorod in Russia, Kerala in India), have been proving that synergistic relation between government and civil society could be created and strongly functional and productive to the development. The model, in fact, enables harmonious cooperation among local actors and institutions where social capital is embedded. Actors and institutions are mutually having intensive relations, social leaming processes, and social control that enables development sustainable and efficient.

Replication of a model conducted by govemment of Jakarta would only be feasible as far as a relevant or resemble social circumstances are provided. A replication, however, should also consider other determinant factors such as past experiences, social and political atrnospheres, as well as local cultures. However, the success story of local govemancc in mentioned states, mostly determined by its egalitarian people and healthy local bureaucracy which is rooted in a long history as historical endowment. Besides, the rcforrnists from local govemment also takes important role on improving organizational innovations. While in Jakarta such historical determinant factors are not rooted. Government of new order regime which was co-opted, hegemonic and centralistic, the current transitional social and political situation and the local cultures remain sustaining clientelism are probably the fundamental inhibitions to realize the new governance paradigm. Therefore, the need for studying new paradigm shift (formal rules and local institutional building) would be important.

To understand above research problems, grand tour research question is "in which social settings d circumstances are the local govemment and citizens (Dekel) able to make synergy" Sub research uestions are; (i) do formal rules (acts, local regulations, etc.) provide spaces for synergistic division of..."

"Model pembangunan ekonomi yang berpusat pertumbuhan, menempatkan pendapatan perkapita sebagai indikator keberhasilan, tanpa melihat apakah pendapatan tersebut terdistribusikan kepada masyarakat secara seimbang, telah melahirkan banyak permasalahan sosial, seperti kesenjangan sosial, pengangguran, gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan lain-lain tennasuk permasalahan kemiskinan. Berbagai fakta empirik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan ekonomi lebih bersifat sentralistik, dimana masyarakat dijadikan obyek dari program-program pembangunan. Konsep trickle down effect yang cenderung top-down pun tidak berfungsi sebagaimana mestinya.Berangkat dari kebijakan otonomi yang memberikan keleluasaan daerah untuk melaksanakan program pembangunannya, Pemerintah DKI Jakarta mencoba pendekatan pembangunan yang cukup inovatif di kelurahan-kelurahan yang ada di wilayahnya. Proyek ini bernama Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Program ini merupakan produk pemikiran yang merupakan hasil pengalaman cukup panjang dari pelaksanaan berbagai Program Jaring Pengaman Sosial dan program pengentasan kemiskinan yang telah lalu.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk menghasilkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bintaro, kendala yang ada dalam pelaksanaan PPMK, kemudian upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut. Pemilihan informan bersifat purposive sampling yang meliputi, ketua BPM Kodya, Camat, Lurah, Ketua Dekel, UPKMK, TPK-RW, RT, LSM Pendamping, tokoh masyarakat, warga dan pemanfaat.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bintaro, mencakup proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta pengawasan. Dalam pelaksanaan PPMK terdapat peningkatan kondisi masyarakat, dilihat dari elemen-elemen pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya untuk ekonomi, tetapi juga pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan (RT/RW). Institusi RT/RW telah melaksanakan peran pembimbing, pendamping dan pengawas. Peningkatan kondisi masyarakat setelah memperoleh bantuan PPMK ditunjukkan dengan beberapa perubahan, yaitu: omset usaha meningkat, pengetahuan pemanfaat terhadap usahanya bertambah, adanya tabungan, mengenal sistem sumber. SeIain perubahan dari sisi ekonomi, terdapat perubahan dari sisi sosial, berupa meningkatnya keakraban antar warga, yang mengakibatkan tumbuhnya kepedulian dan kegotongroyongan pada komunitas RW. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan PPMK berkaitan dengan adanya dana macet/tunggakan dana bergulir, keberadaan kantor TPK-RW yang tidak memadai, lemahnya sanksi yang diberikan kepada penunggak.Berdasarkan temuan lapangan, penulis mengajukan saran, yaitu adanya penguatan institusi lokal (RTIRW) melalui pembinaan dan pelatihan secara berkala pada komunitas RT/RW, untuk memberdayakan komunitas tersebut, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas yang merata pada seluruh level RT/RW di Kelurahan Bintaro. Kondisi ini ditopang oleh pengadaan atau pembenahan sekretariat di level RW, sebagai tempat pelaksanaan proses pemberdayaan. Hal ini untuk lebih menunjang pelaksanaan pemberdayaan di level komunitas RT/RW tersebut."

"Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan strategi pengembangan masyarakat melalui PPMK. Setelah proyek ini berjalan beberapa tahun, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sampai sejauh mana program PPMK mampu mencapai tujuannya.Kajian ini bertujuan untuk : (1) mengevaluasi Proses Pelaksanaan Program PPMK; (2) Peran PPMK Dalam Pengembangan Kapital Sosial Masyarakat miskin (3) mengetahui faktor-faktor kcndala dan pendorong dalam pelaksanaan program PPMK. Metode yang digunakan didalam pengumpulan data adalah (1) Wawancara, (2) Observasi Lapang, serta data sekunder.Hasil penelitian menunjukan proses implementasi program PPMK ternyata mengalami deviasi, yaitu : (1) Hasil sosialisasi tidak sepenuhnya dipahami oleh kelompok sasaran; (2) Pembentukan kelembagaan Forum Warga tidak dilakukan ; (3) Proses pengajuan proposal belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat secara objektif ; Proses seleksi usulan kegiatan belum sepenuhnya konsisten dan objektif sesuai dengan kriteria ; (4) Pelaksanaan program belum dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas; (5) Proses pemantauan pelaksanaan program tidak terprogram. PPMK belum mampu memberdayakan keiompok masyarakat ekonomi lemah karena untuk mendapatkan dana PPMK harus ada usaha terlebih dahulu, sedangkan hal tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat miskin.Kendala dalam implementasi Program PPMK sebagai berikut : (1) Faktor intern seperti kemampuan pelaksana dalam pengelolaan dan tara cara pengorganisasian dan lemahnya perencanaan kegiatan; (2) lemah potensi lokal; (3) Sistem kelembagaan masyarakat tidak dimanfaatkan dalam pelaksanaan PPMK; (4) Sistem pongelolaan PPMK bersifat sentralistis, birokratis, non-partisipatif; (5) lemahnya dampak sosialisasi program.Faktor yang dapat mendukung Implementasi progam PPMK, yaitu: (1) Nilai sosial kultural masyarakat; (2) Aclanya sistem kelembagaan lokal yang tumbuh dari masyarakat; (3) motivasi dari tokoh masyarakat akan pentingnya perubahan; (4) Adanya kepercayaan pada kelompok organisasi lokal yang dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan warga masyarakat.Sebagai saran adalah : (1) Merevitalisasi kelembagaan organisasi; dengan mengganti pengurus organjsasi untuk mendukung program aksi selanjutnya; (2) mengembangkan kelembagaan masyarakat yang sudah ada seperti organisasi peguyuban untuk membangun kapital sosial masyarakat; (3) Membentuk jaringan kolaborasi antar organisasi, hubungan berdasarkan prinsip kesetaraan di antara organisasi dengan mempertimbangkan mekanisme dari masing-masing organisasi. Jaringan ini membantu Forum Komunikasi Warga lebih efektif."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya partisipasi yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat perkotaan dan upaya-upaya untuk peningkatannya. Penelitian dilakukan pada kasus pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan PPMK di Kelurahan Kampung Rawa, Kali Baru, Tanjung Duren Selatan dan Melawai di DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki kekhususan, dengan menggunakan metode kualitatif. Pemilihan lokasinya didasarkan pada Indeks Potensi Kerawanan Sosial IPKS untuk mendapatkan gambaran dari beberapa struktur sosial masyarakat perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya partisipasi disebabkan oleh pengembangan partisipasi masih bersifat normatif, ketidaksesuaian penerima manfaat pada daerah tertentu, minimnya informasi, tidak kuatnya organisasi kemasyarakatan Lembaga Musyawarah Kelurahan, tidak berjalannya bantuan pemimpin lokal Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga, dan tidak adanya pelatihan manajemen program. Hal tersebut diperburuk dengan rendahnya kepedulian masyarakat pada lingkungannya. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan selain tentunya peran pemerintah dan penggunaan e-governance, diperlukan juga peran dari Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga sebagai penggerak dan juga perwakilan masyarakat.

---

This research aims to analyze the low participation in community empowerment of urban areas and efforts to improve it. It was implemented using a qualitative method in the Community Empowerment Program for Villages PPMK in the villages of Kampung Rawa, Kali Baru, Tanjung Duren Selatan and Melawai in DKI Jakarta, Indonesia which holds special rights in running its government. Those administrative villages were selected based on Social Insecurity Potential Index IPKS to give an overview of the urban social structure.

The results suggest a low level of participation because the development of the participation is still normative, incompliance of the target groups on certain areas, lack of information, weak community organization Village Consultative Council LMK, no assistance of the local leaders Chief of Neighborhood Association RT and Chief of Community Association RW, and lack of management training programs. It is exacerbated by the low awareness of the people on environment. Therefore, efforts that can be undertaken besides the roles of the Government and the implementation of e governance are the roles of Chiefs of the RTs and RWs as the driving force and representatives of the community."

"Sejak tahun 2001 Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan usaha memberdayakan masyarakat melalui bantuan langsung masyarakat (BLM) yang dinamakan program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK). PPMK dilaksanakan dengan pendekatan tribina yaitu bina ekonomi, sosial dan fisik Iingkungan. Bina ekonomi adalah pinjaman dana bergulir untuk masyarakat yang telah memiliki usaha dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. PPMK memiliki desain perencanaan dengan asas keadilan, kejujuran, kemitraan, kesederhanaan dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender dijelaskan sebagai semua laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperbaiki kesejahteraan mereka.Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana hubungan antara pelaksanaan bina ekonomi (tata cara penyaluran dana pinjaman bergulir dan personil pelaksana), keluarga dan Iingkungan pemanfaat dengan proses pemberdayaan masyarakat kelurahan yang tertuang dalam PPMK dari perspektif gender. Tujuan penelitian secara terapan untuk memberikan rekomendasi perencanaan bina ekonomi dari perspektif gender bagi instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). Teori yang dipergunakan mengacu pada teori pemberdayaan masyarakat, teori gender dan teori interaksionisme simbolik.Penelitian deskriptif dengan metode analisis kuantitatif ini mempergunakan korelasi Spearman dan uji beda Mann-Whitney dibantu SPSS versi 11.5. Unit analisa adalah individu pemanfaat pinjaman dana bergulir. Sumber data mempergunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari kuesioner dan wawancara, data sekunder didapatkan dari analisa dokumen. Teknik pengambilan sampel mempergunakan convenience sampling dengan responden berjumlah 86 orang dan informan berjum lah enam orang.Untuk mendapatkan alat ukur yang reliable dan valid maka dilakukan uji coba kuesioner pertama yang dilaksanakan di Kelurahan Pondok Labu menghasilkan perubahan strategi penggunaan skala Likert menjadi skala Gutman. Pengujian reliabilitas pada kuesioner kedua mempergunakan konsistensi internal dengan teknik perhitungan mempergunakan koefisien reliabilitas Kuder-Richardson (KR-20) sedangkan validitas menggunakan korelasi Point-Biserial yang menunjukkan alat ukur sudah reliable dan valid.Analisa data kuantitatif menunjukkan bahwa pelaksanaan bina ekonomi antara pemanfaat laki-laki dan perempuan adalah tidak sama. Hasil analisa dilanjutkan dengan wawancara mendalam. Temuan lapangan yang menonjol berkaitan dengan perbedaan tersebut adalah preferensi pengelola bina ekonomi, yang mayoritas berjenis kelamin laki-laki, temyata memberikan pengaruh yang cendrung merugikan jenis kelamin perempuan.Berdasarkan basil penelitian, ada beberapa rekomendasi yang penulis ajukan untuk memperbaiki pelaksanaan bina ekonomi yaitu pentingnya intervensi kebijakan untuk memperbaiki perbedaan pelaksanaan bina ekonomi antara pemanfaat laki-laki dan perempuan dalam bentuk paling dasar yaitu perubahan paradigma yang mengutamakan akuntabilitas dan sensitivitas gender sehingga mampu menjiwai setiap tahapan proses pemberdayaan. Pinjaman dana bergulir ini harus dilanjutkan namun perlu dilakukan perbaikan menyangkut prosedurltata cara penyaluran dana bergulir dengan memperhatikan akses, kontrol dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan agar dana dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat kelurahan baik laki-laki dan perempuan."