Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Partal Keadilan Sejahtera (PKS) adalah kelanjutan dari Partai Keadilan (PK). Partai Keadilan bermula dari gerakan tarbiyah yang dipelopori oleh aktifis dakwah kampus yang terbangun selama bertahun-tahun di mushala-mushala dan masjid-masjid di beberapa universitas yang dengan ter jadinya gejolak reformasi 1998 kemudian bertransfonnasi menjadi gerakan politik.Fakta mengalakan bahwa kamudian partai ini menjadi sebuah fenomena karena pada tahun PEMILU 2004 berhasil memperoleh dukungan yang cukup signifikan dan dengan perolehan 45 kursi DPR, PKS menjadi sebuah kekuatan yang diperhitungkan. Salah satu daya tarik yang menonjol yang diusung oleh PKS adalab label "partai dakwah", yang memberikan sebuah pernyataan bahwa politik bagi PKS bukan sekedar upaya untuk meraih kekuasaan namun memakainya sebegai kendaraan dakwah.lsu ini menjadi sebuah magnet utama para pemilih karena pada awal-awal gerakannya telah berhasil disajikan dengan baik oleh para kader PKS dengan tampilnya mereka sebagai sosok-sosok idealis dan memperlihatkan gaya tersendiri sebagai politisi-politisi berpenampilan sederhana jauh dari kemewahan, yang secara demonstrative dimotori oleh pemimpinnya yaitu DR. Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang kemudian berhasil menduduki jabatan sebegni Ketua MPR) dengan menolak fasilitas-fasilitas yang berlebihan layaknya pejabat negara.Namun dalam dinamika yang berjalan, dengan makin memudarnya politik aliran serta menyeruaknya pragmatisme dalam masyarakat sendiri, yang kemudian secara massif menjadi sebuah keniscayaan bahwa terjun dalam politik ujungnya adalah pencapaian target-target kuantitatif berupa perolehan suara dalam pemilu, perolehan kursi di parlemen dan keberhasilan merebut jabatan-jabatan kepala daerah baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, hal tersebut tak pelak memberikan pengaruh kepada PKS sebagai sebuah entittas yang menjadi begian darinya.Terlihat kemudian PKS mulai mengakomondir ide-ide pramatis sebagai sarana mencapai target, dengan melansir isu-isu yang pada saat-saat sebelumnya niscaya menjadi hal-hal yang dihindari.Tesis ini berusaha mengupas produk-produk kebijakan PKS yang bisa digolongkan sebagai kebijakan pragmatis terutama dalam usahanya mencapai target perolehan suara sebesar 20% pada PEMILU Legislatif 2009, dan dampak-dampaknya bagi PKS sondiri serta kontradiksi-kontradiksi jika dilawankan dengan label yang disandang sebagai partal dakwah.

---

Partai Keadilan Sejahtera (The Prosperous Justice Party, or PKS) was a continuation from Partai Keadilan (The Justice Party, or PK). The Justice Party began as a religious movement which was pioneered by university campus activists who built religious gatherings for several years in prayer rooms and mosques in numerous universities. With the rise of the reform movement in l998, this movement later transformed into a political organization.

The facts show that titis party became a phenomenon in the 2004 national elections by winning a significant amount of support, and after obtaining 45 seats in the national parliament (the DPR), PKS became a force to be reckoned with. One of the definitive attractions which was created by PKS was the label of a "dakwah party" (or propagation party), which made the statement that polities for PKS was not just an effort to gain power but was rather a vehicle for dakwah (propagation of lslam).

This issue became the prbeacy magnet for voters because from the very beginning of the movement, the party had succeeded in presenting this intention in a clear way. This was done through the use of PKS cadres who appeared as idealists and demonstrated their own style as politicians, who favored a simple appearance thai was far from a luxurious lifestyle. The active demonstartion of their intentions was pioneered by Dr. Hidayat Nur Wahid (the first President of PKS who later became the head of the MPR, the People's Consultative Assembly). Dr. Hidayat Nur Wahid actively rejected the excessive facilities that came with his high-level government position.

However, with the dynamic nature of the situation at the moment, where the impact of polities is decreasing and society is becoming more pragmstic, it has become clear that any groups entering politics are simply interested in achieving quantitative targets based on the number of votes in the election, the number of seats in parliament, and the eventual quarreling over political appointments at the regional and national levels. The reality of this situation has in turn made an impact on PKS, as this party is also an entity which is currently engaging in the political process in Indonesia.

It then became clear thai PKS started to accommodate more pragmatic ideas as a method for achieving their targets, by socializing ideas which in the previous period would have been avoided.

This thesis will attempt to analyze those political policies of PKS which can be categorized as pragmatic policies and ideas, especially those which are aimed at achieving their target of 20% of votes in the 2009 Legislative Election. This thesis will also examine the effect on PKS itself as well as the contradictions which might arise if these polices are compared with the parties label as a propagation (dakwah) party.

"

"Penelitian tentang "Peranan Partai Politik Era Reformasi Terhadap Integrasi Nasional yang metigambil studi kasus PDT Perjuangan dan PK Sejahtera" ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan peranan parpol dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat didalam menjaga kohesifitas bangsa Indonesia; Mengkaji peranan PDI Perjuangan dan PK Sejahtera dalam meningkatkan aspek integrasi nasional; Serta mengkaji implikasi reformasi bagi ketahanan nasional dimana PDI Perjuangan dan PK Sejahtera menjadi aktor demokrasi yang diakui secara konstitusional.Penelitian memakai metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan permasalahan secara asosiatif kepada PDI Perjuangan dan PK Sejahtera dimana sumber data berasal dart sumber primer dan sumber sekunder. Penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator ideologi, pola rekrutmen, pola pengorganisasian, sebaran dukungan, kebijakan dari kedua partai terutama yang terkait dengan integrasi nasional.Adapun teori atau pendapat para ahli yang digunakan untuk melakukan penelitian berkisar seputar teori peranan, partai politik, integrasi nasional, dan ketahanan nasional, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Fertama, Parpol era reformasi melaksanakan peran integrasi nasional melalui fungsinya sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen politik, dan pengatur konflik serta tetap menjadi sarana artikulasi dan mengaggregasi kepentingan. Namun peranan parpol era reformasi terhadap integrasi nasional mengalami pent roan kualiths karena perluasan partisipasi masyarakat tidak berbanding lures dengan kemampuan sumberdaya parpol, termasuk lembaga-lembaga negara lainnya; Kedua, PDI Perjuangan dan PK Sejahtera memiliki peran panting bagi terwujudnya integrasi nasional. PDI Perjuangan sebagai partai terbuka dapat menunjang penguatan aspek integrasi nasional Indonesia sebagai bangsa majemuk. Begitu pula dengan PK Sejahtera, karena ia mengikuti kaidah - kaidah demokrasi didalam memperjuangkan tujuan idiilnya; Ketiga, Euforia politik selama reformasi menjadikan negara pada posisi tidak stabil akibat ledakan partisipasi rakyat yang tidak mampu dikelola oleh institusi politik yang ada. Hal demikian disadari oleh partai - partai politik era reformasi, karma itu ia melalui kadernya di badan legislatif mulai membuat regulasi jurnlah partai melalui pemilu agar bisa menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi ketahanan nasional bersendikan demokrasi. Artinya, parpol era reformasi insyaf akan pentingnya sistem multi partai terbatas (proporsional) dalam rangka konsolidasi demokrasi sehingga tercipta kohesi sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat.Terkait dengan temuan penelitian ini, peneliti merekomendasikan agar peranan parpol era reformasi terhadap integrasi nasional bisa lebih optimal, maka setiap parpol perlu segera berbenah did dengan meningkatkan sumber days yang dimiliki sehingga dapat mengelola partisipasi masyarakat dan mampu melembagakan konflik atau kepentingan yang sating bersaing. Oleh sebab itu, parpol juga perlu mengetahui lingkup serta intensitas perbedaan agama dan etnis, kesenjangan antara kelompok tradisional dan kelompok modem, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, termasuk ideologi - ideologi yang saling bersaing. Karena semua itu hams diagregasi dan diartikulasikan oleh parpol yang eksis dalam pentas politik nasional. Apalagi jumlah parpol selama transisi demokrasi sangat tergantung pada fragmentasi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dengan begitu, parpol era reformasi melalui lembaga legislatif dan eksekutif hazes memastikan bahwa ia melaksanakan perannya dalam memperkuat integrasi nasional dimana secara gradual mengurangi emosentrisme yang mengancam integrasi nasional melalui Undang-undang tentang partai politik dan pemilihan umum.

---

The research about " The Role Of Political Party Era Reform To National Integration taking case study of PDI Perjuangan and PK Sejahtera conducted with the objective as a mean to describe the role of political party in integrating society aspiration in taking care of Indonesian nation cohesively; Studying the role of PDI Perjuangan and of PK Sejahtera in improving the national integration aspects; And also to study the reform implication to national resilience whereas PDI Perjuangan and of PK Sejahtera become democracy actors confessed constitutionally.

The research uses qualitative method by using approach of analysis description where the source of data came from the primary and the secondary sources. The research conducted by using ideology indicator, pattern of recruitment, organizational pattern, dispersion support, policy of both party - especially which related to national integration.

As for opinion or theory of experts used to conduct research gyrate in around role theory, political party, national integration, and national resilience. So that it obtained the following conclusion: First, political parties in reform era has been doing the role of national integration through communication medium function, socialization, political recruitment, conflict management, and remain consistent in being articulation medium and interest of aggregation. But the quality of the role of political parties in reform era to national integration is declining because the expansion of people participation is not directly proportional with capability and capacity of parties resources, including other state institutions; Second; that both parties have their important roles to form the National integration. PDI Perjuangan as an open party can support reinforcement of national integrity aspects to Indonesia as a plural nation. So does with the PK Sejahtera, because it follows democracy methods in achieving its ideal target; Thirr Political Euphoria during reform will make unstable state on course effect of people participation explosion which unable to be managed by existing political institution. This condition is realized by political parties in reform era; therefore, through their cadre in legislative institution, they begin to make regulation of parties number through the election in order to create more conducive climate of national resilience based on democracy. It means that political parties have realized the importance of definite multi parties (proportional) in order to make democracy consolidation so it can be created social cohesion that involve people participation.

Related to the invention of this research, the researcher recommends that in order to make the role of political parties in reform era to national integration more optimum, each party needs to improve themselves by increasing their resources so they are capable to manage people participation and also able to institute the conflicts or compete interests. Therefore, political parties need also to know the scope and the intensity of ethnic and religion diversity, the gap between traditional and modem group, the gap between city and rusticity, including the compete ideologies, because those all factors must be aggregated and articulated by political parties that exist in national political stage. Moreover, number of political parties within democracy transition is much depend on the fragmentation happened between society. Therefore, political parties in reform era through Legislative and executive institution must ensure that they can implement their role in strengthening national integration and gradually decreasing that menace national integration through political party regulations and general election."

"Perdebatan mengenai relasi Islam dan negara terus berlangsung hingga dunia semakin modern sekarang Tidak ketinggalan, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia inipun ikut meramaikan perdebatan ini. Dari proses terbentuknya negara Indonesia hingga saat reformasi sekarang ini, polemik tersebut tetap mengemuka mewarnai dunia politik negeri ini. Bahkan materi perdebatan ini juga semakin meluas hingga merambah pada bagaimana Islam menanggapi istilah-istilah Barat yang semakin menghegemoni. Demokrasi dan civil society menipakan sebagian istilah yang banyak menjadi sorotan kalangan Islam politik dewasa.Pandangan Partai Keadilan Sejahtera - yang mengklaim dirinya sebagai partai Islam dan menurut sebagian kalangan berprospek cerah - akan menjadi bahasan utama dari tesis ini. Kaum muda, terpelajar dan Islam yang menjadi pilar partai ini menjadikan ide dan pandangannya tentang Islam dan negara, dilihat dari sudut pandang ideologi, demokrasi dan civil society menjadi bahan kajian yang menarik untuk dilihat, dikaji dan diteliti.Olen karena itu, dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan (field research) melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para tokoh dan aktivis partai yang dianggap mengetahui banyak pokok pennasalahan. Untuk melengkapi data, penulis melakukan studi kepustakaan (library research), dengan menggunakan pendekatan historis-faktual. Dan dalam proses analisa data, penulis menggunakan metode induktil, eksploratif dan eksplanatif.Dalam penelitian itu diketahui bahwa para tokoh dan aktivis PK Sejahtera sepakat bahwa Islam adalah sistem hidup dan kehidupan yang komprehensif dan universal. Segala aspek kehidupan, termasuk politik tidak luput dari pantauan Islam. Syariat Islam dipandang sebagai aturan yang menyeluruh, yang diyakini dapat menyelesaikan krisis multidimensi bangsa ini. Penerapannya dinilai sebagai sebuah keniscayaan. Melalui mekanisme demokrasi, perjuangan pelaksanaannya terus dilakukan. Partai dakwah ini menilai bahwa demokrasi merupakan pilihan yang rasional karena hampir seluruh unsur yang ada pada sistem ini sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh Islam. Dan untuk mewujudkan negara yang demokratis, partai ini meniscayakan adanya masyarakat yang mandiri (masyarakat madani) atau dengan istilah lain "civil society"."

"ABSTRAKDalain sistem domokrasi, partai politik (parpol) adalah kendaraan utama menuju puncak "kekuasaan kenegaraan". Oleh Karena itu, berbagai target dan strategi ditetapkan parpol untuk mencapai kekuasaan tersebut. Di antara sekian banyak parpol yang eksis di ranah politik Indonesia, ada satu parpol yang mendapat perhatian tebih yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang satu ini mendapatkan banyak simpati dan harapan dari masyarakat luas karena sepak terjangnya yang jujur, bersih dan peduli. Tidak heran jika kernudian pada pemilu tahun 2004 yang lalu partai ini mendapatkan tonjakan suara yang sangat signifikan sebesar 7 % suara dari sebelurnnya I %. Target besar capaian suara pun telah dicanangkan para fungsionaris PKS untuk pemilu 2009 yang akan datang sebesar kurang lebih 20% suara. .Iumlah yang diprediksi cukup untuk mengantarkan PKS ke tangga kekuasaan baik di legislatif bahkan mungkin eksekutif. Akan tetapi di balik simpati dan harapan tersebut terselip kekhawatiran bahkan kecurigaan. Bahwa PKS sebagai parpol berasas Islam di batik agenda human isnya selama ini tersimpan hidden agenda untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam dengan syari'at sebagai landasan hukumnya. Sebuah agenda yang akan mengancam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depannya.Dari paparan di atas, maka dirasakan perlu melakukan penelitian untuk mengetahui konsepsi PKS tentang bentuk negara yang paling ideal buat sebuah negara bernama Indonesia. Sebuah konsepsi yang juga berhubungan dengan banyak isu-isu scnsitif seputar relasi againa dan negara dalam konteks Indonesia, seperti isu Piagam Jakarta, formalisasi syari'at Islam di ranah negara dan lainnya.Penelitiannya sendiri merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekalan hermeneutika. Dalam konteks ini, penulis menghadirkan dan menganalisa hail-hasil wawancara dengan beberapa fungsionaris PKS dan menginterpretasikan teks yang terdapat dalam data utama berupa manuskripmanuskrip internal partai dan data penunjang berupa tulisan tokoh maupun orang lain tentang PKS dengan berbagai aspeknya.Hasil penelitiannya sendiri menunjukan bahwa kecurigaan sebagian orang tentang PKS yang mempunyai hidden agenda untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam tidak terbukti. PKS ternyata mempunyai konsepsi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang sudah diterapkan selama inl adalah sesuatu yang final. Kecuali ada konsensus dari mayoritas komponen bangsa untuk rnerubahnya. Dan perubahan tersebut bagi PKS harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

---

ABSTRACT

In political system democration, political party is vehicles excellent go to the top "political power". Along of thet, various of goals and strategy specified by political party to reach the power. Among so much politics party which exist in political arena of Indonesia. Any one political party getting attention more that is prosperous justice party. Party which is one this get a lot of sympathy and expectation from wide development because kisking dashing against of which surprised honest, clean and care. Not if at general election of year 2004 then this party get the gamble voice of very significant of equal 7 % voice from previously 1 %. Big target performance of voice cymbal have all fungsionaris prosperous justice party for the election of 2009 to came equal to more or less 20 % voice. Quantity which predictions of last for squiring prosperous justice party to doorstep power, well ini legislative even possible executive. However at the opposite of the expectation and sympathy slipped between a care even afraid. Even prosperous justice party as political party have ground to of Islam at the opposite of humanist agenda during saving in hidden agenda to make Indonesia at state Islam by syari'at as base of justice. An agenda to menace the taking place of totality state of Republic of Indonesia to the fore it?s his.

From description of above is hence felt require to conduct the research to know conception prosperous justice party most ideal of government make a so called state of Indonesia a conception which also relate to a lot of sensitive issue in around relations ship of religion an state in contexs of Indonesia, for the example of Jakarta charter issue, formalisation syari'at Islam in state region and other.

Its own research represent the research qualitative by using approach hermeneutika. In this context is writer attend and analyse the picking interview with a few fungsionaris prosperous justice party and interpret the text which in especial data in the form of internal manuscript of party and aupporter data in the form of article of figure and also others of about preporous justice party by various its aspect.

Result of its own research indicate that the suspicions of some people of about preporous justice party having hidden agenda to make Indonesia as unprovable state Islam. Preporous justice party in the reality have the conception that totalitarian state republic of Indonesia, Pancasila and invite the elementary invitar I945 as is applied during the time is something that final. Except there is cocsensus from component majority nation for the fox of it. And the change preporous justice party have to as according to constitution going into effect."

"Penelitian ini adalah penelitian kualititatif yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai obyek penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu yang disebabkan karena masih rendahnya komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi dalam pemilu. Adanya peraturan yang mewajibkan partai untuk memenuhi kebijakan afirmasi ini memang mendorong partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif, untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban bagaimana strategi partai dalam memenuhi kebijakan afirmasi tersebut.Menjelang Pemilu 2014 KPU mengeluarkan PKPU No 7/2013 mengenai pencalonan yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan mencalonkan 1 orang bakal calon perempuan diantara 3 bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut maka partai politik ini akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Hal ini kemudian mendorong partai politik untuk mau tidak mau harus memenuhi kuota 30 pencalonan perempuan. Masing-masing partai politik memiliki strateginya sendiri dalam memenuhi kebijakan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahteran PKS dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Strategi yang diambil partai ini tidak dipungkiri terkait dengan ketersediaan kader yang dimiliki oleh masing-masing partai dan juga sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencalonkan perempuan di dalam pemilu partai belum sepenuhnya menerapkan sistem merit dalam menjaring kader karena sejumlah alasan, seperti partai mencari figur yang populer, yang memiliki kedekatan dengan elit partai, memiliki sumber dana yang cukup, hal ini menujukan bahwa budaya patriartki masih berlaku dalam partai politik.

---

This research is a qualitative research that puts PKS and PPP as the object of research. The background of this research is still the low representation of women in the election due to the low commitment of political parties in applying affirmation policy in the election. The existence of a regulation requiring the party to fulfill this affirmative policy does encourage the party to fulfill women 39 s representation in nomination of legislative candidate. Therefore, this research seeks to answer how the party 39 s strategy in fulfilling the affirmation policy.In the lead up to the 2014 General Election the KPU issues PKPU No 7 2013 regarding the nomination of which one of its clauses is to require the political parties participating in the election to fulfill the requirements of nominating one prospective female among 3 candidates in each electoral district. If a political party fails to comply with this provision then this political party shall be disqualified as an election participant in the electoral district. This then encourages political parties to inevitably have to meet the quota of 30 nomination of women. Each political party has its own strategy to comply with the policy, including the Justice Party PKS and the United Development Party PPP .The strategy adopted by the party is undeniably related to the availability of cadres owned by each party and also the electoral system used.This study shows that in nominating women in party elections has not yet fully implemented a merit system in recruiting cadres for a number of reasons, such as parties looking for popular figures, who have close ties to party elites, have sufficient funding sources, this implies that the patriarchic culture is still Apply in political parties."

"Penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan Partai Keadilan Sejahtera dalam konteks perpolitikan di Indonesia. Sebagai partai yang baru apakah Partai Keadilan Sejahtera hanya sebagai pelengkap dunia perpolitikan di tanah air dan terperangkap dalam paradigma politik lama yang dibangun atas dasar keilmuan yang sekularistik, dan terlibat dalam praktek politik yang menghalalkan segara cara dalam mencapai tujuannya. Ataukah PKS memiliki paradigma baru yang berbeda dengan partai-partai lain termasuk partai partai Islam Penelitian ini mempergunakan metode historis dengan langkah-Iangkah berikut: Pertama heuristic atau pencarian sumber. Kedua, tahap kritik, baik kritik ekstern maupun kritik intern. Ketiga tahap interpretasi atau penafsiran. Keeempat tahap historiografi atau penulisan. Dari data-data yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa Partai Keadilan Sejahtera memiliki perbedaan yang signifikan dengan partai politik yang lain baik dan segi paradigma maupun aspek politik praktis. Partai ini berhasil lolos dari perangkap ideologis yang ditingggalkan oleh kaum kolonial yang diwariskan kepada bangsa Indonesia pada umumnya dan khususnya ummat Islam, melalui proses edukasi yang sangat lama demi mempertahankan pengaruhnya di Indonesia dan dunia."