Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKArtikel ini mencoba memahami masalah legalisasi dalam hubungan internasional guna memahami pengaruh atau akibat dari sistem domestik sebuah bangsa yang tidak menentu. Secara lebih khusus kami berupaya terlebih dahulu memahami bagaimana hukum ditempatkan dan berperan dalam politik ekonomi internasional. Dalam hal kni yang kami lakukan adalah mencoba menelisik dan memahami NAFTA (Perjanjian Perdagangan Amerika Utara) yang sudah semenjak tahun 1994 telah dirumuskan sebagai sebuah kerangka yuridis dalam perdagangan bebas kawasannya. Kami menemukan sebuah titik tarik yang berkenaan dengan pengaruh ekonomi global tidak hanya kepada Indonesia secara spesifik namun juga terhadap Asia secara umum. Hal yang menarik dari titik tarik tersebut adalah digunakannya hukum bukan saja sebagai alat tetapi juga sebagai tolok ukur kesepakatan politik dari negara-negara.

---

This article attempts to investigate the issue of legalization in international relations in order to understand the influence or consequence of an unsettled domestic system of a nation. More specifically we try to explore and understand NAFTA (North American Trade Agreement) that has since 1994 been formulated as a legal framework for free trade in the region. In the process we found an important dimension pertaining to the influence of the global economy not only particularly on Indonesia buy also to Asia in general. What is interesting about this circumstance is the utilization of law not only as an instrument but also as a gauge of the existence of a consensus among nations."

"Bantuan luar negeri, sebagai sumber pendanaan pembangunan, sampai saat ini menimbulkan dua perdebatan utama mengenai model distribusi bantuan luar negeri: kepentingan pendonor dan kebutuhan negara penerima donor. Dengan studi kasus bantuan luar negeri Jepang dan Amerika Serikat ke Indonesia tahun 2000-2016, peneliti menganalisis variasi motif dalam pemberian bantuan luar negeri yang bersifat kepentingan donor, yaitu kepentingan ekonomi dan politik-strategis. Mengacu pada operasionalisasi teori dari Degnbol-Martinussen dan Engberg-Pedersen, fokus penelitian ini akan mengonfirmasi bahwa bantuan luar negeri merupakan sebuah alat komersil dan politik bagi negara pemberi bantuan luar negeri. Tujuan dari pemberian bantuan luar negeri adalah sebagai strategi perdagangan dan investasi di negara penerima donor, juga untuk menjaga keamanan nasional dari ancaman.

---

Foreign aid, as a source of development funding, recently sparks some debate regarding two main models of foreign aid distribution whether it is because of the donor rsquo s interest, or the recipient need. With the case study of Japan and United States rsquo foreign aid to Indonesia 2000 2016 , this thesis analyzed the variation of motives regarding donor rsquo s interest economic interest and political and political strategic interests of donor countries. Referring to the operationalization of foreign aid motive theory by Degnbol Martinussen and Engberg Pedersen, the focus of this thesis will confirm that foreign aid is a commercial and political tool for foreign aid countries, as trade and investment strategy in donor countries as well as safeguard national security from threats."

"Peringatan 50 Tahun KAA merupakan salah satu aktivitas politik luar negeri Indonesia yang berlangsung pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan ini berlangsung dari tanggal 22-24 April 2005 di Jakarta dan Bandung. Dalam pertemuan ini lebih dari 100 negara Asia dan Afrika hadir. Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan ini adalah budaya-sosial, ekonomi, dan politik. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah keputusan, namun yang paling penting adalah New Asian African Strategic Partnership (NAASP). Salah satu isinya adalah meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi terutama di bidang seperti perdagangan, investasi, dan sumber daya manusia. Pengaruh Peringatan 50 Tahun KAA membawa perubahan dalam pelaksanaan politik luar negeri bilateral Indonesia. Indonesia kemudian meningkatkan hubungan bilateralnya dengan sejumlah negara di Asia dalam bidang ekonomi dari tahun 2006 hingga tahun 2009 yaitu dengan Cina, India, Jepang, dan Arab Saudi. Penulisan artikel ini menggunakan sumber primer yang mayoritas adalah surat kabar. Dalam artikel ini dicoba untuk dilihat peningkatan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di Asia setelah Peringatan 50 tahun KAA dalam bidang ekonomi. Diketahui bahwa peningkatan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Asia dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk implementasi Indonesia terhadap kesepakatan NAASP.

---

The 50th Anniversary of the Asia Africa Conference is one of Indonesia’s foreign policy activities that took place during the Presidency of Susilo Bambang Yudhoyono. This meeting was held from 22-24 April 2005 in Jakarta and Bandung. In this meeting more than 100 Asian and African countries attended this meeting. The main issues discussed were cultural, economic, and political issues.This meeting produced a number of agreements, with the main one being the New Asian African Strategic Partnership (NAASP). One of its main points is to increase economic relations, especially in fields such as trade, investment, and human resources. The influence of the 50th Anniversary of the Asia Africa Conference brought changes to the implementation of Indonesia’s foreign policy. Indonesia then increased its bilateral relations with a number of countries in Asia in the economic field from 2006 to 2009 namely with China, India, Japan, and Saudi Arabia. The writing of this article uses primary sources with the majority used are newspapers. In this article, the writer tries to explain the improvement of Indonesia’s foreign policy with countries in Asia after the 50th Anniversary of the Asia Africa Conference in the economic field. It is known that the increase of Indonesia's bilateral relations with Asian countries in the economic field is one form of Indonesia's implementation of the NAASP agreement.

"

"Fokus dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana pandangan tiga paradigma dalam studi Ilmu Hubungan Internasional terhadap bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada Indonesia dalam kerangka US-Indonesia Comprehensive Partnership. Paradigma realisme memandang bahwa bantuan luar negeri dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional Amerika, paradigma neoliberalisme memandang bantuan luar negeri akan lebih mudah mencapai tujuannya dengan adanya institusi yang terbentuk melalui kerangka kemitraan komprehensif, sementara paradigma konstruktivisme melihat bahwa bantuan luar negeri merupakan upaya konstruksi identitas Amerika pada Indonesia dan dunia internasional.

---

The focus of this final paper is to show how the three paradigms in International Relations Study see United States’ foreign aid to Indonesia in the US-Indonesia Comprehensive Partnership framework. Realism sees that foreign aid can be used as the tool to achieve United States’ national interests; noliberalism sees that foreign aid will be easier to achieve its goals with the existence of institution formed by comprehensive partnership platform; while constructivism sees that foreign aid as an attempt of United States’ identity construction to Indonesia and international world."

"Penelitian ini melihat UKM sebagai sektor yang mampu bertahan pada krisis ekonomi 1997 dan 2008 serta memiliki kontribusi dalam pertumbuhan GDP dan penyerapan tenaga kerja. Dalam upaya meningkatkan peran UKM di tingkat regional, ASEAN memasukkan UKM sebagai salah satu sektor dalam cetak biru MEA, sehingga dapat mendorong integrasi sektor UKM antar anggota ASEAN. Selanjutnya penelitian ini fokus melihat persiapan UKM, dalam hal ini kebijakan UKM, untuk menghadapi MEA 2015. Secara spesifik, ASEAN telah memberikan empat target utama yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh negara anggota. Oleh karena itu rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah ?bagaiman kebijakan Indonesia dalam mempersiapkan sektor UKM menghadapi MEA 2015.? Metode yang digunakan adalah descriptive case study yang menggunakan dokumen dari peristiwa penting yang memberikan pengaruh bagi pembuat kebijakan, pelajar dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan tiga konsep yaitu regionalisme ekonomi, kerjasama internasional dan kepatuhan, serta kebijakan industri sektor UKM. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa persiapan sektor UKM Indonesia masih belum maksimal, meskipun aspek dokumen legal dapat dikatakan telah tercapai. Namun, implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya dilaksanakan.

---

This research studies about SMEs as a sector that is able to stand in economic crisis of 1997 and 2008 and has contributed to GDP growth and employment. In order to increase the role of SMEs at the regional level, ASEAN put SMEs as the one of the sectors in the AEC blueprint and encourage the integration of the SME sectors among ASEAN members. Furthermore, this research focused to look at the preparations of SMEs, SME policy in this case, to face the AEC 2015. Specifically, ASEAN has four main targets are expected to be implemented by member states. Therefore the research question is "how Indonesian policies in the preparation of the SME sector face the AEC 2015." The method used is descriptive case study that used the documents of important events that give effect to the policy makers, students and the community.

This research uses three concepts namely economic regionalism, international cooperation and compliance, industrial policy of SME sector. In the end, the research found that preparation of the SME sectors in Indonesia is still not optimal, although aspects of the legal documents have been achieved. However, implementation on the ground is still not fully implemented both in national and regional policies."

"Penelitian ini berfokus pada hubungan Jepang - Indonesia dalam penandatanganan Japan- Indonesia Economic Partnership Agreement (Jl-EPA). Perjanjian ini ditandatangani bulan Agustus 2007 di Jakarta dan menjadi babak baru keijasama ekonomi Jepang - Indonesia yang tersusun secara komprehensif.Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi kepentingan Jepang dan Indonesia dalam penandatanganan peljanjian. Penulis mengidentifikasi apa potensi Indonesia dibandingkan mitra Jepang yang lain.Penulis menemukan tiga hal dalam hal ini, yaitu (1) Jepang ingin menjaga stabilitas perekonomian Jepang dan kawasan; (2) Jepang memandang Indonesia sebagai negara dengan cadangan gas yang cukup besar, padahal selama ini Jepang juga dikenal sebagai importir gas terbesar di dunia; dan (3) Jepang ingin meningkatkan perdagangan dengan Indonesia.Di sisi yang lain, Indonesia memandang Jepang sebagai mitra terpenting dalam perekonomian. Jepang dan Indonesia menjalin hubungan lebih dari 50 tahun dalam banyak bidang, terutama perekonomian, pendidikan dan budaya. Tetapi hubungan yan erat ini menjadi renggang setelah krisis ekonomi 1997-1998. Penulis mengidentifikasi tiga kepentingan Indonesia dalam penandatangana JIEPA, yaitu (1) meningkatkan perdagangan dengan Jepang; (2) mengembalikan Jepang sebagai investor terbesar bagi Indonesia; dan (3) mengharapkan program capacity building dari Jepang untuk industri di Indonesia.

---

This research focus on Japan - Indonesia relations after signing Japan- Indonesia Economic Partnership Agreement (Jl-EPA). The partnership signed on August, 2007 and has became the most complete agreement between two countries.

This research try to identify Japan and Indonesia interest on Jl-EPA, mainly on political economy interest.

We found three Japan interest (I) Japan try to keep Japan and region stability on economy; (2) Japan look Indonesia as potential partnership for Japan energy source, mainly LNG; and (3) Japan try to enhance trade cooperation with Indonesia.

On the other side. Indonesia look Japan as the most important partner in economy. Japan and Indonesia has close relationship for the long time. But Its broken by 1997/1998 crisis. Indonesia bas three interest, (1) Increasing trade between two countries; (2) persuade Japan become investor; and (3) capacity building program for Indonesian industries."

"Sanksi ekonomi terus mengalami perkembangan, baik dari segi praktik, bentuk, dan aktor yang memberlakukannya, terlepas dari perdebatan yang terus berlangsung mengenai efektivitas dan dampaknya. Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini mengkaji dinamika sanksi ekonomi dalam konteks hubungan internasional melalui analisis taksonomi atas 52 literatur yang relevan dengan tiga tema, yakni: (1) motif sanksi ekonomi; (2) efektivitas sanksi sebagai kebijakan luar negeri; dan (3) konsekuensi sanksi ekonomi. Fokus pertama adalah pada pengkategorian sanksi menjadi dua jenis motivasi: instrumental, yang bertujuan mengubah kebijakan negara target, dan simbolik, yang umumnya digunakan untuk memperkuat dukungan domestik Selain itu, tulisan ini mengevaluasi efektivitas sanksi, menunjukkan bahwa meskipun beberapa kasus berhasil, secara umum sanksi sering kali gagal mencapai tujuan yang diinginkan dan memiliki dampak negatif yang luas pada ekonomi dan stabilitas politik negara target. Konsekuensi sosial dan kemanusiaan dari sanksi juga dibahas sebagai bagian dari dampak globalnya. Tulisan ini mendesak adanya pendekatan yang lebih terintegrasi dan multidisiplin dalam memahami pengaruh sanksi ekonomi, dengan menekankan pentingnya menggabungkan berbagai perspektif untuk menilai keefektifan dan etika dari penerapan sanksi sebagai alat kebijakan luar negeri. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya memberikan wawasan terhadap dinamika sanksi ekonomi tetapi juga mengusulkan rekomendasi kebijakan yang strategis.

---

Economic sanctions continue to evolve in terms of their practice, form, and the actors who implement them, despite ongoing debates about their effectiveness and impact. Considering this, this paper examines the dynamics of economic sanctions in the context of international relations through a taxonomic analysis of 52 relevant pieces of literature focusing on three themes: (1) the motives behind economic sanctions; (2) the effectiveness of sanctions as a foreign policy tool; and (3) the consequences of economic sanctions. The first focus is on categorizing sanctions into two types of motivations: instrumental, aimed at changing the policies of the target country, and symbolic, generally used to strengthen domestic support. Additionally, this paper evaluates the effectiveness of sanctions, showing that while some cases are successful, in general, sanctions often fail to achieve the desired goals and have wide-ranging negative impacts on the economy and political stability of the target country. The social and humanitarian consequences of sanctions are also discussed as part of their global impact. This paper advocates for a more integrated and multidisciplinary approach to understanding the influence of economic sanctions, emphasizing the importance of incorporating various perspectives to assess the effectiveness and ethics of using sanctions as a foreign policy tool. Thus, this paper not only provides insights into the dynamics of economic sanctions but also proposes strategic policy recommendations."