Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemahaman mengenai peran negara besar di Asia Tenggara didominasi oleh interpretasi kalangan pesimis bahwa integrasi kawasan tidak cukup kohesif karena faktor distribusi kekuatan dan interpretasi kalangan optimis bahwa integrasi kawasan telah menjadi faktor yang menyosialiasikan kekuatan di luar kawasan ke dalam mekanisme institusi. Penelitian ini beranjak lebih lanjut untuk melihat bagaimana anggapan mengenai dinamika seputar distribusi kekuatan dipersepsikan melalui sosialisasi melalui media-media di kawasanIndonesia dan Singapura. Penelitian ini berusaha memaparkan hubungan antara proses pemberitaan pasca-East Asia Summit dengan persepsi yang terbentuk di Indonesia dan Singapura.Penelitian ini mengambil studi kasus terhadap proses pemberitaan melalui telaah variasi di dua negara, yaitu Indonesia dan Singapura. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menelisik terhadap liputan dan dokumen sekunder pasca-East Asia Summit. Dengan demikian, diharapkan observasi langsung akan memberikan pemahaman akan proses aktual yang menghasilkan persepsi tertentu dalam pemberitaan di media-media di Indonesia dan Singapura.Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan alur kausal antara proses pemberitaan yang mencakup hubungan-hubungan antara nara sumber di lingkup pemerintahan, kantor berita, serta wacana yang direproduksi dengan persepsi yang muncul terhadap peran AS pasca-East Asia Summit. Dengan demikian, penelitian ini memperdalam kajian mengenai proses sosialisasi dalam implementasi kebijakan luar negeri AS."

"ABSTRAKLetak geografis kawasan Asia Tenggara yang sangat strategis baik secara geogrfis, strategi militer maupun potensi ekonominya, telah menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sengketa dari kepentingan kepentingan global negara-negara besar selam Perang Dingin. Sebagai akibatnya, stabilitas keamanan di kawasan ini sering goncang bahkan dapat membahayakan perdamaian dunia. Konflik intern suatu bangsa atau negara dalam mencari identitasnya sebagai bangsa dan negara yang merdeka, sering dimanfaatkan oleh negara-negara adikuasa sebagai kesempatan untuk menenamkan pengaruhnya. Itulah sebabnya, persaingan adikuasa di Asia Tenggara yang sering diiringi dengan konflik senjata itu, telah mempengaruhi arah perkembangan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini.Perkembangan keadaan di Asia Tenggara dimana persaingan antara negara adikuasa semakin meningkat di era 1970-an, telah menyebabkan negara-negara ASEAN menambahkan politik sebagai bidang kerja sama disamping bidang ekonomi, sosial dan budaya. Melalui deklarasi Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), ASEAN juga memperjuangkan untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai wilayah damai, bebas dan netral."

"Jepang dan negara-negara Asia Tenggara bukanlah merupakan partner kerjasama yang baru karena Jepang dan ASEAN sudah memulai hubungan kerjasama formal pada tahun 1977. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang tidak hanya penting bagi Jepang karena memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan oleh perindustrian Jepang, namun, secara geostrategis kawasan tersebut juga penting bagi Jepang. Pentingnya kawasan Asia Tenggara bagi Jepang dapat terlihat dari upaya sistematis Jepang dalam membangun hubungan yang erat dengan ASEAN. Semenjak tahun 1977 hingga 2004, Jepang telah menjalankan tiga Doktrin untuk menjalin hubungan dengan ASEAN, yakni Doktrin Fukuda, Takeshita, dan Hashimoto, yang kesemuanya menekankan arti pentingnya hubungan yang erat antara Jepang dengan ASEAN.Berbeda dengan Jepang, China secara umum baru melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara ASEAN di awal tahun 1990-an. Namun, ada setidaknya tiga hal yang menarik mengenai China yang relevan unluk disebutkan dalam penelitian ini. Pertama, patut diamati bagaimana China mengalarni kemajuan perekonomian yang cukup tinggi, terutama semenjak awal dekade 90-an. Kedua, semenjak dijadikan full dialog partner oleh ASEAN pada tahun 1996, China menjalankan diplomasi yang aktif untuk dapat menjalin hubungan dengan ASEAN. Yang ketiga berkaitan dengan pembentukan forum kerjasama regional yang lebih intens yang melibatkan China, Jepang, Korea Selatan dan ASEAN, yakni East Asia Summit (EAS). Ketiga hal tersebut signifikan untuk disebutkan dalam karena tulisan ini akan menganalisa bagaimana ?faktor China? mempengaruhi kebijakan luar negeri Jepang di kawasan ASEAN EAS pertama yang diselenggarakan di Malaysia pada tahun 2005 menjadi penting bagi Jepang dan China karena pada forum inilah masa depan regionalisme di kawasan Asia Timur/Tenggara direncanakan. Pentingnya EAS dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana Jepang dan China bersaing untuk menjadi kekuatan nomor satu di kawasan.Dengan laju pertumbuhan seperti sekarang ini, China berpotensi untuk menyaingi peran dan posisi tradisional Jepang di kawasan Asia Tenggara, terlebih lagi dengan adanya stagnasi ekonomi yang sedang dialami oleh Jepang dalam beberapa tahun belakangan ini. Oleh sebab itu, penting bagi Jepang untuk berupaya membendung "The China Threat? tersebut. Pada dasarnya, Tesis ini akan menganalisis dua hal. Pertama, akan diteliti kepentingan-kepentingan signifikan apa yang menjadi latar belakang dan membuat Jepang merasa perlu melihat China dalam dua dekade belakangan ini sebagai sebuah ancaman. Yang kedua, akan diteliti bagaimana Jepang berupaya untuk mengantisipasi peningkatan derajat "the China Threat? di masa depan melalui forum EAC."

"ABSTRAKPenelitian ini hendak berargumen bahwa legalisasi merupakan interaksi yang terintegrasi antara tiga komponen yakni the legalization of politics, the politization of law dan legitimasi dalam sebuah (atau dengan menggunakan) organisasi internasional. Pendekatan ini sedikit berbeda dengan pendekatan sebelumnya karena tulisan ini lebih memfokuskan kepada proses terbentuknya legalisasi. Untuk menjelaskan proses tersebut, tulisan ini menggunakan North America Free Trade Agreement (NAFTA) sebagai studi kasus guna memahami dan kemudian mampu menjabarkan proses legalisasi yang berlangsung termasuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari NAFTA sendiri. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan akan dapat menjelaskan bagaimana negara berinteraksi merumuskan serta menjalankan proses legalisasi termasuk mengidentifikasi karakteristik dari legalisasi itu sendiri. Termasuk tantangan yang akan dihadapi Indonesia pada khususnya ke depan."