Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia adalah negara yang demokratis. Oleh karena itu, Indonesia menyelenggarakan proses pemilihan umum sejak 1955 dan kemudian dilaksanakan secara periodik dengan keragaman kultur melahirkan sikap yang beragam pula terhadap demokrasi, salah satuny adalah ekspresi penolakan terhadap demokrasi. Kelompok yang gencar melakukan penolakan demokrasi adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Penolakan terhadap demokrasi diartikulasikan melalui media online. Tulisan ini berusaha menemukan frame-frame yang muncul di situs HTI terkait dengan diskursus demokrasi. Metode penelitian ini adalah analisis isi kualitatif pada konsep agenda setting theory. Dalam mencari berita, penelitian ini menggunakan kata-kata kunci: 'pemilihan umum", "demokrasi". Hasil penelitian menemukan 4 (empat) frame utama situs HTI, yaitu(1) frame demokrasi sebagai alat penjajagan kapitalisme dan kolonialisme; (2) frame pemerintah Indonesia sebagai anak penjajah (3) frame demokrasi sebagai tameng orang nonmuslim; (4) frame demokrasi sebagai sistem yang menyengsarakan rakyat. Dalam penelitian ini tidak dikaji topik-topik yang sebenernya menarik, namun karena keterbatasan metode yang digunakan, ini tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, untuk kajian selanjutnya perlu dilakukan pendalaman mengenai masalah ini. Cakupan juga tidak hanya dibatasi pada HTI tapi organisasi lain."

"Darul Arqam (DA) , Negara Islam Indonesia (NII) and hizbut Tahrir Indonesia (HTI) are the Islamic movement (Harakah Islamiyah) which posses its own view on democration and deliberation, clearly distinctive from the view of common Indonesian and world people...."

"Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah cikal bakal perkembangan pergerakan Hizbut Tahrir di Indonesia. Pemikiran Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia sejak tahun 1982 dan telah berkembang ke kampus-kampus di luar Bogor melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus yang sekarang dikenal dengan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK). Aktivis kampus itulah yang menjadi tulang punggung pergerakan Hizbut Tahrir (kader). Mereka mensosialisasikan ide-ide Hizbut Tahrir kepada masyarakat luas di kemudian hari, hingga pada 28 Mei 2000 dibentuklah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bercita-cita menegakkan Khil_fah Isl_miyah. Penelitian ini berusaha mengungkapkan aktivitas pergerakan HTI di IPB dalam upayanya menegakkan Khil_fah Isl_miyah. Dengan metode heuristik, data diperoleh dari sumber primer yang berupa wawancara dengan Juru Bicara HTI, Pengurus Badan Kerohanian Islam Mahasiswa (BKIM) IPB, serta buku dan majalah terbitan HTI dan data sekunder yang diperoleh dari literatur umum yang membahas atau berkaitan dengan pergerakan HTI serta wawancara dengan dosen Agama Islam IPB dan pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)/Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) IPB. Setelah pencarian sumber data dilakukan, sumber-sumber tersebut dikritik secara eksternal, yaitu apakah sumber tersebut dapat dipercaya dan secara internal, yaitu apakah sumber tersebut menghasilkan fakta (objektif). Ketika telah dipastikan bahwa sumber tersebut dapat dipercaya dan mengandung fakta-fakta, maka langkah selanjutnya adalah interpretasi, yaitu menganalisis sumber data dengan menggunakan teori. Setelah proses analisa tersebut, penulisan dilakukan dengan merekonstruksi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Pergerakan HTI di IPB menggunakan sarana lembaga kemahasiswaan BKIM IPB dalam mensosialisasikan ide-ide mereka, yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan keislaman di dalam maupun di luar kampus IPB. Selain itu, aktivis HTI di IPB juga menggunakan sarana sosial politik mahasiswa dengan mengikuti pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa IPB yang akan memimpin Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IPB melalui Pemilihan Raya. IPB yang merupakan basis awal gerakan HTI hingga saat ini belum berhasil dalam counter hegemoninya di kampus tersebut karena pergerakan HTI di IPB baru sebatas pensosialisasian pemikiran, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mewujudkan cita-cita menegakkan Khil_fah Isl_miyah."

"Indonesia sebagai negara demokrasi harus melaksanakan sistem dan nilai-nilai demokrasi. Implementasi demokrasi ini mendapat tantangan sebagian umat Islam (kelompok fundamentalis). Studi literatur menunjukkan bahwa hubungan demokrasi dan Islam lebih banyak disorot dari sisi politik dan pada tataran prosedural (pemilihan umum). Peneliti terjebak cara berfikir oposisi biner: Islam moderat versus fundamentalisme. Artikel ini membahas konstruksi wacana nilai-nilai demokrasi oleh kelompok Islam fundamentalis di media online. Kelompok Islam fundamentalis yang dimaksud adalah JAT, MMI, dan HTI. Aspek yang dikaji adalah konstruksi kelompok Islam fundamentalis terhadap pemilihan umum, HAM, kebebasan beragama, kelompok minoritas, kebebasan berekspresi. Penelitian ini menggunakan perspektif Teori Konstruksi Realitas Sosial dan model analisis wacana Theo Van Leeuwen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan mereka terhadap demokrasi sebatas pemilihan umum. Mereka menerima nilai-nilai demokrasi berupa HAM, kelompok minoritas, dan kebebasan berekspresi. Mereka cenderung menolak kebebasan beragama. Penerimaan mereka terhadap nilai-nilai demokrasi tersebut harus dipahami dalam konteks bisa didamaikan dengan nilai-nilai Islam. Kelompok Islam fundamentalis melakukan adaptasi, reinterpretasi, kontekstualisasi nilai-nilai demokrasi sesuai dengan aspirasi Islam. Media online adalah sarana efektif untuk mendiseminasikan gagasan mereka. Kajian selanjutnya dianjurkan untuk memperdalam fenomena fundamentalisme ini pada aspek pemaknaan, pengalaman, atau dialektika mereka sebagai agen/struktur.

---

Indonesia -as a democratic country- implement system and democratic values. In the democracy implementation, Indonesia get a challange from Islam-based fundamentalism movement. Literature study shows that relation democracy and Islam focus more on political facet and procedural democracy (general election). Researchers get tied by binnary-opposition way of thinking: moderat Islam versus fundamentalism. This article deals with Islam-based fundamentalist-group’s construction on democratic-value discourse in online media. Those groups are JAT, MMI, dan HTI. We focus on Islam-based fundamentalist group’s construction on general election, human rights, freedom of faith, minority group, freedom of expression. This research harnesses social construction perspective theory and discourse analysis model of Theo Van Leeuwen.

The result shows that their repudiation against democracy only in general election meaning. They accept democratic values : human rights, minority group, freedom of expression but they tend to disagree to freedom of faith. Hence, their democratic-value acquiescence can be only undertood in the context of Islamic value. Islam-based fundamentalist-groups make adaptation, reinterpretation, contextualization of the democratic values in compliance with Islam aspiration. Online Media (internet) is an effective vehicle to spread out fundamentalist’s thought. further researces should investigate this fundamentalism phenomenon from the aspect of their reception, experience, or dialectic as agent/structure."

"ABSTRAKReformasi yang menggerakkan demokratisasi kehidupan bernegara telah memberikan berkah energi konstruktif bagibangsa Indonesia untuk merekonstruksi kehidupan bernegara yang demokratis. Karenanya reformasi merupakan transisidemokrasi menuju konsolidasi demokrasi, sebagai fase menuju negara demokrasi substansial yang mensejahterakan rakyat, baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Namun dalam praktiknya, transisi demokrasi tidak berjalan linier, melainkan timbul berbagai distorsi yang mengganggu konsolidasi demokrasi menuju cita-cita negara demokrasi.

---

AbstractReformation which shifts democratization of the state gave constructive energy for Indonesian to reconstruct its democratic state. Therefore, reformation which became the democratic transition to democratic consolidation, is a phase toward substancial democratic state who prospers the people in politics, social & economics. In fact, the democratic transition is not always smooth; many distortions disturbing the democratic consolidation toward the realization of the democratic state appear."

"Gerakan politik Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berawal pada 2000. Beranjak dari sebuah Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah di Jakarta, perkumpulan ini mempertegas tujuan politiknya. HTI bertujuan menegakkan syariat Islam demi terciptanya tatanan kehidupan masyarakat Islami yang sebenarnya dalam institusi khilafah islamiyah. Sementara itu, pemerintahan Indonesia pasca Orde Baru ikut andil memberikan pengakuan resmi organisasi HTI pada 2006. Ketertarikan penulis terhadap dinamika perkembangan gerakan HTI membuat penelitian ini dilakukan. Penulis menggunakan metode sejarah dalam meneliti dan menganalisa perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia dengan memperhatikan kronologi berdasarkan otentisitas dan kredibilitas dokumen yang ditemukan. Berdasarkan ruang lingkup perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia yang kemudian resmi tahun 2006 meninggalkan sumber-sumber yang dapat dijadikan pendekatan penelitian baik sumber primer maupun sekunder. Selain melakukan pendekatan sumber, penulis juga menggunakan metode analisis deskriptif untuk dapat menginterpretasi sumber sehingga dapat terekontruksi sebuah penulisan sejarah dari dinamika organisasi HTI dalam aksi mendapatkan pengakuan resmi pemerintah.

---

Islamic politic movement of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) seemed to grow up from 2000's. Begining from Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah in Jakarta, HTI emphasize their politic ideology as rule in which must be their politic's way and purpose to apply it as the way of live of Indonesian Islam to be true muslim. The interesting aspect is dynamics of foot print of HTI movement make writer did this research.

Writer used historical metodology in researching and analyzing the development of HTI movement with took and looked chronology based on authentic and credible documents. Based on at the moment when HTI's development and declare as formal movement at 2006 by Govermant. The even left anything which can be the way to do the research with primary documents and secondary too. Descriptive analyzing is the method and then writer interpret source until get the result is a history essay has been reconstructed."

"Konklusi logis dari kesempurnaan civil society di mana kesetaraan kebebasan berada pada akhirnya harus berakhir pada absurditas. Setiap individu tidak akan pernah setara dan hanya berakhir pada proses relasi antagonistik yang tidak akan pernah mencapai titik final. Relasi antagonistik ini tidak akan pernah usai, dikarenakan prinsip equal-liberty yang bersifat resiprokal harus berakhir dengan paradox. Individual liberty membahayakan equality, karena individual liberty dari setiap individu pada akhirnya akan selalu saling mendominasi dan menciptakan inequality. Begitu pula sebaliknya, equality akan membahayakan individual liberty, karena equality pada akhirnya harus merepresi individual liberty untuk selalu berada dalam keadaan equal. Inilah defisit demokrasi liberal, di mana usahanya untuk menyelesaikan relasi resiprokal yang paradox ini dengan menggunakan negara sebagai stabilizer pada akhirnya tidak akan pernah tercapai. Melalui konsepsi otonomi yang political dari post-anarkisme, akan dijelaskan bagaimana subjek dan relasi antagonistik di dalam dimensi political dapat diselamatkan dalam batasannya yang paling mungkin.

---

Logical conclusion from the perfection of civil society in which equal-liberty exists must eventually cease on absurdity. Each individual will never be equal and only ends up on the antagonistic relation process that will never reach final point. This antagonistic relation will never end, for the reciprocal equal-liberty principle must end in paradox. Individual liberty threatens equality because individual liberty from each individual will always dominate each other and therefore creates inequality. Conversely, equality will threaten individual liberty because eventually it has to repress individual liberty to be always in equal condition. This is the deficit of liberal democracy in which its effort to solve the paradoxical reciprocal relation using a state as stabilizer will never be reached. Through the conception of post-anarchism political autonomy, it will be explained about how subject and antagonistic relation within political dimension can be saved in its most possible limit."