Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"BPK memliki mandat untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diantaranya melalui Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Berdasarkan hasil kajaian yang dilakukan Direktorat Litbang PDTT pada tahun 2011, pemeriksaan yang termasuk PDTT adalah pemeriksaan investigatif dan kepatuhan. Pemeriksaan kepatuhan dimaksudkan adalah pemeriksaan kepatuhan yang berdiri sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penarikan kesimpulan dalam pemeriksaan kepatuhan yang berdiri sendiri tersebut. Metodologi yang digunakan yaitu studi literatur, telaah LHP, pengumpulan data dan informasi melalui kuesioner dan wawancara serta Focus Group Discussion dengan praktisi dan akademisi. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memdukung kualitas penarikan kesimpulan dalam pemeriksaan kepatuhan yang berdiri sendiri adalah tujuan, lingkup, atau cakupan pemeriksaan, kriteria, materialitas, sampel dan bukti kesimpulan yang mengacu pada ISSAI 4100 Compliance Audit Guidelines for Audits Performed separately from the Audit of Financial Statements."

"AbstrakBPK sebagai satu satunya lembaga audit eksternal sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya yang memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara seharusnya jauh dari kepentingan partai politik manapunyang menyeret pada kasus kasus korupsi. Akhir-akhir ini Anggota BPK banyak terseret isu kepentingan politis bahkan menjadi tersangka kasus korupsi. Dalam rangka menjadikan BPK menjadi lembaga audit profesional dan independen maka pengisian jabatan Anggota BPK harus jauh dari kepentingan politis. Tulian ini menganalisis permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan Anggota BPK. Setelah melakukan analisis maka dapat disimpulkan bahwa Pengisian jabatan Anggota BPK dari masa kemasa mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dalam hal mekanisme dan masa jabatan."

"[ABSTRAKSkripsi ini berfokus pada analisis kelayakan dari sistem e-audit yang digunakan oleh Pemeriksa BPK RI untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Analisis kelayakan diperlukan agar BPK RI dapat memanfaatkan teknologi yang dapat menambah nilai dari hasil pemeriksaan serta dapat menggunakan teknologi dengan tepat guna sesuai dengan proses pemeriksaan keuangan negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data utama didapatkan dari wawancara mendalam dengan responden pemeriksa BPK dan tim pengembangan sistem e-audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-audit sudah layak digunakan dalam pemeriksaan keuangan negara. Namun peneliti menyarankan kepada BPK agar lebih aktif lagi dalam menangkap kebutuhan pengguna akhir yaitu pemeriksa, sehingga dapat dipastikan kebutuhan pengguna akhir dan jadwal pengembangan sistem di masa yang akan datang serta supaya pengembangan sistem sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. Selain itu, BPK juga harus mempertimbangkan untuk mulai melakukan seleksi jasa profesional Teknologi Informasi untuk membantu dalam pengembangan sistem e-audit karena besar kemungkinan banyaknya kebutuhan dari pengguna akhir di masa yang akan datang.ABSTRACTThis study focuses on the analysis of the feasibility of e-audit system used by BPK Auditors to audit state finances. The feasibility analysis is required in order to utilize technology that can increase the value of the audit results and can use the appropriate technology according to the state finances audit process. This research use descriptive qualitative method. The main data obtained from in-depth interviews with respondents from BPK Auditors and development team of e-audit system. The results showed that the e-audit system already feasible for use in the state finances audit process. The researchers suggested for the BPK to be more active in capturing end user requirements, ensuring the end user requirements and system development schedule in the future are met, and ensuring development of the system is met with the end user requirements. In addition, BPK also had to consider to begin selecting information technology professional services to assist in the development of e-audit system because most likely there are many end user requirements in the future., This study focuses on the analysis of the feasibility of e-audit system used by BPK Auditors to audit state finances. The feasibility analysis is required in order to utilize technology that can increase the value of the audit results and can use the appropriate technology according to the state finances audit process. This research use descriptive qualitative method. The main data obtained from in-depth interviews with respondents from BPK Auditors and development team of e-audit system. The results showed that the e-audit system already feasible for use in the state finances audit process. The researchers suggested for the BPK to be more active in capturing end user requirements, ensuring the end user requirements and system development schedule in the future are met, and ensuring development of the system is met with the end user requirements. In addition, BPK also had to consider to begin selecting information technology professional services to assist in the development of e-audit system because most likely there are many end user requirements in the future.]"

"Kajian ini membandingkan kondisi pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja di BPK dengan Australian National Audit Office (ANAO). Walaupun membandingkan institusi ANAO dan BPK tidak selalu memberikan gambaran yang setara karena berbedanya mandat, skala, dan luasan yurisdiksi pemeriksaan, namun upaya pembandingan ini dimaksudkan untuk mempelajari hal-hal positif yang telah dicapai oleh ANAO supaya bisa diterapkan di BPK. Kriteria yang digunakan dalam kajian ini adalah model capacity building guidelines yang dikembangkan oleh INTOSAI. Metode kajian yang digunakan adalah studi literatur yang diperkaya dengan hasil analisis berbagai dokumen yang diperoleh dari website resmi kedua lembaga auditor pemerintah tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa 14 dari 15 unsur pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja telah dipenuhi dan satu unsur belum sepenuhnya dipenuhi oleh ANAO. Sementara itu, sesuai tingkat perkembangan pemeriksaan kinerja yang relatif masih abru, BPK masih perlu secara terus menerus meningkatkan kapasitas pemeriksaan kinerja agar memenuhi standar capacity building guidelines yang dikembangkan oleh INTOSAI"

"The government of Indonesia is not serious to resolve the issue of the protection of migrants workers. The Supreme Audit Agency (BPK) Republik Indonesia (RI) has provided comprehensive recommendations in the examination report of placement and protection performance of migrant workers. BPK issued a report that the placement of workers abroad is not fully supported by the policy intact, comprehensive, and transparent to protect the basic rights of workers and equal opportunities for all stakeholders. It is also not supported by the integrated system and the allocation of adequate resources to improve the equality of the placement and protection of migrant workers abroad. BPK also explicitly highlights that requirement of workers is not yet supported by good and transparent process so there is no certainty, justice, and the protection of migrant workers."

"Pemeriksaan parasit dari sediaan darah adalah salah satu langkah penting dalam menegakkan diagnosis malaria. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Propinsi Kalimantan Barat, cakupan pemeriksaan sediaan darah penderita tersangka malaria di Kabupaten Sambas masih tergolang rendah. Dalam studi ini dilakukan penelitian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan petugas puskesmas terhadap standar pelayanan penderita malaria dan pemeriksaan sediaan darah.Studi kualitatif ini dilakukan pada 10 puskesmas dengan melibatkan 20 orang paramedis, 10 orang petugas laboratorium, 10 orang kepala puskesmas dan 1 orang wasor malaria kabupaten sebagai informan. Pengetahuan, sikap dan tindakan petugas laboratorium ditelaah melalui wawancara mendalam, sedangkan untuk paramedis dilakukan diskusi kelompok terarah. Observasi juga dilakukan terhadap ketersediaan sarana laboratorium untuk melakukan pemeriksaan parasit sediaan darah.Analisa data yang terkumpul menunjukkan bahwa pengetahuan paramedis tentang standar pelayanan penderita malaria sudah cukup baik, demikian juga halnya dengan pengetahuan petugas laboratorium tentang prosedur pemeriksaan sediaan darah.Sikap petugas paramedis maupun laboratorium pada umumya setuju dan mendukung pemeriksaan sediaan darah penderita tersangka malaria, tetapi pengetahuan dan sikap tersebut tidak diikuti dengan kepatuhannya dalam melakukan pemeriksaan sediaan darah. Namun demikian, sebagian besar petugas paramedis telah memberikan pelayanan kepada penderita malaria sesuai standar dengan merujuk penderita ke laboratorium untuk pemeriksaan sediaan darahnya. Juga diamati bahwa pada sebagian puskesmas ketersediaan sarana laboratorium untuk pemeriksaan sediaan darah malaria masih kurang, sedangkan kerjasama diantara petugas paramedis dan laboratorium dalam melakukan pemeriksaan sediaan darah malaria sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya pengawasan dari pimpinan puskesmas kepada petugas paramedis dalam melakukan rujukan penderita ke laboratorium untuk pemeriksaan sediaan darah masih kurang.Studi ini menyimpulkan bahwa kurangnya perhatian dan tanggung jawab pimpinan puskesmas, kurangnya tenaga analis dan kurangnya sarana laboratorium berhubungan dengan rendahnya kepatuhan petugas puskesmas terhadap standar pelayanan malaria dan prosedur pemeriksaan sediaan darah serta sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas merupakan salah satu penyebab rendahnya cakupan pemeriksaan sediaan darah penderita tersangka malaria.

---

Compliance Analysis of Public Health Centre Provider in Performing Blood Sample Examination of Malaria Patient in Kabupaten Sambas, 2000Parasitic examination of human blood sample is an important step in the diagnosis of malaria. However, compared to other district in West Kalimantan, in Kabupaten Sambas the coverage of blood sample examination of suspected malaria cases is lower. In this study, relevant issues associated with the compliance of the Public Health Centre (PHC) providers to the standard services of malaria and procedure of blood sample examination are investigated.

Qualitative study has been carried out in ten PHCs involving twenty paramedics, ten laboratory analysts, ten PHC managers, and a district supervisor of malaria as informer. Knowledge, attitude and practice of the laboratory analysts, were assessed through in-depth interview, while focus group discussion were applied to the paramedics to analyze the same issues. Laboratory facilities for parasitic examination of the blood sample were also observed.

Content analysis of the collected data shows that the paramedics have good knowledge in the standard services of malaria, similar to those of the laboratory analysts in the standard procedure for blood examination_ Generally, paramedics and laboratory analysts agree with and support blood sample examination of the suspected malaria patient, but their knowledge and attitude are not consistent to their compliance with the blood examination. However, most of the paramedics have served malaria patients with the standard services by referring them for laboratory examination. It was also observed that at some PHCs the laboratory facilities for blood sample examination is insufficient, although collaboration between paramedics and laboratory analysts is good enough. Furthermore, some of PHCs' managers do not supervise strongly their staffs thoroughly to comply with the referring blood sample examination.

This study concluded that the low attention and responsibility of PHC manager, lack of laboratory analysts and insufficient laboratory facilities are associated with the low compliance of the PHC providers to comply with the standard services of malaria and procedure of blood sample examination. Improper recording and reporting system is one of the causes of low coverage of blood sample examination of suspected malaria cases."

"Usaha penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diwujudkan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak mempakan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum, agar peraturan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan baik. Tanpa pelaksanaan penegakan hukum akan menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, hal ini sejalan dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang pada administrasi pajak.Penegakan hukum pajak dapat dilaksanakan dengan cara pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektifitas sistem perpajakan diperlukan pula adanya sistem pemeriksaan yang efektif. Sistem pemeriksaan pajak harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak.Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Empat dan bagaimana peran pemeriksaan terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan secara keseluruhan dalam rangka fungsi pemeriksaan dan penyidikan dimasa yang akan datang.Tujuan Penelitian ini yaitu menggambarkan dan menguraikan pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Empat. Menganalisis dan menjelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai pelaksanaan dari tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Menjelaskan dan menguraikan langkah-langkah dalam upaya meningkatkan pemeriksaan dan penyidikan pajak di masa yang akan datang.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif.Dari analisis tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT Tahunan maupun SPT Masa, diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan berperanan positip atas peningkatan kepatuhan kewajiban penyampaian SPT-nya.Saran dalam penelitian ini adalah agar terhadap Wajib Pajak yang tidak pemah diperiksa selama 3 (tiga) tahun agar dilakukan pemeriksaan baik Pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan Iapangan yang dilakukan oleh KPP setempat atau Karikpa Jakarta Empat, hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.Hasil pemeriksan tersebut apabila sumir maka NPWP dan NPPKP Wajib Pajak harus segera dihapus dan dicabut, agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.Untuk melakukan pemeriksaan tersebut harus berdasarkan kriteria seleksi agar pemeriksaan yang dilakukan lebih efektif terutama apabila ada data informasi yang tersedia di bank data.

---

Law enforcement conducted by Directorate General Tax Affairs is manifested by inspection. It is as any law enforcement activities in order that the legislations enactment may be realized soundly- Without any law enforcement it will no bring about law justice against tax payers who had conducted their tax payment in tnie, it is line with authority mandated by legislations against fiscal administrative.

Law enforcement may bc implemented by inspection, obligation and collection. Hence, it is necessary the effective inspection in order to increase affectivity of fiscal system. Fiscal inspection system should be able to stimulate truth and report completion on revenue, submission, deduction, taxation and fiscal payment by tax payer.

The essential problematic herein is how implementation of Fiscal inspection at Inspection and Fiscal Investigation at Oflice Jakarta Empat and inspection role against the obedience in complying with fiscal obligation and to follow wholly, the fact finding of inspection within framework inspection and investigation function in the future.

The objective of this research is to illustrate and describe fiscal inspection at Office Jakarta Empat. Analyzing and explaining fiscal inspection implementation as realization of inspection objective to examine tax payer obedience. To clarify and analyze the steps in order to increase inspection and fiscal investigation in the future.

Research methodology used in this thesis is analysis descriptive method with data collection technique by library and field research. Analysis conducted in qualitative and quantitative.

From analysis on obedience rate in complying fiscal obligation regarding the submission both Annually and Masa SPT is obtained conclusion that inspection has positive role in increasing obligation obedience in sending SPT.

Suggestion in this research is that Tax Payer who never be inspected for three (3) years to be investigated either Office or Site Inspection conducted by local KPP or Karikpa Jakarta Empat, it is necessary conducted in order to increase obedience rate of Tax Payer.

Provided that such inspection results is succinct then, immediately, both NPWP and NPPKP of Tax Payer should be written off or invoked so as not to be used by other individual incorrectly.

To implement such inspection should be based on selection criteria in order that such inspection is more effective mainly, provided that any information data available on bank data."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai manajemen pajak yang dilakukan dalam memilih alternatif yang lebih menguntungkan antara mekanisme pengungkapan ketidakbenaran dan mekanisme pemeriksaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan mendasar antara kedua mekanisme tersebut dan bagaimana Wajib Pajak melakukan manajemen pajak dalam memilih alternatif-alternatif tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode wawancara mendalam dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian ini didasari oleh adanya alternatif-alternatif yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam menyelesaikan permasalahan pajak yang dikarenakan oleh kesalahan peyampaian pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedua mekanisme tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan baik dari sisi besaran sanksi maupun resiko yang akan timbul yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Wajib Pajak dalam memilih alternatif terbaik. Analisis pemilihan alternatif terbagi kedalam 4 (empat) fase, antara lain fase sebelum dilakukan pemeriksaan pajak, fase saat dilakukan pemeriksaan pajak, fase pada saat pemeriksaan bukper, dan fase pada saat penyidikan pajak. Dalam melakukan manajemen pajak untuk memilih antara kedua mekanisme tersebut, Wajib Pajak harus memperhatikan syarat-syarat dalam melakukan manajemen pajak, tujuan, dan motivasi dalam melakukan manajemen pajak. Pelaksanaan manajemen pajak dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yakni perencanaan pajak (tax planning), pengimplementasian pajak (tax implementing), dan pengawasan pajak (tax controlling). Pada fase sebelum pemeriksaan akan lebih efektif untuk melakukan pertimbangan sesuai dengan keadaan perusahaan. Sedangkan untuk fase saat dilakukan pemeriksaan, akan lebih efektif untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Pada fase saat pemeriksaan bukper, pengungkapan ketidakbenaran menjadi suatu fasilitas bagi Wajib Pajak. Pada saat penyidikan pajak, akan lebih efektif untuk melakukan penghentian penyidikan pajak.

---

ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses the tax management carried out in choosing a more favorable alternative between the mechanism of voluntary untruth disclosure and the mechanism of tax audits. This study aims to analyze the fundamental differences between the two mechanisms and how taxpayers do tax management in choosing these alternatives. This research is a descriptive study which use qualitative methods and conducted by in-depth interviews to collect the required data. The results show that in resolving tax disputes, there are 2 (two) mechanisms, Voluntary Untruth Disclosure and the tax audit. Both mechanisms have advantages and disadvantages that can be used as a consideration by the taxpayer in choosing the best alternative. The alternative selection analysis is divided into 4 (four) phases, including the phase before the tax audit, the phase when the tax audit is carried out, the phase at the time of the audit examination, and the phase during the tax investigation. In carrying out tax management to choose between the two mechanisms, the taxpayer must pay attention to the requirements, objectives, and motivation in carrying out tax management. The implementation of tax management is carried out in 3 (three) stages, tax planning, tax implementing, and tax controlling. In the phase before the tax audit,, it will be more effective to be audited with the tax office, in accordance with the circumstances of the company. As for the phase when the tax audit is carried out, it will be more effective to be audited by tax office. During the audit bukper phase, the disclosure of untruth becomes a facility for taxpayers. And also at the time of the tax investigation, it will be more effective to stop the tax investigation."