Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses pelayanan yang berkualitas, transparan dan cepat merupakan nilai penting yang diharapkan oleh pelaku-pelaku ekonomi termasuk eksportir dan importir. Sistem perijinan perdagangan online INATRADE Kementerian Perdagangan perlu melakukan peningkatan . Dalam menggunakan sistem INATRADE, eksportir dan importir mengharapkan mendapatkan pelayanan yang cepat dan transparan karena mempengaruhi waktu proses dan biaya yang harus dikeluarkan pada aktivitas perdagangan. Penelitian ini menilai kualitas pelayanan sistem perijinan perdagangan online INATRADE dengan menggunakan metode Service Quality, dan perbaikan apa yang perlu dilakukan pada sistem INATRADE dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada eksportir dan importir berdasarkan tingkat kepuasan pengguna jasa dengan menggunakan metode Quality Function Deployment. Pengguna sistem perijinan perdagangan online INATRADE tidak puas dengan layanan yang diberikan sehingga diperlukan perbaikan atau peningkatan kualitas pada sistem INATRADE online. Kementerian Perdagangan mengoptimalkan pelaksanaan service level arragement sebagai janji layanan yang sudah ditetapkan pada Permendag No. 28/M-DAG/6/2013 karena sampai saat ini belum terlaksana 100%, peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia terutama dalam memberikan solusi terkait dengan kebijakan yang berlaku, serta pengaplikasian dan pengesahan dokumen secara digital. Penerapan digitalisasi dokumen dan pengesahan secara digital, memerlukan koordinasi dengan Kementerian terkait yaitu Kementerian Informasi dan Informatika, dan Kementerian Keuangan terutama Bea dan Cukai."

"ABSTRAKPelayanan pada sektor publik fasilitas Inatrade perdagangan diharapkanmempunyai kualitas yang setara dengan negara-negara lain. Proses pelayananyang transparan dan cepat merupakan nilai penting yang diharapkan oleh eksportirdan importer. Penelitian ini menggunakan metode Service Quality dan QualityFunction Deployment untuk menilai kepuasaan pengguna dan mendapatkanatribut perbaikan sistem. Penelitian ini menghasilkan lima dimensi penting yaituefektifitas, kepercayaan, reliabilitas, otomatisasi formalitas, dan citizen support.Didapatkan faktor teknis yang perlu mendapatkan perhatian yaitu peningkatanpencapaian service level arrangement, peningkatan wawasan sumber dayamanusia dan 100% online dengan digitalisasi sertifikat dan pengesahan.

---

ABSTRACTThe quality of trade facilitation public service expected to have the same qualitywith other countries. The transparent process and quick service are importantvalue that expected by exporters and importers. This research using ServiceQuality and Quality Function Deployment method to measure the user satisfactionand get the attributes for improvement the system. There are five importantdimensions the result of this research; effectiveness, trust, reliability, formalityautomation,and citizen support. Obtained technical factors that need attention,continuous service as service level arregement, increasing the knowledge ofhuman resources and 100% online system by digitilizing cerfificate andendorsement process."

"Dalam rangka melindungi hak-hak konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan produsen, importir, distributor dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang atau jasa, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan sekaligus mengevaluasi Permendag tersebut. Dengan menggunakan metode Regulatory Impact Assesment (RIA), hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendag tersebut belum komprehensif dan implementasinya belum efektif. Beberapa ketentuan dalam Permendag tersebut menunjukkan kontradiksi yang menimbulkan ketidakjelasan seperti pengaturan penunjukan Pengecer Terdaftar B2 (PT-B2) yang seharusnya hanya dapat ditunjuk oleh Distributor Terdaftar B2 (DT-B2) namun dapat juga ditunjuk oleh Importir Terdaftar B2 (IT-B2) atau Produsen B2 (P-B2). Ketidakjelasan yang lain adalah aturan terkait Produsen (P-B2) yang dapat mengimpor B2, sementara dalam peraturan ini diatur bahwa P-B2 hanya memproduksi B2 saja."

"Penelitian ini merupakan studi implikasi hukum komitmen GATS terhadap otonomi pengaturan jasa arsitektur nasional Indonesia. Jasa arsitektur merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan infrastruktur, peningkatan alih teknologi serta dalam menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.Pada umumnya, jasa arsitektur sesuai dengan karakteristiknya, merupakan industri berbasis lokal yang sangat teregulasi. Karena itu komitmen liberalisasi perdagangan jasa dalam kerangka GATS suatu negara dapat mengurangi otonomi negara tersebut dalam meregulasi sektor jasa arsitektur nasionalnya. Dalam penelitian ini ketentuan-ketentuan GATS akan dianalisa untuk melihat dampak obligasi tersebut terhadap pengaturan jasa arsitektur transnasional dan otonomi pengaturan jasa arsitektur nasional.Penelitian diawali dengan tinjauan umum tentang globalisasi jasa arsitektur. Kemajuan teknologi telah mengubah jasa arsitektur yang berbasis lokal menjadi suatu industri global. Namun, perdagangan transnasional jasa arsitektur dipenuhi oleh berbagai hambatan-hambatan domestik maupun eksternal. GATS merupakan perjanjian multilateral pertama untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut.Penelitian dilanjutkan dengan tinjauan umum GATS dan aplikasinya dalam perdagangan jasa arsitektur transnasional untuk mempelajari pengaruh GATS terhadap liberalisasi jasa arsitektur. Analisa ketentuan-ketentuan GATS dan komitmen-komitmen negara-negara berkaitan dengan jasa arsitektur menunjukkan peningkatan liberalisasi perdagangan transnasional jasa arsitektur. Namun, fleksibilitas GATS dalam hal pembatasan-pembatasan aplikasinya, pada akhirnya mengurangi tingkat liberalisasi tersebut.Hal yang sama ditemukan dalam pembahasan implikasi GATS terhadap otonomi pengaturan jasa arsitektur nasional Indonesia. Ketentuan-ketentuan GATS berpontensi untuk mempengaruhi dan mengurangi otonomi Pemerintah dalam meregulasi sektor jasa arsitektur nasional. Tapi, berdasarkan komitmen GATS Indonesia saat ini, dampak obligasi GATS terhadap pengaturan jasa arsitektur nasional tersebut adalah minimal.Terakhir, sebagai pemikiran ke depan, harus diusahakan peningkatan kompetensi profesi arsitek maupun profesi hukum Indonesia, untuk dapat menghadapi dan mengambil manfaat sebaik-baiknya dari perundingan-perundingan lanjutan GATS yang bertujuan untuk mengadakan liberalisasi progresif di sektor jasa arsitektur."

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan teknologi produksi antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia, khususnya untuk mengestimasi intensitas faktor produksi pada perdagangan bilateral kedua negara berdasarkan persyaratan Leamer (1980). Model penelitian mengacu pada definisi konten faktor perdagangan dari Trefler & Zhu (2010) berdasarkan data World Input-Output Database (WIOD) yang diuji dengan asumsi teknologi sama dan pada saat teknologi berbeda. Dalam konten faktor perdagangan bilateral, upah pekerja AS 16 kali upah pekerja Indonesia, namun secara total, rata-rata akses modal tenaga kerja AS 23 kali rata-rata akses modal tenaga kerja Indonesia dan nilai tambah dari tenaga kerja di AS 35 kali lebih tinggi dibanding di Indonesia. Dengan memperhitungkan produktivitas faktor produksi berdasarkan nilai tambah tersebut, ternyata Indonesia padat modal dan AS padat karya; dan disimpulkan juga bahwa teknologi produksi yang digunakan di AS berbeda dengan di Indonesia. Selama 2000-2009, sebagian besar, yaitu sekitar 84,57% dari 35 sektor produksi yang diamati adalah padat modal. Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, penelitian ini merekomendasikan agar modal dan teknologi yang baru diprioritaskan ke sektor-sektor yang masih rendah produktivitasnya seperti sektor pertanian sehingga pada gilirannya akan menambah volume dan nilai tambah ekspor Indonesia."

"ABSTRAKDalam rangka meningkatkan kemakmuran bangsa, Pemerintah melakukan berbagai usaha, diantaranya usaha yang dilakukan adalah dengan jalan penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Untuk menyiapkan hal tersebut dilakukan dengan berbagai cara antara lain yaitu melalui peningkatan perdagangan internasional diluar minyak dan gas serta peningkatan penanaman modal asing. Dalam kegiatan tersebut, yaitu peningkatan perdagangan internasional dan pen~naman modal asing memang sangat dominan segi ekonomi.~ya, akan tetapi dibalik itu tidak kalah pentingnya segi hukum. Dimana dalam perdagangan tidak selalu lancar seperti yang diharapkan, sehingga memerlukan penyelesaian yang diterima oleh semua pihak. Dalam hal ini para pedagang atau pengusaha lebih menyukai penyelesaian melalui suatu lembaga arbitrase dibandingkan dengan penyelesaian melalui Pengadilan, biasanya mereka memilih lembaga arbitrase yang sudah terorganisir dalam pusat arbitrase dari Iamar Dagang Internasional. Para pengusaha tersebut biasanya mengalami kesulitan dalam pelaksanaan suatu keputusan arbitrase, terutama pada keputusan arbitrase internasional yang dilakukan di negara lain. Dengan demikian apakah suatu keputusan arbitrase yang dilakukan di negara lain dapat dilaksanakan di Indonesia ? Sesungguhnya mengenai hal ini dapat dilaksanakan di Indonesia karena Indonesia terikat pada Konvensi Jenewa tentang Pelaksanaan Keputusan-keputusan Arbitrase Luar Negeri tahun 1927, akan tetapi setelah adanya Konperensi Meja Sundar terdapat beda pendapat antara para ahli hukum mengenai pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri, sehingga menimbulkan kesulitan pada para pengusaha asing yang akan melaksanakan keputusan arbitrase luar negeri di Indonesia. Pada masa sekarang ini kesulitan tersebut dapat diatasi dengan· telah diratifikasinya Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan-keputusan Arbitrase Luar Negeri dengan Kepres No. 34 tahun 1981. Dalam Praktek Kepres tersebut pernah diuji di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap keputusan arbitrase yang dilakukan di Inggris dari arbiter D.W. Hatfield dan M.G. Barrett, ternyata Pengadilan mengabulkan permintaan pelaksanaan keputusan arbitrase tersebut. Kasus arbitrase internasional lainnya yang dibahas adalah sengketa antara Raira Enterprise Company Limited dengan P.T. Indonesia Fortune Lloyd, dan sengketa antara P.T. Horizon- Synt~x dengan Bharat Commerce and Industries Limitid. Meskipun ada keputusan arbitrase luar negeri yang dapat dilaksanakan berdasarkan Kepres N~. 34 tahun 1981, akan tetapi pada kenyataannya dalam kasuskasus lain sangat sukar untuk dilaksanakan, dengan demikian perlu adanya kesungguhan dari semua pihak terutama lembaga peradilan untuk sungguh-sungguh melaksanakan Kepres ter~ebut sesuai dengan yang diinginkan oleh Konvensi New York 1958, selain itu perlu diadakannya undang-undang arbitrase yang baru yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan akan kepastian berarbitrase dalam dunia perdagangan."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaruh kualitas sistem, layanan, dan informasi terhadap intensi pengguna jasa E-Commerce di Indonesia untuk kembali menggunakan layanan Online-to-Offline O2O . Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode riset deskriptif cross sectional. Pada penelitian ini digunakan sebagian Model Sistem Informasi DeLone McLean untuk menentukan variabel-variabel pengukuran terhadap intensitas penggunaan. Melalui penyebaran kuesioner, didapatkan data dari 111 responden yang berusia 16 tahun keatas dan pernah berbelanja online menggunakan layanan Online-to-Offline O2O . Setelah melakukan pengujian data menggunakan regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa dari 3 variabel, hanya variabel kualitas sistem dan kualitas informasi yang dapat mempengaruhi secara positf dan signifikan terhadap intensi penggunaan kembali layanan O2O di masa depan. Selain itu, ditemukan juga bahwa masih banyak responden yang tidak mengetahui layanan O2O sehingga dari penelitian ini menyarankan perusahaan-perusahaan E-Commerce untuk meningkatkan awareness terhadap layanan O2O kepada penggunanya agar layanan O2O dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi keuntungan dan keberlangsungan perusahaan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the influence of system, information, and service quality toward the intention of E Commerce users in Indonesia to repurchase using Online to Offline O2O again. This is a quantitative research which applying cross sectional descriptive research. In this research, DeLone McLean Information System model is used to determine the measurement variables toward usage intention. Through questionnaire distribution, there are 111 respondents acquired with age 16 years old and above and they have ever shopped online using Online to Offline O2O service. According to the multiple linier regression test, the results state that from the 3 variables, only system quality and service quality which positively and significantly influence the intention to repurchase using Online to Offline O2O service in the future. In addition, it is also found that there are still many respondents who do not know the O2O service, hence, this research advises E Commerce companies to increase awareness of O2O service to their users so that O2O service can be utilized maximally to increase profit and sustainability of the company."