Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka melindungi hak-hak konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan produsen, importir, distributor dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang atau jasa, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan sekaligus mengevaluasi Permendag tersebut. Dengan menggunakan metode Regulatory Impact Assesment (RIA), hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendag tersebut belum komprehensif dan implementasinya belum efektif. Beberapa ketentuan dalam Permendag tersebut menunjukkan kontradiksi yang menimbulkan ketidakjelasan seperti pengaturan penunjukan Pengecer Terdaftar B2 (PT-B2) yang seharusnya hanya dapat ditunjuk oleh Distributor Terdaftar B2 (DT-B2) namun dapat juga ditunjuk oleh Importir Terdaftar B2 (IT-B2) atau Produsen B2 (P-B2). Ketidakjelasan yang lain adalah aturan terkait Produsen (P-B2) yang dapat mengimpor B2, sementara dalam peraturan ini diatur bahwa P-B2 hanya memproduksi B2 saja."

"ABSTRAKDalam rangka meningkatkan kemakmuran bangsa, Pemerintah melakukan berbagai usaha, diantaranya usaha yang dilakukan adalah dengan jalan penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Untuk menyiapkan hal tersebut dilakukan dengan berbagai cara antara lain yaitu melalui peningkatan perdagangan internasional diluar minyak dan gas serta peningkatan penanaman modal asing. Dalam kegiatan tersebut, yaitu peningkatan perdagangan internasional dan pen~naman modal asing memang sangat dominan segi ekonomi.~ya, akan tetapi dibalik itu tidak kalah pentingnya segi hukum. Dimana dalam perdagangan tidak selalu lancar seperti yang diharapkan, sehingga memerlukan penyelesaian yang diterima oleh semua pihak. Dalam hal ini para pedagang atau pengusaha lebih menyukai penyelesaian melalui suatu lembaga arbitrase dibandingkan dengan penyelesaian melalui Pengadilan, biasanya mereka memilih lembaga arbitrase yang sudah terorganisir dalam pusat arbitrase dari Iamar Dagang Internasional. Para pengusaha tersebut biasanya mengalami kesulitan dalam pelaksanaan suatu keputusan arbitrase, terutama pada keputusan arbitrase internasional yang dilakukan di negara lain. Dengan demikian apakah suatu keputusan arbitrase yang dilakukan di negara lain dapat dilaksanakan di Indonesia ? Sesungguhnya mengenai hal ini dapat dilaksanakan di Indonesia karena Indonesia terikat pada Konvensi Jenewa tentang Pelaksanaan Keputusan-keputusan Arbitrase Luar Negeri tahun 1927, akan tetapi setelah adanya Konperensi Meja Sundar terdapat beda pendapat antara para ahli hukum mengenai pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri, sehingga menimbulkan kesulitan pada para pengusaha asing yang akan melaksanakan keputusan arbitrase luar negeri di Indonesia. Pada masa sekarang ini kesulitan tersebut dapat diatasi dengan· telah diratifikasinya Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan-keputusan Arbitrase Luar Negeri dengan Kepres No. 34 tahun 1981. Dalam Praktek Kepres tersebut pernah diuji di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap keputusan arbitrase yang dilakukan di Inggris dari arbiter D.W. Hatfield dan M.G. Barrett, ternyata Pengadilan mengabulkan permintaan pelaksanaan keputusan arbitrase tersebut. Kasus arbitrase internasional lainnya yang dibahas adalah sengketa antara Raira Enterprise Company Limited dengan P.T. Indonesia Fortune Lloyd, dan sengketa antara P.T. Horizon- Synt~x dengan Bharat Commerce and Industries Limitid. Meskipun ada keputusan arbitrase luar negeri yang dapat dilaksanakan berdasarkan Kepres N~. 34 tahun 1981, akan tetapi pada kenyataannya dalam kasuskasus lain sangat sukar untuk dilaksanakan, dengan demikian perlu adanya kesungguhan dari semua pihak terutama lembaga peradilan untuk sungguh-sungguh melaksanakan Kepres ter~ebut sesuai dengan yang diinginkan oleh Konvensi New York 1958, selain itu perlu diadakannya undang-undang arbitrase yang baru yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan akan kepastian berarbitrase dalam dunia perdagangan."

"Semakin berkembangnya pemberian kredit oleh bank kepada debitur tidak dapat dilepaskan dari perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kredit muncul sebagai jawaban atas permasalahan bagaimana menyediakan dana dalam usaha memperlancar usaha-usaha pembangunan. Namun dari segi lain, pemberian kredit ini dari segi hukum bukan berarti tidak ada masalah baru yang timbul. Hal ini terjadi karena apa yang tertuang dalam UU No 14 Tahun 1967 tidak secara tuntas megatur hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perbankan."

"Skripsi ini membahas mengenai skema piramida dalam pendistribusian barang sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada pasal tersebut melarang setiap pelaku usaha distribusi untuk menerapkan skema piramida pada kegiatan usahanya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tindak pidana pelaku usaha distribusi dalam pendistribusian barang menggunakan skema piramida serta penerapan, persamaan dan perbedaan antara Pasal 105 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Pada skripsi ini penulis akan membandingkan tiga putusan yaitu satu putusan sebelum dikeluarkannya peraturan larangan penerapan skema piramida dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 dan dua putusan setelah peraturan larangan penerapan skema piramida dikeluarkan. Hadirnya Undang-Undang ini dapat menjadi suatu hal positif karena di Indonesia sudah terdapat berbagai kasus yang dimana pelaku usaha distribusi menerapkan skema piramida dalam proses kegiatan usahanya.

---

This thesis discusses pyramid scheme in the distribution of goods as a criminal act as regulated in Article 105 of Law No. 7 of 2014 on trade. The regulation forbids any business communities to implement the distribution system pyramid scheme in distributing goods.

The purposes of this thesis are to learn about criminal act done by business communities in distributing of goods with pyramid scheme and its practice, along with similarity and difference between Article 105 of Law No. 7 of 2014 on Trade and Article 378 of Indonesian Criminal Code.

On this thesis, the author compared three different court decisions the first is court decision before Law No. 7 of 2014 on Trade was assigned, the second and the third is after the Law No. 7 of 2014 on Trade was assigned. The presence of Law No. 7 of 2014 on Trade could be advantageous in Indonesia, given that there were so many cases where business communities implemented the pyramid scheme."

"ABSTRAKStudi ini mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan perdagangan Indonesia di kawasan Amerika Latin dengan pendekatan model gravitasi. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) variabel yang berpengaruh terhadap kinerja perdagangan yaitu: GDP negara-negara Amerika Latin, negara eks jajahan Belanda (yaitu Suriname), keberadaan KBRI dan Kedubes Amerika Latin di Indonesia, serta jumlah MoU berpengaruh positif terhadap kinerja perdagangan bilateral. Dari hasil analisis dapat disimpulkan dugaan awal bahwa jarak geografis menjadi salah satu faktor hambatan dalam meningkatkan hubungan perdagangan RI-Amerika Latin menjadi kurang tepat. Sebaliknya, faktor kedekatan historis dan emosional tampak berpengaruh positif terhadap hubungan perdagangan RI-Amerika Latin. Hal ini dapat terlihat dari Suriname, sebagai negara eks jajahan Belanda berpengaruh positif terhadap hubungan perdagangan RI-Suriname. Selain itu, keberadaan KBRI di negara-negara Amerika Latin dan Kedubes Amerika LAtin di Indonesia berpengaruh positif terhadap kinerja hubungan perdagangan RI-Amerika Latin"