Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan studi ini yaitu menganalisis program studi keahlian di sekolah menengah kejuruan yang perlu diselenggarakan dan menemukan pola pengembangan kompetensi keahlian di tingkat provinsi serta program studi keahlian dan kompetensi keahlian untuk tingkat kabupaten/kota yang sesuai dengan kegiatan ekonomi utama. Studi ini menggunakan metode survei dan diskusi. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer bersumber dari program studi keahlian untuk pengembangan 20 kegiatan ekonomi utama yang dilakukan melalui diskusi dengan asosiasi bidang kegiatan ekonomi utama. Data sekunder berupa program studi keahlian yang diselenggarakan di 13 provinsi sampel dikumpulkan melalui angket terhadap kepala bidang pendidikan menengah dinas pendidikan provinsi. Hasil studi memperlihatkan semua provinsi sampel perlu membuka program studi keahlian yang sesuai untuk pengembangan 20kegiatan ekonomi utama. Kajian ini menyimpulkan program studi keahlian yang diselenggarakan belum sesuai dengan kebutuhan kegiatan ekonomi utama masing-masing provinsi. Analisis kajian ini dapat diterapkan untuk pertimbangan membuka kompetensi keahlian di tingkat provinsi dan/atau membuka program studi keahlian dan kompetensi keahlian di tingkat kabupaten/kota."

"ABSTRACTTahun 2045 merupakan waktu dimana Indonesia memiliki potensi untuk berkembang pesat dikarenakan fenomena bonus demografi. Perkembangan tersebut tentunya sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan, Indonesia merupakan negara kepulauan, pembagian wilayah pengembangan menjadi enam koridor yaitu Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Kepulauan Maluku, yang telah dilakukan pada Masterplan Percepatan Perluasan Pembanguan Ekonomi Indonesia MP3EI menjadi solusi terbaik. Salah satu faktor yang paling penting yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara ialah dukungan sektor industri. Untuk menciptakan pengembangan industri yang merata, diperlukan tema pengembangan di masing-masing koridor melalui beberapa tahapan analisis yaitu, 1 Sumatra sebagai National Plantation and Processing Industry Corridor, 2 Jawa sebagai Cyber Technology Innovation and Service Center Corridor, 3 Kalimantan sebagai National Energy Reserves and Processing Corridor, 4 Sulawesi sebagai National Aquaculture and Processing Industry Corridor, 5 Bali-Nusa Tenggara sebagai National Ecotourism Center Corridor, 6 Papua-Kepulauan Maluku sebagai National Ore Mining and Processing Corridor. Namun, untuk mengembangkan industri secara berkelanjutan dibutuhkan pengembangan infrastruktur sebagai katalisator pengembangan. Untuk memperbesar dampak pengembangan industri tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan infrastruktur yang tidak biasa. Infrastruktur itu disebut smart infrastructure, yang memiliki beberapa prinsip jika diaplikasikan di bidang industri yaitu, sustainable, integrated, smart energy dan adaptive, yang apabila dirancang menggunakan metode benchmarking sesuai dengan permasalahan dan potensi yang ada di setiap koridor membutuhkan dana investasi sekitar Rp, 559,675,115,933,400.00. Rancangan pengembangan tersebut perlu harus diprioritaskan pembangunannya dengan tiga indikator yaitu waktu, biaya, dan dampak pengembangan yang tentunya akan dibandingkan dengan rancangan jangka panjang infrastruktur utama berupa transportasi jalan, rel, pelabuhan, bandar udara, ketersediaan listrik dan ICT.

---

ABSTRACTIndonesia has the big potential to grow rapidly due to the demographic bonus factor in 2045. These developments very closely related to economic growth. But, due to the fact that Indonesia is an archipelagic country, the division of development areas into six corridors, namely Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara and Papua Maluku Islands that has been implemented in the Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia rsquo s Economic Development MP3EI became the best solution. One of the most important factors that contribute to country rsquo s economic growth, is the industrial sector support. To make an equitable that industrial development, it rsquo s necessary to create a development theme in each corridor through several stages of analysis that generated 1 Sumatra as National Plantation and Processing Industry Corridor, 2 Java as Cyber Technology Innovation and Service Center Corridor, 3 Kalimantan as National Energy Reserves and Processing Corridor, 4 Sulawesi as National Aquaculture and Processing Industry Corridor, 5 Bali Nusa Tenggara as National Ecotourism Center Corridor, 6 Papua Maluku Islands as National Ore Mining and Processing Corridor. However, for sustainable industrial development, infrastructure development is needed as a development catalyst. To enlarge the impact of the industry 39 s development on economic growth, it takes an unusual infrastructure. That is smart infrastructure that has some principal if applied in industrial sector, such as sustainable, integrated, smart energy and adaptive, that were designed by using benchmarking modification, that need investment cost about IDR. 559,675,115,933,400.00. That development plan need to be analyzed to make a priority plan based on three indicators, such as time, cost and development impact which will certainly be compared with the long term development plan of core infrastructure in the form of road, rail, port, airport, electricity, and ICT."

"ABSTRAKDalam rangka menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN ) 2015-2019, pemerintah menyiapkan strategi yaitu membangun 8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 14 Kawasan Industri (KI) di luar Jawa, 4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). KEK, KI dan KPBPB akan dikembangkan melalui pembangunan industri manufaktur berbasis pertanian, perkebunan dan perikanan, pertambangan, pembangunan smelter, pariwisata, dan perdagangan internasional. Ada 15 provinsi yang menjadi fokus kajian ini karena provinsi tersebut menjadi tempat lokasi pusat pertumbuhan ekonomi (KEK, KI, KPBPB). Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan tadi akan membutuhkan sumber daya manusia terutama lulusan SMK untuk mengisi tenaga-tenaga pelaksana di berbagai industri dan jasa. Karena itu perlu adanya pemetaan paket keahlian SMK yang sesuai dengan sektor yang akan dikembangkan di pusat pertumbuhan ekonomiTujuan kajian ini adalah mengkaji dan memetakan relevansi antara Program Keahlian/Paket Keahlian SMK dengan karakterisktik perekonomian suatu wilayah /propinsi dimana pusat pertumbuhan berkembang.Kajian ini menggunakan mixed method, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menganalis data sekunder dari BPS (Sakernas dan PDRB) dan dari Kemendikbud (Data SMK-Dapodik). Pendekatan kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan SMK.Hasil kajian menemukan bahwa di beberapa provinsi terjadi mismatch antara lulusan SMK dengan penyerapan tenaga kerja di dalam provinsi tersebut, misalnya lulusan SMK dari komputer dan jaringan kurang terserap dalam pasar kerja, padahal jumlah SMK yang mengajarkan paket tersebut cukup banyak. Hal ini karena sekolah umumnya membuka program tersebut berdasarkan minat siswa bukan dari permintaan pasar kerja.Penyerapan lapangan kerja di sektor perdagangan terutama perdagangan eceran dengan jabatan sebagai tenaga penjualan banyak ditemukan di hampir semua provinsi yang menjadi fokus kajian. Ditemukan pula, lulusan SMK yang bekerja sebagai pekerja kasar di sektor konstruksi.Paket keahlian di SMK di masing-masing provinsi pada umumnya sudah sesuai dengan sektor yang akan dikembangkan di pusat-pusat pertumbuhan, namun jumlah sekolah yang mengajarkan paket keahlian jumlah kurang, sehingga perlu ditambah. Sebagai contoh KEK Palu dan KI Palu yang akan dikembangkan adalah Industri manufaktur (Alat berat, otomotif, elektrik), Industri agro, Industri Industri smelter, Logistik. Paket keahlian yang relevan ada 12 namun banyak yang harus ditambah misalnya paket keahlian Geomatika, Teknik Elektronika Industri, Teknik Alat Berat, Kimia Industri, Budidaya Rumput Laut.Kajian ini merekomendasikan agar pemerintah menambah paket keahlian yang sesuai dengan sektor-sektor yang akan dikembangkan di pusat-pusat pertumbuhan dan mengurangi paket-paket keahlian yang kurang sesuai dengan pasar kerja di provinsi tersebut. Pembukaan paket keahlian sebaiknya melibatkan pihak DUDI agar kurikulum yang akan diajarkan sesuai dengan permintaan industri atau jasa."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi silabus yang saat ini digunakan dan menghasilkan silabus baru untuk mata pelajaran bahasa Jepang pada Program Akomodasi Perhotelan di sebuah SMK Pariwisata di Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Saya mengevaluasi dokumen silabus yang digunakan saat ini, kemudian merancang silabus baru dengan langkah-langkah dari teori Yalden 1987 . Langkah penelitian diawali dengan survei kebutuhan melalui teknik wawancara, penyebaran kuesioner dan observasi kelas. Hasil survei menunjukkan bahwa siswa perlu silabus yang seimbang antara struktur dan fungsi bahasa. Silabus baru diharapkan dapat memberikan masukan kepada penyusun silabus di SMK ini.

---

ABSTRACTThis research was conducted to evaluate the syllabus currently used and to design a new syllabus for Japanese of the Hotelier Program in a Tourism Vocational School in Jakarta. It is a qualitative research with descriptive design. I evaluated the syllabus currently used and design a new syllabus using the stages proposed by Yalden 1987 . The stages start with a needs survey through interviews, questionnaires and classroom observation. The needs survey results suggest that students need a proportional syllabus focusing on both structure and function. It is hoped that the new syllabus can be useful for the syllabus designer in this school."

"ABSTRAKStudi ini dilakukan untuk mengemukakan strategi bisnis santri serta implementasi nilai-nilai salafiyah (ekonomi syariah) dalam bisnis modern yang dilakukan oleh pesantren tradisional. Metode kualitatif digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta menarik di dalamnya, yang temuannya mengindikasikan bahwa, pesantren tradisional dapat mentransformasikan nilai-nilai tradisional pesantren ke dalam kehidupan bisnis modern tanpa harus merubah struktur dasar pesantren, sehingga strategi pengembangan ekonomi yang demikian, mampu menjawab keraguan banyak kalangan bahwa pesantren tradisional dengan pelajaran-pelajaran Islam klasik bukanlah penghambat kemajuan sebuah lembaga, justeru di sanalah nilai-nilai integrity, transparency, dan professionalisme diperlihatkan secara rasional dalam praktik ekonomi.

---

ABSTRACTThe study will uncover application of syari‟ah economic values in the context of modern economic activities, including their expansion strategies, practiced by the traditional Islamic boarding school. By using the qualitative method, it has been found that the traditional Islamic boarding school has been able to transform Islamic values to economic activities without rearranging the existing social structures (social structure of the Islamic boarding school). The economic development of the traditional Islamic boarding school has shown that the Islamic values applied by the traditional Islamic boarding school will not impede, but strongly contribute to economic enhancement. The traditional Islamic boarding school has extremely supported and applied values of economic activities for instance integrity, transparency, and professionalism."

"Tesis ini membahaspelaksanaan program pemberdayaan ekonomi sebagai strategi reintegrasi pasca konflik dengan mempelajari program pemberdayaan ekonomi BRA (Badan Reintegrasi Aceh) di Kab. Aceh Utara. Program tersebut dilaksanakan sejak tahun 2006 hingga sekarang, dengan kelompok sasaran mantan kombatan, tahanan politik/narapidana politik, dan masyarakat korban konflik. Ditemukan bahwa program pemberdayaan ekonomi berhasil mendukung strategi reintegrasi pasca konflik dalam jangka pendek, namun tidak berhasil mengembangkan tujuan jangka panjang sebagai pemberdayaan masyarakat. Faktor pendukung yang ditemukan adalah: reintegrasi sebagai kesatuan; faktor keamanan; rasa memiliki; penetapan prioritas; dukungan internasional; dan kejujuran. Adapun faktor-faktor penghambat adalah: kurangnya kapasitas; keterbatasan waktu; keterbatasan anggaran; dan kurangnya dukungan pemerintah lokal.

---

This thesis discusses the implementation of economic empowerment program as a post-conflict reintegration strategy by studying economic empowerment program of BRA (Aceh Reintegration Agency) in North AcehRegency.The program was implemented from 2006 to present, whereas the target group are former combatants, political prisoners, and conflict-affected communities. It was found that the economic empowerment program is successful for supporting postconflict reintegration strategy in the short term, but failed to develop a long-term goal as empowerment. Supporting factors found are: reintegration as a whole concept; security; ownership, the hierarchy of priorities; international support, and accountability. The limiting factors are: capacity building; limitations of time, funding scarcity, and unresponsive local government."

"Tesis ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian kualitatatif yang dilakukan peneliti terhadap program pengembangan ekonomi masyarakat berupa pendampingan usaha yang diimplementasikan Wahana Visi Indonesia di Area Development Program Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini peneliti berusaha menggambarkan mengenai proses pemberdayaan yang dilakukan, bagaimana hambatan dan faktor pendukung yang ditemui, serta mengungkapkan upaya yang dilakukan dalam mengatasinya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi program setidaknya melalui 5 tahapan, yaitu: rekrutmen, bootcamp, pembuatan kesepakatan, implementasi pendampingan, dan terminasi. Terdapat 4 faktor pendukung yang ditemui, dan 7 faktor penghambat program. Dengan melihat hasil yang didapat, maka perlu dikembangkan sebuah sistem yang mampu mengakomodir pendapat dari dari semua pengusaha lewat pengembangan forum usaha, serta memfasilitasi usaha untuk masuk kedalam pasar yang lebih tinggi.

---

This thesis is a discussion of the results of the qualitative research conducted by researchers on the empowerment program in the form of business assistance, implemented by Wahana Visi Indonesia in Area Development Program Jatinegara, East Jakarta. In this descriptive research the researcher tries to describe the empowerment process carried out, how the obstacles and supporting factors are encountered, and express the efforts made in overcoming them. The results of the study stated that the implementation of the program at least through 5 stages, namely: recruitment, bootcamp, making agreements, implementing assistance, and termination. There are 4 supporting factors encountered, and 7 inhibiting factors for the program. By looking at the results obtained, it is necessary to develop a system that is able to accommodate the opinions of all entrepreneurs through the development of business forums, and facilitate efforts to enter into higher markets."

"Skripsi ini bertujuan untuk melihat potensi spillover dari sektor-sektor ekonomi di dalam koridor ekonomi Kalimantan terhadap perekonomian wilayah-wilayah tetangganya dalam rangka menunjang pelaksanaan MP3EI yang hanya berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi secara nasional namun kurang memperhatikan potensi efek spillover yang mampu dihasilkan. Metode yang digunakan adalah Granger Causality Test serta Impulse Response Function dan Variance Decomposition untuk menganalisis hubungan kausalitas antar sektor-sektor ekonomi dengan perekonomian wilayah tetangganya. Ditemukan bahwa sektor jasa-jasa Kalimantan Barat menghasilkan spillover kepada wilayah tetangganya, sektor industri dan agrikultur Kalimantan Tengah menghasilkan spillover kepada wilayah tetangganya, dan sektor industri Kalimantan Timur dan Selatan menghasilkan spillover kepada wilayah sekitarnya.

---

This study aims to analyze the potential spillover effect from economic sectors inside the coridor economy of Kalimantan to support the implementation of MP3EI, which apparently only focuses on the acceleration of national economic growth while the sectors that could produce the neighbourhood spatial spillover effect are being neglected. Granger Causality Test, Variance Decomposition, and Impulse Response Function are being used to analyze the causality between the sectors and the surounding areas. It is found that the services sectors of West Kalimantan produces spillover effect to its neighbourhood, while industrial and agriculture sectors of Central Kalimantan and industrial sectors of East and South Kalimantan do exactly the same as latter."

"Di tahun 2009, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang- undang (UU) Nomor 39 tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Produk ini lahir untuk sebuah tujuan mulia: mempercepat pengembangan ekonomi, dan membangun keseimbangan pembangunan antar wilayah, dalam kerangka satu kesatuan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia. KEK dipilih sebagai terobosan untuk merealisasikan tujuan daripada KEK itu sendiri. Dilihat dari laporan tahunan Dewan Nasional KEK setiap tahunnya dari seluruh KEK yang sudah berjalan, masih diperlukan evaluasi pada KEK yang ada karena masih belum berjalan efektif. Pada kenyataannya evaluasi kemajuan program KEK sulit dilakukan karena setiap tahun terjadi perubahan pada indikator kinerja. Kurangnya pemantauan dan evaluasi yang efektif merupakan kelemahan kritis di sebagian besar program KEK (2016 ASEAN Guidelines for SEZs). Pengelolaan setiap KEK dapat dianggap sebagai mengelola proyek, dan mengelola seluruh KEK dapat dianggap sebagai manajemen program. Untuk meningkatkan efektifitas kinerja setiap KEK dalam manajemen program pada seluruh KEK, pada penelitian ini telah di analisa Key Performance Index (KPI) terhadap daftar manfaat. KEK di Indonesia memiliki manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian terdapat 31 KPI yang relevan dan dapat digunakan guna memantau kegiatan setiap KEK di Indonesia. Serta indikator penanaman modal asing merupakan indikator yag dianggap paling penting dalam pemantauan kegiatan KEK, diikuti indikator ekspor dan seterusnya.

---

In 2009, the Government of Indonesia passed Law (UU) Number 39 concerning the implementation of Special Economic Zones (KEK). This product was born for a noble purpose: accelerating economic development, and building a balanced development between regions, within the framework of one economic unitary unitary state of the Republic of Indonesia. KEK was chosen as a breakthrough to realize goals rather than SEZ itself. Judging from the annual report of the National SEZ Council every year for all SEZs that are already running, an evaluation of existing SEZs is still needed because they are not yet running effectively. In fact, evaluating the progress of the KEK program is difficult because every year there are changes in performance indicators. Lack of effective monitoring and evaluation is a critical weakness in most SEZ programs (2016 ASEAN Guidelines for SEZs). Management of each SEZ can be considered as managing a project, and managing all SEZs can be considered as program management. In order to increase the effectiveness of the performance of each SEZ in program management for all SEZs, this research has analyzed the Key Performance Indicators (KPI) against the list of benefits. SEZs in Indonesia have economic, social and environmental benefits. Then there are 31 KPIs that are relevant and can be used to monitor the activities of each SEZ in Indonesia. As well as the foreign investment indicator is the most important indicator in monitoring SEZ activities, followed by the export indicator and so."

"Penyediaan akses listrik bagi masyarakat yang tinggal di desa terisolir yang tergolong dalam kategori daerah 3T mengalami hambatan karena tantangan infrastruktur. Padahal, akses energi menjadi salah satu penggerak utama untuk mengembangkan peluang ekonomi dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Salah satu desa yang berada di daerah 3T adalah Desa Mahaleta di Kabupaten Maluku Barat Daya. Hanya 9,4% masyarakatnya dapat menikmati fasilitas listrik yang terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh sistem energi terbarukan hybrid terintegrasi (IHRES) berbasis energi surya dan angin yang layak secara ekonomi serta dapat memenuhi kebutuhan listrik sektor residensial, komersial, dan pengembangan sektor produktif berupa penyimpanan dingin dan pengeringan untuk hasil laut. Metode analisis menggunakan pendekatan tekno-ekonomi. Perancangan sistem energi hybrid terbarukan dengan optimisasi menggunakan perangkat lunak HOMER Pro dan perhitungan desain sistem kegiatan produktif menggunakan Microsoft Excel. Analisis keekonomian dilakukan dengan metode cash flow. Didapatkan hasil desain sistem energi berupa 271,62 kW panel surya, 80 kW turbin angin, dan 132 baterai. Skema pendanaan sistem energi hybrid layak jika mendapatkan hibah yang signifikan dan insentif fiskal dengan tarif listrik Rp 1.172/kWh. Skema pendanaan kegiatan produktif seluruhnya layak secara ekonomi dengan tarif penyimpanan dingin Rp 507/kg dan tarif pengeringan Rp 1.182/kg. Integrasi sistem energi dengan sistem kegiatan produktif dapat meningkatkan kelayakan ekonomi sistem.

---

The provision of electricity access for citizens living in isolated villages in 3T regions is experiencing obstacles due to infrastructure challenges. In fact, access to energy is one of the main drivers for developing economic opportunities and increasing community productivity. One of the villages located in the 3T region is Mahaleta Village in Southwest Maluku Regency. Only 9.4% of the people have access to limited electricity. The purpose of this research is to obtain an integrated hybrid renewable energy system (IHRES) based on solar and wind energy that is economically feasible and able to meet the electricity demand of the residential, commercial and productive sectors in the form of cold storage and drying for marine commodities. The analysis uses a techno-economic approach method. The renewable hybrid energy system is designed by optimization using HOMER Pro software, and productive activity system design calculations are done in Microsoft Excel. The cash flow method is used for economic analysis. System energy design results in 271.62 kW solar PV, 80 kW wind turbines, and 132 batteries. Financing schemes for hybrid energy system are feasible when given a significant grant and fiscal incentives with electricity tariff of Rp 1,172/kWh. Schemes for productive activities are all economically feasible with Rp 507/kg cold storage cost and Rp 1,182/kg drying cost. Integrating the energy system with productive activity systems may improve the economic feasibility of the system."