Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The government of Indonesia is not serious to resolve the issue of the protection of migrants workers. The Supreme Audit Agency (BPK) Republik Indonesia (RI) has provided comprehensive recommendations in the examination report of placement and protection performance of migrant workers. BPK issued a report that the placement of workers abroad is not fully supported by the policy intact, comprehensive, and transparent to protect the basic rights of workers and equal opportunities for all stakeholders. It is also not supported by the integrated system and the allocation of adequate resources to improve the equality of the placement and protection of migrant workers abroad. BPK also explicitly highlights that requirement of workers is not yet supported by good and transparent process so there is no certainty, justice, and the protection of migrant workers."

"AbstrakBPK sebagai satu satunya lembaga audit eksternal sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya yang memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara seharusnya jauh dari kepentingan partai politik manapunyang menyeret pada kasus kasus korupsi. Akhir-akhir ini Anggota BPK banyak terseret isu kepentingan politis bahkan menjadi tersangka kasus korupsi. Dalam rangka menjadikan BPK menjadi lembaga audit profesional dan independen maka pengisian jabatan Anggota BPK harus jauh dari kepentingan politis. Tulian ini menganalisis permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan Anggota BPK. Setelah melakukan analisis maka dapat disimpulkan bahwa Pengisian jabatan Anggota BPK dari masa kemasa mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dalam hal mekanisme dan masa jabatan."

"[ABSTRAKSkripsi ini berfokus pada analisis kelayakan dari sistem e-audit yang digunakan oleh Pemeriksa BPK RI untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Analisis kelayakan diperlukan agar BPK RI dapat memanfaatkan teknologi yang dapat menambah nilai dari hasil pemeriksaan serta dapat menggunakan teknologi dengan tepat guna sesuai dengan proses pemeriksaan keuangan negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data utama didapatkan dari wawancara mendalam dengan responden pemeriksa BPK dan tim pengembangan sistem e-audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-audit sudah layak digunakan dalam pemeriksaan keuangan negara. Namun peneliti menyarankan kepada BPK agar lebih aktif lagi dalam menangkap kebutuhan pengguna akhir yaitu pemeriksa, sehingga dapat dipastikan kebutuhan pengguna akhir dan jadwal pengembangan sistem di masa yang akan datang serta supaya pengembangan sistem sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. Selain itu, BPK juga harus mempertimbangkan untuk mulai melakukan seleksi jasa profesional Teknologi Informasi untuk membantu dalam pengembangan sistem e-audit karena besar kemungkinan banyaknya kebutuhan dari pengguna akhir di masa yang akan datang.ABSTRACTThis study focuses on the analysis of the feasibility of e-audit system used by BPK Auditors to audit state finances. The feasibility analysis is required in order to utilize technology that can increase the value of the audit results and can use the appropriate technology according to the state finances audit process. This research use descriptive qualitative method. The main data obtained from in-depth interviews with respondents from BPK Auditors and development team of e-audit system. The results showed that the e-audit system already feasible for use in the state finances audit process. The researchers suggested for the BPK to be more active in capturing end user requirements, ensuring the end user requirements and system development schedule in the future are met, and ensuring development of the system is met with the end user requirements. In addition, BPK also had to consider to begin selecting information technology professional services to assist in the development of e-audit system because most likely there are many end user requirements in the future., This study focuses on the analysis of the feasibility of e-audit system used by BPK Auditors to audit state finances. The feasibility analysis is required in order to utilize technology that can increase the value of the audit results and can use the appropriate technology according to the state finances audit process. This research use descriptive qualitative method. The main data obtained from in-depth interviews with respondents from BPK Auditors and development team of e-audit system. The results showed that the e-audit system already feasible for use in the state finances audit process. The researchers suggested for the BPK to be more active in capturing end user requirements, ensuring the end user requirements and system development schedule in the future are met, and ensuring development of the system is met with the end user requirements. In addition, BPK also had to consider to begin selecting information technology professional services to assist in the development of e-audit system because most likely there are many end user requirements in the future.]"

"BPK memliki mandat untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diantaranya melalui Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Berdasarkan hasil kajaian yang dilakukan Direktorat Litbang PDTT pada tahun 2011, pemeriksaan yang termasuk PDTT adalah pemeriksaan investigatif dan kepatuhan. Pemeriksaan kepatuhan dimaksudkan adalah pemeriksaan kepatuhan yang berdiri sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penarikan kesimpulan dalam pemeriksaan kepatuhan yang berdiri sendiri tersebut. Metodologi yang digunakan yaitu studi literatur, telaah LHP, pengumpulan data dan informasi melalui kuesioner dan wawancara serta Focus Group Discussion dengan praktisi dan akademisi. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memdukung kualitas penarikan kesimpulan dalam pemeriksaan kepatuhan yang berdiri sendiri adalah tujuan, lingkup, atau cakupan pemeriksaan, kriteria, materialitas, sampel dan bukti kesimpulan yang mengacu pada ISSAI 4100 Compliance Audit Guidelines for Audits Performed separately from the Audit of Financial Statements."

"Kajian ini membandingkan kondisi pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja di BPK dengan Australian National Audit Office (ANAO). Walaupun membandingkan institusi ANAO dan BPK tidak selalu memberikan gambaran yang setara karena berbedanya mandat, skala, dan luasan yurisdiksi pemeriksaan, namun upaya pembandingan ini dimaksudkan untuk mempelajari hal-hal positif yang telah dicapai oleh ANAO supaya bisa diterapkan di BPK. Kriteria yang digunakan dalam kajian ini adalah model capacity building guidelines yang dikembangkan oleh INTOSAI. Metode kajian yang digunakan adalah studi literatur yang diperkaya dengan hasil analisis berbagai dokumen yang diperoleh dari website resmi kedua lembaga auditor pemerintah tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa 14 dari 15 unsur pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja telah dipenuhi dan satu unsur belum sepenuhnya dipenuhi oleh ANAO. Sementara itu, sesuai tingkat perkembangan pemeriksaan kinerja yang relatif masih abru, BPK masih perlu secara terus menerus meningkatkan kapasitas pemeriksaan kinerja agar memenuhi standar capacity building guidelines yang dikembangkan oleh INTOSAI"

"Korupsi, dewasa ini, merupakan masalah yang serius dan akut yang di hadapi oleh Bangsa Indonesia dalam rangka untuk mewujudlan tata pemerintahan yang baik...."

"ABSTRAKKarya Lulis ini mencoba menyelidiki dan mcnjelaskan dampak korupsi lerhadap GDP perkapita pada panel data 105 negara. Kekhususan paper ini jika dibandingkan dengan studi-studi terdahulu adalah mencoba menyelidiki bahwa dampak korupsi terhadap pembangunan berbeda antar Negara dengan menambahkan variabel dummy negara maju dan negara berkembang Serta pengelompolcan dummy berdasarkan wilayah geogran (yaitu negara barat dan maju, Negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin dan r Karibia, serta Eropa Timur dan bekas Uni Soviet). Metode yang dipakai adalah OLS . panel, ZSLS, dan fixed effects regressions. 1-lasilnyamenunjukkan bahwa perlama, dengan meuggunakan OLS dan ZSLS, dampak korupsi terhadap GDP per kapita adalah . ncgatif dan signifikan. Dengan memakai fixed effects, hasilnya menunjukkan bahwa l dampak tersebut tidak si gnilikan clikarenakan adanya kemungkinan data panel yang terlalu pendek (hanya 6 tahun durasi data) Serta measurement emor (kesalahan pengukuran variabcl korupsi). Kedua, dampak negatif korupsi dirasakan lebih besar di negara berkembang dibandingkan di negara maju, Ketiga, jika dilihat dari wilayah 0 geografi, dampak negatif korupsi terhadap pembangunan dirasakan paling besar di negara berkembang di Eropa Timur dan bekas Uni Soviet, lalu berturut-turut di Asia, Atnka, rl Negara Barat dan Maju, serta paling kecil dampaknya di Negara berkembang di Amerika Latin dan Karibia.

---

ABSTRACT

This paper tries to investigate and explain the impact ofcomiption on per capita GDP across 105 countri cs. The distinction of this paper comparing to earlier studies is to investigate that the impact of corruption on development is different among countries by involving dummy developed and developing countries and cluster geographical areas (Western and developed countries, Developing oountries in Asia, Africa, South America and Caribbean, and Eastern Europe and Ex Soviet Union). The methods used are OLS, ZS LS, and fixed effects regressions. The results show that first, by using OLS and ZSLS, the impact of corruption on per capita GDP is negatively significant. Fixed effects estimation show no impact ofoorruption on pcr capita GDP but this is probably duc to the short panel as well as measurement error. Second, developing countries have higher impact of con-uption on per capita GDP rather than developed countries. Third, looking on across geographical areas, developing countries in Eastern Europe and Ex Soviet Union have the highest negative impact, and then in Asia, Afiica, Westem and developed countries, and the lowest is in developing countries in South America and Caribbean."

"Banyak peneliti yang tertarik untuk mempelajari korupsi dengan menggunakan beberapa Negara dan teknik cross section. Beberapa peneliti telah menguji hubungan antara korupsi dan perdagangan menggunakan share perdagangan terhadap GDP. Akan tetapi, kesimpulan dari beberapa studi empiris berkenaan dengan efek dari korupsi terhadap perdagangan adalah bervariasi. Beberapa literature menemukan bahwa korupsi dapat mengurangi volume perdagangan sedangkan literature lain menunjukkan kesimpulan yang sebaliknya. Oleh karena itu, tulisan ini ditujukan untuk meneliti hubungan antara korupsi dan volume perdagangan pada beberapa komoditi yang terpilih seperti barang mentah, barang capital, barang penghubung (intermediate), dan barang konsumsi di Indonesia.Tulisan ini menggunakan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index, CPI) dan control terhadap korupsi (control of corruption, CC) sebagai indikator-indikator korupsi. Sementara itu, volume perdagangan diwakili oleh nilai ekspor dan impor Indonesia. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Gravitasi. Model tersebut diestimasi menggunakan regresi fixed effect model atau random effect model. Hasil-hasil empiris menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia, baik itu CPI ataupun CC, berpengaruh buruk terhadap volume perdagangan barang capital di Indonesia. Adapun untuk barang konsumsi, barang intermediate, dan barang mentah, hubungan negative terhadap korupsi di Indonesia hanya ditunjukkan untuk CPI saja. Untuk CC dari Negara partner Indonesia, efeknya beragam terhadap volume perdagangan dari komoditas-komoditas terpilih tersebut.

---

Many researchers are interested to study corruption using multiple countries and cross section techniques. Other scholars have examined the relationship between corruption and trade using share of trade to GDP. However, the conclusions of several empirical studies concerning the effect on trade are mixed. Some literatures found that corruption reduce trade volume whereas other literatures showed the opposite conclusion. Therefore, this paper attempts to investigate the association between corruption and trade volume on selected commodities like raw material goods, capital goods, intermediate goods, and consumer goods focusing on Indonesian case.This paper used Corruption Perception Index (CPI) and control of corruption (CC) as corruption indicators. Meanwhile, trade volume was indicated by Indonesian export and import value. Gravity model is used to formulate the problem of this topic and this model is regressed using fixed effect or random effect model. Empirical results demonstrate that trade volume of capital goods is adversely affected by the degree of corruption in Indonesia either CPI or CC. Meanwhile for consumer goods, intermediate goods and raw material goods, these commodities have negative relationship with the level of corruption in Indonesia, only CPI. For CC of Indonesia's trading partner, its effects are mixed for the selected commodities."