Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"tulisan ini mengkaji hak asasi manusia (HAM) meliputi hak asasi perempuan (HAP), kelahiran Convention on the elimination of all forms of Discrimination againts Women (CEDAW) , dan instrumen hukum internasional lainnya. dengan mengacu pada prinsip-prinsip CEDAW yang melengkapi prinsip-prinsip HAM , negara didiorong untuk mewujudkan hukum yang bersepektif perempuan, namun sayangnya hingga saat ini di Indonesia, berbagai produk hukum dan kebijakan masih diskriminatif terhadap perempuan. diskriminasi ini terjadi tidak hanya ditingkat nasional, namun juga pada peraturan perundang-undangan ditingkat daerah. kajian ini mengkhususkan diri pada undang-undang (rancangan undang-undang) yang tengah menjadi agenda perjuangan gerakan perempuan di Indonesia saat ini."

"ASEAN mendirikan sebuah mekanisme hak asasi manusia yang memiliki spesialisasi pada pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak pada tanggal 7 April 2010 di Hanoi, Vietnam. koimisi ini dinamakan ASEAN Commission on the promotion and protection of the rights of women and children atau ACWC. Artikel ini membahas perkembangan ACWC sejak ia didirikan, tantangannya kedepan dan kans apa saja yang dimilikinya untuk meningkatkan upaya perlindungan hak perempuan dan anak dikawasan. Artikel ini beragumentasi bahwa meskipun ACWC didirikan dengan segala keterbatasan dan dinamikannya, badan ini bisa memiliki potensi untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan di ASEAN."

"Indonesia merupakan negara hukum (Rechtsstaat), dengan karakteristik adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya persamaan hak-hak perempuandengan laki-laki dalam bidang apapun termasuk bidang politik. Bahkan hak-hak perempuan secara jelas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memuat persamaan hak dan pendekatan non diskriminasi bagi laki-laki dan perempuan baik dalam hukum dan pemerintahan maupun akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak. Oleh karena perempuan adalah warga negara yang mempunyai hak politik sebagimana laki-laki.Data menunjukkan partisipasi dan keterwakilan perempuan di bidang politik sangat kecil khususnya di Legislatif.Hal ini disebabkan karena adnaya diskriminasi. Diskriminasi terhadap perempuan itu menyebabkan keadilan dan kesetaraan dibidang politik dengan menggunakan prinsip “tindakan khusus sementara”, seperti yang tertuang dalam pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan “ setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan”. Tindakan khusus sementara ini dapat dilihat dalam upaya peningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peningkatan keterwakilan dalam posisi strategis pada kekuasan, partisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan dan sinergitas.

---

Indonesia is the legal state (Rechtsstaat) that has high respect of human rights. One characteristic of the legal state is the equality between women and men in all sectors including the political one. Definitely women's rights is provided for in the Article 27 paragraph (1) and paragraph (2) of the 1945 Constitution which includes equal rights and non-discrimination approach between men and women before the law and government as well as employment access. In other words, women are citizens who have political rights equal to men's rights. The data indicate that the participation and representation of women in the political sector is tremendously low particularly in the Legislature. It relates to discrimination. The discrimination against women results in justice and equality in the political sector by using the principle of "temporary special measures", as set out in the Article 28H Paragraph (2) of the 1945 Constitution. The article states "every person should be entitled to special treatment and to have the opportunity and the same benefits to achieve equality of justice ". The temporary special measures can be shown in the effort of enhancing the quantity and quality of human resources, higher representation in strategic position in the power, full participation in the decision-making process and synergy."

"ABSTRAKHak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi setiap manusia. Bagipasangan menikah, hak reproduksi harus dipenuhi dalam kondisi dasar consent(bebas, tidak ada paksaan), equality (tidak ada dominasi), respect (salingmenghormati), Jrust (saling percaya/jujur), and saftty (aman).Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus untuk mendapatkangambaran tentang pemenuhan hak reproduksi perempuan muslim menikah padaberbagai tahapan usia perkawinan. Desain penelitian yang digunakan adalah studikasus dengan menggunakan motoda pengumpulan data wawancara mendalam.lnforman penelitlan melibatkan 6 (enam} muslimah dan suami serta beberapakerabat dan tetangga informan. Penelitian ini dilakukan sejak Nopember 2007hingga Desember 2008.Dengan menggunakan Theory af Reasoned Action, hasil temuan daripenelitian ini dapat menjelaskan bahwa, tidak satupun infonnan benar-benarterpenuhi hak reproduksinya dalam kondisi CERTS. Niat untuk memenuhi hakreprodoksi sangat dipengaruhi oleh sikap sebagai faktor internal dan normasubjektif, yaitu persepsi terhada.p orang lain sebagai fak:tor eksternal. Banyaknyaorang yang mempengaruhi nonna subjektlf informan kemudian diseleksi,sehlngga hanya orang tertentu yang dipatuhi. Ancaman tetjadinya pemikahantanpalkurang hubungan seks dapat terjadi setelah lahirnya anak pertama.Temuan lain adalah, kedudukan dan keputusan suami selalu mendominasidalam berbagai hal pemenuhan hak reproduksi. Sedangkan ternan dan petugaskesehatan dapat memperbesar pengarutmya terhadap norma subjek.tif istri jika iasendiri aktif dan kritis mencari informasi dan mengupayakan tercapainya kondisikesehatan reproduksi. Dalam hal penggunaun alat kontrasepsi pada pasangan yangbelum/tidak lagl menginginkan anak dalarn waktu dekat, hanya dilakukan olehpihak istri. Suami umumnya pemah mencoha menggunakan kondom, tetapim_erasa tidak nyaman. Pihak istri menggunakan alkon {pH. spiral. atau implan)dengan risiko mengalami etek samping tidak menyenangkan.Untuk mengantisipasi masalah yang terjadi dalam pemenuhan hakreproduksi pasangan rnenikah. pendidikan untuk menurnbuhkan kesadaran tentanghak reproduksi sangat diperlukan. Suami dan istri rnerniliki peran dan tanggungjawab yang sama dalam rurnah tangga, sehingga tidak bisa diserahkan hanyakepada satu pihak untuk menyelesaikan masaiah keluarga. Mereka harusmenyadari dan mempersiapkan diri untuk menghadapi rnasalah pemenuhan hakreproduksi sejak dini. Hak reproduksi penting bagi setiap individu demlterwujudnya kesehatan individu secara utuh, baik kesehatan jasmani maupunrohani sesuai dengan norma-norma hidup sehat.

---

AbstractReproductive right is an important part of holistic human right. Betweenspouses1 reproductive right have to be fulfilled in at least five based condition,these are <:consent, equality, respect, trust, and safety.This study was conducted io get description about reproductive rightfulfilling among moslem women in different ages of marriage. The study designused in this research is qualitative by using in depth interview methods of datacollection. This case study carried out with 6 (six) ·women as infonautsinterviewed, and also their families or neighbors. The study was started inNovember 2007 until December 2008.By using the Theory of Reasoned Action, it <;could be explained that noneof the informants are really fulfilled their reproductive right Attitude as internalfactor and subjective norm that influenced by other people's perception asexternal factor was considered to their intention. Not all of other people's beliefaccepted by informant, they selected specific people to obey. lnformans in earlyage of marriage relatively had less problems in reproductive right fulfilling thanthose are in middle and advance age of marriage.Researcher also found that status, position. and decision of men alwaysdominate all kind of reproductive right fulfilling. While friends and health officerscould have more chance to change her subjective none if only she had good effortto find out any information and gain reproductive health condition herself activelyand critically. For avoiding having next baby in recent time, women usecontraceptive methods, Their husband tried condom, but soon they did not feelcomfortable, The wives keep using contraceptive methods (pills, IUDs, orimplants) eventually they could have unpleasant side effect.Premarital and marital counseling are really needed to anticipatereproductive right fulfilling problems between spouse. Husbands and wives havetheir own role and responsibility, not only one himself/herself to solve the familyproblem. They have to aware of and get ready to face reproductive right fullfilproblems in different ages of marriage."

"Usaha perbaikan kondisi kaum perempuan yang dilakukan Perwari khususnya dalam bidang perkawinan dan pendidikan mengalami berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut diantaranya adanya ancaman melalui telepon dan surat.Akibatnya, banyak anggota Perwari yang mundur dan bubarnya Perwari cabang Bogor. Kendala tersebut disebabkan kampanye anti poligami dan tuntutan pembentukan Undang-undang Perkawinan yang dilakukan oleh Perwari.Di samping kampanye anti poligami dan Undang-undang Perkawinan, Perwari juga memilih pendidikan dan isu perkawinan yang lain. Alasan Perwari memilih isu ini karena isu ini akan memperkuat kedudukan dan posisi perempuan.Terhadap partai politik, Perwari bersikap untuk tidak bergabung ke salah satu partai tersebut. Mereka akan lebih independen bila tidak bergabung ke salah satu partai politik. Namun Perwari menyetujui bekerja sama dengan partai politik untuk mengkampanyekan isu mereka. Perwari mengirim program perjuangannya pada 15 partai politik, tetapi hanya 2 partai yang memberikan tanggapan terhadap proposal tersebut. Kedua partai tersebut gagal untuk menjalankan program yang diusulkan Perwari. Kedua partai tersebut tidak memasukkan program yang diajukan Perwari menjadi program partai.Meskipun Perwari tidak mau bergabung ke salah satu partai politik, dia mendukung kaum perempuan yang masuk menjadi anggota partai. Dia berharap mereka akan mendukung perjuangan untuk memperbaiki kondisi perempuan.Untuk mengupas berbagai permasalahan dalam tesis ini maka digunakan konsep gender. Konsep ini memuat berbagai indikator diantaranya marginalisasi, subordinasi, beban berlebih, kekerasan dan stereotipe. Berbagai indikator tersebut dapat menjelaskan berbagai tekanan yang dialami Perwari akibat tuntutannya dalam bidang perkawinan,Metodologi penelitian yang dipakai dengan pendekatannya kualitatif. Metode pengumpulan data memakai metode oral history dan studi literatur. Sementara subjek penelitian adalah mereka yang yang pernah terlibat dalam Perwari. Baik yang mengalami langsung mau pun yang mendengar atau mengetahui tentang Perwari.

---

Perwari's Consistency in Defending Women's Right (The review towards Perwari's Activities between 1945 and 1965)Some efforts done by Perwari to improve the women's condition especially in marriage and education matters had faced some obstacles. Some of the obstacles were threats trough the telephones or letters. The effect was tremendous and lead to the resignation of Perwari's members and the dissolvement of Perwari office in Bogor.

The aforementioned obstacle derived from Perwari's militant campaigns on anti polygamy and their demand to draft the Marriage Law in Indonesia.

Besides having campaigned on anti polygamy and Marriage Law Perwari also focused on education and other issues related to marriage. The reason Perwari choosed these issues was very much linked to will their position to strengthen women's position.

Perwari refused to join any political parties due to their position to be independent in the society. However, Perwari agreed to collaborate with the political parties in order to campaign their issues. Perwari had offered some collaborative programs to 15 political parties, but only 2 political parties responded to it.

Unfortunately the last mentioned 2 political parties failed to implement the programs offered by Perwari in their political programs.

Eventhough Perwari refused to join to one of political parties, Perwari still supported women to become member of the political party. Perwari believed this would improve women's condition by supporting women to join political party.

The concept of gender is used in this thesis to analyze all of the aforementioned problems. This concept consists some indicators, such as: marginalization, subordination, multiple burden. violence and stereotype. Those indicators are being used to explain all of the pressure that Perwari experienced in relation to their demand for Marriage Law.

The research is using qualitative approach for its research methodology with regards to the data collection this research is using oral history and literature study. All of the subject research were those who were involved directly with Perwari."