Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Minimnya akses pengetahuan dan pendidikan dan faktor ekonomi yang menghimpit membuat perempuan dewasa dan anak-anak perempuan menjadi korban trafficking. sebagaimana yang dilaporkan pemerintah Malaysia, bahwa 4.268 pekerja seks komersial di Malaysia berasal dari Indonesia. dengan demikian memutus rantai kejahatan tidak bisa hanya dengan prioritas satu oknum saja, melainkan memutus mata rantainya dari sumber perekrutan sindikat perdagangan manusia yaitu perekrut tenaga kerja. diplomasi Internasional yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dengan cara program pengulangan tenaga kerja Indonesia dan penyaluran tenaga kerja melalui satu jalur yakni jalur pintu legal merupakan upaya advokasi pemerintah atas pemenuhan hak-hak perempua dalam instrumen gender Internasional."

"Trafficking in persons, aspecially in women and children, is one of the transnational crime, which is now concerned by the international community. It has been stipulated in the Supplementing Protocol to the UN Convention Against Transnational Organized Crime, 2000. Trafficking has hereby a wider sense, including recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt ofpersons, by means of the threat or use of the force, or other forms of coercion, of abduction, of fraud, for the purpose of exploitation. This become one of the problems in the efforts of law enforcement, due to lack of regulations. Another problem is the different perspective of some countries looking at trafficking as a transnational crime, that need an international cooperation to combat it."

"Diskusi mengenai migrasi merupakan bahasan yang relatif baru dalam Ilmu Hubungan Internasional dibandingkan dengan kebanyakan topik-topik lainnya. Seiring meningkatnya bahasan mengenai perubahan iklim pada forum-forum internasional, pembahasan mengenai perpindahan masyarakat akibat perubahan iklim juga turut meningkat. Namun, pada faktanya pembahasan mengenai perpindahan masyarakat akibat perubahan iklim, atau kemudian disebut sebagai migrasi lingkungan, masih belum banyak dibahas secara akademis. Faktanya hingga saat ini masih banyak perdebatan pada percabangan pembahasan dari topik migrasi lingkungan dalam hubungan internasional pada lingkup akademisnya. Oleh sebab itu, tulisan ini berusaha untuk melakukan pemetaan terhadap perkembangan literatur-literatur terkait. Dengan melakukan tinjauan pustaka terhadap 29 literatur akademis menggunakan metode taksonomi, kelompok literatur dibagi ke dalam tiga tema utama: 1) konseptualisasi migrasi lingkungan, 2) tata kelola global migrasi lingkungan, dan 3) respons negara-negara mengenai migrasi lingkungan. Pada akhirnya, penulis melihat adanya kebutuhan untuk pembuatan konseptualisasi migrasi lingkungan dalam hubungan internasional yang tunggal. Selain itu, penulis juga menyimpulkan bahwa formulasi kebijakan terkait migrasi lingkungan dalam hubungan internasional penting untuk mempertimbangkan dari berbagai cabang ilmu yang terlibat mengingat sifat dari fenomena ini yang multicausal.

---

Discussions regarding migration is still considered a relatively new subject within the International Relations realm. Following the rise of discourse regarding climate change in international forums, deliberations regarding displaced communities due to climate change, later referred as environmental migrants, is also coming to a rise. However, these discussions have not been formally compiled, meaning that there are still very little academic literature in the IR field that puts environmental migrants as their focal point. Factually speaking, there are still many debates and discrepancies regarding environmental migrants within the academic realm of IR. Hence why this writing aims to map out the literature development of the aforementioned topic. By reviewing 29 academic pieces of literature using taxonomic methods, the literature is divided into three main themes: 1) conceptualization of environmental migration, 2) global governance of environmental migration, and 3) countries' responses to environmental migration. Finally, this paper expresses the need for a universal conceptualization of environmental migration in international relations. In addition, this paper also concludes that it is essential to consider the various studies involved during the process of policy formulation related to environmental migration in international relations given the multicausal nature of this phenomenon."

"Kejahatan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia semakin meningkat jumlahnya tiap tahun merupakan bentuk-bentuk perbudakan kontemporer (contemporary forms of slavery) yang melanggar Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu diperlukan peranan aparat penegak hukum, salah satunya Jaksa Penuntut Umum untuk menegakkan kembali hukum yang mencerminkan pemajuan dan perlindungan l-[ak Asasi Manusia bagi korban kejahatan perdagangan perempuan dan anak. Penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kejahatan perdagangan perempuan dan anak dapat berpedoman pada Protocol to Prevent. Suppress and Punish Trajfcking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol PBB Untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Perdagangan terhadap Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-anak). Selain itu, khusus untuk anak sebagai korban dapat berpedoman pada Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang memberikan kemngka yang komprehensif untuk perlindungan hak dan martabat anak dan termuat didalam Undang-undang Nomar 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Tesis ini merupakan hasil penelitian bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum pada tahap penuntutan terhadap perkara kejahatan perdagangan perempuan dan anak? dan (2) Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum untuk penegakan hukum pada tahap penuntutan terhadap perkara kejahatan perdagangan perempuan dan anak? Kendala-kendala dalam penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kejahatan perdagangan perempuan dan anak berkaitan dengan penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana yang didakwakan dan pembuktiannya Serta tuntutan pidana terhadap terdakwa. Penelitian ini juga meneliti clan menganalisa bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut."

"Skripsi ini membahas mengenai viktimisasi yang dialami perempuan dan anak perempuan korban perdagangan manusia. Penelitian skripsi ini melihat bagaimana faktor-faktor struktural di masyarakat, termasuk di dalamnya adalah faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor ideologi menyebabkan kerentanan perempuan dan anak perempuan sehingga mengalami viktimisasi dan menjadi korban perdagangan manusia. Viktimisasi yang dialami perempuan dan anak perempuan sebagai korban perdagangan manusia dapat dilihat sebagai sebuah bentuk viktimisasi struktural. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat berdasarkan hasil tinjauan literatur serta definisi konseptual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian dengan menggunakan tiga orang korban perdagangan perempuan dan anak sebagai subyek penelitian, dimana ketiga informan tersebut menjadi temuan lapangan yang dipergunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

---

This thesis discusses the victimization of women and girls who have been the victims of human trafficking. The research sees the interplay of structural factors in the society, including economic factors, social factors, and ideological factors have created vulnerability to women and girls. Such vulnerability has victimized and pushed the woman and girls into human trafficking. Thus, the victimization may be regarded as a structural victimization. The research framework is based on literature reviews and conceptual definitions. This research uses qualitative method and involves three victims of trafficking as its subjects, and analyzes their life narrations."