Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research aimed at describing the relationship between provisions on explosive substance and the criminal court's sentence dealing with explosive substance in Yogyakarta State Court by using No. 12/1951 Emergency Law on Firearm within the period of 2001-2003. After analyising the criminal court's sentence No. 10/Pid.B/2002/PN.YK, the only criminal court's sentence related to explosive substance period, the researcher concluded that the judge did not implement No. 12/1951 Emergency Law on Firearm well based on the fact that the judge did not elaborate things that aggravated the accused i.e. the act accused trying to fire the explosive substance was very dangerous to the society. The judge should identify the crime committed by the accused as "trying to use the explosive substance" not only as "without right owning and carrying explosive substance". By such an identification there was no need for the judge to decrease the penal sanction prosecuted by public prosecutor."

"Tindak kekerasan kolektif setiap tahunnya terus saja bertambah secara kuantitas di seluruh Indonesia, dan khususnya di Provinsi Banten. Kekerasan kolektif baik yang merupakan kejahatan murni ataupun kekerasan kolektif sebagai reaksi sosial (memperoleh legitimasi dari masyarakat) di Provinsi Banten, tetap saja menimbulkan kerugian yang serius bagi masyarakat Banten itu sendiri. Pengaruh faktor budaya, ekonomi dan lemahnya penegakan hukum menjadi pemicu kekerasan yang dilakukan secara kolektif. Permasalahan utama dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku kekerasan kolektif, baik sebagai individu atau kolektif. Hal tersebut berkaitan dengan bentuk kolektivitas massa sebagai pelaku, apakah yang jelas siapa pemimpinnya dan dapat dihitung atau massa yang muncul dengan spontanitas. Penelitian ini berbentuk deskriptif analistis. Metode penulisan tesis ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sekarang dan dikaitkan dengan data empiris (kenyataan di lapangan). Peneliti menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap penyidik, penuntut umum, advokat, hakim dan masyarakat. Salah satu kendala yang dihadapi ialah karena dalam hukum positif saat ini tidak mengatur secara khusus kejahatan kolektif. Meskipun demikian tidak berarti bahwa KUHP maupun Hukum Pidana di luar KUHP tidak dapat diterapkan terhadap kasus kekerasan kolektif. Berbagai ketentuan yang dapat diterapkan misalnya adalah Pasal 170 KUHP, Pasal Penyertaan (Deelneming) dan juga aturan lainnya yang menyangkut tindakan kekerasan di depan umum. Dengan memperhatikan keadaan dengan penyesuaian yang tepat, ketentuan yang ada dapat diterapkan maksimal. Untuk mengantisipasi tindakan kekerasan kolektif, perlu dilakukan perumusan dalam Konsep KUHP Baru yang mengatur masalah perbuatan kekerasan kolektif secara khusus. Formulasi melalui RUU KUHP dengan melihat perkembangan kejahatan kekerasan dalam masyarakat; eksistensi peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan kolektif dan praktik penerapannya; kebijakan pengaturan kejahatan kekerasan kolektif di berbagai negara dan pandangan atau harapan masyarakat sehubungan dengan kekerasan kolektif.

---

Collective violence each year continues increasing in quantity throughout Indonesia, and especially in Banten Province. Collective violence in which as a purely criminal or collective violence as a social reaction (gain legitimacy from the public) in Banten Province, is still causing serious losses for Banten society itself. The influence of cultural, economic and weak of law enforcement stimulate the violence collective occurrence. The main problem in the writing of this thesis is about positive Indonesian criminal law responsibility in collective violence. This research is descriptive analytical form. The method of this thesis using a normative juridical approach, namely to analyze the problem from the viewpoint of or in accordance with applicable laws and regulations now and is associated with empirical data (reality on the ground). Researchers used secondary data with the data collection tool in the form of literature studies and primary data through in-depth interviews using interview guidelines to Police investigators, Prosecutors, Lawyers, Judges and the public. One of the obstacles encountered is that the current positive law does not specifically regulate collective crime. Although this does not mean that the Criminal Code and Special Criminal Act is not applicable to cases of collective violence. Various provisions that can be applied for example is Article 170 of the Criminal Code In Indonesian law, Article Complicity (Deelneming) and also other rules relating to acts of violence in public. By considering the circumstances with appropriate adjustments, the existing provisions applicable maximum. To anticipate the actions of collective violence in forward time, need to be formulated in the concept of the New Penal Code or by entering a new provision the issue of collective acts of violence in particular. Through the draft Penal Code formulation by looking at the development of violent crime in society; the existence of legislation relating to criminal law crime of collective violence and its implementation practices; policy setting collective violent crime in various countries and the views or expectations of society in relation to collective violence."

"Skripsi ini membahas tentang kriminalisasi yang dialami oleh perempuan pekerja migran domestik Indonesia yang bekerja di Timur Tengah. Penelitian dilakukan dengan melihat adanya kerentanan perempuan pekerja migran domestik Indonesia dalam menghadapi sistem hukum negara tujuan berdasarkan teori feminis sosialis dan feminis jurisprudensi dimana kelas dan gender mempengaruhi praktek hukum di Timur Tengah. Tiga orang perempuan pekerja migran yang pernah mengalami kriminalisasi menjadi subjek penelitian yang pengalamannya digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kritis untuk melihat bagaimana kriminalisasi perempuan pekerja migran domestik Indonesia di Timur Tengah adalah bentuk dari kekerasan terhadap perempuan.

---

This undergraduate thesis discusses about criminalization of Indonesian women migrant domestic workers in the Middle East. This research sees the vulnerability of Indonesia women migrant domestic workers in facing the countries’ law based on Socialist Feminist and Feminist Jurisprudence Theory. Three Indonesian women migrant domestic workers were interviewed as the subjects in this research due to their experienced of criminalization. Then, it all would be used for analyzing as according to the theoritical framework. Critical approach had been applied for viewing how the criminalization of Indonesian women migrant domestic workers was a form of violence against women."

"Skripsi ini membahas mengenai sextortion atau pemerasan yang dilakukan dengan memanfaatkan konten intim milik korban. Konten intim tersebut didapatkan oleh pelaku dengan berbagai cara, baik itu melalui hubungan konsensual, catfishing, hacking, dan/atau ditemukan konten intim tersebut oleh pelaku. Perbuatan pemerasan sudah diatur dalam peraturan pidana di Indonesia, yaitu KUHP ataupun ketika pemerasan dilakukan dengan menggunakan media elektronik maka diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 11 Tahun 2008. Namun ketentuan tersebut dinilai masih kurang efisien untuk menangani kasus sextortion yang tentunya berbeda dengan pemerasan dalam ranah umum, karena esensi dari sextortion adalah digunakannya konten intim milik korban untuk menjadi bahan pemerasan dan sextortion termasuk dalam ranah kekerasan seksual. Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif ini, menyarankan bahwa perlu dikriminalisasikan perbuatan sextortion di Indonesia. Meskipun pada akhirnya sextortion sudah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 melalui Pasal 14 ayat (2) huruf a jo. Pasal 14 ayat (1), namun tetap saja perlu dirumuskan kembali.

---

This thesis discusses sextortion or extortion carried out by utilizing intimate content that belonging to the victim. The intimate content is obtained by the perpetrator in various ways, it can be by through consensual relationships, catfishing, hacking, and/or finding the intimate content by the perpetrator. The act of extortion has been regulated in criminal regulations in Indonesia, by the Criminal Code or when extortion is carried out using electronic media, it is regulated in Law number 19 of 2016 jo. Law number 11 of 2008. However, this provision is still considered inefficient to handle cases of sextortion, which is certainly different from extortion in the public domain, because the essence of sextortion is the use of intimate content belonging to the victim to be used as material for extortion and sextortion is included in the realm of sexual violence. Based on this descriptive study, it is suggested that it is necessary to criminalize the act of sextortion in Indonesia. Although sextortion has been regulated in the Act on the Law Number 12 of 2022 through Article 14 paragraph (2) letter a jo. Article 14 paragraph (1), however, still needs to be reformulated."

"Artikel ini membahas mengenai peran keluarga dan kelompok pertemanan dalam perilaku kekerasan remaja. Terdapat dua kelompok studi sebelumnya yang telah membahas ini. Kelompok studi pertama melihat faktor utama remaja menjadi pelaku kekerasan dikarenakan struktur dan fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik. Sedangkan, pada kelompok studi kedua memandang bahwa kelompok pertemanan menjadi faktor utama remaja sebagai pelaku. Kelemahan dari kedua kelompok studi sebelumnya adalah studi tersebut hanya menjelaskan pada satu aspek saja dan tidak melihat bahwa terdapat relasi antara kedua faktor tersebut. Berdasarkan pendekatan ekologi, argumen pada penelitian ini adalah terdapat relasi keluarga dan kelompok pertemanan dalam perilaku kekerasan remaja. Studi ini dilakukan di Rumah Perlindungan Sosial Anak dan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah pelaku kekerasan berusia 10-18 tahun dan tinggal di RPSA. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini menemukan bahwa relasi sendiri terlihat dengan adanya pandangan nilai kekerasan yang sama dari keluarga dan kelompok pertemanan yang mendorong remaja melakukan kekerasan. Selain itu, relasi keluarga dan kelompok pertemanan juga dilanggengkan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, hubungan keluarga dengan lingkungan sekitarnya dan pekerjaan orangtua. Budaya kekerasan di tempat tinggal dan kebijakan pemerintah juga mempunyai implikasi pada perilaku kekerasan remaja.

---

This article discusses about role of family and peer groups in adolescent as perpetrators of violence. There are two previous study groups that discussed adolescents as perpetrators of violence. The first group discussed that the main factor of adolescent become perpetrators of violence is because the instability stucture and family didn't do function of the family well. Meanwhile, the second group found that deviant peer is the main reason of adolescent become perpetrators of violence. The weakness from both previous studies are they're only explains from one point of view and didn't see that the two factors are essentially related.

Based on ecological approach, the argument in this study that there is a relations between family and peer groups in adolescents as perpetrators of violence. The study was conducted at the Rumah Perlindungan Sosial Anak and used a qualitative approach. The informants are adolescent between 10 18 years old who lives in RPSA. This research also used secondary data from previous studies.

This research found that the relation is seen from both family and peer groups point of view of violence that ecourage adolescent become prepetrator of violence. Neighborhood community context, family social networks, and parent's occupation context also effect adolescent as perpetrators of violence. Neighborhood's culture of violence and overnment policy also have contribution in adolescent as prepatrators of violence."