Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan data dari Institut Kapal Perempuan, female-headed households atau FHH banyak di temukan dalam Kampung Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta. Para perempuan FHH bukan hanya memiliki peran dalam pekerjaan produksi dan reproduksi, tetapi sekaligus menjadi female head bagi keluarganya. Female head dan relatif perempuannya memiliki otoritas untuk membatasi dan mengatur penggunaan ruang. Dalam hal ini, otoritas yang diterjemahkan ke dalam ruang melalui praktik keruangan, digunakan para perempuan FHH untuk membentuk struktur ruang produksi dan reproduksi dalam waktu yang relatif sama tanpa kehadiran laki-laki. Melalui emic construction, pengamatan menunjukan bahwa untuk mempertahankan struktur ruang FHH, pembentukannya tidak bisa terlepas dari negosiasi tetangga. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan struktur ruang yang terjadi dalam dan sekitar hunian FHH, sehingga mereka mampu mempertahankan struktur ruang produksi dan reproduksi pada situasi yang berbeda. Melalui pemahaman narasi ruang dan metode spasial sintaks sederhana, analisis menunjukan bahwa negosiasi ruang mampu membentuk sekaligus mereproduksi struktur ruang yang utuh dalam lingkungan hunian FHH.

---

In Jakarta, according to Kapal Perempuan Institution, most low income female-headed households live in Kampung Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta. Female-headed households housing have less decent condition and their houses have very limited space. Here, women do not only have important roles to involve in domestic works, but also in productive works. As female heads, they fully have authority to use and control over limited spaces inside their houses without male appearance. Not only female head and female relatives mediate their authority into spatial structure, but also their neighborhood. This paper will discuss how overriding authority as spatial practice are important among female heads and female relatives to negotiate space, and build same spatial structure in different situation. Through emic observation, gender perspective, and basic spatial syntax method, the study analyzes how the female head with other female relatives construct their own spatial structure to build whole spatial structure from this collective authority. Finally, the study show how relationship among gender perspective, negotiation, and spatial practice very important to construct the whole spatial structure in their dwelling environment."

"Perempuan kepala keluarga seringkali masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat, padahal beban perempuan Kepala Rumah Tangga (KRT) jauh lebih berat, mereka harus menghadapi tekanan sosial dan ekonomi. Perempuan KRT di Kampung Cahaya, Menteng Atas, Jakarta Selatan mengakui bahwa mereka mendapatkan beban lebih saat menjadi single-parent. Dengan mayoritas pekerjaan sebagai pemulung, perempuan KRT di Kampung Cahaya membutuhkan kepedulian dari negara dalam bentuk perlindungan sosial dari pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan seperti administratif, keterbatasan akses informasi, hingga birokrasi yang kurang responsif sehingga menghalangi akses perempuan KRT akan bantuan sosial. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada tiga perempuan KRT di Kampung Cahaya, diperkaya dengan triangulasi kepada pihak penyalur bantuan (RT) serta pihak LSM (Yayasan PEKKA dan YOI Skul). Penelitian ini menyoroti bagaimana perempuan KRT di Indonesia masih kurang diperhatikan oleh negara, dalam konteks melalui desain kebijakan perlindungan sosial yang dirasa kurang responsif gender. Penelitian menggunakan teori gendered-state untuk menjelaskan pentingnya negara melihat pengalaman perempuan KRT sebagai kelompok rentan miskin yang berhak untuk mendapatkan kepedulian secara khusus. Penelitian menggunakan cerita dan pengalaman perempuan KRT Kampung Cahaya untuk melihat sejauh mana kepedulian yang diberikan oleh negara, memenuhi kesejahteraan hidup mereka. Penelitian ini menemukan bahwa belum terdapat perhatian khusus dalam bentuk kepedulian negara akan perempuan kepala keluarga terlihat dari bagaimana negara masih belum mengikutsertakan pemahaman serta pendefinisian perempuan kepala keluarga secara komprehensif dan responsif gender dalam desain kebijakan.

---

Female heads of households are often underestimated by society, despite the significantly heavier burdens they bear. These women, who head their households (KRT), face both social and economic pressures. In Kampung Cahaya, Menteng Atas, South Jakarta, female heads of households acknowledge that they bear additional burdens as single parents. With the majority of their employment as scavengers, these women require care from the state in the form of social protection from the government. However, in its implementation, there are various obstacles such as administrative, limited access to information, and a less responsive bureaucracy that hinders domestic workers' access to social assistance. The research uses a qualitative method with in-depth interview techniques with three female heads of households in Kampung Cahaya, enriched by triangulation with assistance distributors/helper (RT) and NGOs (PEKKA Foundation and YOI School). The study highlights how female heads of households in Indonesia are still inadequately addressed by the state, particularly through social protection policy designs perceived as lacking gender responsiveness. Utilizing the gendered-state theory, this research underscores the importance of the state recognizing the experiences of female heads of households as a vulnerable poor group entitled to specific care. By examining the stories and experiences of female heads of households in Kampung Cahaya, this study evaluates the extent to which the care provided by the state fulfills their well-being. This research found that there has not been special care/attention in the form of state concern for female heads of households, as seen from how the state still does not include a comprehensive and gender-responsive understanding and definition of women heads of households in policy design. "

"Penelitian ini menganalisis pengaruh kredit terhadap kesejahteraan rumah tangga yang dikepalai perempuan di Indonesia. Tesis ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan pada tahun 2018, yang berisi sekitar 45.000 observasi terhadap kepala rumah tangga perempuan di Indonesia. Kesejahteraan di sini diukur dengan pengeluaran per kapita per bulan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan Propensity Score Matching untuk menganalisis pengaruh rata-rata kredit terhadap pengeluaran dan mengendalikan faktor perancu seperti usia, pendidikan, lokasi, status perumahan, status perkawinan, status ibu rumah tangga, status pekerjaan, dan ukuran rumah tangga. Hasilnya menunjukkan bahwa pemberian kredit berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga yang dikepalai perempuan.

---

This study analyses credit's effect on female-headed household welfare in Indonesia. This thesis employed a dataset from the National Socio-economic Survey (SUSENAS) conducted in 2018, which contains approximately 45,000 observations of female-headed households in Indonesia. Welfare here is measured by expenditure per capita per month of the households. This study employed Propensity Score Matching to analyse the average effect of credit to expenditure while controlling confounding factors such as age, education, location, housing status, marriage status, housewife status, employment status, and household size. The result shows that the credit extension significantly affects the expenditure of female-headed households."

"Pada studi ini membahas tentang pembentukan ruang publik melalui beragam aktivitas masyarakat di kampung kota. Karakteristik dari aktivitas kehidupan publik masyarakat kampung kota ini bisa ditelaah lebih dalam melalui konsep hubungan socio-spatial yang akan melihat interaksi nilai-nilai spasial dengan nilai-nilai sosial juga akan melihat persepsi orang-orangnya dalam memaknai hubungan tersebut. Sehingga akan bisa diidentifikasi identitas dan kebutuhan dari masyarakat kampung kota tersebut. Interaksi dari beberapa poin seperti keberagaman fungsi, konektivitas dan integrasi, kondisi fisik ruang, pola aktivitas yang terjadi, serta persepsi masyarakat akan sebuah ruang dalam hubungan socio-spatial ini juga bisa dilihat sebagai faktor-faktor pembentukan ruang publik di kampung kota.

---

This study discusses the formation of public spaces through various community activities in urban kampung. The characteristics of the public life activities of this urban kampung community can be explored more deeply through the concept of socio-spatial relations which will see the interaction of spatial values with social values and will also see the perceptions of the people in interpreting these relationships. So that the identity and needs of the urban village community will be identified. The interaction of several points such as the diversity of functions, connectivity and integration, the physical condition of the space, the pattern of activities that occur, and the public's perception of a space in this socio-spatial relationship can also be seen as factors in the formation of public spaces in urban kampung."

"Perkampungan di Jakarta terbentuk dari hunian masyarakat setempat. Salah satu kampung di pesisir Jakarta, Kampung Marlina, menghadapi ancaman jangka panjang yang disebabkan oleh adanya proyek infrastruktur banjir pesisir pantai. Infrastruktur tersebut menjaga kawasan pemukiman tepi pantai serta berperan dalam pemekaran ruang kampung. Berdasarkan kondisi tersebut, penduduk setempat menerapkan unsur formal dan non-formal dalam keseharian mereka. Unsur non-formal yang menjadi ciri khas wilayah Kampung Marlina antara lain: faktor sosial-ekonomi, kehidupan para nelayan, dan banjir pesisir yang sering terjadi. Serangkaian analisa mengenai hubungan antara waktu, ruang, dan pengguna mengidentifikasikan adanya produksi spasial yang spesifik di kampung tersebut. Produksi spasial ini harus dapat mengadaptasikan nilai penggunaan ruang dengan kehadiran teknologi anti-banjir guna memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

---

In Jakarta, kampungs exist from the community that dwells. Kampung Marlina, situated on Jakarta's coast, confronts a long-term threat of coastal flooding infrastructures. While guarding the waterfront settlement areas, the infrastructure implementation also plots over the kampung's spatial expansion. Following the condition, locals incorporate formality and informality into their daily routines. The unique socio-economic elements of its fisherfolks and coastal flooding recurrences unfold as Kampung Marlina's localities. A set of analyses regarding time, space, and users allows the identification of specific spatial production of Kampung Marlina. Here, spatial production necessitates appropriating readily available anti-flooding technologies and exchanging them for other use-values to meet the community's daily needs."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola keruangan belanja pangan dan sandang penduduk kampung pedalaman dan pesisir di Pulau Rote melalui wawancara dengan 160 responden yang tersebar pada tiap dusun, informasi tentang kebiasaan berbelanja dan kondisi sosial ekonomi nya diolah serta dianalisis dengan menggunakan metode analisis keruangan dan statistik. Hasil analisis menunjukkan pola keruangan belanja kebutuhan pokok (pangan) dan kebutuhan bukan pokok (sandang) yang dilakukan oleh penduduk kampung pedalaman dan pesisir tidak selalu sama. Pola keruangan belanja menurut waktu tempuh dan jenis transportasi, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, sedangkan berdasarkan jarak tempuh dan biaya transportasi menunjukkan perbedaan yang signifikan, hal ini disebabkan karena aksesibilitas di bagian barat dan utara Pulau Rote lebih baik dibandingkan bagian timur dan selatan. Penduduk kampung pedalaman dan penduduk kampung pesisir memilih pasar yang sama dengan jarak paling jauh 8 Km dari tempat tinggal penduduk kampung pedalaman dan 12 Km dari tempat tinggal penduduk kampung pesisir. Lamanya waktu tempuh tergantung dari jenis transportasi yang digunakan oleh penduduk dalam menempuh pasar. Namun rata-rata penduduk kampung pedalaman dan penduduk kampung pesisir cenderung memilih Ojek. Besarnya biaya transportasi yang dikeluarkan untuk mencapai pasar di kampung pedalaman jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya transportasi yang di keluarkan penduduk kampung pesisir, karena jarak tempuh penduduk kampung pesisir lebih jauh dibandingkan penduduk kampung pedalaman.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the spatial pattern of food and clothing shopping inland and coastal villagers on the island of Rote through interviews with 160 respondents spread in every village, information about shopping habits and socioeconomic conditions of its processed and analyzed using spatial analysis and statistical methods. The analysis showed the spatial pattern of expenditure of basic needs (food) and not the basic needs (clothing) conducted by the inland and coastal villagers are not always the same. Spatial pattern of expenditure according to the travel time and other modes of transport, showed no significant difference, while based on mileage and transportation costs showed a significant difference, this was due to accessibility to the west and north of the island of Rote is better than the east and south. Villagers inland and coastal villagers chose the same market with the most distant 8 Km distance from residence villagers and 12 km inland from coastal villages where residents live. The length of travel time depending on the type of transportation used by residents in the travel market. Yet the average resident population of villages inland and coastal villages tend to choose Ojek. The amount of transportation costs incurred to reach the market in rural villages is much more expensive than the cost of transport in coastal villagers out, because the mileage of the population of coastal villages further inland than the villagers."

"Penelitian ini dilakukan di kawasan kampung kota Kukusan, Depok untuk menganalisis fenomena kejahatan seks di kampung kota dan bagaimana lingkungan berkontribusi terhadap keselamatan perempuan, atau malah menempatkan mereka pada risiko menjadi pelaku kejahatan seksual. Tulisan ini mencakup ruang lingkup perencanaan kota, CPTED, ruang patriarki, dan pengetahuan multidisiplin seputar kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ruang kota. CPTED adalah seperangkat aturan dan prinsip dalam proses desain urban yang membantu menciptakan ruang yang aman bagi penggunanya. Konsep utama CPTED adalah menghentikan potensi kejahatan di ruang publik secara alami sekaligus memungkinkan penggunanya membantu melakukan intervensi jika terjadi kejahatan. Kejahatan seks memiliki sifat yang tidak dapat diprediksi, dan terdapat research gap yang besar dalam teori CPTED yang banyak membahas kejahatan yang lebih berwujud seperti pencurian dan vandalisme. Substansi dari penelitian ini adalah diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai korelasi antara kualitas arsitektur dan tata ruang kawasan kumuh perkotaan dengan kekerasan seksual. Disertai dengan studi kasus efektivitas  CPTED di kawasan kukusan yang dilakukan melalui metode survei kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Studi ini mengungkapkan bahwa efektivitas CPTED dalam konteks kekerasan seksual harus melibatkan faktor-faktor yang mendasari seperti sosiokultural demografi berdasarkan karakteristik wilayah, dan tidak dapat diaplikasikan secara general. Efektivitas CPTED juga terbukti berbeda-beda di setiap wilayah pengamatan berdasarkan penempatan elemen arsitektur, tata guna lahan, dan tata ruang perkotaan, sehingga dengan penerapan prinsip CPTED yang tepat pada setiap peruntukan lahan dapat menghasilkan pencegahan kejahatan seksual terhadap perempuan secara signifikan.

---

This research is conducted in urban slums of Kukusan, Depok to analyze the phenomenon of sex crimes within kampung kota areas and how the built environment contributes to the safety of these women, or puts them in risk of sex offenders .This paper encompasses the scopes of urban planning, CPTED, gendered spaces, and multidisciplinary knowledge surrounding sexual assault towards women in everyday spaces. CPTED is a set of rules and principles in the urban design process that helps create a safe space for its users. The main concept of CPTED is to naturally deter potential crime in a public space while enabling its users to help intervene in the event of a crime. Sex crimes possess an unpredictable nature, and there is a huge research gap in CPTED textbook theories that heavily discuss more tangible crimes such as theft and vandalism. The bottom line of this study is within the architecture and spatial qualities of urban slums, fully understanding them in correlation with sexual assault is carried out, along with the case study of the effectiveness of CPTED in Kukusan that is conducted through qualitative methods of survey, interviews, and observations in the field. This study ultimately reveals that the effectiveness of CPTED in context of sexual assault must implicate underlying factors such as socioculture of the demographics in the designated region and that textbook CPTED cannot be placed in an area without fully understanding the nature and context of the people living in the area. The effectiveness of CPTED is also proven to differ within each observed area based on the placement of architectural elements, land use, and urban settings, hence with the right CPTED principles for each designated land use can result in significant deterrence of sexual crimes towards women."

"Home-Based Enterprise (HBE) bukanlah hal yang jarang ditemukan pada permukiman di negara berkembang. Terbatasnya dana untuk menjalankan usaha, membuat HBE sebagai satu cara paling umum yang dilakukan warga berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan ekonominya.  Dengan bermodalkan ruang hunian sebagai lokasi usaha berbagai kegiatan ekonomi informal dapat dimulai warga. Bagaimana HBE masuk kedalam sebuah hunian telah banyak di bahas dalam studi di ebrbagai daerhah, namun fakta di Kampung Muka, Jakarta Utara bisa jadi berbeda. Studi ini akan mengungkap cara warga beradaptasi dengan memanfaatkan ruang hunian sebagai ruang ekonomi.  Melalui proses observasi lapangan dan pengumpulan data empiris secara langsung studi ini menunjukkan bahwa posisi HBE dalam ekonomi warga Kampung Muka ternyata bukan hanya sebagai penambah penghasilan, namun bahkan merupakan sumber utama penghidupan.  Pada akhirnya juga akan terlihat cara warga Kampung Muka beradaptasi dengan ruang hunian yang sangat terbatas dan berbeda dengan studi yang pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia.

---

Home-Based Enterprise (HBE) is not rarely found in settlements in developing countries. Limited funds to run a business, make HBE the most common way for low-income residents to meet their economic needs. By capitalizing on residential space as a location for businesses various informal economic activities can be started by residents. How HBE has entered into a dwelling has been discussed in a variety of studies, but the facts in Kampung Muka, North Jakarta can be different. This study will reveal how people adapt by utilizing residential space as an economic space. Through the field observation process and direct empirical data collection this study shows that the HBE position in the economy of Kampung Muka residents is not only an income enhancer, but even a major source of livelihood. In the end, it will also be seen how the residents of Kampung Muka adapt to very limited and different residential spaces from studies that have been done before in Indonesia."