Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 221361 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ruth Kartika Debora
"Skripsi ini membahas topik mengenai perbedaan ketentuan revaluasi aset tetap menurut standar akuntansi dan peraturan perpajakan serta implementasinya pada wajib pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Jakarta Khusus. Secara umum, perbedaan meliputi tujuan revaluasi, jangka waktu revaluasi, objek yang direvaluasi serta perlakuan akuntansi saat revaluasi. Dari 170 entitas yang mengajukan permohonan revaluasi aset tetap, terdapat 124 entitas yang termasuk dalam non listed company dan 46 termasuk dalam listed company. Dari 46 listed company yang terdaftar dan mengajukan revaluasi aset tetap di Kanwil DJP Jakarta Khusus, terdapat 9 entitas yang bergerak di bidang perbankan dan 37 entitas yang bergerak di bidang industri lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas entitas melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansi dan perpajakan

The idea of this study is discuss about the difference of fixed asset revaluation provisions according to the accounting standards and tax regulations and its implementation for listed taxpayer in Kanwil DJP Jakarta Khusus. In general, the difference include the purpose of revaluation, revaluation period, revaluation object, and also the current accounting treatment for the revaluation. There are 170 entities that apply for fixed asset revaluation, 124 entities are included in the non-listed company and 46 entities are included in the listed company. In the 46 entities listed company, there are 9 entities specialized in banking industry and 37 entities specialized in other industry. The results showed that many entities revalued their fixed assets for accounting and taxation puproses."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S63602
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yan Ardyanto
"Penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pentingnya pendapatan dari pajak ini dapat dilihat dalam trend persentase sumbangan perolehan pajak bagi APBN. Pemeriksaan pajak sebagai salah satu bagian dari administrasi pajak, dalam tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, merupakan hal yang selalu dikritisi karena hubungannya yang sangat "erat" dengan masyarakat, dalam hal ini sebagai wajib pajak yang diperiksa. Masyarakat menilai cara kerja dan kualitas aparat Ditjen Pajak tidak profesional dan cenderung mengandalkan kekuasaan.
Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisa kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dan implementasinya, menguraikan permasalahan yang timbul dan melakukan analisis untuk mengatasi masalah yang timbul ditinjau dari prinsip kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analistis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui participant observation dan wawancara dengan pihak pihak terkait. Dari hasil pembahasan diperoleh bahwa banyak hal- hal yang perlu dikaji lebih jauh dan dilakukan perubahan dalam hal kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dan implementasinya. Reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan sukarela, perubahan ketentuan perundang- undangan untuk lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak wajib pajak bisa meningkatkan kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus.

From the beginning of Tax Payer Compliance Policy from 2001, the progress its implementation is not very good. It is proven from the fact that the amount of tax payer compliance compare to registered tax payer is very low according to data in 2001 it is only 0,008%. Based on that fact, it needs to examine why the policy is not functioned well and what are the factors that influence the implementation of the policy.
The aim of the research is to identify the tax payer compliance policy and its implementation especially in the Office of Tax Services for Foreign Investment one and the District Office of General Directorate of Tax Special Jakarta. It aims to define the problem that rises from the implementation of the policy.
The research uses the method of descriptive analysis with literature only and field study to interview related sources as data collection technique. From the analysis it is found that there are many things of the policy and its implementation that Must be explored and changed. The study relates several factors that detain the implementation of the policy in term of the tax payer and other factors. Other thing discussed in the research is the influence of the policy on tax auditing and the Nation of the policy and the voluntarily compliance."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21587
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andina Kusumawardani
"Penelitian ini membahas bagaimana penerapan dari program Pengampunan Pajak pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II apakah penerapan tersebut sudah sesuai dengna peraturan yang berlaku. Selain itu juga bertujuan untuk meneliti bagaimana hasil dari penerapan program Pengampunan Pajak apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan usaha yang dikerjakan serta target penerapan tersebut. Program Pengampunan Pajak dilaksanakan mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi target program tersebut belum tercapai pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Hambatan dalam penerapan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal menjadi salah satu hal yang mempengaruhi pencapaian target.

This research discusses how the application of the Tax Amnesty program in Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II whether the application is in accordance with the applicable regulations. It also aims to examine how the results of the application of the Tax Amnsety program whether the results obtained have been in accordance with the work undertaken as well as the target of the implementation. Tax Amnesty Program was implemented from 1 July 2016 to 31 March 2017. The results show that the implementation has been done in accordance with existing rules, but the program target has not been achieved at the Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Barriers to implementation comes from internal factors and external factors, became one of the things that affect the achievement of the targets."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sulistia Widi Astuti
"Skripsi ini membahas tentang Sensus Pajak Nasional Tahap 1 yang dilakukan di Kanwil DJP Jakarta Pusat, yang merupakan Kanwil Terbesar di Jakarta. Sensus Pajak Nasional tahap 1 ini dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2011. Adapaun tempat yang dilakukan sensus yaitu pada gedung- gedung bertingkat dan pusat perbelanjaan. Dalam skripsi ini akan dianalisis bagaimana pelaksanaan sensus ini di Kanwil DJP Jakarta Pusat, apakah telah sesuai dengan SOP. Serta untuk mengananlisis dampak sensus terhadap jumlah wajib pajak terdaftar, dan seberapa efektif sensus pajak ini.

This mini thesis discusses the National Tax Census conducted in Phase 1 Regional Tax Office in Central Jakarta, which is the Largest Regional Office in Jakarta. National Tax Census first phase was conducted in October through December 2011. As for first phaase of census is conducted on high-rise buildings and shopping malls. In this mini thesis will analyze how the implementation of the census in the Regional TaxOffice of Central Jakarta DJP, whether in accordance with the SOP. And to analyze census impact on the number of registered taxpayers, and how effective this tax census."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S44764
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rosita Saleh
"ABSTRAK
Tax-related disputes with the Directorate General of Tax can be settled through the institution of objection, correction of tax assessment and administrative sanction reduction. The institution of objection, for the tax payer has been used within the scope of creating the agreement between the duties and rights of a taxpayer in looking for justice as the motivation of the performance of his/her tax obligation. The role of the institution of objection for the Directorate General of Tax sometimes creates dualism between the realization of tax collection by observing the rights of the tax payer. While tax disputes are inevitable in the interaction between
the Taxpayers and the Directorate General of Tax, in the task of securing the state revenue in tax sector. In a line with the increased trends of appealing with the Tax court, this can be an indicator that the institution of objection has not satisfied the taxpayers who bring
their tax disputes for settlement. The settlement by the institution of objection at the Directorate General of Tax instance has not given the desired results, therefore must be appealed. So has not The Southern Jakarta Regional Office of Directorate General of Taxes, the increase has been quantitatively and qualitatively filed in the
institution of objection as the effort of settling the tax dispute. From the trend of the dossier of objection cases filed within the last two (2) years, the objection with respect to Value Added Tax have dominated the dossiers of objection filed with The Southern Jakarta Regional Office of Directorate General of Taxes. From the entered 636 dossiers of objection, 468 of them have been objection related to Value Added
Tax while 96.3% have been rejected by various reasons and major parts of them are being appealed. This research depicts anything that may be the causes of the rejection after the formal and material examination of the dossier of objection by the examiner. In addition to the problems that may arise to the rejection of the objection.
This research applies descriptively qualitative method as the approach
expected to give comprehensive understanding regarding the institution of objection and the consequences of the implementation of the institution in the settlement of the tax disputes. By case studies in The Southern Jakarta Regional Office of Directorate General of Taxes , one can comprehensively find the roles of the taxpayers in
empowering the institution of objection to satisfy the rights of the taxpayer. From this research, depiction may be taken that formal and material examinations have been conducted, however the rejection has still dominated total dossier of objection filed The Southern of Jakarta Regional Office of Directorate General of Taxes. The reasons for the rejection have been based on the examiner is not in agreement with the Taxpayer due to the lack of supporting proper evidences grounding the arguments of the objection. In addition, there have been also examiners who had no nerve to make any decisions since the disputed matters are not regulated in the tax regulation or due to many interpretation of the implementation of the laws. Here, the Directorate General of Tax sometimes prioritizes its interest as an institution authorized to collect or withhold taxes. Not all implementation of the tax regulations in the field can be easily exercises by the taxpayers, can?t it. When such matter arises from the assessment that exceeds the ability of the taxpayer to pay, the taxpayer will take advantages of the institution of objection.
Should the Directorate General of Tax reject the objection, the Taxpayer will surely appeal. Appeal requirements and procedures require the taxpayers to be more patient pending the decision of the Tax Court that burdening their financial condition, by the advance payment of the assessed amount of the disputed tax. After the
taxpayers win the case at the Tax Court instance, the interest, as the laws may grant, will not immediately be enjoyable by the Taxpayers. Even the Tax Service Office will wait for the demand from the taxpayer regarding the interest. This indicates that not all decision of Tax Court is performed by the Directorate General of
Tax. Weak supervision and control of the management may reflect the nonresponsiveness of the Directorate General of Tax toward the rights of taxpayers. Therefore, the Author recommends, that the institution of objection should be managed beyond the Directorate General of Tax to empower this institution proportionally and objectively to distance it from the influence of the duties of the
Directorate General of Tax, raising public funds through tax. In addition to the more standardized operational procedures to provide legal certainty, in preceding the objection at the Directorate General of Tax, another recommendation is that the examiners should be filled with more competent human resources on the basis of knowledge on the tax regulations and the more complex development of business
sector. So should the interest, better coordination between the Tax Court and the Directorate General of Tax is required, in the form of decision, of payment, of interest incorporated in the appellate decision granting the appeal of the taxpayers, therefore
can be enforced entirely without ignoring a standard mechanism in a standard operational procedure. "
2007
T 22759
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Haris Faisal
"Tesis ini membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat pada tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan metodologi regresi berganda data panel (pooling data regression) pada ilmu Ekonometrika dengan variabel bebas Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya, rasio SDM (Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pegawai Pelaksana) dengan jumlah WP efektif, rasio realisasi Sumber Dana (Prosentase Realisasi Anggaran Belanja/DIPA) dengan SDM, dan Tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan). Hasil penelitian ini menyarankan agar pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana kebijakan publik lebih memperhatikan alokasi SDM dan meningkatkan kualitasnya; mengawasi pelaksanaan anggaran agar lebih efektif dan efisien; dan meningkatkan tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak, yang keseluruhannya merupakan bagian dari peningkatan mutu Reformasi Perpajakan.

The focus of this study is determine factors to reach the target of tax revenue at Pratama Tax Offices (study at Kanwil DJP Jakarta Pusat years of 2006-2008). This research is using pooling data multiple linear regression from econometrics with independent / explanatory variables : tax revenue (1 year ago), ratio of human resources (Account Representative, Tax Auditor, and Officer) with taxpayers, ratio office budget (realization percentage of DIPA) with human resources, and Administrative Tax Compliance of Tax Payers (person and board/corporation). Results of this research to suggest manager of Directorat General of Taxes as a public policy maker, put more attention for allocation and quality of human resources; to supervise budgeting process in order that be effective and efficient; and to ascend the tax compliance of tax payers, all of this in order to achieve the better quality of tax reform."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26296
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Anastasia Rahayu Tri Wulandari
"Penelitian ini dilakukan antara lain untuk mengetahui efisiensi relatif antara KPP-KPP WP Besar dan KPP-KPP Madya di bawah Kanwil DJP Jakarta Khusus (dan juga KPP Madya Jakarta Pusat sebagai pembanding) dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA).
Analisis dibagi ke dalam dua skenario besar, yaitu skenario 1 (objek penelitian terdiri dari 13 KPP) dan skenario 2 (objek penelitian terdiri dari hanya 12 KPP); masing-masing empat periode waktu untuk tiap-tiap skenario, yaitu: semester 1 tahun 2006, semester 2 tahun 2006, semester 1 tahun 2007 dan semester 2 tahun 2007.
Hasil skor nilai efisiensi relatif dari masing-masing skenario dan periode waktu selanjutnya diuji dengan menggunakan uji Friedman, uji Wilcoxon dan uji Mann Whitney untuk melihat perbedaan antar waktu dan antar skenario. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 10% baik skenario 1 maupun skenario 2 tidak berbeda nyata antar waktu dan skenario, sehingga hasil pengukuran dengan menggunakan metode DEA berdasarkan kedua skenario tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan pada KPP-KPP di dalam lingkungan Kanwil DJP Jaya Khusus cukup berhasil. Dari hasil penelitian diketahui bahwa KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu dan KPP BUMN yang merupakan KPP paling efisien relatif terhadap KPP lainnya, dapat menjadi acuan bagi KPP lainnya yang saat ini relatif belum efisien. DMU KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu dan KPP BUMN memberikan referensi perbaikan sumber daya yang digunakan oleh tiap-tiap DMU karena penghitungan efisiensi dengan menggunakan DEA juga menghasilkan target input bagi DMU yang tidak efisien berdasarkan bobot atau nilai benchmarking dari DMU acuan.
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dalam hal manajemen input bagi KPP-KPP di Kanwil DJP Jaya Khusus secara khususnya dan juga KPP di Kanwil DJP WP Besar dalam pengalokasian, penggunaan dan pengawasan input sesuai dengan kebutuhan KPP yang sesungguhnya. Pengukuran efisiensi kineija di setiap KPP harus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak secara terus menerus pada berbagai level organisasi yang homogen untuk pengendalian dan pengawasan terhadap kineija Direktorat Jenderal Pajak sehingga tujuan reorganisasi yang saat ini sedang dijalankan dapat tercapai.

This study attemps to evaluate efficiency among Large Taxpayer Offices (LTO) and Medium Tax Offices (MTO) in Special Regional Office (and Central of Jakarta MTO as a comparison) using Data Envelopment Analysis (DEA).
The analysis is divided into two big scenario, scenario 1 and scenario 2; with four period of time for each, which are: semester 1 year 2006, semester 2 year 2006, semester 1 year 2007 and semester 2 year 2007.
Futhermore, the efficiency scores are examined by Friedman test, Wilcoxon test and Mann Whitney test to compare the efficiencies among period of time and scenarios. Using alpha=10%, this study results that either scenario 1 or scenario 2 can be used in evaluation of performance and decision making process because there’s no significant differences in efficiency scores beetween those scenarios.
This study concludes that tax administration reform in Directorate General of Taxes (DGT) which implemented in Special Regional Office are succesfully conducted. From this study, KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu and KPP BUMN which are the most efficient KPP relatively to the others, can be a reference for other KPPs which are relatively inefficient. DMU KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu and KPP BUMN give reference in allocating resources or inputs for each DMU, because the efficiency measurement using DEA as a tool also gives input target for inefficient DMUs based on weights from Benchmark as a result.
The result of this study can be used in decision making process related to input management in Tax Offices within Special Regional Office and Large Taxpayer Regional Office in allocating, utilitizing and supervising all of the inputs based on actual needs. Performance-efficiency measurement in every Tax Office should continously conducted in each homogenous organization level for controlling and supervising on DGT performance so that the goals of the reform can be achieved as mentioned before.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26301
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Julkarnaen
"ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyusunan audit plan dan audit program di wilayah Kanwil DJP Jakarta Timur berdasarkan aspek strategi yang dilakukan, operasional pelaksanaan, dan manajemen kasus yang dibuat. Penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk menganalisa pengaruh penyusunan audit plan dan audit program dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan.Penelitian ini menggunakan pendekatan mix methods dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memahami masalah penelitian. Metode Kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan memanfaatkan sebanyak 70 sampel petugas pemeriksa pajak yang diambil dengan menggunakan tehnik covenience sampling, diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Untuk metode kualitatif, peneliti menggunakan wawancara dan mengolahnya untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil penelitian kuantitatif sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif.Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa penyusunan audit plan dan audit program di wilayah Kanwil DJP Jakarta Timur secara garis besar telah dilakukan dengan baik, Namun masih terkendala dengan supporting data yang dimiliki masih kurang mendukung untuk mengetahui operasional bisnis WP yang sebenarnya. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian dengan analisa regresi linier sederhana yang dilakukan diketahui bahwa antara penyusunan audit plan dan audit program dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Sementara itu nilai beta yang bertanda positif menunjukkan bahwa semakin baik penyusunan audit plan dan audit program akan meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak.

ABSTRACT
This research was conducted to analyze how the implementation of audit plan and program audit on Kanwil DJP Jakarta Timur based on the strategy aspect, implementation operation, and case management made. This study also has a purpose to analyze the effect of preparation of audit plan and audit program in improving the quality of examination.This research uses mix method approach by combining qualitative and quantitative methods to understand the research problem. Quantitative method is done by using questionnaires by utilizing as many as 70 samples of tax auditors taken with covenience sampling technique, processed through descriptive statistical test, regression test and coefficient of determination test. For qualitative methods, researchers use interviews and process them to cross check and help interpret the results of quantitative research to obtain more comprehensive results.The results of the study provide an illustration that the preparation of audit plan and program audit on Kanwil DJP Jakarta Timur has been done well, but still constrained by supporting data owned is still less support to know the actual Tax Payer business operations. While based on the test results with regression analysis conducted know that between the preparation of audit plan and audit program in improving the quality of examination showed a significant influence. Meanwhile, the beta value marked positive indicates that the better preparation of audit plan and audit program will improve the quality of tax audit."
2018
T51148
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Aries Indra Kurniawan
"Penelitian ini dilakukan antara lain untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan yang dilaksanakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat pada tahun 2005 - 2006 sebagai pilot projek bentuk KPP Pratama. Pelaksanaan kebijakan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan pembentukan dua KPP WP Besar (Large Taxpayer Office, LTO) pada tahun 2002.
Penelitian ini menggunakan metode panel data yang diregresikan menggunakan Eviews. Analisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu analisa vertikal dan analisa horizontal. Analisa vertikal dilakukan dengan cara membandingkan hasil pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan pada tahun 2005 dan 2006 dengan hasil sebelum melaksanakan modernisasi pada tahun 2003- 2004. Selain itu analisa horizontal dengan cara membandingan hasil pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat 2005 - 2006 dengan Kanwil DJP Jakarta lainnya pada tahun yang sama.
Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan realisasi penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan sebelum melaksanakan modernisasi. Kebijakan tersebut berpengaruh pada tinggi rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan menurunkan rasio belanja barang terhadap total belanja.
Selain itu hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan rasio belanja pegawai terhadap total belanja mempunyai hubungan positip terhadap kenaikkan realisasi penerimaan pada Kanwil DJP Jakarta. Sedangkan rasio belanja barang memiliki hubungan negatif terhadap realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta.
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar menganalisa kebijakan administrasi perpajakan selanjutnya.

The main objective this research is to assess the tax influence on tax administration reform at Kanwil DJP Jakarta Pusat in period 2005-2006. This Regional Office is treated as a pilot project of KPP Pratama. This policy is a fiirther implimentation of two formation of Large Taxpayer Office (LTO) in 2002.
This research is use the panel data method that regressed with Eviews. It has two different part of analysis, the vertical analysis and horizontal analysis. Vertical analysis is done by comparing between the implementation of tax reformation administration at the year 2005-2006 and implementation before modemisation at the year 2003-2004. While horizontal analysis is done by comparing between the implementation tax reformation in Kanwil DJP Jakarta Pusat at the year 2005-2006 and the other Kanwil DJP Jakarta at the same year.
Some finding from this researchare as follow: (i) the implementation of tax administration policy at KPP i n Kanwil DJP Jakarta Pusat doesn’t have a significant influences to increase tax revenue and (ii) tax compliance prior and post of modemisation. That policy influences to the hihg expense ratio to total expense and reducing the operational expense ratio to total expense.
One the other hand, the level oftax compliance level and salary expense ratio with total expense has a positive relationship to the increase of Kanwil DJP Jakarta Pusat’s tax revenue. While operational expense ratio has a negative relationship to the realization of Kanwil DJP Jakarta Pusat’s tax revenue.
The result could be used as a base to analyse the further tax administrations policy.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26464
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>