Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbedaan pendapat (dissenting opinion) hakimdalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Untuk mengetahuiperbedaan pendapat tersebut, maka dilakukan analisis terhadap putusanMahkamah Agung No. 141 K/Pdt.Sus-PHI/2014 dan putusan PengadilanHubungan Industrial Surabaya No. 84/G/2013/PHI.Sby. Permasalahan yang akandikaji meliputi pengaturan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja danimplementasi hakim dalam menerapkan ketentuan penyelesaian perselisihanpemutusan hubungan kerja tersebut dalam kasus. Skripsi ini merupakan penelitianyuridis normatif berdasarkan asas-asas norma hukum tertulis dengan carapenggambaran yang deskriptif analitis. Sehingga melalui analisis putusan tersebutkita mengetahui sejauh mana hakim menerapkan ketentuan perundang-undanganyang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about dissenting opinion of the judges on resolving worktermination dispute. To understanding about dissenting opinion, the author makean analysis on the Supreme Court decision No. 141 K/Pdt.Sus-PHI/2014 andSurabaya Court decision No. 84/G/2013/PHI.Sby. The problems to be examinedinclude the regulation whom concern on the termination of employment disputesand the implementation of the judges on applying the dispute settlementprovisions of the employment termination on the case. This thesis is a normativejuridicial research based on the principles rules of law by means on the descriptiveanalytical. From the analysis of the decisions, the author want to know the extentof the judges on applying statutory provisions relating on resolving worktermination dispute."

"ABSTRAKDemosi merupakan sejenis sanksi/hukuman bagi pekerja/buruh yangprestasi kerjanya dinilai rendah oleh manajemen perusahaan, dimana dilakukansuatu pemindahan dalam suatu organisasi dari satu posisi ke posisi lainnya yangmelibatkan penurunan kewenangan, tanggung jawab, status, fasilitas, bahkan gajiyang diperoleh oleh pekerja/buruh tersebut dari perusahaan. Adakalanya demosidijatuhkan pada pekerja/buruh bukan karena prestasi kerjanya yang rendah,melainkan restrukturisasi departemen yang dilakukan perusahaan tempatpekerja/buruh bekerja. Apabila pekerja/buruh menolak penempatan barunya,perusahaan dapat melakukan suatu pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh tersebut. Penulis mencoba untuk menganalisa kasus tersebutberdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku diIndonesia, agar diketahui pengaturan yang berlaku terkait pemutusan hubungankerja akibat adanya demosi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahberbentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan denganmeneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data yang diperoleh penulis adalahmelalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pejabat yang menjabatsebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Penyelesaian Hubungan Industrial SecaraBipartit di Kementerian Tenaga Kerja. Penulis menemukan bahwa dalam kasusini, perusahaan tidak mengatur mengenai demosi, sehingga keabsahan suatudemosi dalam putusan ini, tidak dapat dibenarkan. Suatu tindakan seperti demosiharus terdapat pengaturannya secara otonom, demi perlindungan pekerja/buruh

---

ABSTRACTA demotion is a compulsory reduction in an employee's rank or job titlewithin the organizational hierarchy of a company. Where usually involve areduction of authority, responsibilities, status, facilities, and even payment. But,that usually not the case, a demotion could be imposed on a worker, whosesdepartment within the company are going through a major restructuring. Becauseof that, a worker is demoted to a lower job title. If the worker refuse the demotion,the company could take action by terminating said worker. The author will try toanaliyze such case based on the Indonesian labour act, to find regulation regardingtermination of employment as a result of a demotion. The method use by theauthor is a normative juridical approach, in doing so the author use data fromliterature. The legal data are obtain through literary research and interviews withthe Head of Bipartite Settlement of Industrial Relations in The Ministry ofManpower of Indonesia. The author found in this case, that the demotion is notregulated by the company's regulation. In such case, the demotion that areimposed by the company are not allowed. Because such action, requiered to beregulated autonomously to protect workers interest."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2013 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005. Bentuk dari penelitian hukum ini adalah normatif yuridis yang dilakukan dengan pendekatan kualitiatif dan hasil penelitian hukum ini bersifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu menerbitkan Surat Edaran Petunjuk Teknis mengenai prosedur pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat yang harus sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 sehingga tidak akan menimbulkan perbedaan penafsiran bagi para pihak yang berselisih dalam pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat.

---

This undergraduate thesis explains about the implementation of termination of employment due to severe wrongdoings after the issuance of Constitutional Court Decision No. 012/PUU-I/2003 and Ministry of Manpower and Transmigration Circular Letter No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005. The form of this legal research is juridical normative that is conducted by qualitative approach and resulted in a form of descriptive research. The results of this legal research recommends the Government to issue Circular Letter regarding Technical Guidance on the procedure for termination of employment due to severe wrongdoings that should be in line with the Constitutional Court Decision No. 012/PUU-I/2003."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2013 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005. Bentuk dari penelitian hukum ini adalah normatif yuridis yang dilakukan dengan pendekatan kualitiatif dan hasil penelitian hukum ini bersifat penelitian deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu menerbitkan Surat Edaran Petunjuk Teknis mengenai prosedur pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat yang harus sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 sehingga tidak akan menimbulkan perbedaan penafsiran bagi para pihak yang berselisih dalam pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat.

---

This undergraduate thesis explains about the implementation of termination of employment due to severe wrongdoings after the issuance of Constitutional Court Decision No. 012/PUU-I/2003 and Ministry of Manpower and Transmigration Circular Letter No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005. The form of this legal research is juridical normative that is conducted by qualitative approach and resulted in a form of descriptive research.

The results of this legal research recommends the Government to issue Circular Letter regarding Technical Guidance on the procedure for termination of employment due to severe wrongdoings that should be in line with the Constitutional Court Decision No. 012/PUU-I/2003."

"Tulisan ini menjelaskan dan menganalisis penyelesaian perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja serta keberlakuan pemberian upah proses. Sejatinya mengenai perolehan upah proses tidak selalu dihadapi oleh penyelesaian yang sama mengingat definisi dari upah proses sendiri tidak dicantumkan secara jelas dalam regulasi. Demikian yang terjadi pada Putusan Nomor 1027K/Pdt.Sus-PHI/2022 yang tidak memberikan upah proses kepada pekerja. Oleh karena itu, akan dicakup penjelasan bagaimanakah mekanisme penyelesaian perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja serta bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban selama proses pemutusan hubungan kerja termasuk dengan adanya pemberian upah proses bagi pekerja merujuk pada Putusan Nomor 1027K/Pdt.Sus-PHI/2022. Tulisan ini disusun berdasarkan penggunaan metode penelitian doktrinal dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam praktiknya, ditemukan perselisihan hak yang disertai dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja beserta permohonan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak berselisih beserta dengan permohonan pemberian upah proses. Pada Putusan Nomor 1027K/Pdt.Sus-PHI/2022, terdapat pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan peniadaan pemberian upah proses. Putusan mengenai upah proses dan hak lainnya mencerminkan adanya ketidakselarasan mengacu pada ketentuan serta keadilan yang ada sehingga diperlukan perbaikan dalam praktiknya.

---

This writing explains and analyzes the settlement of rights disputes and termination of employment and the applicability of process wages. Indeed, the acquisition of process wages is not always faced by the same resolution considering that the definition of process wages itself is not clearly stated in the regulations. Such is the case in Decision Number 1027K/Pdt.Sus-PHI/2022 which does not provide process wages to workers. Therefore, it will include an explanation of how the mechanism for resolving rights disputes and termination of employment and how the fulfillment of rights and obligations during the process of termination of employment including the provision of process wages for workers refers to Decision Number 1027K/Pdt.Sus-PHI/2022. This writing is prepared based on the use of doctrinal research methods with secondary data obtained through literature studies. In practice, there is a dispute over rights accompanied by a dispute over termination of employment along with a request for termination of employment carried out by one of the disputing parties along with a request for the provision of process wages. In Decision Number 1027K/Pdt.Sus-PHI/2022 there is a fulfillment of rights and obligations that are not properly implemented and the omission of the provision of process wages. Decisions regarding process wages and other rights reflect a misalignment with reference to existing provisions and justice so that improvements are needed in practice."

"Penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrialdilakukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkaradalam pengadilan. Berkaitan dengan masalah pembuktianmaka penelitian ini pada dasarnya ingin mengetahui (1)Bagaimanakah proses pembuktian dalam PengadilanHubungan Industrial? (2)Kendala-kendala apa yangdihadapi oleh pihak pekerja dalam mengajukan saksi danalat bukti lainnya dalam perkara pemutusan hubungankerja? (3)Apakah sistim pembuktian yang digunakan dalamPengadilan Perselisihan Hubungan Industrial sudahmelindungi kepentingan pekerja khususnya dalam perkarapemutusan hubungan kerja? Untuk menjawab permasalahantersebut maka telah dilakukan penelitian denganmenggunakan metode penelitian hukum normatif. Daripenelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwaproses pembuktian yang digunakan dalam PengadilanHubungan Industrial adalah seperti proses pembuktiansebagaimana digunakan dalam peradilan umum. Prosespembuktian ini seringkali menjadi kendala bagi parapekerja yang mengajukan gugatan ke pengadilan karenaketidakpahaman terhadap proses pembuktian yangditerapkan. Untuk itu sistim pembuktian yang digunakandalam Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial belumseluruhnya melindungi kepentingan pekerja khususnyadalam perkara pemutusan hubungan kerja."

"Peradilan sangat diperhatikan oleh berbagai pihak karena bermunculan putusan kontroversial dari hakim. Hakim sendiri berada dalam posisi yang amat sulit sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Mahkamah Agung, masyarakat, bangsa dan negara, dalam menjatuhkan putusan yang dapat memuaskan rasa keadilan semua pihak. Padahal putusan hakim tersebut belum tentu merupakan hasil kesepakatan mutlak dari seluruh majelis hakim. Namun masyarakat luas tidak mengetahui jika ada perbedaan pendapat antara majelis hakim sehingga muncul kekecewaan terhadap seluruh majelis hakim apabila terdapat putusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan. Untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan (justiabelen) inilah disediakan sarana berupa dissenting opinion bagi para hakim untuk mengungkapkan perbedaan pendapatnya dengan majelis hakim lainnya disertai argumentasi yuridisnya dan merupakan kesatuan dengan putusan. Melalui penerapan dissenting opinion ini diharapkan hakim dapat lebih bijaksana dalam memberikan pertimbangan hukum untuk memutus perkara dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberi penilaian secara obyektif terhadap putusan tersebut. Namun, penerapan dissenting opinion dalam sistem hukum Indonesia mengalami hambatan karena baik penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya belum terbiasa dengan prinsip dissenting opinion dan juga dikarenakan masih adanya perasaaan segan pada diri hakim sehingga tidak berani mengungkapkan perbedaan pendapatnya dengan hakim yang lebih senior. Dissenting opinion ini juga sulit diterapkan pada perkara dengan isu tertentu seperti isu SARA dan mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat karena hakim khawatir perbedaan pendapatnya akan menjadi masalah bagi dirinya."