Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 yang memperbolehkan pengambilan Jaminan Hari Tua (JHT) secara bertahap memicu perselisihan di antara masyarakat dengan otoritas pajak. Perselisihan ini disebabkan adanya perlakuan pajak progresif pada pengambilan bertahap, sementara pengambilan sekaligus diperlakukan dengan tarif prefresial dan final. Tujuan Penelitian ini menganalisis perbedaan perlakuan tersebut dalam dimensi asas keadilan dan netralitas pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan perlakuan pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2019 mendistorsi asas keadilan atas penghasilan JHT dan memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam melakukan penarikan JHT sehingga tidak netral.

---

Government Regulation No. 46 Year 2015 that enables gradual withdrawal on Old Age Saving sparks a conflict between society and The Tax Authority. The major reason of this conflict is the imposition of progressive tax rate on the Old Age Saving partial withdrawal while the full withdrawal that is made at once is withold with preferential rate and final treatment. This research analyzes the difference of tax witholding treatment on Old Age Saving income under tax equity and neutrality principle. The research is conducted using qualitative approach with in-depth interviews as data collecting technique. The result suggests that the tax treatment under Government Regulation No. 68 Year 2019 distorts the equity principle and poses a degree of influence on the tax payers to withdraw Old Age Saving; hence makes it not neutral."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia. JHT merupakan program berupa pemberian uang tunai ketika peserta memasuki usia pensiun. Dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala yakni banyak peserta yang mengambil manfaat JHT pada usia muda. Hal ini menyebabkan adanya pergeseran filosofi JHT serta adanya perusahaan yang mendaftarkan sebagain baik program, upah dan tenaga kerjanya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi kebijakan manfaat JHT di Indonesia dan hal yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan manfaat JHT tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literature. Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa informan mencakup pihak pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, peserta dan pemberi kerja serta LSM. Hasil dari penelitian ini yakni impementasi kebijakan manfaat JHT di Indonesia berjalan dengan baik walaupun terjadi disharmoni regulasi dan keberhasilan implementasi kebijakan manfaat JHT di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya meliputi konten dan konteks dari kebijakan itu sendiri serta kepatuhan dari implementator dan faktual akan kondisi sosiologis masyarakat. Kesimpulannya ialah implementasi berjalan dengan baik walaupun masih menghadapi kendala baik regulasi maupun kepatuhan sehingga perlu dilakukan revisi PP 60 tahun 2015, adanya unemployement benefit sehingga tidak mengganggu JHT dan diperlukan kinerja yang inovatif dari BPJS Ketenagakerjaan.

---

This study discusses the implementation of policies on benefits of Old Age Insurance (JHT) in Indonesia. JHT is a program in the form of giving cash when participants enter retirement age. In its implementation, there are several obstacles, namely many participants who took the benefits of JHT at a young age. This has led to a shift in the philosophy of JHT as well as the existence of companies that register good programs, wages and labor.

The purpose of this study is to analyze the implementation of the JHT benefit policy in Indonesia and what determines the success of implementing the JHT benefit policy. This study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. In-depth interviews were conducted with several informants including the government, Employment BPJS, participants and employers as well as NGOs.

The results of this study are that the implementation of JHT benefit policies in Indonesia goes well even though there is disharmony in regulation and the successful implementation of JHT benefit policies in Indonesia is strongly influenced by various things including the content and context of the policy itself and the implementer`s compliance and factual sociological conditions.

The conclusion is that implementation is going well even though it still faces both regulatory and compliance constraints so it needs to be revised PP 60 in 2015, the existence of unemployement benefits so that it does not interfere with JHT and innovative performance is needed from BPJS Ketenagakerjaan. "

"Meningkatnya umur harapan hidup pada masyarakat Indonesia memberikan proyeksibahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk Iansia akan mencapai 11,34%.Lansia selalu dihubungkan dengan masalah pensiun, maka perlu diketahui bagaimanapersepsi lansia terhadap masa pensiun, apakah mereka dapat menerima atau menolak.Penelitian ini menggunakan metode cross-sectional dengan uji statistik Chi-Square,untuk melihat apakah ada hubungan antara persepsi Iansia mengenai masapensiunnya dengan perubahan sosial.Sampel yang diteliti 33 orang, terdiri dari 23 orang lansia pria dan 10 orang lansiawanita. Sampel didapat dari Puskesmas tingkat Kecamatan wilayah Jakarta Pusatyang sudah mempunyai program untuk masalah kesehatan Iansia.Hasil yang didapat; 72% lansia mempunyai persepsi negatif terhadap pensiunnyadengan perubahan sosial negatii 28% Iansia mempunyai persepsi negatif terhadappensiunnya dengan perubahan sosial positii 27% lansia mempunyai persepsi positifterhadap pensiunnya dengan perubahan sosial negatif dan 73% lansia mempunyaipersepsi positif terhadap pensiunnya dengan perubahan sosial positifNilai p 0, 024 dengan a 0,05, maka hipotesa yang mengatakan tidak ada perbedaanbermakna antara persepsi dengan perubahan sosial pada lansia (H0) ditolak. Nilai OR= 7,2 (95% CI: 1,5 - 33,4) berarti lansia dengan persepsi negatif mempunyai risiko7,2 kali lebih besar mengalami perubahan sosial negatif.Dari hasil diatas perlu dikembangkan asuhan keperawatan lebih Ianjut tentang prosespersiapan lansia menghadapi masa pensiunnya dan peneliti merekomendasikan untukdilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor lain yang mempengaruhi perubahansosial pada lansia."

"Pensiun merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan uang untuk pembayaran pensiun. Melihat jumlahnya yang cukup membebani fiskal APBN maka dalam pelaksanaan pembayaran pensiun diperlukan pengendalian internal untuk menjaga agar dana tersebut tersalurkan kepada penerima yang berhak. Skripsi ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap mekanisme pembayaran pensiun serta pengendalian internal yang dilakukan oleh PT TASPEN (Persero) selaku pelaksana pembayaran pensiun bulanan APBN. Adapun hasil penelitian ini berupa gambaran proses dan prosedur pengendalian internal dari pembayaran pensiun. Manfaat yang diperoleh manajemen PT TASPEN (Persero) adalah pemahaman atas pengendalian internal yang telah dilakukan dengan teori dan best practice yang ada dimana selanjutnya hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalisir risiko yang ada.

---

Pension is one kind of social security provided by the government for retired Civil Servant (PNS). Every year the government spend money for pension payments. By seeing a considerable amount that burden fiscal budget pension payments need an internal control to ensure that funds are distributed to eligible recipients. This research is aimed to analyze the mechanisms of pension payments and its internal control perforrmed by PT TASPEN (Persero) as executant of this program. The results of this study are a description of internal control process and procedure of pension payments. Besides, the benefit for the management of PT TASPEN (Persero) is also in terms of a better understanding regarding the internal control done in TASPEN between the theory and best practice, through which can further enhance the eficiency and minimize the risks."

"Peraturan BPJS Ketenagakerjaan mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pegawainya baik itu pegawai tetap maupun Pegawai Tidak Tetap. Peraturan pelaksana perpajakan tentang PPh Pasal 21 yakin PER -16/PJ/2016 sudah mengatur secara rinci untuk pegawai tetap yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, namun belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum atas kebijakan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian ini adalah postpositivist. Hasil penelitian menunjukan bahwa asas kepastian hukum dalam penerapan PPh Pasal 21 tidak sepenuhnya memenuhi indikator-indikator dari kriteria asas kepastian hukum, khususnya untuk indikator objek pajak tidak memenuhi asas kepastian hukum dalam hal penentuan Dasar Pengenaan Pajak atas iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sebaiknya PER - 16/PJ/2016 perlu disempurnakan lagi dengan menambahkan subbab tentang contoh penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

---

BPJS Ketenagakerjaan regulations require employers to register all of their employees, both permanent and temporary employees. Tax regulation of Income Tax Article 21 that is PER - 16/PJ/2016 has regulated in detail for permanent employees who registered at BPJS Ketenagakerjaan, but it has not arranged in detail for temporary employees registered at BPJS Ketenagakerjaan. This study aims to analyze certainty principle of implementation Income Tax Article 21 for temporary employees registered at BPJS Ketenagakerjaan. This research method is postpositivist.

The results showed that certainty principle has not been accordance with criteria of the certainty principle. For tax object indicator it does not fulfill certainty principle in terms of determining the tax base. PER - 16/PJ/2016 should to be refined by adding a sub-section on the example of calculating Income Tax Article 21 for temporary employees registered at BPJS Ketenagakerjaan."

"Skripsi ini membahas mengenai pensiunan pejabat pemerintah yang bekerja kembali pada perusahaan swasta, khususnya perusahaan industri Jepang. Hal ini dikenal dengan istilah amakudari. Dalam menganalisis keberadaan serta peran amakudari dalam perusahaan industri menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan teori sumber daya yang menerangkan kendala eksternal dalam perusahaan, dan oleh karenanya perusahaan membutuhkan sumber daya dari luar perusahaan. Pada akhir analisis diketahui bahwa amakudari berperan dalam menghubungkan perusahaan dengan pemerintah secara langsung sehingga perusahaan yang mempekerjakan amakudari mendapatkan keuntungan serta dapat lebih efektif dalam mengembangkan produktifitasnya.

---

The focus of this thesis is government civil employee whose after retirement take another work on a private company, especially at Japan?s industrial company. This is also known as amakudari. This research is written based on analyzed-deskriptive. In order to analysis the existence and also the role of amakudari on industrial company, in this thesis use resource dependency theory, which explain that there is an external restraint on company and to handle that restraint, a company need a external human resource from outside of it`s company. At the end of the analysis shows that the role of amakudari which is as a network for a company to have a direct contact with the government, so that the company that hired amakudari have a benefit of getting a special treatment from the governmenr in order to develop the productivity of it?s company."

"Skripsi ini membahas tentang analisis pengenaan Pajak Penghasilan terkait pembayaran Jaminan Hari Tua yang dilakukan oleh PT Jamsostek (Persero) selaku badan yang ditunjuk pemerintah sebagai badan penyelenggara jaminan sosial ditinjau dari asas kepastian hukum serta kendala yang ditmbulkan karena diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008, namun tidak dibarengi dengan Peraturan Pemerintah yang terkait pembayaran Jaminan Hari Tua. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam penentuan dasar pengenaan pajak terkait pembayaran Jaminan Hari Tua. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan apakah dasar pengenaan Pajak Penghasilan atas pembayaran Jaminan Hari Tua yang dibayarkan oleh PT Jamsotek berdasarkan PP 149 Tahun 2000, masih sesuai dengan asas kepastian hukum. Selain itu juga Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Jamsostek. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 149 Tahun 2000 tentang Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua masih sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan dasar pengenaan pajak penghasilan atas pembayaran Jaminan hari Tua yang dilakukan oleh PT. Jamsostek (Persero), serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Jamsostek Persero adalah tidak adanya kepastian aturan yang mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan atas pembayaran Jaminan Hari Tua saat awal mula diberlakukan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, namun kendala tersebut dapat diselesaikan oleh PT Jamsostek Persero

---

This thesis deals with analysis related to the imposition of income tax payments Old Aged Benefits by PT Jamsostek (Persero) as a government-appointed bodies as providers of social security agencies in terms of the principle of legal certainty and the constraints that ditmbulkan since enactment in 2008 of Law Number 36 Year, but not accompanied by the relevant government regulation Old Days Security payments. This has resulted in uncertainty in determining the tax base related to the Old Days Security payments. The objective is to clarify whether income tax base for the payment of Old Aged Benefits paid by PT Jamsotek based PP 149 of 2000, still in accordance with the principle of legal certainty. It is also to explain the constraints faced and the steps carried out by PT Jamsostek. This study was a descriptive qualitative research. Based on the research results can be stated that the Government Regulation no. 149 of 2000 on revenue of Severance Money, Money Ransom Pensions, and Benefits or Old Aged Benefits is still in accordance with the Principle of Legal Certainty and have permanent legal force which may form the basis of income tax for the payment of Old Aged Benefits made by PT. Jamsostek (Persero), and the constraints faced by PT. Jamsostek Persero is no certainty about the rules governing the imposition of income tax for the payment of Security Day at the beginning of the Old Law applied the Income Tax No. 36 of 2008, but these constraints can be solved by PT Jamsostek Persero"

"Penelitian ini membahas evaluasi hasil (outcome) Program Diklat Re-orientasi 2012 yang diselenggarakan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) terhadap karyawan yang telah memasuki masa pensiun (55 tahun) dan yang telah pensiun (56 tahun) pada tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan pembekalan persiapan psikologis, pengetahuan kewirausahaan, dan pengetahuan kesehatan pensiunan, pelatihan ini telah berhasil dengan baik memberikan pengetahuan tersebut kepada pesertanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Alat ukur yang digunakan berupa kuesioner, ditujukan kepada 39 responden yang diambil dengan teknik stratified random sampling.

---

The focus of study is to know the outcome of Re-orientation Training Program 2012 organized by PT. Angkasa Pura II (Persero) for employees who have retired (55 years) and who have been retired (56 years) in 2012. The results showed that in giving a psychological preparation, knowledge of entrepreneurship, and retiree health knowledge, the training has been successfully increased knowledge of the participants. The approach used in this study is quantitative. The measurement tool used is questionnaires, which has been addressed to the 39 respondents who were taken by stratified random sampling technique."