Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan penyusunan APBDesa dalam pemanfaatan dana desa di Desa Purwodadi, Desa Krendetan dan Desa Kalitanjung serta sebab keterlambatan pencairan dana desa di ketiga desa. Teori yang digunakan adalah penyusunan anggaran. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan APBDesa di ketiga desa dilakukan dengan benar yaitu sesuai dengan perencanaan dan partisipasi serta pemanfaatannya untuk infrastruktur. Alasan keterlambatan pencairan dana desa di ketiga desa tersebut: 1)perubahan APBN; 2)perubahan Peraturan Menteri Keuangan mengenai rumus perhitungan besaran dana desa tiap desa; 3)perubahan APBDesa; 4)kinerja kecamatan; 5)kapasitas SDM aparatur desa.

---

This study aims to describe the village budget (APBDesa) formulation in order to use the Village Funds in Purwodadi, Krendetan and Kalitanjung Village, and the cause of delayed fund disbursement in those villages. The theory used is budgeting. The approach of this study is post-postivist with study of literature and in depth interview as the data gathering technique.The study result shows that APBDesa planning from the three villages has been properly conducted and in line with the plan, participations and its utilization for infrastructure. The cause of fund disbursement delay from the three villages are: 1. Changes in APBN 2. Changes in Ministry of Finance regarding the formula of fund amount based on each villages. 3. Changes in APBDesa 4. Performance from each districts."

"Penelitian ini membahas mengenai penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015 ndash; 2016 serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah teori pengelolaan keuangan daerah dari Nick Devas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015-2016 dilaksanakan berdasarkan empat dimensi teori pengelolaan keuangan daerah yaitu sederhana, lengkap, efektif, dan efisien. Namun, pemerintah Kabupaten Purworejo tidak melaksanakan dimensi mudah disesuaikan. Selain itu, penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi penyaluran dana desa tersebut adalah faktor sumber daya manusia SDM , faktor kompetensi informasi dan teknologi IT , perubahan peraturan, dan faktor administrasi.

---

This study discusses the distribution of Village Funds in Purworejo District, Central Java Province for the fiscal year 2015 2016 and the factors that affect the distribution of Village Funds in Purworejo District. This study uses a post positivist approach with data collection techniques such as in depth interviews and document studies. The analysis of this research used the theory of regional financial management from Nick Devas.

The results of this research show that the distribution of village funds in Purworejo District, Central Java Province for the fiscal year 2015 2016 is implemented based on four dimensions of regional financial management theory that is simplicity, complete, effective and efficient. But, the government did not implement the adaptability dimensions.

In addition, the distribution of village funds in Purworejo Regency has not been implemented in accordance with the prevailing laws and regulations. Factors influencing the distribution of village funds are human resource factor, the competency in information and technology IT , regulation change, and administration factor."

"Desa merupakan suatu daerah yang penduduknya mempunyai kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah juga mengatasi permasalahan kesehatan, bencana serta kegawatdaruratan secara mandiri. Studi pendahuluan yang dilakukan di desa Waru jaya dan Desa Bojong Indah didapatkan beberapa persoalan kesehatan yang dapat mengacam kesehatan masyarakat luas yakni stunting, ISPA dan Hipertensi. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kebijakan. Penggunaan metode (triangulasi) wawancara mendalam dan observasi ditujukan agar peneliti mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai fenomena/kejadian yang ada. Penelitian ini dilakukan di dua desa yakni Desa Waru Jaya yang dijadikan fokus dan Desa Bojong Indah yang dijadikan model. Dua Desa tersebut terletak di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan persoalan kesehatan yang berbeda. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Bojong Indah lebih dapat mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kualitas kesehatan didesanya. Sementara, Desa Waru Jaya masih berfokus pada program turunan yang diberikan oleh pihak Kabupaten Bogor tanpa menyesuaikan dengan persoalan kesehatan yang ada dilapangan. Diharapkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dapat melakukan evaluasi dan monitoring yang lebih detail serta membantu utnuk membuatkan program yang lebih aplikatif yang bisa diimplementasikan didesa sesuai persoalannya masing-masing

---

The village is an area where the population has the readiness of resources and capabilities and the willingness to prevent and overcome health problems, disasters and emergencies independently. Preliminary studies conducted in Waru Jaya Village and Bojong Indah Village found several health problems that could threaten public health, namely stunting, Acute Respiratory Infection and hypertension. This research uses a qualitative approach with a policy perspective. The use of in-depth interview and observation (triangulation) methods is intended so that researchers gain a thorough understanding of the existing phenomena/events. This research was conducted in two villages, namely Waru Jaya Village as the focus and Bojong Indah Village as the model. The two villages are located in Parung District, Bogor Regency with different health problems. The results of this study showed that Bojong Indah Village was able to optimize all existing resources to improve the quality of health in her village. Meanwhile, Waru Jaya Village is still focusing on derivative programs provided by the Bogor Regency without adjusting to health problems in the field. It is hoped that the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions and Transmigration as well as the Bogor District Health Office can carry out more detailed evaluation and monitoring and help develop more applicable programs that can be implemented in villages according to their respective problems"

"Pertambangan batuan di Sungai Jali menjadi mata pencaharian masyarakat Desa Mlaran mulai tahun 1989. Melalui mata pencaharian ini, masyarakat desa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menambang cara manual. Pada tahun 2015-2021 dimulai pertambangan batuan dengan menggunakan cara mekanik atau melibatkan alat berat untuk menambang material sirtu. Pertambangan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan menjadi semakin parah setelah di masa sebelumnya mengalami longsor pada beberapa titik lahan pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan batuan tahun 2015-2021 menjadi penyebab masyarakat Desa Mlaran beralih dari sektor pertambangan menuju pertanian. Selain itu ditemukan bahwa masyarakat desa yang beralih ke pertanian sebagian besar menggarap lahan pasir di sepanjang Sungai Jali yang melintasi Desa Mlaran. Sementara sebagian kecil masyarakat masih bertahan menambang batu dengan cara yang dimodifikasi dari sebelumnya menyesuaikan kondisi sungai dan akses jalan.

---

Rock mining in the Jali River became the livelihood of the people of Mlaran Village starting in 1989. Through this livelihood, villagers meet their daily needs by mining manually. In 2015-2021, rock mining began using mechanical means or involving heavy equipment to mine stone sand materials. The mining caused environmental damage to worsen after experiencing landslides at several points of agricultural land in the past. This study used qualitative methods with data collection techniques through observation, participation, and in-depth interviews. The results showed that rock mining in 2015-2021 caused the people of Mlaran Village to switch from the mining sector to agriculture. In addition, it was found that villagers who switched to agriculture mostly worked on sandland along the Jali River that crosses Mlaran Village. While a small number of people still survive mining stones in a modified way from before adjusting the conditions of the river and road access."

"Desa kini bukan lagi sekadar objek pembangunan melainkan subjek pembangunan dengan otonominya yang kembali seperti sedia kala dan diakui kerangka regulasi yang formal (UU Desa). Desa juga mendapat tambahan sumber pendapatan berupa dana desa yang memiliki potensi membiayai aktivitas pembangunan kesehatan di desa. Penelitian ini memaparkan gambaran pemanfaatan dana desa untuk bidang kesehatan serta hubungannya dengan peningkatan pembangunan kesehatan di wilayah perdesaan Kabupaten Kebumen selama empat tahun. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei dan menggunakan data realisasi pemanfaatan dana desa dan data capaian pembangunan kesehatan Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, alokasi pemanfaatan dana desa bidang kesehatan proporsinya berkisar 3,44-5,92% dengan besaran per kapita relatif kecil yakni Rp. 3.655-16.879. Besaran alokasi belanja paling banyak cenderung untuk pembangunan fisik sarana prasarana pelayanan kesehatan desa dan penyehatan lingkungan berupa jamban/MCK dan sarana air bersih. Selain itu tidak didapati korelasi antara pemanfaatan dana desa untuk kesehatan dengan peningkatan akses terhadap jamban sehat, akses terhadap air minum, peningkatan Posyandu aktif, dan peningkatan status desa siaga.

---

Nowadays, a village is not just become an object of development but the subject behind it with its real autonomy avowed by formal regulatory framework (Village Law). A village also receives additional income in the form of village funds which potentially becomes new source to rural health development financing. This research shows the use of village funds and its correlation with rural health development at villages in Kebumen Regency for 4 years. This is a quantitative research with survey method and use data of realization of village funds and health development achivements in Kebumen Regency. The result shows that utilization of village funds for health sector took about 3.44-5.92% proportion with a relatively small per capita amount around 3.655-16.879 rupiahs. The largest expenditure allocation tends to be infrastructure facilities for village health services and environmental health in the form of latrines/ toilets and clean water facilities. In addition, there is no correlation between the use of village funds for health and access to clean water, access to proper latrines/toilets, an increase in Posyandu aktif, and Desa Siaga status."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis mengenai pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa yang kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan analisis mendalam terhadap dokumen. Penelitian menganalisis pengelolaan Dana Desa untuk dua periode anggaran yaitu tahun 2015 dan 2016. Objek dalam penelitian ini adalah Desa Candirejo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur yang tergolong dalam desa berkembang. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan Dana Desa pada Desa Candirejo masih mempunyai ketidak sesuaian dengan peraturan yang berlaku. Tahap perencanaan dan penganggaran RKPDes maupun APBDes dilaksanakan jauh dari batas waktu dalam peraturan. Untuk tahap pelaksanaan, waktu dan presentase penerimaan Dana Desa pada Desa Candirejo masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku baik tahun 2015 maupun tahun 2016. Pada tahap penatausahaan, laporan pertanggungjawaban bulanan tidak dilaporkan kepada Kepala Desa. Sedangkan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban ada ketidaksesuaian antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan, perbedaan laporan semesteran dengan laporan pertanggungjawaban yang membuat informasi yang disajikan pada laporan menjadi tidak andal.

---

ABSTRACTThis research analyzes the Village Funds management which allocated from State Budget of Indonesia. To analyze the Village Funds management start from planning, implementation, administration, reporting, and accountability of Village Funds with government regulation is the purpose of this research. This research applies a case study as a method with qualitative research approach. Furthermore, for the data collection process, user interview and deep anaylisis are implemented by the researcher. Village Funds management from 2015 and 2016 are collected as a sample. The object for this resarch is Candirejo Village, Nganjuk Regency, East Java Province which classified as a developing village. The research outcome shows that there is a discrepancy between the Village Funds management with the government regulation. The planning and budgeting stages of Plans for Village level Development and Local Government Budget exceeds the time limit of government regulation. Moreover, there is an issue regarding the time and the percentage income of Village Funds at Candirejo village is not in accordance with the government regulation both in 2015 and 2016 in the implementation stage. In addition, no reports are delivered to the Village Head in the administration stage. Meanwhile, there are some issues with the real income and budget allowance, reports and accountability reports which diminish the realiability of the reports."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada tahun 2018. Desa Ponggok merupakan pemerintahan dengan manajemen dana desa terbaik menurut BPKP sehingga dipilih sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode 'single-case study.' Digunakan indikator-indikator transparansi dari Meijer, ‘t Hart dan Worthy (2015) dan Krina (2003) sebagai acuan dalam melakukan 'in-depth interview, 'observasi serta pengumpulan data. Transparansi dalam penelitian ini terbagi dalam dua ranah yaitu ranah politik dan ranah administrasi. Dalam ranah politik, transparansi di Desa Ponggok telah memberikan kontribusi untuk demokrasi yang kuat, 'check and balance' yang baik serta akses menuju debat publik yang cukup baik. Sementara dalam ranah administrasi, transparansi membantu manajerial pemerintah desa Ponggok dalam hal efisiensi dan integritas pemerintah desa yang cukup baik pula. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat menjadi acuan untuk perbaikan mengenai aspek transparansi di Desa Ponggok, antara lain keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di Desa Ponggok dalam menerima maupun menyeleksi informasi yang penting, pudarnya kearifan lokal berupa gotong royong serta budaya profesionalisme yang kurang dalam pelaksanaan pemerintahan di desa.

---

This research is meant to find out the transparency of Village Funds management in Ponggok Village, Klaten Regency, Central Java in 2018. Ponggok village is the village with best fund management according to BPKP so that it is chosen as the object of research. This research uses a single-case study method. Transparency indicators from Meijer, ‘t Hart and Worthy (2015) and Krina (2003) are used as references in conducting in-depth interviews, observations and data collection. Transparency in this research is divided into two realms, namely the political realm and the administrative realm. In the political realm, transparency in Ponggok Village has given contributions to a strong democracy, good checks and balances, and good access to public debate. While in the administrative realm, transparency helps managerial Ponggok village government in terms of efficiency and integrity of the village government, which is quite good. However, some gaps can become a reference for improvements regarding aspects of transparency in Ponggok Village, including limited human resource capacity in Ponggok Village in receiving and selecting important information, fading local wisdom in the form of cooperation and a lack in professionalism implementation of governance in the Ponggok Village."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dana desa di Kabupaten Sragen dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa tahun 2016. Metode yang digunakan adalah analisa kuantitatif deskriptif dan estimasi ekonometrika dengan regresi logistik. Dari sembilan faktor yang dianalisa berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, lama tinggal di desa, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat penghasilan, tingkat kepemimpinan, tingkat komunikasi dan perilaku birokrasi. Dari kesembilan faktor tersebut, mayoritas faktor yang berpengaruh signifikan adalah jenis kelamin dan tingkat pekerjaan, masing-masing tiga desa, dimana nilai probability lebih kecil dari 0,05. Uji determinasi dilakukan dengan menggunakan McFadden R-Square sebesar 0,4675 di Desa Karangtalun, 0,5532 di Desa Padas, 0,1957 di Desa Duyungan dan 0,6376 di Desa Donoyudan, dimana prosentase dari nilai tersebut sebanyak 46,75 , 55,32 , 19,57 dan 63,76 probabilitas partisipasi masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel X dalam model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model. Tingkatan partisipasi dalam penelitian ini menggunakan teori The Ladder of Participation, penelitian di keempat desa tersebut masuk dalam tahapan kelima yaitu penentraman, dimana perangkat desa akan menampung ide, saran dan masukan dari masyarakat untuk meredam keresahan masyarakat.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the implementation of village grant in Sragen Regency and the factors that influence society participation in the use of village grant in 2016. The methods used to analysis are descriptive quantitative and econometric estimation with logistic regression. Among the nine factors which is analyzed have positive influence to society participation such as gender, age, duration of stay, village level, education level, occupation, income level, leadership level, communication level, and bureaucratic behavior. From the nine factors are obtained some have majority of significant effect that are gender and occupation where the probability value was less than 0.05. The determination test is done by using McFadden R Square of 0.4675 for Karangtalun Village, 0.5532 for Padas Village, 0.1957 for Duyungan Village and 0.6376 for Donoyudan Village, whereas 46,75 , 55,32 , 19,57 and 63,76 , were probability variation of society participation can be explained by variable X inside the model, while the rest is explained by variable outside the model. The level of participation in this study uses The Ladder of Participation theory, that is appeasement in fifth stage, where the village staff will accommodate ideas, suggestions and inputs from the society to reduce the public anxiety. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pemilihan kepala desaserentak yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisisbagaimana implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak di KabupatenSubang dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasikebijakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Subang. Denganmenggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuanpenting yaitu terhambatnya pencairan dana bantuan penyelenggaraan pemilihankepala desa, sosialisasi kebijakan yang belum berjalan dengan baik, kualitas SDMpelaksana implementasi kebijakan yang perlu ditingkatkan, mekanismepenyelesaian sengketa atau permasalahan yang belum diatur dengan baik diperaturan bupati. Dari sisi akademis, penelitian ini membuktikan bahwa konsepimplementasi kebijakan ternyata juga dipengaruhi oleh kontekslokal seperti dalampenelitian ini yaitu faktor struktur politik lokal dan daya dukung masyarakat. Faktoryang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan pilkades serentak iniadalah faktor komunikasi, sumber daya pelaksana kebijakan dan struktur politiklokal

---

ABSTRACTThis thesis deals with the implementation of the policy of concurrent village chiefelections which is the mandate of law number 6 Year 2014 of the village. Thepurpose of performance of this research is to analyze how the implementation ofthe policy of the village chief elections simultaneously in Subang and aware of thefactors that affect the implementation of the policy of the village chief electionssimultaneously in Subang. By using qualitative methods, the research producedsome important findings i.e. delays disbursement assistance conducting the electionof the village chief, the policy of socialization has not gone well, the quality ofhuman resource for implementing the policy implementation needs to be improved,the dispute resolution mechanism or a problem that has not been regulated in theregulation of the Regent. From the academic side, research is proving that theconcept of implementation policy turns out to be too influenced by the local contextas the factor structure of local political power and support of the community. Themost influential factor in the implementation of the policy of concurrent electionthis factor is communication, implementing policies and resources of the localpolitical structure."

"Program Keluarga Berencana merupakan suatu upaya dalam peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui; pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) merupakan salah satu metode KB yang terbaik untuk menjarangkan kelahiran anak dan merupakan alternatif pilihan kedua setelah Pil bagi pasangan muda yang ingin menunda kehamilannya, juga merupakan alternatif kedua setelah Kontap bagi pasangan tua yang ingin mengakhiri kehamilannya.Pada kenyataannya di wilayah Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, persentase pemakaian AKDR relatif rendah (12,16%) bila dibandingkan dengan Nasional (20,04%), juga bila dilihat di Kabupaten Lampung Tengah (20,47%). Hal ini tentunya banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya pemakaian AKDR di wilayah tersebut, yang antara lain faktor-faktor peserta KB itu sendiri, faktor sarana prasarana dan faktor pemberi pelayanan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor peserta KB dan hubungannya dengan pemakaian AKDR di Desa Purwodadi wilayah Kecamatan Trimurjo. Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional, dengan responden 163 orang ibu-ibu peserta KB di desa Purwodadi. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, kemudian diolah dengan uji univariat dan bivariat, dengan tehnik analisis Chi-Square dan Fisher Exact.Hasil analisis Chi-Square menunjukkan dari 9 variabel, ada 2 variabel mempunyai hubungan, yaitu; Status bekerja istri dan keinginan menambah anak. Dalam rangka peningkatan pemakaian AKDR di wilayah Kecamatan Trimurjo,khususnya Desa Purwodadi perlu diupayakan beberapa hal yaitu; sasaran dalam memasyarakatkan pemakaian AKDR sebagai alat KB, khususnya bagi peserta KB Non AKDR , pada istri yang tidak bekerja (ibu rumah tangga) dan bagi peserta KB yang masih mempunyai keinginan untuk menambah anak di kemudian hari.

---

Family Planning Program is one of the efforts to enhance awareness and participation of community by delaying the age of marriage, controlling birth spacing as well as increasing Family welfare. AKDR is one of the best method to regulate birth spacing and the second choice after Pill that most used by young couples who want to delay pregnancy and the old ones desire to end their fertility.

In fact, in Trimurjo Sub district, percentage of AKDR user is relatively low (12, 16%), compared to National figure (20, 04%), and Lampung Tengah regency (20,47%). I suppose that there should be many factors, which influence the low coverage of AKDR use in this Sub district. Those factors are Family Planning Participants, the means and also the providers.

This research is purposed to know the relation of Family Planning Participants factors, with the use of AKDR in Purwodadi Village, Trimurjo Sub district. The design of this research is Cross Sectional and analyzed by using Chi-Square and Fisher Exact.

The results of Chi-Square analysis indicate that of 9 variables there are 2 significant variables. The variables are the wife job status and the need of desired children. In order to increase the use of AKDR contraception especially in Purwodadi Village , I suggest that the target of AKDR should be directed to non AKDR user which the wife who have not job (house hold wife), as well as those who desired to have more children in the future."