Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKetika kapal mengalami gangguan atau membutuhkan bantuan, salah satu pilihan utama yang dapat dilakukan adalah mencari tempat untuk mengatasi gangguan tersebut sebelum melanjutkan perjalanannya. Tempat ini dikenal sebagai place of refuge. Belum adanya konvensi internasional yang mengatur mengenai hal ini menyebabkan tidak adanya pengaturan pasti mengenai pemberian place of refuge. Permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana urgensi pembentukan konvensi internasional tersebut. Skripsi ini menganalisis berbagai faktor yang mendorong urgensi tersebut, salah satunya adalah perlindungan terhadap laut dari pencemaran yang disebabkan oleh kapal. Kesimpulan yang diperoleh dari skripsi ini adalah bahwa diperlukan konvensi internasional yang secara khusus mengatur mengenai pemberian place of refuge.

---

ABSTRACTOne of the main options for ship in distress or in need of assistance to stabilize its condition is to find a place to overcome the troubles before continuing its journey. This place is known as place of refuge. The absence of international convetion on place of refuge causes no definite provisions to govern this matter. The main problem discussed in this thesis is the urgency of the establishment of such international convention. This thesis analyzes the various factors which encourage the urgency, one of which is the protection of the sea from pollution caused by ships. The conclusion of this thesis is that an international convention that specifically regulate the place of refuge is necessary to be established."

"ABSTRAKPerkembangan yang begitu pesat pada teknologi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan intelligence gathering berdampak pada praktik negara yang semakin bersifat intrusif. Meskipun demikian, sebagai salah satu bentuk dari kegiatan militer, pelaksanaan intelligence gathering di zona ekonomi eksklusif tidak diatur secara jelas dalam Konvensi Hukum Laut UNCLOS . Dalam hal ini UNCLOS bersifat ambigu, dimana konvensi tersebut tidak secara eksplisit mengakui hak suatu negara untuk melakukannya di ZEE negara lain ataupun melarang pelaksanaanya. Ketidakjelasan tersebut memberikan ruang bagi interpretasi masing-masing negara yang memicu terjadinya konflik atau insiden. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terdapat adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatur kegiatan intelligence gathering di ZEE. Penelitian ini berusaha untuk memberikan analisis mengenai urgensi pembentukan hukum internasional terkait dengan kegiatan tersebut dengan memaparkan perdebatan-perdebatan yang ada, upaya-upaya yang telah dilakukan serta kekurangannya, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan kedepannya.

---

ABSTRACTThe rapid and advanced development on technologies used for intelligence gathering activities has an impact on recent practices that are becoming alarmingly intrusive. However, as a form of military activity, the practice of intelligence gathering at the economic exclusive zone EEZ is not clearly regulated in the UNCLOS. The UNCLOS is ambiguous because the convention doesn 39 t explicitly acknowledge or prohibit states right to conduct such activity at the EEZ. The legal uncertantity creates different interpretations between states, which triggers conflicts amongst them. In this past years, there has been an attempt in regulating intelligence gathering in the EEZ. Therefore, this research will try to analyze the urgency of creating an international law to regulate such activity, by addressing current debates, the attempts and its deficiencies, and the next steps that can be done in the future."

"Kondisi di negara kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut dan tingkat kesehatan yang rendah di Indonesia saat ini serta peluang musibah yang sewaktu-waktu dapat terjadi menyebabkan sangat dibutuhkannya sebuah kapal rumah sakit (Hospital Ship). Perancangan ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dan melakukan perancangan berdasarkan peraturan Biro Klasifikasi dan SOLAS. Tujuan perancangan ini adalah untuk menampilkan general arrangement kapal rumah sakit (hospital ship) yang bergaya guna. Dan dari referensi dan data-data yang memadai maka dapat dibuat model general arrangement hospital ship.

---

Present Situasion of Indonesia as an archipelago country depending on sea transportation and low degree of health services, and worsen by the high probability of disaster, which need hospital ship. The design is carried out based on the SOLAS and BKI's rules and regulations, and focused on the general arrangement of the hospital ship, supported by various data and references from several sources. This design intends to show general arrangement of hospital ship. From many reference dan enough data so we can make general arrangement of hospital ship model's."

"Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia dalam hal pengiriman ekspor dan impor. Berdasarkan data dari World Economic Forum yang tertera dalam The Gobal Competitiveness Report 2019 dijabarkan bahwa nilai efisiensi Pelabuhan di Indonesia masih jauh jika dibandingkan dengan Pelabuhan Internasional lain. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah tingginya nilai rata-rata waktu tunggu perkapal setiap tahunnya, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor tersebut adalah kunjungan kapal (ship call) dan perubahan cuaca. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk memprediksi nilai rata-rata waktu tunggu kapal yang dipengaruhi oleh pertumbuhan arus kunjungan kapal pada tahun 2021 sampai 2025 dengan menggunakan metode monte carlo dan simulasi sistem dinamik menggunakan software Powersim. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada tahun 2021 sampai dengan 2025 nilai rata-rata waktu tunggu kapal mengalami penambahan setiap tahunnya sebesar 0,3-3% dengan nilai rata-rata waktu tunggu tertinggi adalah 0,68 jam atau 40,8 menit. Oleh karena itu dibutuhkannya peran pihak pelabuhan untuk melakukan pengembangan terkait peningkatan fasilitas baik dari segi infrastruktur dermaga maupun pelayanan pandu tunda.

---

Tanjung Priok Port is one of the busiest ports in Indonesia in terms of export and import shipping. Based on data from the World Economic Forum contained in The Global Competitiveness Report 2019, it is explained that the efficiency value of ports in Indonesia is still far compared to other international ports. One of the factors that influence it is the high value of the average waiting time of the ship every year, therefore this research was conducted to determine the factors that influence it. These factors are ship calls and weather changes. Besides, this research was conducted to predict the average value of ship waiting time which is influenced by the growth of ship traffic flows from 2021 to 2025 using the Monte Carlo method and dynamic system simulation using Powersim software. The results of this study indicate that in the years 2021 to 2025 the average value of the waiting time of the ship has increased every year by 0.3-3% with the highest average waiting time is 0.68 hours or 40.8 minutes. Therefore, the role of the port is needed to develop related to the improvement of facilities both in terms of quay infrastructure and tugboat services."

"Sejak Asas Cabotage diterapkan pada tahun 2005, jumlah kapal berbendera Indoneisa meningkat. Kebanyakan dari kapal tersebut berjenis kapal cargo, kapal tongkang, dan kapal tunda. Seiring bertambahnya jumlah armada, usia kapal di atas 20 tahun meningkat sehingga perlu diganti dengan armada baru. Berdasarkan Hong Kong Convention, umur operasi kapal dibatasi hingga 25 tahun karena kapal tersebut dinilai tidak ekonomis jika dioperasikan sehingga butuh ditutuh. Hal ini membuat usaha penutuhan kapal (ship recycling) di Indonesia memiliki peluang besar. Salah satu metode dalam bisnis green ship recycling adalah galangan khusus penyedia jasa. Bisnis ship recycling pada galangan khusus penyedia jasa penutuhan sudah berjalan di Indonesia, namun belum menggunakan prinsip Reduce, Reuse, and Recycle (3R). Untuk menjalankan prinsip 3R galangan penutuhan kapal memerlukan biaya lebih untuk menangani limbah dari kapal yang ditutuh sehingga mempengaruhi keuntungan perusahaan. Artikel ini berfokus pada studi kelayakan bisnis green ship recycling pada galangan khusus penyedia jasa penutuhan kapal ditinjau dari aspek finansial. Hasil dari penelitian ini adalah Payback Period selama 3 tahun, 8 bulan, dan 27 hard; Net Present Value sebesar Rp228.332.021.477,88; Internal Rate of Return sebesar 17%; Average Rate of Return sebesar 36%; dan Profitability Index sebesar 3,82.  Proyek ini dinyatakan layak karena telah memenuhi syarat kriteria investasinya.

---

Since the implementation of Cabotage Principal in 2005, the amount of Indonesian flagged ships have increased. Most of them are cargo vessel, barge, and tug. The number of over 20 years old ships are also rising but still being operated so they need to be replaced by the new fleet. According to the Hong Kong Convention, ships life cycle is limited to 25 years old due to its deteriorating of its effectiveness and uneconomical to be operated, so it needs to be recycled. This opens up the market for a ship recycling industry in Indonesia. One of business model in ship recycling is service provider ship recycling yard. This model is already exist in Indonesia, but they didnt obey Reduce, Reuse, Recycle (3R) principal. Collaboration between a ship recycling yard and waste treatment facility will need an extra cost, so it will affect the profit of a green ship recycling business. This paper will be focusing into the financial aspects of the feasibility study. The results of this study are: Payback Period of 3 years, 8 months, and 27 days; Net Present Value of Rp228.332.021.477,88; Internal Rate of Return of 17%;. Average Rate of Return of Return of 36%; and Profitability Index of 3.82. This project is approved feasible because it had fullfill the requirement of the investment criterias."