Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini akan menganalisa Sistem Persenjataan Otomatis Mematikan/Lethal Auotonomous Weapons Systems (LAWS), suatu sistem senjata baru yang dapat beroperasi tanpa campur tangan manusia. Analisa terhadap LAWS didasari pada prinsip dasar hukum humaniter, yaitu prinsip pembedaan dan proporsionalitas, serta aturan dasar persenjataan, yaitu Larangan Indiscriminate Weapons, Larangan Pengguaan Senjata yang mengakibatkan Superfluous Injury dan Unncessary Suffering, dan Klausa Martens. Penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan dengan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlu dibuat suatu ketentuan yang bersifat pembatasan (restriction) terhadap pengembangan dan penggunaan LAWS.

---

This undergraduate thesis seeks out to analyze the use of Lethal Autonomous Weapon System (LAWS), a newly-invented weapon system which is capable to elf-operate without any human intervention. Analysis of the LAWS is based on he basic principles of humanitarian laws, namely, principle of distinction and rinciple of proportionality, as well as basic weaponry rules, such as Prohibition n Indiscriminate Weapons, Prohohibitions on Weapons that cause Superfluous njury and Unncessary Suffering, and Martens Clause. The research comes from iterature study with normative juridical method. Based on this research, it can be oncluded that a provision of a restriction nature shall be made to regulate the evelopment and use of LAWS."

"Perkembangan teknologi dalam senjata telah memengaruhi interaksinya dengan manusia dan hukum humaniter internasional. Penggunaan Autonomous Weapon System khususnya dalam konflik bersenjata telah menarik perhatian terkait dengan interaksi manusia dan mesin yang terdapat dalam sistem senjata tersebut. Ketiadaan kontrol manusia dalam fungsi kritis senjata, yaitu pemilihan dan penyerangan terhadap target, telah memicu kekhawatiran terkait hilangnya interaksi manusia dan mesin dalam penggunaan senjata. Selama ini, keberadaan kontrol manusia dalam penggunaan senjata merupakan hal penting untuk mempertahankan adanya tanggung jawab hukum internasional. Manusia sebagai pengguna senjata perlu memiliki kontrol untuk menilai dan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang berlaku sebelum memutuskan penyerangan. Namun, manusia memiliki kontrol dan interaksi yang berbeda dalam penggunaan Autonomous Weapon System. Manusia hanya perlu mengaktifkan senjata, dan Autonomous Weapon System akan secara mandiri memilih dan menyerang target. Kemampuan senjata tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait hilangnya kontrol manusia dalam fungsi kritis senjata. Perbincangan terkait interaksi antara manusia dan mesin dalam penggunaan Autonomous Weapon System mengangkat adanya konsep meaningful human control sebagai bentuk kontrol yang harus dimiliki manusia dalam senjata. Adanya meaningful human control dalam Autonomous Weapon System dinilai dapat memastikan adanya pihak yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional yang timbul dari penggunaan senjata. Namun, definisi, bentuk, dan ambang batas terkait meaningful human control belum secara eksplisit tercantum dalam peraturan hukum humaniter internasional yang telah ada. Ketiadaan pengaturan menimbulkan adanya celah dari bentuk kontrol manusia yang harus disertakan dalam penggunaan senjata secara umum. Selain itu, ketiadaan pengaturan tersebut juga mempersulit bentuk kontrol manusia yang seharusnya disertakan dalam penggunaan Autonomous Weapon System.

---

Technological developments in weapons have affected their interaction with humans and international humanitarian law. The use of Autonomous Weapon System, especially in armed conflicts, has raised concerns regarding the human-machine interaction in the related weapon systems. The absence of human control in the weapon's critical functions, target selection and attack, has raised concerns regarding the loss of human-machine interaction in weapon use. It has been recognized that the existence of human control in the use of weapons is crucial to maintaining international legal responsibility. Humans as weapon users need to have the control to assess and consider the applicable principles of international humanitarian law before they decide to attack. However, humans have different controls and interactions in the use of Autonomous Weapon System. Humans are only required to activate the weapon, and the Autonomous Weapon System will autonomously select and attack targets. The weapon's capabilities have led to concerns regarding the loss of human control in critical functions of the weapon. The discussion related to the interaction between humans and machines in the use of Autonomous Weapon System brings up the concept of meaningful human control as a form of control that humans should have in weapons. The presence of meaningful human control in the Autonomous Weapon System is believed to ascertain the responsibility of the party responsible for violations of international humanitarian law arising from the use of weapons. However, the definition, form, and threshold related to meaningful human control have not been explicitly stated in existing international humanitarian law rules. The absence of regulation creates a gap in the form of human control that must be included in the use of weapons. In addition, the absence of regulation also imposes difficulties on the form of human control that should be required in the use of Autonomous Weapon System."

"Perang tidak pernah menunjukkan wajah yang sama disetiap perang. Jika dahulu manusia berperang menggunakan batu, sekarang manusia berperang menggunakan teknologi. Manusia telah memasuki era gelombang ketiga dimana peranan teknologi sudah tidak bisa lepas dari peradaban manusia. Teknologi-teknologi yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan dan dapat bertindak tanpa bantuan manusia (Sistem Senjata Otonom) kini hadir dan telah terjun langsung di medan perang dan memberikan ketakutan yang luar biasa bagi beberapa pihak dan juga menjadi sebuah senyuman bagi pihak lainnya karena merasa bahwa ini merupakan sebuah mahakarya yang dapat melindungi dan menyelamatkan nyawa. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam wujud penciptaan sistem senjata otonom ini kemudian diuji dengan etika dan moralitas dalam berperang. Pro dan kontra kerap terjadi dengan mengacu pada keraguan apakah sistem seperti ini dapat tunduk pada kaidah-kaidah yang hidup dan berlaku. Apakah hadirnya teknologi otonom seperti ini membawa manusia kedalam pertempuran yang lebih manusiawi atau malah semakin sadis? Pengaturan terkait hadirnya teknologi ini juga terlihat statis sehingg membuat banyak pihak semakin mempertanyakan keabsahan teknologi ini. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan mengkaji sistem senjata otonom berdasarkan hukum humaniter.

---

War never shows the same face in every war. If in the past humans carried out executions using stones, now humans carry out executions using technology. Humans have entered the third wave era where the role of technology cannot be separated from human civilization. Technologies that are equipped with artificial intelligence and can act without human assistance (Autonomous Weapon Systems) are now present and have plunged directly into the battlefield and have given great fear to some parties and also become a smile for others because they feel that this is a masterpiece that can protect and save lives. The use of science in the form of making an autonomous weapon system is then tested with ethics and morality in a sense of anxiety. Pros and cons often occur with reference to doubts whether a system like this can be subject to living and valid rules. Does the presence of autonomous technology like this bring humans into battles that are more humane or even more sadistic? Arrangements related to the presence of this technology also look static, so that many parties are increasingly modifying the validity of this technology. This research was conducted normatively by examining autonomous weapons systems based on humanitarian law."

"Sejak detonasi senjata nuklir pertama, komunitas internasional telah mengakukan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut menimbulkan inisiatif untuk membentuk hukum internasional dan peraturan untuk meregulasi senjata-senjata tersebut. Perjanjian internasional pertama yang mengatur tentang senjata nuklir ini adalah Partial Test Ban Treaty 1963, yang melarang pengujian senjata nuklir dalam atmosfer. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 melanjutkannya dan merupakan perjanjian penting dalam bidang pengendalian senjata nuklir. Perjanjian tersebut mengatur proliferasi senjata nuklir dan memberi kewenangan kepada IAEA untuk menjadi badan pengawas tenaga nuklir internasional. Pembuatan beberapa wilayah bebas senjata nuklir mengikuti semangatnya komunitas internasional dari suksesnya NPT ini. Tujuan komunitas internasional berikutnya adalah untuk membuat suatu perjanjian internasional yang melarang pengujian senjata nuklir secara komprehensif, yaitu yang tidak hanya melarang pengujian dalam atmosfer, tetapi juga dibawah tanah. Dari segi pelucutan senjata nuklir, Amerika Serikat dan Rusia telah mengadakan perundingan dengan tujuan melimitasi senjata nuklirnya SALT I dan II, dan pada akhirnya berhasil membetnuk perjanjian INF 1987 dan NEW START 2010, yang berhasil mengurangi senjata nuklir milik kedua negara tersebut. Selain itu, dalam skala global, Nuclear Weapons Prohibition Treaty 2017 bertujuan untuk mengurangi senjata nuklir secara multilateral dan komplit, walaupun kesuksesannya sangat terbatas. Penelitian ini menganalisis berbagai perjanjian internaional yang berlaku dan belum berlaku yang mengatur tentang non-proliferasi dan pelucutan senjata nuklir. Penulis juga akan menganalisis berbagai kasus tentang pelanggaran dan praktik negara terkait dengan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dan menunjukkan efektifitas, atau ketidak efektifitas, perjanjian-perjanjian tersebut.

---

Since the first detonation of a nuclear weapon, the international community has recognized its dangerous potential. This sparked the initiative to form legal international regulations regarding such weapons. The first of these regulations came in the form of the Partial Test Ban Treaty 1963, which banned the testing of nuclear weapons in the atmosphere. The Non Proliferation Treaty followed and became a landmark treaty in the world of nuclear non proliferation and disarmament. Said treaty regulated the proliferation of nuclear weapons and gave power to the IAEA to become the international nuclear watchdog. The NPT would become the most adopted treaty to regulate nuclear weapons. The formation of numerous nuclear weapon free zones followed the renewed spirit of nuclear non proliferation caused by the implied success of the NPT. A Comprehensive Test Ban Treaty, a treaty which bans nuclear testing underground in addition to the atmosphere, became the next target for the international community, which as of now has not yet entered into force. The efforts to reach nuclear disarmament was continued by the owners of the largest nuclear weapon arsenals, U.S and Russia, through diplomatic talks on limitation of strategic arms SALT I and II and culminated in the Intermediate Nuclear Forces Treaty and the NEW START, which aimed to reduce nuclear weapons of all forms. On a global scale, the Nuclear Weapons Prohibition Treaty aimed to achieve nuclear disarmament multilaterally, although its success has been very limited. This Research analyzes the many treaties in force and subsequent treaties regarding nuclear non proliferation and disarmament. The Writer also discusses cases of violations and practice regarding nuclear non proliferation and disarmament and notes the effectiveness, and ineffectiveness, of the treaties."

""Nuclear Weapons Under International Law is a comprehensive treatment of nuclear weapons under key international law regimes. It critically reviews international law governing nuclear weapons with regard to the inter-state use of force, international humanitarian law, human rights law, disarmament law, and environmental law, and discusses where relevant the International Court of Justice's 1996 Advisory Opinion. Unique in its approach, it draws upon contributions from expert legal scholars and international law practitioners who have worked with conventional and non-conventional arms control and disarmament issues. As a result, this book embraces academic consideration of legal questions within the context of broader political debates about the status of nuclear weapons under international law"--"

"Penelitian ini berangkat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagai mana diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini menjadi cerminan terlaksananya Asas-Asas umum pemerintahan yang baik seperti Keterbukaan dan Transparansi. Sebagaimana di implementasikan di semua pengaadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk didalamnya pengadaan Alat Umum Sistem Senjata untuk TNI AD di Kementerian Pertahanan. Pengadaan Alat Umum Sistem Senjata dilakukan secara tertutup dan auditnya pun dilakukan secara internal oleh Inspektorat Jendral di Kementerian Pertahanan. Rumusan permasalahan penelitian ini, Bagaimanakah Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengadaan Alat Umum Sistem Senjata Untuk TNI AD di Kementerian Pertahanan sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengadaan barang/Jasa di Lingkungan MABES TNI, dan Pengawasan Eksternal dari Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pengadaan ALUTSISTA. Tujuannya adalah Menganalisis asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diterapkan didalam mekanisme pengadaan Alat Umum Sistem Senjata dan Menganalisis pengawasan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap pengadaan barang dan jasa khususnya dibidang ALUTSISTA. Metodologi yang digunakan adalah studi normatif dengan model deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik sudah diterapkan didalam pengadaannya, namun masih belum sempurna karena tidak adanya keterbukaan dan transparansi, begitupun juga pengawasan LKPP yang masih terasa sebagai pengawasan semu karena tidak semua alutsista bisa diawasinya.

---

This research departs from the general principle of good governance that were statute by Presidential Decree number 54 2010 concerning directive on Procurement of Government good and services. This Presidential Decree are the guidelines of good governance that were implemented on every government procurement, including Indonesian Army armament procurement that dealt by Ministry of Defense, where it was held in disclose and secretive manner including its auditing were held by Ministry of Defense Inspectorate General, because of its reclusiveness, its lack of transparency therefore many armament procurements went sideways. the problem on this research are what general principle of good governance that were apparent on Indonesian Army armament procurement and how was the supervision of LKPP at Indonesian Army armament procurement. The purpose of this research is to find a clear and complete picture on both the mechanism of the armament procurement itself and analyzing LKPP supervision. Methodology that were used on this research are normative research and descriptive analysis. The results for this research is that there was already some general principle of good governance that were apparent on the Indonesian Army armament procurement but not perfect because it still lacks of transparency but it should be understandable because of the secretive manner of the armament details. Also LKPP supervision that were feel like a pseudo supervision because Ministry of Defense limits the armament procurement that LKPP could supervise."

"Penelitian ini berfokus untuk mencari penjelasan atas pemicu peningkatan akuisisi senjata ofensif di kawasan Asia Tenggara, paska perang dingin. Penelitian Kuantitaif dengan pendekatan deskriptif analitis ini, berusaha untuk menjelaskan: 1) keberadaan akuisisi senjata ofensif, dengan menggunakan parameter dari Offense Defense Theory, dan lebih jauh 2) mencari penjelasan dari fenomena ini. Dengan menggunakan model aksi-reaksi dari teori Dinamika Persenjataan, penulis berusaha untuk untuk menganalisis pola penggelaran militer statis (military deployment) per Negara per periode dan menghubungkan hal ini pada konflik spesifik dan flash point di kawasan ini, untuk mencari intensi dari akuisisi senjata. Penulis juga menganalisis pola dari military deployment per Negara per peiode dalam konteks hedging strategies antara Negara ASEAN dengan China, terutama dalam konflik Laut China Selatan. Dengan menggunakan analisis combat radius, military deployment, dan analisis military employment, hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa akuisisi senjata ofensif yang dilakukan oleh negara di kawasan dipicu oleh pola aksi reaksi.

---

This research focused on tracing triggering factor of the increase of procurement of offensive weapon in Southeast Asia, in post Cold War period. This is a quantitative research with descriptive and explanative analysis approach try to describe: 1) the existence of increasing of offensive weapon acquisition using parameter from Offense Defense Theory, and further 2) seeking for explanation of this phenomenon. Using action reaction model from Arms Dynamic, writer analyzed the pattern of military deployment per countries per period and linked it to specific conflict and flash point in region, to traced intention of weapon acquisition.

Writer also analyze pattern of military deployment per countries per period in context of hedging strategies of ASEAN countries with China, specifically in South China Sea. Using combat radius analysis and military deployment and employment analysis, the result indicates the procurement of offensive weapon is triggered by pattern of action reaction, which."

"This study focuses on the prohibition of sexual violence in armed conflict based on the provision of various international treaties and the sanctions that imposed on perpetrators of sexual violence according to the Rome Statute of International Criminal Court. The analysis on the provision of the Rome Statute of International Criminal Statute and its application in some cases of sexual violence in the Democratic Republic of the Congo. This study is based on the results of literature study with normative juridical method. Based on the result of this study, the provisions of the prohibition of sexual violence has not been properly applied in some cases that occur in armed conflict in the Democratic Republic of the Congo. Therefore, in addition to the provision of regulation, it is also necessary to establish the system of evidence that could facilitate the implementation of the sanctions to the perpetrators of sexual violence in armed conflicts.

---

Skripsi ini membahas mengenai larangan dilakukannya kekerasan seksual dalam konflik bersenjata berdasarkan perumusan dalam berbagai perjanjian internasional dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual berdasarkan statuta peradilan internasional. Analisa mengenai perumusan kekerasan seksual didasari pada ketentuan dalam Rome Statute of International Criminal Court dan penerapannya dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di Democratic Republic of the Congo. Penelitian ini disusun berdasarkan studi kepustakaan dengan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, perumusan mengenai larangan kekerasan seksual belum dapat diterapkan secara baik dalam beberapa kasus yang terjadi pada konflik bersenjata di Democratic Republic of the Congo. Oleh karena itu, selain rumusan pengaturan, diperlukan pula sistem pembuktian yang dapat mempermudah dilakukannya penerapan saksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam konflik bersenjata."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum humaniter dan hukum penerbangan dalam melindungi negara pihak ketiga yang memiliki hak lintas diatas wilayah yang sedang mengalami konflik bersenjata yang diberikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1949 beserta berbagai Protokol tambahnnya, serta Konvensi Chicago 1944 dan annexnya. Skripsi ini memberikan gambaran dan penjelasan bagaimana pengaplikasian berbagai sisi hukum tersebut ke dalam kasus Malaysia Airlines Flight MH 17.

---

This thesis focus on how both international humanitarian law and aviation law protects third the third party which fly across an armed conflict country who have a passage rights according to Geneva Conventions 1949 and its protocols, and also Chicago Convention 1944 and its annexes. This thesis described and explained how those laws applies in the case of Malaysia Airlines Flight MH 17."