Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayaran merupakan salah satu bagian utama dari transportasi nasional Indonesia sebagai negara maritim. Pemilik atau operator kapal dalam menjalankan kegiatan pelayaran dihadapi adanya risiko laut. Salah satunya tabrakan antar kapal yang apabila terjadi akan sangat merugikan kedua belah pihak, terlebih lagi apabila tabrakan menimbulkan adanya upaya penahanan oleh otoritas pelabuhan setempat. Skripsi ini mencoba mengkaji mengenai jaminan perlindungan yang diberikan oleh Hull and Machinery dan Protection and Indemnity Club khususnya dalam memberikan jaminan perlindungan kepada pemilik atau operator kapal dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan ketika terjadi tabrakan kapal laut. Metode penelitian penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif. Dibutuhkan pengalihan risiko dari pemilik atau operator kapal kepada asuransi maritim.

---

Maritime transportations is one of the main part of the national transportation in Indonesia as a maritime nation. The owner or operator of ships faces risk caused by the sea in day-to-day operations. One of the risks is collisions between ships that would be highly detrimental to both sides, even more so, if these collisions causing containment efforts by the local port authority. This thesis focus to assess the protections guaranteed by the maritime insurance Hull and Machinery and Protection and Indemnity Club particularly in providing a guarantee of protection to the owner or operator of a vessel and liability towards the third party on ships collisions incidents. The research of this study was conducted through juridical normative method. Therefore, transfer of risk from the owner or operator of a ship to the marine insurers is needed."

"Kapal dapat berpotensi menyebabkan pencemaran minyak laut karena digunakannya laut sebagai salah satu alat transportasi pelayaran. Dampak akibat terjadinya insiden tumpahan minyak di laut oleh kapal dapat menimbulkan kerugian yang besar. Contohnya adalah dalam kasus tabrakan kapal Hebei Spirit di Korea Selatan yang menumpahkan sekitar 10.900 ton minyak mentak ke laut. Peran P&I Club penting dalam menanggung risiko tabrakan kapal yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Sehingga dalam tesis ini penulis akan membahas dua rumusan masalah, yaitu pertama jaminan tanggung jawab hukum yang disediakan oleh Protection and Indemnity Club kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian third party liability coverage terhadap kerugian pencemaran minyak di laut akibat kecelakaan kapal, dan yang kedua adalah tanggung jawab hukum P&I Club dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi atas pencemaran minyak dilaut akibat kecelakaan kapal dalam kasus Hebei Spirit di Korea. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini bersifat yuridis normatif dengan berlandaskan teori strict liability. Penelitian tesis ini menghasilkan kesimpulan yaitu bahwa tanggung jawab hukum dari P&I Club terhadap pihak ketiga akibat pencemaran minyak di laut mengacu pada pay to be paid rules dan maksimal kompensasi yang diberikan diatur dalam pasal 5 ayat 1 CLC 1992. Dalam kasus Hebei Spirit, tanggung jawab dari Skuld P&I Club adalah berupa pembayaran klaim kepada pemerintah Korea melalui lokal koresponden dari Skuld Club yang berada di Seoul Korea.

---

Ships can potentially cause an oil pollution at sea due to the use of the sea as a means of shipping transportation. The impact caused by the occurrence of incidents of oil spills at sea by ships could causes an enormous loss. The example is in the case of the collision of the Hebei Spirit ship in South Korea which spilled around 10,900 tons of persistent oil into the sea. The role of the P&I Club is very important in bearing the risk of ship collisions that cause environmental pollution. This thesis will examine the legal liability guaranteed by P&I Club against the third parties in regard to oil pollution losses at sea due to ship accidents, also in terms of P&I Club's legal liability in settling compensation claims for oil pollution in Hebei Spirit case. The research method used in this thesis is juridical normative and will be elaborated based on strict liability theory. This research draws conclusions that third party liability provided by P&I Club in case of oil pollution at sea will be following the pay to be paid rules, with maximum amount of compensation subjected to article 5 paragraph 1 of CLC 1992. In the case of Hebei Spirit, the responsibility taken by Skuld P&I Club are to pay claim to Korean government through local correspondents of the Skuld Club located in Seoul Korea."

"Skripsi ini membahas mengenai perlunya penerapan Asuransi Protection & Indemnity (P&I) terhadap kapal laut berbendera Indonesia ditinjau dari segi landasan hukum yang mengaturnya, kelebihannya dibanding dengan asuransi laut lain, serta manfaat bisnis yang dapat dihasilkan melalui penerapannya melihat berbagai aspek yang ada, salah satunya visi pemerintah dan kondisi geografis Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptifanalitis.Hasil penelitian ini menyarankan dilakukannya sosialisasi terhadap kewajiban penutupan resiko kapal dengan Asuransi P&I, adanya pengawasan terhadap penerapan Asuransi P&I dan penerapan sanksi yang tegas, serta perlunya konsorsium perusahaan asuransi untuk memasarkan asuransi ini.

---

This thesis discusses the necessity to implement Protection & Indemnity (P&I) Insurance for Indonesian flagged ships in terms of the legal basis set, the advantages compared with other marine insurance, as well as the business benefits that can be generated in every aspect like Indonesian government's vision & geographical conditions. This study is a qualitative study with descriptiveanalytical design.

The results of this study suggest the government to do such socialization about P&I Insurance, supervise the implementation of P&I Insurance and that strict sanctions, and to make a consortium of insurance companies."

"Polis Asuransi Hull & Machinery merupakan salah satu bentuk polis yang kerap digunakan sebagai perlindungan untuk kapal-kapal yang ada di Indonesia hingga saat ini. Dalam Produk polis ini sendiri terdapat klausa baku yang mengatur mengenai pertanggungjawaban umum atau yang dikenal sebagai General Average yaitu prinsip kontribusi dari para pihak terhadap suatu kejadian yang terdapat beberapa kepentingan di dalamnya, terutama yang sering terjadi pada saat dilakukannya penyelamatan terhadap suatu kapal (Salvage). Dalam Skripsi ini akan membahas mengenai penerapan Asas General Average terhadap tindakan Penyelamatan Kapal antara PT Alatas Marine dan PT Tugu Asuransi Indonesia, yang kemudian menyebabkan tertundanya klaim atas Polis Asuransi Hull & Machinery. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Pengaturan mengenai General Average pada prinsipnya telah diatur dalam KUHD namun mengenai limitasi dan tanggungjawab para pihak terkhususnya perihal penyelamatan kapal lebih khusus diatur dalam Marine Insurance Act 1906.Akan tetapi, pertimbangan hukum dari hakim pada Pengadilan Negeri tidak sesuai, dikarenakan dalam putusannya telah menghukum dan mewajibkan penanggung untuk membayarkan klaim yang tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dibayarkan secara kontribusi menurut Asas.

---

Hull & Machinery Insurance Policy  is a form of policy that is often used as protection for ships in Indonesia until now. In this policy product itself there is a standard clause that regulates general liability or what is known as General Average, which is the principle of contribution from the parties to an event that has some interest in it, especially those that often occur during the rescue of a ship (Salvage). In this thesis will discuss the application of the General Average Principle to ship rescue actions between PT Alatas Marine and PT Tugu Asuransi Indonesia, which then causes delays in claims on the Hull & Machinery Insurance Policy. The research method used is normative legal research that uses analytical descriptive research methods. In this study, it was found that the Regulation on General Average has in principle been regulated in the KUHD but regarding the limitations and responsibilities of the parties, especially regarding the rescue of ships, it is more specifically regulated in the Marine Insurance Act 1906.However, the legal considerations of the judges in the District Court are not appropriate, because in their decisions they have punished and obliged the insurer to pay claims that are not in accordance with the value that should be  paid on a contribution basis according to the General Average Principle."

"Prinsip subrogasi merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam hukum asuransi yang ketentuannya terdapat dalam pasal 284 KUHD. Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip subrogasi dalam Charterer rsquo;s Liability Protection Indemnity Insurance pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2014. Pada putusan tingkat kasasi Majelis Hakim telah keliru dengan menyatakan penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat sesuai dengan Pasal 284 KUHD.Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan mendasarkan pada ketentuan undang-undang dan teori mengenai subrogasi dalam asuransi. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa diperlukan penambahan materi tentang subrogasi dalam asuransi sebagai muatan pelatihan bagi para hakim supaya tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan pertimbangan hukum dalam kasus yang berkaitan dengan subrogasi dalam asuransi.

---

The principle of subrogation is one of the principles contained in the law of insurance of which provision is in article 284 KUHD. This thesis discusses the implementation of subrogation principle in Charterer 39s Liability Protection Indemnity Insurance on Supreme Court Decision Number 1210 K Pdt 2014. In the appeal verdict, the judges have been mistaken by stating that the plaintiff has no right to sue in accordance with Article 284 KUHD.

The research method used is normative juridical based on legal and theoretical provisions related to subrogation in insurance. In the end, the authors come to a conclusion that it is necessary to add material about subrogation in insurance as a training content for judges to avoid mistakes in doing legal considerations in cases related to subrogation in insurance."

"Keberadaan profesi insinyur mempunyai kedudukan yang krusial dalam kehidupan manusia khususnya dengan kontribusi dalam bentuk penyelesaian masalah secara teknik yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari dengan memadukan ilmu sains, matematika, dan ekonomi. Akan tetapi, tidak jarang terdapat berbagai peristiwa yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh risiko menjalankan praktik keinsinyuran. Dalam rangka untuk mengurangi beban dari risiko tersebut, maka dapat dilakukan pengalihan risiko (transfer of risk) melalui professional indemnity insurance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan professional indemnity insurance terhadap Insinyur yang lalai dalam menjalankan tugasnya serta membandingkan regulasi dan pengimplementasiannya dengan negara bagian New South Wales dan Victoria, Australia. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, yaitu metode yang berfokus pada doktrin yang merupakan sintesa dari aturan, norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai. Lebih lanjut, jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa studi kepustakaan yang berfokus kepada regulasi dalam hukum positif Indonesia, antara lain KUHPerdata, UU Perasuransian, dan UU Keinsinyuran. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa perlindungan yang diberikan oleh professional indemnity insurance terhadap insinyur dengan memberikan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Indonesia belum mengatur mengenai kewajiban untuk memiliki professional indemnity insurance bagi insinyur. Berbeda dengan negara bagian New South Wales dan Victoria, Australia yang telah memiliki statutory obligation serta pengaturan lebih lanjut terkait dengan keberlakuan professional indemnity insurance. Penulis menyarankan agar dibuat suatu peraturan perundang-undangan atau mengamandemen ketentuan UU Keinsinyuran serta dukungan dari organisasi profesi agar insinyur memiliki polis professional indemnity insurance.

---

The existence of the engineering profession has a crucial position in human life, especially with contributions in the form of technical problem solving in everyday life by combining science, mathematics, and economics. However, it is not uncommon for there to be various undesirable caused by risks in carrying out engineering practice. In order to reduce the burden of these risks, it is possible to transfer risk through professional indemnity insurance. This research aims to determine the protection of professional indemnity insurance for engineers who are negligent in carrying out their duties and to compare the regulation and implementation with the states of New South Wales and Victoria, Australia. In this research, the research method used is doctrinal, which is a method that focuses on doctrine which is a synthesis of rules, norms, or guidelines for interpretation, and values. Furthermore, the type of data in this research is secondary data in the form of literature studies that focus on regulations in Indonesian positive law, including the Civil Code, Insurance Law, and Engineering Law. The results of the research show that the protection provided by professional indemnity insurance to engineers by providing compensation for losses suffered by third parties. Indonesia has not regulated the obligation to have professional indemnity insurance for engineers. Unlike the states of New South Wales and Victoria, Australia, which have a statutory obligation and further arrangements related to the validity of professional indemnity insurance. The author suggests that legislation or amendments be made to the provisions of the Engineering Law as well as support from professional organizations so that engineers have a professional indemnity insurance policy."

"Dalam suatu kapal yang dicarter berdasarkan waktu, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa kapal tersebut dalam kondisi baik berdasarkan pasal 460 KUHD. Agar dapat memastikan bahwa kewajiban tersebut terpenuhi, maka salah satu mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan jenis asuransi kapal seperti asuransi Mesin dan Lambung Kapal. Dengan mengedepankan metode penelitian normatif, maka skripsi ini akan berfokus pada analisis terhadap konsep asuransi mesin dan lambung kapal, status quo pengaturan, dan beban untuk mengasuransikan asuransi tersebut untuk kapal carter menurut waktu. Secara umum, asuransi mesin dan lambung kapal adalah jenis asuransi laut yang secara khusus memproteksi mesin dan lambung dari suatu kapal. Asuransi ini memberikan pertanggungan dari kerugian total, kerusakan fisik, dan kerusakan tabrakan. Akan tetapi, dari segi pengaturan asuransi Mesin dan Lambung Kapal memiliki ketidakpastian hukum. Hal tersebut terjadi karena dalam Instruksi Presiden No. 5 tahun 2005 menyatakan bahwa asuransi Mesin dan Lambung Kapal adalah asuransi wajib sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2021 menyatakan bahwa asuransi tersebut adalah pilihan. Terkait dengan permasalahan tersebut, diperlukan analisa hukum berdasarkan sifat dari Instruksi Presiden yakni sebagai sebuah beleidsregels dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang. Disisi lain, mengenai beban untuk mengasuransikan asuransi Mesin dan Lambung Kapal untuk kapal carter menurut waktu, harus berpedoman pada prinsip Insurable Interest. Dalam hal ini, maka dapat diketahui baik Pemilik Kapal dan Pencarter sebagai pihak dalam perjanjian carter menurut waktu sama-sama memiliki insurable interest yang lahir dari faktor yang berbeda.

---

On a time charter vessel, the Vessel owner is obliged to ensure that the vessel is in good condition based on article 460 of the Indonesia Commercial Code. In order to ensure this obligation is fulfilled, one of the mechanism that can be done is to use marine insurance such as Hull and Machinery insurance. By put forward the normative research methods, this thesis will focus on analysis of the concept of Hull and Machinery insurance, the status quo of the regulation, and the liability to insure such insurance for a time charter vessel. In general, Hull and Machinery insurance is a type of marine insurance that specifically protects the hull and machinery part of a vessel. This insurance provides a coverage from total loss, physical damage and collision damage. However, from the regulatory framework of this insurance, there is legal uncertainty. It is because in Presidential Instruction No. 5 of 2005 states that Hull and Machinery insurance is mandatory, meanwhile in Government Regulation no. 31 of 2021 states that it is an optional insurance. Regarding this issue, a legal analysis is needed based on the nature of the Presidential Instruction, namely as a beleidsregels and Government Regulations as the implementing regulation of the Law. On the other hand, regarding the liability to insure the Hull and Machinery insurance for a time charter vessel, it must be based on the principle of Insurable Interest. In this case, it can be seen that both the Vessel owner and the Charterer as parties to the time charter agreement both have insurable interest arising from different factors."

"Konsultan pajak merupakan salah satu profesi yang memiliki peran penting dalam jalannya Konsultan pajak merupakan salah satu profesi yang memiliki peran penting dalam jalannya roda perekonomian terkhususnya dalam bidang perpajakkan. Dalam menyediakan solusi perpajakan yang akurat dan efisien, konsultan pajak mengintegrasikan pemahaman mendalam mengenai peraturan pajak, ekonomi, dan strategi keuangan. Namun, dalam melaksanakan profesinya, konsultan pajak tidak dapat menghindar dari suatu peristiwa yang kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian atau umumnya dikenal sebagai risiko. Salah satu upaya untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul dari risiko tersebut adalah dengan penerapan pemindahan risiko (transfer of risk) melalui penggunaan professional indemnity insurance. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai bentuk professional indemnity insurance sebagai salah satu langkah perlindungan bagi konsultan pajak dari potensi risiko kelalaian pekerjaan, dengan memberikan contoh negara United Kingdom sebagai negara yang telah mengimplementasikan professional indemnity insurance untuk konsultan pajaknya. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, yaitu dengan berlandas pada norma yang berlaku, peraturan di Indonesia, serta perbandingan peraturan dan teori-teori lain yang berhubungan dengan topik penelitian yang dibawa. Lebih lanjut, jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa studi kepustakaan yang berfokus kepada regulasi dalam hukum positif Indonesia, antara lain KUHPerdata, UU Perasuransian, dan regulasi seputar profesi konsultan pajak. Hasil dari penelitian ini akan menunjukan bahwa dengan mengaplikasikan professional indemnity insurance sebagai bentuk perlindungan kepada profesi konsultan pajak di Indonesia dapat menjadi suatu upaya dalam mengurangi risiko atas kerugian yang dapat timbul. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan kebutuhan akan peraturan yang lebih spesifik dalam regulasi yang menaungi profesi konsultan pajak sejalan dengan adanya dukungan dari pemerintah dan organisasi profesi konsultan pajak dalam mengaplikasikan kewajiban professional indemnity insurance sebagai salah satu upaya perlindungan dari risiko profesi konsultan pajak.

---

Tax consultant is one of the professions that has an important role in the running of the economy, especially in the field of taxation. In providing accurate and efficient tax solutions, tax consultants integrate a deep understanding of tax regulations, economics, and financial strategies. However, in carrying out their profession, tax consultants cannot avoid a possible event that can cause losses or commonly known as risk. One of the efforts to reduce the impact that may arise from the risk is the application of transfer of risk through the use of professional indemnity insurance. This research aims to provide knowledge about the form of professional indemnity insurance as one of the protection measures for tax consultants from the potential risk of negligence, by providing an example of the United Kingdom as a country that has implemented professional indemnity insurance for its tax consultants. In this research, the research method used is doctrinal, which is based on applicable norms, regulations in Indonesia, as well as comparison of regulations and other theories related to the research topic brought. Furthermore, the type of data in this research is secondary data in the form of literature studies that focus on regulations in Indonesian positive law, including the Civil Code, Insurance Law, and regulations surrounding the tax consultant profession. The results of this study will show that applying professional indemnity insurance as a form of protection for the tax consultant profession in Indonesia can be an effort to reduce the risk of losses that can arise. Therefore, the author recommends the need for more specific regulations in the regulations covering the tax consultant profession in line with the support of the government and tax consultant professional organizations in applying professional indemnity insurance obligations as an effort to protect the risk of the tax consultant profession."