Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis efektivitas kebijakan HPP terhadap harga gabah, sebagaitransmisi, terhadap produksi beras dan kesejahteraan petani, sebagai tujuan akhirkebijakan. Analisis dilakukan melalui estimasi model produksi padi dan hargagabah dengan metode 2SLS dan estimasi hubungan antara harga gabah dan HPPdengan metode VAR. Hasilnya adalah kebijakan HPP efektif mempengaruhi hargagabah, kesejahteraan petani, dan produksi beras dengan time lag sebesar satuperiode. Akan tetapi, ternyata pergerakan harga gabah lebih banyak disebabkanoleh pergerakan harga gabah antar waktu dibandingkan HPP, sehingga disimpulkanpenetapan HPP selama ini hanya mengikuti pergerakan harga gabah antar waktu.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the effectiveness of Rice Price-Support Policy to grain prices,as the transmission, to rice production and welfare of farmers, as the ultimate goal.The analysis was done by estimating the model of grain prices and paddyproduction by 2SLS method and estimate the relationship between grain prices andPrice-Support Policy with VAR method. The result is Price-Support Policyeffective to grain prices, welfare of farmers, and rice production with one time lag.However, the movement of grain prices caused more by the movement of grainprices over time than Price-Support Policy, so determination of Price-SupportPolicy had only to follow the movement of grain prices over time."

"ABSTRAKRendahnya harga gabah ketika panen raya merupakan masalah yang harus dihadapi petani padi di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah gabah sebagai price floor bagi petani. Penelitian ini mengevaluasi HPP yang tepat untuk meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Sragen karena Kabupaten ini merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Tengah. Dengan menggunakan metode sistem dinamik didapatkan hasil bahwa HPP gabah yang ditetapkan pemerintah belum mampu memberikan pendapatan yang optimal bagi petani. Kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh untuk menaikkan pendapatan petani dapat dilakukan dengan cara meningkatkan harga HPP gabah GKP Gabah Kering Panen dan penjualan dalam bentuk GKG Gabah Kering Giling .

---

ABSTRACTRendahnya harga gabah ketika panen raya merupakan masalah yang harus dihadapi petani padi di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah gabah sebagai price floor bagi petani. Penelitian ini mengevaluasi HPP yang tepat untuk meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Sragen karena Kabupaten ini merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Tengah. Dengan menggunakan metode sistem dinamik didapatkan hasil bahwa HPP gabah yang ditetapkan pemerintah belum mampu memberikan pendapatan yang optimal bagi petani. Kebijakan kebijakan yang dapat ditempuh untuk menaikkan pendapatan petani dapat dilakukan dengan cara meningkatkan harga HPP gabah GKP Gabah Kering Panen dan penjualan dalam bentuk GKG Gabah Kering Giling . "

"Kebijakan dalam pasar beras ditujukan untuk menstabilkan harga serta melindungi petani dan konsumen. Diantara kebijakan tersebut adalah monopoli impor beras dan ditetapkannya harga dasar gabah oleh pemerintah. Namun, monopoli impor telah dicabut pada September 1998 dan harga dasar telah diganti dengan harga pembelian pemerintah (HPP) pada Februari 2005. Tesis ini bertujuan untuk menganalis pengaruh pencabutan monopoli impor dan perubahan kebijakan penetapan harga dasar menjadi HPP terhadap disparitas harga gabah dan beras (marketing margin).Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan analisis kointegrasi dan Error Correction Model (ECM) dengan pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dan bound test yang dikembangkan oleh Pesaran et al. (2001). Beberapa variabel yang relevan mempengaruhi marketing margin dimasukkan ke dalam model sebagai variabel kontrol, diantaranya curah hujan, kurs, volatilitas kurs, upah industri bahan makanan, volume impor dan ekspor beras, harga beras dunia, dan indeks harga transportasi. Penelitian ini juga disertai dengan studi lapangan sederhana untuk memperoleh informasi mengenai struktur pasar gabah.Dari persamaan ECM yang didapatkan disimpulkan bahwa pencabutan monopoli impor beras dapat memperkecil marketing margin, sedangkan perubahan kebijakan dari harga dasar menjadi HPP justru dapat memperlebar marketing margin. Hal ini didukung oleh fakta yang ditemukan dari studi lapangan, bahwa terdapat kekuatan pedagang gabah yang bisa menekan harga gabah petani. Oleh karenanya, intervensi pemerintah melalui penetapan harga dasar masih sangat diperlukan untuk melindungi harga gabah petani.

---

Rice market policies intended to stabilize the prices and protect farmers and consumers. Among these policies are a monopoly on rice imports and the enactment of the floor price of grain by the government. However, the import monopoly was abolished in September 1998 and the floor price has been replaced with the government purchasing price (HPP) in February 2005. This thesis aims to analyze the influence of the revocation of the import monopoly and grain pricing policies changes on grain and rice price disparity (marketing margin).To achieve these objectives, cointegration analysis and error correction model (ECM) with Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach and bound test developed by Pesaran et al. (2001) was used. Some relevant variables affect the marketing margin incorporated into the model as control variables, including rainfall, exchange rate, exchange rate volatility, wage of grocery industry, the volume of rice import and export, world rice prices, and the transportation price index. This study was also accompanied by a simple field study to obtain information on the structure of the grain market.ECM showed that revocation monopoly on rice imports reduce marketing margins, while the change of a price policy from the floor price to the HPP can actually widen the marketing margin. This is supported by the facts found from field studies, that there is a force of grain traders that could push prices of grain. Therefore, government intervention through floor pricing is still needed to protect the farm price."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat keberadaan asymmetric price transmission (APT) pada pasar beras Indonesia, mulai dari petani, produsen, pedagang besar dan pedagang eceran kemudian menganalisis indikasi welfare transfer dari informasi APT tersebut. Model nonlinear ARDL (NARDL) digunakan untuk melihat perbedaan speed dan magnitude dari transmisi harga. Hasil empiris menunjukkan bahwa terjadi APT positif di sepanjang rantai distribusi pasar beras, artinya respon terhadap kenaikan harga lebih besar dibandingkan penurunan harga. Terdapat indikasi welfare loss konsumen dan di balik itu, terdapat pedagang besar yang memperoleh benefit terbesar atas dominasinya dalam menciptakan keuntungan tambahan atas perubahan harga yang dipicu dari tingkat petani.

---

This study aims to investigate asymmetric price transmission along the supply chain in Indonesian rice market (farmer, producer, wholesaler, retailer), and use the APT information to analyze the indication of welfare transfer. NARDL is used to see the difference in speed and magnitude of price transmission. The empirical results show the presence of positive APT along the supply chain, meaning that the response to price increases is greater than price decreases. There are indications of consumer welfare loss and wholesalers getting the greatest benefit from their dominance in creating additional profits from price changes triggered by the farmer level."

"Pandemi Covid-19 membuat penerimaan negara melalui pajak mengalami kontraksi. Hal tersebut membuat pemerintah berupaya melakukan optimalisasi penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu poin perubahannya adalah pemajakan natura dan kenikmatan dari sisi penerimanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat melalui analisis SWOT, serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam implementasi kebijakan pemajakan natura dan kenikmatan yang berlaku pada saat penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan library research. Berdasarkan identifikasi analisis SWOT, isu utama yang menghambat implementasi pemajakan natura dan kenikmatan adalah isu yang berkaitan dengan asas ease of administration. Isu ini mencangkup masalah kepastian aturan, efisiensi, dan kemudahan. Menanggapi isu tersebut pemerintah saat ini sedang berupaya membuat aturan yang jelas dan mudah dimengerti. DJP menyadari penuh bahwa isu yang berkaitan dengan ease of administration akan menyelimuti implementasi pemajakan natura dan kenikmatan. Hal ini merupakan pengorbanan yang dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan dapat meningkatkan pendapatan negara. Dengan demikian pemerintah harus membuat aturan yang jelas dan bertumpu pada keadilan pemungutan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan aturan yang terarah menarget wajib pajak berpenghasilan tinggi sehingga keadilan dan penerimaan pajak dapat meningkat.

---

The Covid-19 pandemic has contracted state revenue through taxes. This makes the government seek to optimize tax revenue through tax reform in the Law on Harmonization of Tax Regulations. One of the points of change is the taxation of nature and the enjoyment of the recipient. The purpose of this study was to determine Strength, Weakness, Opportunity and Threat through SWOT analysis, as well as the efforts made by the government in implementing fringe benefits tax policies that were in effect at the time this research was conducted. This research was conducted using a qualitative approach through data collection techniques in the form of interviews and library research. Based on the identification of the SWOT analysis, the main issues that impede the implementation of fringe benefits taxation are issues related to the principle of ease of administration. This issue covers the problem of regulatory certainty, efficiency, and convenience. Responding to this issue, the government is currently trying to make rules that are clear and easy to understand. DGT is fully aware that issues related to ease of administration will envelop the implementation of fringe benefits taxation. This is a sacrifice made to create a fair tax system and can increase state revenues. Thus the government must make clear rules and rely on the fairness of tax collection. This can be done with regulations that are directed at targeting high-income taxpayers so that equity and tax revenues can increase."

"Beras merupakan bahan pangan pokok bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Permintaan beras terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kalimantan Selatan. Namun, adanya aktivitas alih fungsi lahan dan keterbatasan ketersediaan lahan dapat menyebabkan penurunan jumlah produksi. Ketidakmampuan pemerintah memenuhi kebutuhan beras akan menyebabkan instabilitas baik di daerah maupun nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak strategi penyediaan beras di Kalimantan Selatan yang melalui pendekatan analisis kebijakan berbasis model sistem dinamis.Berdasarkan hasil simulasi hingga tahun 2025, alternatif kebijakan gabungan berupa program lahan sawah abadi, program intensifikasi dengan pendekatan System of Rice Intensification (SRI), dan program gerakan diversifikasi pangan memberikan hasil capaian terbaik, yaitu surplus 1 juta ton beras, pertumbuhan produksi mencapai 4,95% serta konsumsi beras per kapita berhasil ditekan hingga penurunan 1,5% tiap tahunnya. Hal ini menjadikan Kalimantan Selatan sebagai daerah yang berswasembada beras berkelanjutan juga sebagai daerah pemasok kebutuhan beras nasional.

---

Rice is the staple food for the people of South Kalimantan. Rice demand continues to increase each year in line with population growth. However, the activity of land conversion and land availability constraints may lead to a decrease in the amount of rice production. The inability of the government to meet the needs of rice will lead to regional and national instability. This study aims to quantify the impact of rice supply strategies in South Kalimantan through policy analysis approach and based on system dynamics model.Based on the simulation results up to 2025, the combined form of alternative policies perennial wetland programs, intensification program with the System of Rice Intensification (SRI) approach, and the food diversification movement program gives the best performance, namely a surplus of 1 million tons of rice, production growth reaches 4, 95% and per capita rice consumption was reduced by a decrease of 1.5% each year. This makes South Kalimantan region self sufficient in rice as well as a regional supplier of sustainable national rice requirement."

"Kawasan kumuh di Indonesia terjadi karena tingginya urbanisasi, namun tidak diimbangi oleh edukasi maupun skill para migran, disatu sisi, lapangan kerja yang terbatas, menyebabkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan begitu sulit, begitu pula dengan keuangan para migran dan akhirnya banyaknya migran yang datang, menyebabkan tingginya permintaan akan hunian, namun kemampuan keuangan migran tidak dapat menjangkaunya sehingga mereka menempati lokasi daerah marginal tanpa adanya pelayanan infrastruktur dasar yang memenuhi standart pelayanan minimum. Pembangunan Rusunawa di Marunda, Jakarta Utara adalah salah satu solusi dalam penyediaan permukiman layak huni bagi pekerja kawasan industri, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan korban gusur serta kebakaran. Rumah susun dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui upaya peremajaan, pemugaran dan relokasi. Kegiatan pembangunan rumah susun ini dinilai positif dalam mengurangi kekumuhan perkotaan karena sangat menghemat lahan. Ketepatan penerima manfaat subsidi, dapat dilihat dari penerima subsidi sudah tepat sasaran atau belum dengan menggunakan metode Benefit Incidence Analysis yang menggunakan data SUSENAS dan data primer, kemudian diperkuat dengan menganalisis permasalahan pergeseran penerima subsidi tersebut dengan menggunakan metode depth interview dan sistem sewa menyewa yang ada di dalamnya, serta komparasi fakta lapangan dengan kebijakan yang berlaku, yaitu UU no 16 tahun 1985. Dari hasil analisis BIA, secara umum ditemukan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi target sasaran program ini masih kesulitan masuk ke rumah susun karena tingginya harga hunian dan utilitas yang tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Untuk penghuni yang mendapatkan sistem subsidi, masyarakat miskin (Q1) belum mendapatkan manfaat dari program pemerintah ini, penerima manfaat terbanyak merupakan masyarakat yang memiliki penghasilan lebih tinggi (Q4). Pergeseran penerima manfaat ini disebabkan karena tingginya biaya hidup yang sulit dipenuhi oleh penghuni, sulitnya aksesibilitas transportasi, desain yang kurang sesuai dengan kegiatan penghuni. Sedangkan untuk penghuni dengan sistem non subsidi, penerima manfaat hampir merata dan hampir tepat sasaran karena tidak ada perbedaan yang mencolok antara masyarakat miskin (Q1) dengan masyarakat terkaya (Q5). Mengacu pada UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan layanan dasar kesehatan tersebut, namun agar program tersebut berkelanjutan, harus ada peran serta dari masyarakat, yaitu ikut menanggung biaya penyediaan layanan dasar, terutama layanan dasar air bersih yang sekarang ini belum tahu berapa besaran biaya yang harus ditanggung masyarakat. Penentuan besaran biaya air bersih tersebut, menggunakan metode willingness to pay dan menggunakan data primer. Besaran biaya air bersih ini perlu dilakukan untuk menghitung biaya service hunian, yang menurut UN Habitat tidak boleh melebihi 30% dari total pengeluaran rumah tangga, dan ketika masyarakat mengeluarkan pendapatannya lebih dari 30% untuk sewa rumah dan utilitasnya, maka hunian tersebut sudah tidak dapat terjangkau lagi oleh masyarakat dan akhirnya mereka akan kembali ke daerah marginal yang minim akan pelayanan dasar. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebanyak 51% sample penghuni, mengeluarkan pendapatannya melebihi batas yang dianjurkan oleh UN Habitat, yaitu >30% untuk hunian dan utilitasnya, sehingga rumah susun tersebut sudah tidak lagi terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah ini.

---

Slum areas in Indonesia occurred because of the high urbanization, but not matched by education and skills of migrants, on the one hand, employment is limited, causing the competition to get a job so difficult, so they accept law salary, high housing demand for working and less supply in housing, make they fit into the marginal areas without basic infrastructure services that meet minimum service standards.

Development for Flats in Marunda, North Jakarta is one of the solutions in the supply of habitable housing for industrial workers, low income people (MBR) and evicted the victims and fire. Development for flats with the aim of improving the quality of neighborhoods through the efforts of rejuvenation, restoration and relocation. Apartment construction activity was assessed positively in reducing urban squalor because it can conserve land, encourage green open space and efficiency for development basic infrastructure.

The accuracy of the beneficiaries of subsidies, subsidies can be seen from the receiver is on target or not by using a method that uses the Benefit Incidence Analysis. This analysis using data from SUSENAS and primary data, and then amplified by analyzing the problems of shifting the subsidy recipients by using the method of depth interviews and a lease system that is in therein, as well as comparative facts on the ground with the policies in force, UU Rumah Susun (UURS) No. 16 year 1985.

From the analysis of BIA, in general it was found that low-income people who become the target of this program is still difficult entry into the apartment because of the high price of housing and utilities that are not proportional to their income. For residents who get a subsidy system, the poor (Q1) has not benefited from this government program, most beneficiaries are the people who have higher incomes (Q4). Beneficiaries of this shift is caused due to the high cost of living is difficult to fulfill by the occupant, the difficulty of accessibility of transportation, lack of appropriate design with the activities. As for residents with non-subsidy system, beneficiaries almost evenly and almost right on target because there was no significant difference between the poor (Q1) with the richest (Q5). Referring to the Act No. 26 of 2007 on Spatial Planning, the government is obliged to provide basic services such health, but that the program is sustainable, there must be participation from the community, which helped underwrite the cost of providing basic services, especially basic services of clean water are not currently know how much amount of cost to be borne by society.

Determination of the amount of the cost of the clean water, using the method of willingness to pay and use the primary data. Cost of clean water is necessary to calculate the cost of residential service, which according to UN Habitat should not exceed 30% of total household expenditure, and when people spend more than 30% of their income for rent and utilities, then the occupancy is already out of reach again by the community and eventually they will return to marginal areas would be minimal basic services. From the result showed that as many as 51% sample of residents, to spend his income exceeds the limit recommended by the UN Habitat, which is> 30% for shelter and utilities, so the apartment is no longer affordable by low-income communities."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh luas panen, jumlah tenaga kerja pertanian, jumlah penggunaan benih, jumlah pemakaian pestisida dan jumlah pemakaian urea terhadap ketersediaan beras di Propinsi Jawa Timur.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtut waktu (time series) mulai tahun 1980 hingga 2013. Dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Alat bantu dalam mengolah data sekunder ini adalah Program Eviews versi 6.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak keseluruhan variabel bebas yaitu luas panen, jumlah tenaga kerja pertanian, penggunaan pestisida dan konsumsi urea memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap ketersediaan beras.

---

This study aimed to analyze the influence of the harvested area, the amount of agricultural labor, the amount of use of the seed, the amount of pesticide usage, amount of usage of urea to the availability of rice in the province of East Java.The data used in this research is secondary data time series from 1980 until 2013. In this research, the analysis was conducted using Ordinary Least Square (OLS). Aids in the processing of secondary data are Eviews program version 6.The results showed that simultaneous independent variables are the overall harvested area, the amount of agricultural labor, the amount of pesticide usage and the amount of usage of urea significant effect on the availability of rice."