Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk bisa mengetahui lebih dalam mengenaipengaturan jaminan kesehatan, serta penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk atletsepakbola di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitudengan memperhatikan jaminan kesehatan atlet yang sudah ditanggung oleh klub.Karya ini mempunyai tujuan untuk bisa mengetahui lebih lanjut mengenai pengaturanjaminan kesehatan dan proses penyelenggaraan jaminan kesehatan dalam keperluanatlet sepakbola. Pengaturan mengenai jaminan kesehatan untuk atlet sepakbola diaturdalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hasil penelitianini menunjukan bahwa dibutuhkannya pengawasan lebih untuk keseluruhan atlet diIndonesia.

---

ABSTRACTThe study was conducted to obtain further description of the arrangement inhealth insurance, and implementation of health guarantees for football athletes. Thisresearch was conducted with normative juridical method, namely taking into accountheatlh insurance of football?s players. This creation own the objective toacknowledging the regulations with the process in the coordination of the healthguarantees for athletes. Regulations for the health insurance namely the Law No. 36of 2009 about Health and the Law No. 3 of 1992 about The Workforce and SocialGurarantees. The result of this study indicate the supervision requirements forfootball?s players."

"Skripsi ini membahas dua hal utama menggunakan konsep dasar hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan. Isu yang akan ditinjau adalah kontrak antara klub sepakbola dengan pemain sepakbola di Indonesia dan klausula peminjaman yang terdapat di dalam kontrak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil penelitian ini adalah: (1) Kontrak antara klub sepakbola dengan pemain sepakbola di Indonesia didasarkan pada pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata. Untuk konteks pinjam meminjam pemain sepakbola, tidak dapat digunakan konsep sewa menyewa yang ada di dalam KUH Perdata, karena manusia bukan objek sewa menyewa di dalam KUH Perdata. (2) Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, hubungan hukum antara pihak klub dengan pemain sepakbola merupakan hubungan perjanjian/pekerjaan jasa tertentu, yang unsur utamanya adalah unsur koordinatif dan unsur keahlian. Untuk konteks pinjam meminjam pemain sepakbola, terdapat konsep yang mirip dengan konteks tersebut dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu konsep alih daya.

---

The thesis reviews two main things using basic concepts of civil law and employment law. Issues that will be reviewed are a contract between a football club and football players in Indonesia together with the loan clause mentioned in the contract. This research is a normative legal research with qualitative analysis on secondary data. The results of this research are: (1) The contract between the football club and the players is based on Article 1320 and Article 1338 Indonesian Civil Code. For the loan agreement, the application couldn't based on the Indonesian Civil Code because human can't be categorized as an object of loan. (2) In the context of employment law, the legal relationship between football club and the players is merely providing professional services towards both parties in which the main elements are coordinative and skills. In the context of football player loan agreement, there is a similar concept in the employment law that is known as the concept of outsourcing."

"Skripsi ini membahas tentang perjanjian keagenan pemain sepakbola profesional di Indonesia yang diatur tidak hanya di dalam peraturan hukum nasional yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, tetapi lebih khusus lagi diatur dalam statuta dan peraturan FIFA serta statuta dan peraturan PSSI. Skripsi ini dibuat untuk memberikan gambaran atau penjelasan bagaimana hubungan hukum dan perlindungan hukum para pihak yang terikat dalam perjanjian keagenan pemain sepakbola profesional.

---

The focus of this thesis is concerning the Professional Football Players Representation Contract in Indonesia that regulated not only in national law which is the Indonesian Civil Code and The Law No. 3 of 2005 about the National Sports System, but more specifically stipulated in the Statutes and Regulations of FIFA and PSSI. This thesis is made to give a clear view how the legal relation and the legal protection of the parties who are bound in the professional football players representation contract."

"Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai perikatan yang terjadi dalam proses perpindahan pemain dalam olahraga sepakbola. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan memperhatikan perjanjian yang dibuat oleh para pihak serta peraturan-peraturan yang berlaku di dalam dunia olahraga sepakbola, peraturan FIFA, PSSI, dan peraturan Liga. Disamping itu juga analisis tidak lupa dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku terkait bidang olahraga yaitu Undang-undang Nomor 3 tentang Sistem Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perikatan yang terbentuk dari proses perpindahan pemain merupakan suatu perjanjian campuran, yaitu percampuran antara perjanjian jual beli serta perjanjian persetujuan baru yang mana pengaturannya tidak terdapat dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata.

---

The study was conducted to obtain further description of the engagement that occurs in the moving process of football players. The study was conducted with normative juridical method, namely taking into account the agreement made by the parties and the regulations in world football, FIFA rules, PSSI, and League rules. This study also analyzed Indonesian laws and regulations about sports namely the Law No. 3 of 2005 about The Sports System and the Government Regulation No. 16 of 2007. The results of this study indicate that the agreement formed by the process of moving the player is a combinatie agreement, which is a combination of the purchase agreement and approval of new agreements that are not listed in the regulation of The Civil Code."

"Skripsi ini membahas pengecualian jaminan kesehatan bagi penderita gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat yang termuat di dalam Pasal 25 huruf i Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Dalam penelitian ini penulis juga hendak meninjau peranan asuransi dalam konteks pemenuhan hak dasar atas kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penderita gangguan kesehatan/sakit akibat ketergantungan obat tidak sepatutnya dikecualikan mengingat mereka memiliki hak yang sama untuk mengakses pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat mencabut ketentuan yang mengecualikan jaminan kesehatan bagi penderita ketergantungan obat. Apabila tidak dimungkinkan pemerintah dapat menyediakan program jaminan kesehatan khusus untuk penderita ketergantungan obat demi terpenuhinya hak dasar atas kesehatan mereka.

---

The focus of this study is about the exclusion in health security for people who used drugs which contained at Article 25 (i), Presidential Regulation No. 111 Year 2013 as amendment of Presidential Regulation No. 12 Year 2013 regarding Health Security. This study is also getting to know about the role of insurance in the right to health. This study is qualitative descriptive interpretative. This study found that people who used drugs should not exclude because they are equal with the others to get access in health care. I suggest that the government should revoke the provision, which conclude people who used drugs to get health security. Another option is the government can provide health security program specifically for people who used drugs in order to respect and fulfillment their right to health"

"Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, staadblad 1860 no.3 Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik sepanjang oleh peraturan umum tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Peran Notaris sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan secara atribusi yang diangkat oleh Penguasa Umum (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk menjalankan sebagian Fungsi Publik dari Negara untuk menciptakan Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum, dan Perlindungan Hukum dalam melayani masyarakat. Pandangan ini membawa konsekwensi bahwa Notaris merupakan salah satu profesi yang mempunyai karekteristik yang memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri dibandingkan profesi lain seperti : Advokat, Jaksa, Arbirter dan Hakim, dimana Notaris membutuhkan keahlian khusus dan keterampilan khusus sebagai salah satu prasyarat untuk menjadi profesional dalam profesi tersebut, oleh karenannya Profesi Notaris merupakan jabatan yang terhormat (officium nobile) yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris tidak boleh mengabaikan ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ketentuan-ketentuan dari perundangan lainnya yang terkait dengan masalah hukum yang dibuat, termasuk juga Kode Etik Jabatan maupun Kode Etik Organisasi.

---

Based on Article 1 section 1 of Law number 30 year 2004 about Notary position in article 1 of Notary Regulation, staadblad 1860 no.3 Notary is the only one General officer who have authority to make an authentic deed as long as the general rules does not include the other officer. Notary`s role as general officer who have authority in attribution raised by public authority (Ministry of Justice and Human Rights) perform some public function from the state to create the law certainty, law order and law protection in serving the community. This view brings the consequence that notary is one of the profession that has characteristic that require the integrity and qualifications of its own compared to other professions such as : advocate, attorney, arbiter and judge, which notary need special expertise and special skill as one of the prerequisites to become a professional in the profession, because of that notary is a respectable position (officium mobile) in carrying out the duties and position, Notary should not neglect the terms which already regulated by Law number 30 year 2004 about notary, the provisions of other law related to legal issues created, including the profession ethic code as well as organization ethic code."

"Kesehatan merupakan hal yang penting dalam hidup. Namun tidak mudah dalam memperolehnya. Diri sendiri maupun Negara dapat mengupayakannya, salah satunya dengan jaminan kesehatan yang berlaku di DKI Jakarta, yaitu Program Kartu Jakarta Sehat. Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian kepustakaannormatif dengan melakukan studi dokumen dan wawancara dengan narasumber. Tipologi penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Pokok permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang pengaturan, permasalahan, dan solusi atas permasalahan Program Kartu Jakarta Sehat. Program ini diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 187 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan. Berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya-pun timbul, diantaranya, tertanggung yang merupakan pasien yang memiliki KTP DKI Jakarta dan berobat hanya di Rumah Sakit di DKI Jakarta, pasien kaya yang ikut ditanggung, serta pasien yang menumpuk. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan tahun 2014 di Indonesia ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan Program Kartu Jakarta Sehat, sehingga tidak muncul permasalahan yang sama di kemudian hari.

---

Health is the important thing in our live. But, it is not easy to obtain it. Ourselves and State can obtain it with health insurance that applies in Jakarta, named Kartu Jakarta Sehat Program. This research is subsumed into juridis-normative research with document study and making interview. Type of this research is prescriptive. The problem that is toke in this research is about regulation, problems, and solution from the problem of this program. This program is regulated in Governor Regulation of DKI Jakarta number 187 year 2012 about Cost of Health Service Incharge. Problems that appear are, insured who have card indentification of Jakarta only and can reach the medical treatment in hospital in Jakarta. And then the rich patient that is covered and also the heaping of patient. The National Health Insurance that organized on this year is expected can overcome problems of Kartu Jakarta Sehat’s Program, so that there is no more problem next time. "

"Jaminan kesehatan merupakan hak warga negara yang harus dipenuhi oleh Negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 19 UU No. 39 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Kesehatan di Indonesia saat ini dilaksanakan melalui program Jaminan kesehatan Nasional (JKN), yang diselenggarakan oleh BJPS Kesehatan. Sesuai dengan amanat resolusi World Health Assembly ke-58 tahun 2005, WHO bersama negara-negara di dunia berkomitmen untuk mewujudkan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk melalui suatu sistem pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan, yakni Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah menargetkan seluruh penduduk menjadi peserta JKN pada 2019 namun kenyataannya pada Januari 2019 hanya 216.152.549 jiwa atau 81% penduduk Indonesia yang telah menjadi peserta. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui apakah penyelenggaraan program JKN oleh BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan prinsip UHC. Selain itu, Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana penduduk yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh manfaat JKN. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif–analitis. Penelitian ini menggunakan kajian mendalam terhadap UU SJSN, UU BPJS, Perpres Program JKN, dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Jaminan Kesehatan, serta dokumen WHO.

---

Social health Security is citizen’s right according to Article 28H section (3) of Constitution of Republic of Indonesia 1945, Article 34 section (2) Constitution of Republic of Republic of Indonesia 1945, Article 19 on Law Number 39 of 2009, and Article 18 on Law Number 40 of 2004. Social Health Security in Indonesia implemented through programme National Health Insurance System (JKN), which is held by Social Health Insurance Administration Organization (BPJS Kesehatan). According to resolution Fifty- Eight World Health Assembly 2005, WHO and all countries committed to guarantee access to health service for all people through sustainable health-financing system, which is Universal health Coverage (UHC). Government targeted all people registered to national social health insurance due to 2019 but until January 2019 only 216.152.549 people or 81% of citizens have national health insurance. This study aims to analyze the implementation of JKN held by BPJS Kesehatan based on UHC principles and to know how citizens who is not registered able to get access to health security. This study using juridical-normative research and descriptive data analysis. This study also using depth review towards laws of social health security and documents of WHO."

"Penelitian dilakukan untuk mengetahui status hukum pemain sepakbola di Indonesia, bentuk pengaturan apa yang mengatur pemain sepakbola, dan perlindungan hukum macam apa yang berhak diterima pemain sepakbola disaat pemain terkena masalah dalam perjanjian kerjanya.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan memperhatikan status hukum pemain sepakbola, pengaturan yang mengatur pemain sepakbola, dan perlindungan macam apa yang berhak diterima berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku di dalam dunia olahraga sepakbola, peraturan FIFA, PSSI,dan juga peraturan Liga. Dilakukan juga analisis terhadap UU Ketenagakerjaan dan UU Sistem Keolahragaan Nasional. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa status hukum pemain sepakbola tidaklah termasuk dalam buruh, namun seorang pemain sepakbola. Bentuk pengaturan yang mengatur pemain sepakbola adalah Lex Sportiva, dan pemain sepakbola berhak mendapatkan perlindungan hukum dari PSSI dan penyelenggara liga berdasarkan peraturan yang ada. Dibutuhkan juga NDRC sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang efektif di Indonesia.

---

This research is conducted to further obtain the legal status of football players in Indonesia, form of regulation regulate football players, and kind of legal protection deserved by football players when having issues with their employment agreement. This research is conducted with normative juridical method, which is a method that concerns with legal status of football players, regulation regarding football players, and legal protections deserved by football players according to the prevailing laws and regulations of sports world of football such as FIFA regulation, PSSI regulation, as well as rules of League. Further analysis of Labor Law and National Sports System Law is also conducted in order to achieve comprehensive understanding of this research. The result of this research indicates that legal status of football players are not categorized as labor, but as a football player (professional). The form of regulation that regulate football player is Lex Sportiva. Furthermore, football players deserve a legal protection from PSSI and League Organizer in accordance with the prevailing law and regulation. The existence of National Dispute Resolution Center (NDRC) as an effective dispute resolution institution is also necessarily required."