Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang seberapa jauh keterlibatan Laksamana Tadashi Maeda dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disusun dengan metode sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laksamana Tadashi Maeda terlibat dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan meminjamkan rumahnya sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945 dan menjamin keamanan anggota rapat yang ada di rumahnya dari patroli Angkatan Darat Jepang. Meskipun demikian, keterlibatan Laksamana Tadashi Maeda tidak ada hubungannya dengan pemerintah Jepang karena tindakannya tersebut bertolak belakang dengan perintah yang diberikan padanya, yaitu untuk menjaga status quo hingga Belanda kembali ke Indonesia.

---

ABSTRACTThe study focuses on the involvement of Admiral Tadashi Maeda on the proclamation of independence of Indonesian Republic. This study is categorized as qualitative study with historical method. Result of the study reveals that Admiral Tadashi Maeda has involved on the proclamation of independence of Indonesian Republic because he kept a place in his house for the meeting to arrange the proclamation statement of Indonesian Republic and he was guaranteed the member of the meeting in his house from the Japanese army‟s patrol. Nevertheless, the involvement of Admiral Tadashi Maeda hasn‟t related to the Japanese government in Java because his involvement is against his duty to kept the quo status until the Dutch army comes to Indonesia."

"Upaya kemerdekaan Catalonia berawal dari rasa nasionalisme yang tumbuh dalam diri bangsa Catalonia berdasarkan kebangsaan, budaya dan bahasa yang dianggap berbeda dengan Spanyol. Self determination dan semangat primordial masyarakat Catalonia dipicu oleh rasa ketidakpuasan dan buruknya pola hubungan antara daerah, yaitu Catalonia, dengan Pemerintah pusat Spanyol di Madrid. Sehingga tujuan penelitian ini adalah, pertama, memvalidasi faktor-faktor yang menyebabkan Catalonia ingin memerdekakan diri dari Spanyol, dan merekonstruksi keterlibatan gerakan separatisme dalam upaya kemerdekaan Catalonia. Kedua, mengabstraksi prinsip-prinsip pertahanan-keamanan Spanyol dalam mempertahankan Catalonia, dan merinci berbagai upaya pertahanan-keamanan yang dilakukan oleh Spanyol, hasil penelitian menunjukan bahwa gerakan separatis Catalonia terlibat dalam semua aspek yang menghendaki referendum untuk memisahkan diri dari kerajaan Spanyol dan gerakan separatisme memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan di Catalonia.

---

Catalonia's independence efforts began with a sense of nationalism that grew within the Catalonian nation based on nationality, culture and language which were considered different from Spain. The self-determination and primordial spirit of the Catalan people were triggered by the feeling and poor relationship pattern between the region, namely Catalonia, and the Spanish central government in Madrid. So the purpose of this study is, first, to validate the factors that caused Catalonia to want to be independent from Spain, and to reconstruct the involvement of the separatist movement in the pursuit of Catalonia's independence. Second, abstracting the principles of Spanish security in defending Catalonia, and detailing the various defense-security efforts carried out by Spain, the results of the study show that the Catalan separatist movement was involved in all aspects that the referendum wanted to secede from the Spanish empire and the separatist movement had an impact. of great significance to the defense and security of Catalonia."

"Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang telah mengalami perubahan menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia adalah ?kekuasaan kehakiman yang merdeka?. Hakim disini memegang peran sentral dalam peradilan sebagai personifikasi dari peradilan, sehingga kedudukan hakim dan kemerdekaan hakim harus dijamin dalam sebuah undang-undang (UU). Saat ini, kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis materi UU No. 48 Tahun 2009 dalam melindungi kemerdekaan hakim di Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang terdapat pada UUD 1945 dan instrumen-instrumen internasional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilengkapi dengan pendekatan sejarah, perbandingan dengan negara lain dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 48 Tahun 2009 telah memiliki norma-norma yang mengatur kemerdekaan hakim, namun tetap masih terdapat kekurangan dan ketidaklengkapan dari materi UU No. 48 Tahun 2009 dalam melindungi kemerdekaan hakim, sehingga perlu diadakan perbaikan terhadap UU No. 48 Tahun 2009.

---

Article 24 of The 1945 Amended Constitution of Republic of Indonesia stated that "The judicial power branch shall be independent". In here, judge has a central role on the judiciary, that judge as the personification of judiciary, therefore judge's status and independence shall be secured by law. Now, the judicial power is regulated on Act No. 48 Year 2009 (The Judical Power Act), so then the purpose of this writing is to analyze the substance of Act No. 48 Year 2009 in accomodating judge's independence in the Republic of Indonesia based on the judicial principles on the 1945 Constitution and international instruments. This is a normative study and also be improved by historical approach, comparative approach and case study method. The result of this study showed that the Act of No. 48 Year 2009 has contained the general norms to protect judge?s independence, but still has to be revised because of its material incompleteness in order to protect judge's independence."

"Pada 2006 Pemerintah Belanda mengeluarkan Canon van Nederland mengenai para tokoh, benda-benda, dan peristiwa penting dalam sejarah dan budaya Belanda. Canon tersebut digunakan sebagai panduan pendikan sejarah dan kewarganegaraan bagi para guru sekolah dasar dan menengah. Oleh karena muncul kritik terhadap Canon tersebut, pada 2020 pemerintah Belanda merevisinya, termasuk venster (jendela) Indonesia mengenai Perang Kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini membahas perubahan wacana Perang Kemerdekaan Indonesia dalam Canon van Nederland sebelum dan sesudah revisi. Penelitian ini menggunakan metode campuran, yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif, dengan pendekatan poskolonial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah direvisi, wacana Perang Kemerdekaan dalam Canon van Nederland merepresentasikan lebih banyak keberagaman gender dan etnis dibandingkan sebelumnya. Canon van Nederland revisi juga merepresentasikan orang kulit berwarna dengan agency atau keberdayaan yang lebih besar dari sebelumnya. Canon van Nederland revisi memperlihatkan upaya menghindari bias Eropa dengan menyajikan perspektif yang lebih beragam tentang Perang Kemerdekaan Indonesia dan memasukkan penelitian terbaru tentang kekerasan pasukan Belanda dalam Perang Kemerdekaan Indonesia.

---

In 2006 the Dutch Government launched the Canon van Nederland of important figures, objects and events in Dutch history and culture. The Canon is used as a guide for history and civics education for primary and secondary school teachers. Due to criticism of the Canon, in 2020 the Dutch government revised it, including the Indonesia venster (window) on the Indonesian War of Independence. This research discusses the changes in the discourse of the Indonesian War of Independence in Canon van Nederland before and after the revision. This research uses mixed methods, combining quantitative and qualitative methods, with a postcolonial approach. The results show that after the revision, the discourse of the War of Independence in Canon van Nederland represents more gender and ethnic diversity than before. The revised Canon van Nederland also represents people of colour with greater agency than before. The revised Canon van Nederland shows an attempt to avoid European bias by presenting a more diverse perspective on the Indonesian War of Independence and incorporating recent research on Dutch military violence in the Indonesian War of Independence."