Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerjalan kaki (walking) apabila dioptimalkan sebagai basis perencanaan sistem transportasi dapat mendukung terciptanya sistem transportasi berkelanjutan dan merupakan moda transportasi yang paling populis untuk kota negara berkembang seperti Jakarta. Sebagai segmen-segmen jalan penting di kota Jakarta, Jalan M.H Thamrin , Jalan Medan Merdeka Barat, dan Jalan Kebon Sirih menghubungkan berbagai pusat-pusat ekonomi dan bisnis Ibukota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola walkability pada tiga segmen jalan ini dengan melakukan penilaian atribut fisik trotoar dengan mengacu pada Global Walkability Index (GWI), yang terdiri dari tiga komponen Keamanan, Kenyamanan, dan Keselamatan, dan analisis atribut kognitif berupa persepsi para pejalan kaki. Metode analisis yang digunakan dalam ini adalah analisis kualitatif dan deskriptif-spasial. Hasil penelitian menunjukkan segmen MH Thamrin menunjukkan tingkat kelayakan paling tinggi untuk zona perkantoran swasta dan zona komersil. Segmen Medan Merdeka Barat menunjukkan tingkat kelayakan tertinggi untuk zona perkantoran pemerintah. Segmen Kebon Sirih menunjukkan tingkat kelayakan paling rendah untuk zona perkantoran swasta dan zona perkantoran pemerintah. Adapun keterkaitan antara atribut fisik dan kognitif yakni pejalan kaki karena ?keharusan? cenderung berjalan kaki ke zona perkantoran (pemerintah dan swasta) yang memiliki rentang skor tingkat kelayakan tinggi. Sementara itu, pejalan kaki karena ?relaksasi? cenderung berjalan kaki ke zona komersil yang memiliki skor kelayakan trotoar lebih rendah, dan pejalan kaki sebagai ?olahraga/menyehatkan? cenderung berjalan kaki ke zona perkantoran (pemerintah dan swasta) yang memiliki tingkat kelayakan trotoar tinggi.

---

ABSTRACTWalking is a type of transportation mode that supports sustainable transportation if optimized properly. For a city in a third world country such as Jakarta, walking can be the most populous mode of transportation. As important street segments in Jakarta, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, and Jalan Kebon Sirih Jakarta altogether connect many economic and business centers. This research aims to find out the walkability pattern on these segments. The walkability assessments consist of two types: physical attributes based on Global walkability Index (GWI), consisting of Comfort, Safety, and Security, and cognitive attributes, which focuses on the pedestrian?s perception. The method used in this research is qualitative and spatial-descriptive. The results shows that the pattern of walkability varies. In terms of physical attributes, MH Thamrin segment has the highest score for private office zone and commercial zone. Medan Merdeka Barat segment shows the highest score for government office zone, while Kebon Sirih segment shows the lowest score for private office zone and government office zone. Meanwhile, the correlation between these two attributes (the physical and the cognitive) is as follows: the pedestrians who perceive walking as ?mandatory? tend to walk to the office zones (government office zone and private office zone), the pedestrians who perceive it as a ?relaxation? tend to walk to commercial zone whose score is lower, and the ones who perceives it as a ?sport? tend to walk to the offices zone who have a higher score."

"ABSTRAKHasil beberapa penelitian terhadap masalah pengendahan kualitas udara yang telah dilakukan sebelumnya oleh berbagai pihak yang terkait, menunjukkan kegiatan transportasi terutama transportasi darat menjadi peyumbang terbesar bagi penurunan kualitas udara di DKI Jakarta dan juga kota-lainnya, dibandingkan sumber-sumber pencemaran udara lainnya seperti industri dan rumah tangga. Hal tersebut diakibatkan oleh emisi buangan dari kendaraan bermotor yang melintasi ruas-ruas jalan di kota-kota tersebut, yang menyebabkan perubahan komposisi udara atmosfer normal dengan kehadiran zat-zat asing yang bersifat sebagai pencemar seperti NOx, SO2, CO dan Debu / TSP (Total Suspended Particulat) dari emisi kendaraan bermotor tersebut. Untuk mengetahui besamya pembebanan pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor pada ruas-ruas jalan di DKI Jakarta, dilakukan evaluasi terhadap data kualitas udara rata-rata harian dan data lalu lintas pada ruas jalan / road side yang bersangkutan, yang dalam hal ini diwakili oleh 3 lokasi ruas jalan / road side di DKI Jakarta yang mempunyai kepadatan lalu lintas tinggi, sehingga dapat dianggap mewakili kondisi sesungguhnya mengenai gambaran kualitas udara ruas jalan di DKI Jakarta. Ketiga lokasi yang dipilih tersebut adalah ruas jalan Moh.Husni Thamrin, Merdeka Barat dan Casablanca. Perhitungan dilakukan dengan memperhatikan faktor emisi masing-masing parameter pencemar yang berbeda-beda untuk setiap jenis kendaraan bermotor yang melintasi ruas tersebut. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui hubungan keterkaitan antara kegiatan transportasi dengan kualitas udara pada masing-masing ruas jalan / road side tersebut.

---

"

"Sebagai koridor pergerakan, jalan mengakomodasi kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan perkotaan. Salah satunya adalah dengan berjalan kaki. Pengalaman berjalan yang dimiliki orang di jalan akan menentukan keberhasilan jalan sebagai sebuah ruang. Jalan kaki merupakan moda transportasi penting dalam perkotaan yang memberikan banyak manfaat bagi semua sektor kehidupan sehari-hari termasuk perdagangan dan bisnis, lingkungan, serta kesehatan dan keselamatan penduduk. Derajat kemampuan lingkungan untuk mendukung berjalan dapat dilihat melalui konsep urban walkability (Southworth, 2005). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja urban walkability di dua wilayah studi; Jalan H. Agus Salim dan Jalan Mahakam, berdasarkan parameter elemen fisik dan sosial lingkungan perkotaan. Meskipun kedua wilayah studi memiliki kesamaan nilai wisata kuliner, namun perbedaan antara unsur fisik dan sosial diduga berpengaruh terhadap kinerja urban walkability.

---

As a movement corridor, the street accommodates basic human needs in urban life. One of which is walking. The walking experience that people have on the street will determine the success of the street as a space. Walking is an important mode in urban transportation that provides many benefits to all sectors of daily life including commerce and business, environment, and the health and safety of residents. The degree of the environment’s ability to support walking can be seen through the concept of urban walkability (Southworth, 2005). This study is aimed to analyze the performance of urban walkability in two study areas; Jalan H. Agus Salim and Jalan Mahakam, based on the parameter of physical and social elements of the urban environment. Although the two study areas serve similarities in the value of culinary tourism, the differences between physical and social elements are thought to have an influence on the urban walkability performance."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakanpembatasan lalu lintas sepeda motor di jalanan MH Thamrin (segmen Bundaran HI)sampai Medan Merdeka Barat dalam rangka mengatasi permasalahan kemacetan dijalan protocol Jakarta. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakandesain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi yang telahdijalankan sudah cukup. Di sisi lain, masih dapat dijumpai hambatan yangmemengaruhi jalannya implementasi kebijakan ini, yaitu kurangnya jumlah personeluntuk melakukan pengawasan, kurangnya fasilitas pendukung guna mendukungpengimplementasian kebijakan pembatasan lalu lintas sepeda motor ini, masihterdapat sikap yang tidak baik yang ditunjukkan oleh pihak personel ataupunmasyarakat dalam mendukung jalannya implementasi, adanya hambatan dalamfasilitas pendukung implementasi kebijakan yang mana berasal dari pihak luar.

---

ABSTRACTThis study aims to determine how the restriction policy implementation motorcycletraffic on the streets of MH Thamrin (HI traffic circle segment) to Medan MerdekaBarat in order to overcome the problems of road congestion in Jakarta protocol.Researchers used a qualitative approach and used a descriptive design. These resultsindicate that implementation has been carried out is enough. On the other hand, canstill be found barriers that affect the course of the implementation of this policy,namely the lack of the number of personnel to conduct surveillance, lack of supportfacilities to support the implementation of the policy of limiting traffic thismotorcycle, there is still a good attitude shown by the personnel or the public insupport of the course of implementation, the obstacles in the implementation ofpolicies supporting facilities which are from outside"

"Pusat kota-kota besar di Indonesia umumnya lebih barcirikan sub urban ketimbang urban. Hal tersebut tercermin dari barbagai unsur yang terdapat dl pusat kota-kota baser tersebut, seperti bangunan & jalan. Bangunan-bangunan yang terdapat di pusat kota-kota tersebut seakan-akan berdiri sendlri, tanpa mamliiki kaitan antara satu dengan lainnya. Hal tersebut turut mempengaruhi streetscape pada pusat kota-kota besar Indonesia. Salah satu aklbat yang muncul antara lain adalah jalan hanya dlpandang sebagai sebuah 'medium', bukan sebagai sebuah unsur yang juga dapat menyokong kahldupan sebuah pusat kota.Untuk memulai pembahasan penulis mengangkat isu urban dan sub urban.Struktur fislk dan sosial dari kawasan urban dan sub urban adalah pakok-pokok gagasan yang digali dalam permulaan tullsan ini. Pada baglan barlkutnya dibahas mengenai streatscape dan unsur-unsur apa saja yang mambentuknya. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur-unsur fisik maupun non fisik. Bagaimana sebanamya streetscape kawasan pusat kota dan kawasan plnggiran kota (baik jalan utama maupun jalan residensial) adalah hal yang dibahas kemudian. Dalam bagian ini juga dibahas mengenai adanya paham arsilektur modern yang turut membarikan pengaruh yang signifikan terhadap steetscape, terutama pada pusat kegiatan kawasan perkotaan (dan tentunya dampak paham tersebut terhadap strukturkawasan urban). Pembahasan mengenai strsetscape tersebut sangat penting sebelum tulisan... .,"

"Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) merupakan media penyeberangan yang aman dan nyaman bagi penggunanya. Namun, pada kenyataannya sangat banyak infrastruktur JPO yang tidak sesuai dengan standar perencanaan dan dapat mengurangi tingkat keamanan dan kenyamanan bagi pengguna dan sekitarnya. Untuk beberapa alasan, pejalan kaki merasakan ketidaknyamanan ketika menyeberang dengan menggunakan JPO dan bahkan lebih memilih untuk menghindarinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi fisik eksisting JPO di Jalan MH Thamrin, Jakarta pusat terhadap Standar Perencanaan Perancangan JPO di Daerah Perkotaan (SNI, 1995), menganalisa tingkat pelayanan JPO berdasarkan HCM, dan menganalisa kebutuhan dan tanggapan pengguna JPO dengan kuesioner terbuka dan tertutup. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas JPO dan memaksimalkan fungsi dan meningkatkan tingkat pelayanan bagi pejalan kaki sebagai penggunanya.

---

Footbridge is a safe and comfort crossing media for the users. However, in reality there are many footbridges infrastructure that not represent with standard of pedestrian bridge planning which is able to reduce the safety and comfort level for the users and surroundings. For some reasons, pedestrians feel uncomfortable in using footbridge to cross the road and even prefer not to use it. This study aim to evaluate the physical condition of the footbridge located on Jalan MH. Thamrin, Central Jakarta according to standard of Planning Procedures for Crossing Bridge in Urban Area (SNI, 1995), analyze the Level Of Service the bridge according to HCM, and analyze the footbridge user needs and responses about this facility with closed and opened questionnaire. The result of the analysis of this study expected to be able to improve the quality of footbridge in order to maximize the functionality and improve the services for pedestrians as the users."

"Waktu tunggu pelayanan di unit rawat jalan terutama pada poliklinik spesialis yang lebih dari waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan data penghitungan waktu tunggu didapat 6 poliklinik spesialis yang memiliki waktu tunggu pelayanan > 60 menit. Poliklinik tersebut adalah PD1 (107.6 menit), PD5 (168.7 menit), P2 (66 menit), PD2 (68 menit), PJ (60.6 menit), dan THT (62.1 menit) Permasalahan ini disebabkan oleh faktor - faktor seperti keterlambatan waktu dokter dalam memulai praktik, pola kedatangan pasien, jumlah pasien dan jadwal praktik, peralihan sistem informasi manajemen rumah sakit, sistem pendaftaran, serta lokasi yang kurang strategis antar unit pelayanan rawat jalan.

---

The waiting times in outpatient setting specifically for specialist polyclinics takes longer than it recommended by the goverment as stated in Ministry of Health Decision Letter No. 129/Menkes/SK/II/2008 about Minimum Standar of Hospital Services. This research are conducted by using a qualitative and quantitative method. According to the waiting time data countings there are 6 specialist have experiencing an patient waiting times more than 60 minutes. There are PD1 (107.6 minutes), PD5 (168.7 minutes), P2 (66 minutes), PD2 (68 minutes), PJ (60.6 menit) dan THT (62.1 menit). The issues are caused by the doctor lateness habits on starting practice, arrival pattern of patient, amount of pasien and unadequate practice schedule, alteration of hospital information sistem, hospital admission and registration sistem, futhermore the unstrategic location between units."

"Waktu tunggu pelayanan di unit rawat jalan terutama pada poliklinik spesialis yang lebih dari waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan data penghitungan waktu tunggu didapat 6 poliklinik spesialis yang memiliki waktu tunggu pelayanan > 60 menit. Poliklinik tersebut adalah PD1 (107.6 menit), PD5 (168.7 menit), P2 (66 menit), PD2 (68 menit), PJ (60.6 menit), dan THT (62.1 menit) Permasalahan ini disebabkan oleh faktor – faktor seperti keterlambatan waktu dokter dalam memulai praktik, pola kedatangan pasien, jumlah pasien dan jadwal praktik, peralihan sistem informasi manajemen rumah sakit, sistem pendaftaran, serta lokasi yang kurang strategis antar unit pelayanan rawat jalan.

---

The waiting times in outpatient setting specifically for specialist polyclinics takes longer than it recommended by the goverment as stated in Ministry of Health Decision Letter No. 129/Menkes/SK/II/2008 about Minimum Standar of Hospital Services. This research are conducted by using a qualitative and quantitative method. According to the waiting time data countings there are 6 specialist have experiencing an patient waiting times more than 60 minutes. There are PD1 (107.6 minutes), PD5 (168.7 minutes), P2 (66 minutes), PD2 (68 minutes), PJ (60.6 menit) dan THT (62.1 menit). The issues are caused by the doctor lateness habits on starting practice, arrival pattern of patient, amount of pasien and unadequate practice schedule, alteration of hospital information sistem, hospital admission and registration sistem, futhermore the unstrategic location between units."

"Penelitian ini akan mengungkapkan keterkaitan kebijakan perparkiran yang bisa melengkapi penyediaan angkutan massal Transjakarta Busway serta penerapan electronic road pricing (ERP) dalam mereduksi tingkat kemacetan di Jakarta. Kebijakan pentarifan dan penyediaan lahan parkir merupakan bagian dari strategi Transportation Demand Management (Prayudiyanto dan Tamin, 2007), yang bisa mempengaruhi warga kota dalam menentukan jenis moda transportasinya. Penelitian ini menggunakan wawancara dengan teknik stated preference survey dengan responden pengemudi mobil pribadi yang menggunakan fasilitas parkir dalam gedung (off-street parking) di Jalan Thamrin Jakarta untuk mengetahui tingkat Willingness to Pay (WTP) mereka. Analisis logit biner digunakan untuk menentukan utilitas dan probabilitas keputusan perpindahan moda dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Dari 95 responden yang berhasil menjawab kuesioner dengan benar, 51 diantaranya memperoleh kemudahan pembayaran tarif parkir, baik berupa parkir gratis maupun reimbursable payment dari kantornya. Sedangkan 44 responden menanggung sendiri biaya parkirnya. Nilai WTP untuk Kondisi A (existing condition) mencapai Rp 2.440, untuk Kondisi B (ada perbaikan fasilitas parkir) Rp 2.880, dan Kondisi C (terdapat perbaikan fasiltias parkir dan earmarking untuk angkutan massal) Rp 3.240. Agar peningkatan tarif parkir berdampak efektif terhadap pembatasan minat masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, diperlukan pengetatan peraturan penyediaan lahan parkir maupun perubahan sistem perpajakan parkir sehingga menjadi berorientasi nilai rupiah per lahan parkir yang disediakan.

---

As a part of the Transport Demand Management strategy for pushing the commuters to leave their private vehicles at home, the existence of reliable mass rapid transit networks should be supported by adequate parking policy for private motorists as well as the implementation of an Electronic Road Pricing system.

This research examines the elasticity of parking fee in Thamrin Road (the heart of Jakarta) through a stated preference survey for 95 private motorists who park their cars at parking slots in 6 different buildings located alongside Thamrin Road during working hours. The data shows that 44 respondents pay their parking fee, while the rest of them get either free pass of carpark facility or reimbursable parking fee from their working company. Binary logistic is used to analyze the value of willingness to pay of the priced parking slots below: IDR 2,440 if the existing condition will go ahead, IDR 2,880 if some improvements will come to carpark facilities, and IDR 3,240 if there are both of carpark facility improvements and an earmarking system enforced from parking revenue to Transjakarta Busway.

This constellation results at inelastic condition of parking price in Thamrin area, unless there will be significant improvements of both parking retribution system and the limitation of parking slot provision in the office buildings. Those policies are critically required prior to the better implementation of the Transit Oriented Development system in Jakarta. "