Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai proses pemberian kredit sindikasi dan penanganannya menurut hukum perbankan di Indonesia ditinjau dari perjanjian kredit yang dibuat antara Bank X sebagai Escrow Agent dan PT. Y sebagai debitur dalam pembiayaan proyek pembangunan jalan tol trans-java. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kredit sindikasi diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menfokuskan kepada bagaimana Bank X, sebagai bank BUMN mengaplikasikan pemberian kredit sindikasi dan bagaimana proses restrukturisasi terhadap kredit di terapkan. Dalam penelitian ini, masalah yang timbul yang menyebabkan harusnya kredit untuk direstruktur agar tidak menjadi kredit bermasalah, adalah adanya kendala dalam proses pelepasan lahan yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pembangunan proyek jalan tol. Selain itu, pengaplikasian kredit restrukturisasi tersebut juga ditinjau dari segi perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan fasilitas kredit sindikasi dalam Hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2016 juga tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

---

This thesis discusses the process and the management towards syndicated loan according to Indonesian Banking Law using the case study of syndicated loan agreement between Bank X as the Escrow Agent and PT. Y as the debtor in financing the trans-java toll road construction. The purpose of this thesis is to determine how the syndicated loan is stipulated in Indonesian Law.

This thesis focuses on how does Bank X, as a state-owned bank and one of the syndicated loan participant apply the provision of syndicated loans and how credit restructuring is done in Bank X. In this research, the issues that rose during the project, causing the need for the credits to be restructured in order to avoid the credit in becoming Non-Performing Loan, is the constraint in the land release during the execution and construction of the toll-road project. Thereto, the application of the credit restructuring is viewed from the Indonesian banking law and other applicable regulations. The research method that the writer used is juridical-normative.

Based on the research results, it can be determined that the arrangement of syndicated loan facilities in Indonesia is regulated in Law Number 7 year 1992 on Banking Law as amended by Law Number 10 year 1998, Bank Indonesia Regulation Number 7/3/2005 on Legal Lending Limit as amended by Bank Indonesia Regulation Number 8/13/2006, Bank Indonesia Regulation Number 7/2/2005 on Assets Quality of Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation Number 14/15/2012, 5) Bank Indonesia Regulation Number 5/8/2003 on Application of Risk Management for Commercial Bank as amended by Bank Indonesia Regulation Number 11/25/2009, and Indonesia Financial Authority Regulation Number 8/POJK.03/2016 on Application of Risk Management for Commercial Bank."

"Skripsi ini membahas tentang kredit sindikasi, sebagai salah satu metode kredit yang diberikan oleh Bank X sebagai kreditur kepada PT Y sebagai debitur. Sebagai proyek pembuatan jalan tol yang membutuhkan sistem kredit yang memberikan kredit besar, dalam pemberian kredit sindikasi terdapat banyak sekali risiko yang dapat terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ketentuan kredit sindikasi sudah sesuai dengan undang-udang perbankan dan bagimana implementasi manajemen risiko terhadap sindikasi kredit yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian adalah deskriptif-analisis, yaitu peneliatan yang memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian adalah bahwa proses sindikasi kredit yang terdapat dalam dalam perjanjian diantara Bank X dan PT Y adalah sama dengan proses pemberian kredit secara umum terdapat dalam kegiatan perbankan, sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan UU Perbankan. Proses manajemen risiko yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y juga sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Serta untuk meningkatkan performa manajemen risiko, Bank X dapat melakukan studi komparatif dengan bank lain, dan terhadap perjanjian yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y ini dapat dijadikan contoh untuk proyek sindikasi kredit yang akan datang.

---

This thesis discusses the syndicated credit, as one of credit given by Bank X as the creditor to PT Y as the debtor. The process of making toll roads that require large credit, in the syndicated credit awards there are many risks that can happen. The purpose of this study is to determine whether the syndicated credit provisions are in accordance with the banking law and how implementation of risk management to credit syndication provided by Bank X to PT Y. The research method used in this study is qualitative method, with the form of research results is a descriptive-analysis, namely the analysis that provides an overview and assessment based on the analysis conducted in this study. The result of this research is the syndicated credit process in agreement between Bank X and PT Y same as voting process in operational regulation. The risk management process provided by Bank X to PT Y is also in accordance with Bank Indonesia regulations. As well as to improve the performance of risk management, Bank X may conduct comparative study with other banks, and to the agreement given by Bank X to PT Y this can be an example for the next syndicated credit project."

"Skripsi ini membahas mengenai proses penyelesaian credit menurut hukum perbankan di Indonesia dari perjanjian kredit yang dibuat antara Bank X dan PT. Y dalam pembiayaan proyek Kewajiban Pelayanan Universal dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana produk kredit dari bank umum diatur oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan aspek pemberian kredit. Penelitian ini memfokuskan kepada jenis kredit yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Prosedur dan persyaratan atas pemberian kredit yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perbankan dibahas mendalam. Dalam penelitian ini, masalah yang diangkat adalah masalah yang timbul dalam pelaksanaan kredit yaitu terkendalanya pembayaran kredit oleh PT. Y sehingga Bank X menggolongkan kredit tersebut menjadi kredit macet (kolektibilitas tingkat 5). Selain itu, penyelesaian dari kredit bermasalah tersebut juga ditinjau dari segi perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan fasilitas kredit dalam Hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perbankan, SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/2005 sebagaimana diubah oleh PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tentang Implementasi Manajemen Resiko Bank Umum. Pemberian Kredit antara Bank X dengan PT. Y terkendala masalah pembayaran yang diakibatkan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi tidak dapat melakukan pembayaran atas prestasi kerja PT. Y akibat diblokirnya anggaran oleh DPR-RI. Analisa mendalam tentang debitur termasuk didalamnya analisa prinsip 5C beserta analisa kelayakan proyek telah dilakukan dengan baik. Namun, kendala PT. Y dalam pembayaran kredit merupakan kendala diluar kuasa PT. Y. Proses penyelesaian kredit meliputi surat peringatan, eksekusi, musyawarah dan Arbitrase.

---

This thesis discusses the process of settlement of credit under banking law in Indonesia in the credit agreement made between the Bank X and PT. Y for financing Universal Service Obligations project of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine how the product credit from commercial banks regulated by laws and other regulations related to aspects of the provision of credit. This research focuses on the type of credit agreed between both parties that investment credit and working capital credit. The terms and procedures for the granting of credit required by the Banking Act is discussed. In this study, the issues raised are issues that arise in the implementation of credit that is obstacle for credit payments by PT. Y so that Bank X classified the credit as the loss credit (collectability level 5). In addition, the settlement of the loss credit also reviewed from the law aspect and other regulation. The method used is a juridical normative method.

Based on the research results, it can be seen that the arrangement of credit facilities under Indonesian law set forth under Law No. 7 of 1992 as amended by Act No. 2 of 1998 on Banking, SK DIR BI No. 27/162 / KEP / DIR and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 7/3 / PBI / 2005 as amended by PBI No. 8/13 / PBI / 2006 regarding Legal Lending Limit and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 14/15/2012 Asset Quality Rating for Commercial Banks and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/25 / PBI / 2009 regarding Implementation of Risk Management of Commercial Banks. The credit lending between Bank X with PT. Y constrained problem of payment caused by the Telecommunications and Informatics Funding Provision Management Agency (BP3TI) as the representative from Ministry cannot make payments on work performance of PT. Y as the result of the blockage of budget by the House of Representatives. Depth analysis of the debtor including analysis of 5C principles along with project feasibility analysis has been done well. However, the problem faced by PT. Y in the payment of credit is a constraint beyond the control of PT. Y. The processes of settlements of credit include warning letters, execution, deliberation and Arbitration."

"Bank merupakan lembaga keuangan yang memilki peran penting dalam rangka kesejahteraan masyarakat melalui berbagai jenis kegiatan perbankan. Salah satunya adalah pemberian kredit. Pemberian kredit ini tentunya ditujukan agar debitur yang membutuhkan dana dapat mendapatkan pinjaman dan agar bank juga mendapat keuntungan dalam bentuk bunga. Dalam pemberian kredit, bank harus berpegang kepada prinsip kepercayaan karena uang yang dipinjamkan kepada debitur merupakan uang titipan dari nasabah yang lain, meskipun telah berhati-hati tidak menutup kemungkinan bahwa kredit yang diberikan dapat menjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat timbul karena berbagai faktor. Bank akan selalu berusaha untuk meminimalkan angka kredit bermasalah, diantaranya melalui upaya restrukturisasi kredit. Melalui Penelitian dengan metode yuridis normatif, penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum perkreditan pada perbankan di Indonesia serta upaya restrukturisasi kredit bermasalah. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai upaya restrukturisasi kredit bermasalah antara PT. X dan PT. Y dengan Bank Z.

---

Banks play an important role in creating and alleviating social welfare through its? activities. One of which is providing loans. Loans are given so that the debtor in need would be able to have funds and the bank would also benefit from receiving interests. In providing loans, a bank must uphold the fiduciary principle as the money belongs to other clients that have placed their trust upon said bank. Even when Banks have done their tasks carefully, there is still a possibility for the loan to become a non-performing loan. Non-performing loans occur due to numerous factors. Bank will always try to minimize the number of non-performing loans, one of the ways is through loan restructuring. By using normative legal research, this research will discuss the legal aspects of loans in banking and also loan restructuring as a method to mitigate non-performing loans. This research will also discuss the loan restructuring agreement in the non-performing loan between PT. X and PT. Y with Bank. Z."

"Secara umum ada 2 dua jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya ditinjau dari segi jaminan yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Salah satu ketentuan yang dimasukkan dalam perjanjian kredit tanpa jaminan adalah klausul Negative Pledge. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1 akibat hukum dari penggunaan klausul Negative Pledge dalam Perjanjian Kredit dan 2 penyelesaian terhadap masalah yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, pengambilan keputusan dengan logika deduktif. Hasil penelitian adalah 1 akibat hukum yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge antara lain merupakan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan, Kreditur berkedudukan sebagai Kreditur Konkuren, Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung, tidak dilakukannya pendaftaran Fidusia, penguasaan aset dan harta tetap berada di tangan Debitur, Debitur tidak dapat menjaminkan aset dan harta kepada Kreditur lain, serta risiko kemacetan kredit yang berpengaruh bagi Bank dan Negara. 2 penyelesaian masalah yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge adalah dengan menerbitkan Peraturan Pelaksana yang mengatur teknis penggunaan klausul Negative Pledge dan dengan adanya Pembatasan dari Negara.

---

In general, there are two 2 types of loans granted by the bank to its customers in terms of assurance the secured loans and unsecured loans. One of the provisions included in unsecured loan agreement is Negative Pledge clause. Objectives of this research are to determine 1 legal consequences from the use of Negative Pledge clause in Loan agreement and 2 how to resolve the problem which occured from implementation of Negative Pledge. This research is a normative law prescriptive. Data used are secondary datas were analyzed qualitatively while decision making based by deductive logic.

Research result 1 the legal consequences occurs from the use clause Negative Pledge which are Unsecured Loan agreement, Creditors domiciled as a creditor Concurrent, creditors cannot execute the collateral directly, the registration of Fiduciary is not done, control of assets and property remains in the hands of the Debitor, the Debitor shall be committed to ensuring that assets and property will not be taken as mortgage to other creditors, as well as the risk of the credit crunch affecting the Bank and the State. 2 Settlement of problems occurs from the use Negative Pledge clause are by issuing Implementing Regulations governing the technical use and with restriction from the State as well for the implementation of Negative Pledge clause. "

"This thesis discusses the NPL Resolution Preview at PT. Bank X. Where the provision of loans from Bank X, the debtor can not fulfill its obligation to repay their debts, because it resolved in a way which the author discussed the Voluntary Submission Assurance (AYDA). Repossessed assets are Fore closed Assets. Debt or must submit assurances to be made as a deed of settlement guarantees areas follows: 1.Akta Delivery Guarantee Agreement For Debt Settlement, 2.Akta Sale and Purchase Agreement, the Agreement Discharging 3.Akta Land and Building, Selling Power 4.Akta Power of Sale. This study uses a form of normative research is research that emphasizes the use of legal norms in writing, and supported by deed Bank X lending. From the results of the case study it can be concluded that the bank must apply the principle 5C: Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions of Economic, For the bank confidence in the ability and willingness to pay of debtor is very important to note."

"ABSTRACTKredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membeli rumah, dengan Jaminan Hak Tanggungan di tanah dan bangunan yang dibeli. Namun, dalam jual beli rumah tanah dan bangunan masih dalam proses penyelesaian sertipikat serta pembangunan, sehingga belum dapat dibebani dengan Hak Tanggungan. Disetujui, bank tidak dapat memberikan fasilitas kredit kepada konsumen tersebut. Di sisi lain, pihak pengembang membutuhkan dana dari konsumen untuk melanjutkan proses pembangunan. Untuk mengatasi risiko kredit, pihak pengembang dan bank pun melakukan kerjasama mengenai pemberian jaminan pembelian kembalioleh pengembang. Akan tetapi, ketentuan tentang ketentuan garansi pembelian kembali sebagai Jaminan belum disetujui di Indonesia. Maka dari itu, skripsi ini membahas tentang kedudukan lembaga jaminan pembelian kembali ditinjau dari hukum Jaminan, yang disetujui dengan perjanjian jual beli rumah inden dengan fasilitas KPR antara PT. X, Y, dan Bank Z. Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga membeli kembali jaminan muncul karena adanya kebutuhan praktik penjaminan di lembaga perbankan untuk mengisi kekosongan hukum. Jaminan pembelian kembali lembaga tidak dapat dikonfirmasimenyetujui baik sebagai Jaminan kebendaan, atau Jaminan peroranganDiharapkan telah diakui dalam hukum Jaminan. Meskipun demikian, beli kembali jaminan diterima tetap sebagai alternatif lembaga penjaminan.Membeli kembali jaminan sebagai alternatif penjaminan.

---

ABSTRACTHome Ownership Credit (KPR) is a credit facility that can be used by the community to buy a house, with a Mortgage Guarantee on the land and building purchased. However, in the sale and purchase of land and buildings the house is still in the process of completing the certificate and development, so it cannot be encumbered with Mortgage Rights. Approved, banks cannot provide credit facilities to these consumers. On the other hand, the developer requires funds from consumers to continue the development process. To overcome the credit risk, the developer and the bank also collaborated on providing repurchase guaranteesby the developer. However, the provisions regarding the conditions of the repurchase guarantee as a Guarantee have not yet been approved in Indonesia. Therefore, this thesis discusses the position of repurchase guarantee institutions in terms of the Collateral law, which is agreed to with the indent sale and purchase agreement with KPR facilities between PT. X, Y, and Bank Z. The research method in this thesis is juridical-normative research, and uses library materials such as primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study showed that institutions to repurchase guarantees arose because of the need for guarantee practices in banking institutions to fill legal vacuum. Agency repurchase guarantees cannot be confirmedagree either as a material guarantee, or an individual guaranteeExpected to be recognized in the Guaranteed law. Nevertheless, the repurchase guarantee is accepted as an alternative guarantee institution.Buy back guarantees as an alternative guarantee."

"Bank memiliki fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) sebagai salah satu bentuk upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan perumahan. Namun, dalam pemberian fasilitas KPA tersebut Bank dihadapkan akan adanya potensi terjadi suatu kerugian. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan potensi kerugian/risiko tersebut dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pemberian Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta analisis terhadap penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank X dan Bank Y atas pemberian fasilitas kredit tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe deskriptif analitis yang bersifat yuridis normatif, yang artinya mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini Bank X dan Bank Y melakukan penerapan manajemen risiko tehadap pemberian fasilitas KPA yang dimilikinya secara efektif dan efisien dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

Bank provides KPA as a product specifically for the people in needs of housing. By granting this KPA facility bank is faced by a potential occurrence of loss. Therefore, the banks need to identify, analyze and control such potential loss/ risk to achieve higher effectiveness and efficiency.

This thesis discusses the regulation of the bank grant the KPA in accordance with the prevailing laws in Indonesia, and the analysis of the implementation of risk management for such credits.

This research was conducted using literature research method with a descriptive analytical approach that is juridical normative, meaning it refers to the legal norms contained in the laws and customs prevailing in society. In this case, the banks implement risk management of KPA facility effectively and efficiently in accordance to the prevailing laws."