Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan beneficial ownership dantransparasinya di Indonesia, yang mana pengaturannya ditemukan di dalam sektoragraria, investasi, keuangan, pasar modal, perpajakan dan perindustrian, skripsi inijuga membahas pengaturan internasional terkait dengan beneficial ownership,yaitu terdapat didalam OECD Model Tax Convention 1977 and 2014 Update,FATF Guidance on Beneficial Ownership and Transparency 2014 dan G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency 2014 sebagai panduaninternasional dari pengaturan di Indonesia, pada penelitian yuridis normatif iniakan dijelaskan analisis pengaturan beneficial ownership di Indonesia denganpengaturan internasional dan analisis pengaturan antar sektor untuk keperluanharmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga dicapai pengaturan yanglebih baik dan mencegah kerugian negara yang diakibatkan corporate crimes danpelanggaran lainnya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the regulations on beneficial ownership and it's transparencyin Indonesia, the regulations are found in the agrarian, investment, finance, capitalmarkets, taxation and industry sectors, this thesis also discusses internationalregulations relating to beneficial ownership that contained in the OECD ModelTax Convention 1977 and 2014 Update, FATF guidance on Beneficial Ownershipand Transparency 2014 and the G20 High-Level Principles on Beneficialownership Transparency 2014 as international guidelines of the regulations inIndonesia, at this juridical normative thesis there will be an analysis of beneficialownership regulations in various sectors with international regulations and acomparative analysis among aforementioned sectors for regulationsharmonization with purpose of achieving better beneficial ownership regulationsand prevention state losses caused by corporate crimes and another violations."

"ABSTRAKTeknologi telah berhasil mendisrupsi semua yang kita ketahui, termasuk sektor keuangan. Ribuan startup telah tercupta di seluruh dunia, dengan yang paling populer selama beberapa tahun terakhir ini adalah fintech. Di Indonesia, fintech baru mulai mencuat baru-baru ini. Berfokus pada Peer-to-Peer Lending, penelitian ini mencoba untuk memahami bagaimana persepsi investor terhadap layanan peer-to-peer lending dan bagaimana hal itu mempengaruhi niat berkelanjutan untuk menggunakan platform. Studi ini telah mengumpulkan 110 responden yang memiliki pengalaman dalam berinvestasi dalam platform Peer-to-Peer Lending. Metode Partial Least Square digunakan untuk menguji model yang diusulkan, yang menghasilkan risiko keuangan memiliki efek paling negatif pada intensi berkelanjutan pengguanaan Peer-to-Peer Lending, sedangkan Economic Benefit memiliki efek positif terkuat. Studi ini dapat berkontribusi untuk memahami manfaat dan faktor risiko yang mempengaruhi intensi penggunaan Peer-to-Peer Lending secara berkelanjutan, karena studi tentang topik ini masih sangat sedikit.

---

ABSTRACTTechnology has come to disrupt everything we know, including the financial sector. Thousands of startups had has risen around the world, with the most popular one for these few years were Financial Technology. In Indonesia, such thing has just gained its fame recently. Focusing on Peer to Peer Lending, this study tries to understand how people on lender side perceived the services and how that affecting the continuous intention to use the platform. This research has collected 110 participants that have experience on investing at Peer to Peer Lending platforms. Partial Least Square method was used to test the proposed model, resulting on financial risk had the most negative effect on Peer to Peer Lending continuance intention, while economic benefit had the strongest positive effect. This study can contribute to understand the benefit and risk factors that affecting the Peer to Peer Lending continuance intention, as there are very limited number of study regarding the topic. "

"Daya saing merupakan permasalahan klasik bagi industri pengolahan Indonesia khususnya sektor mikro dan kecil. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing adalah penerapan sertifikasi produk. Dengan menggunakan data cross-section dari Survei IMK Tahun 2019 yang dikeluarkan BPS dan metode regresi OLS dan Logit, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan sertifikasi produk yaitu SNI, sertifikat nasional lainnya, sertifikasi internasional, dan merek dagang terhadap peningkatan daya saing industri mikro dan kecil di Indonesia. Daya saing diukur dengan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja dan ekspor. Hasil menunjukan bahwa kepemilikan sertifikat internasional dan merek dagang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja dan ekspor IMK. Sedangkan sertifikat SNI hanya berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selain itu penelitian ini juga melihat dampak sertifikasi produk berdasarkan ukuran usaha. Hasil menunjukan bahwa sebagian besar sertifikasi produk lebih berpengaruh pada industri mikro dibandingkan dengan industri kecil. Dengan demikian pemerintah dapat melanjutkan dan mengintegrasikan program fasilitasi sertifikasi produk bagi IMK sebagai upaya mendorong peningkatan daya saing IMK.

---

Competitiveness is a classical problem for the Indonesian manufacturing industry, especially the micro and small industrie. One of the efforts to improve competitiveness is the application of product certification. Using cross-sectional data from Survey IMK 2019 from BPS and using OLS and Logit regression methods, this study aims to analyze impact from product certification namely SNI, other national certificates, international certifications, and trademarks to increasing the competitiveness of micro and small industries in Indonesia. Competitiveness measured by value added, labor productivity and exports. The results show that ownership of international certificates and trademarks has an effect on increasing value added, labor productivity and IMK exports. While the SNI certificate only affects the increase in labor productivity. In addition, this study also analyze at product certification based on business size. The results show that most of product certification has more influence on micro industries compared to small industries. Thus, the government can continue and integrate the certificate facilitation for IMK to encourage IMK’s competitiveness.         "

"[ABSTRAKReformasi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah kita kenal denganistilah reformasi birokrasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalahperbedaan pemahaman terhadap peraturan dan manajemen sumber daya manusiaaparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme,kinerja pegawai dan organisasi. Tunjangan kinerja merupakan cara yangdigunakan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja pegawai sebagai bentukpenghargaan terhadap prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dalam rangkapelaksanaan reformasi birokrasi. Tesis ini berupaya untuk mengetahui kesesuaianPERMEN KP Nomor 30/PERMEN-KP/2013 dalam hal penilaian dan pemberiantunjangan kinerja sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara mengaturnya dalam Manajeman Aparatur Sipil Negara(ASN) serta menganalisis dampak pemberian tunjangan kinerja dapatmempengaruhi peningkatan kinerja pegawai Inspektorat Jenderal (Itjen KKP)apabila dikaitkan dengan asas akuntabilitas dalam hukum administrasikepegawaian. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatifdengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritisyang menyangkut asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundangundangan,pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan.Berdasarkan analisis, perbedaan pemahaman mengenai peraturan pada tingkatpusat terhadap pengisian penilaian kinerja yang dilakukan berdampak tidakberjalannya penilaian kinerja secara teratur dan tertib. Pemberian tunjangankinerja pada lingkup Itjen KKP belum menunujukkan peningkatan kinerja yangsignifikan. Hal ini berakibat terhadap terhambatnya pelaksanaan reformasibirokrasi sebagai perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan (goodgovernance) di lingkup Itjen KKP.

---

ABSTRACTReform of governmental performance management so called BureaucracyReform. Some faced problems are the difference between comprehension toregulation and human resource (apparatus) management had not beenimplemented to increase professionalism, employees performance andorganization optimally. Performance support/allowance is any method to increaseprofessionalism of employees performance as any appreciation/award toachievement of State Civil Servant within framework of bureaucracy reformationimplementation. This thesis had endeavored to know suitability of GovernmentalRegulation of Marine and Fishery No. 30/PERMEN-KP/2013 regardingevaluation and performance awarding/supporting as Law No.5 of 2014 on StateCivil Apparatus regulating in State Civil Apparatus (ASN) management andimpact analysis of such performance awarding/supporting may influenceemployees performance increasing of General Inspectorate of Maritime andFishery Ministry if it is related with accountability principles in employeeadministrative law. This thesis writing uses normative and juridical researchmethod by observing, studying and interpreting theories relating to legal principlesuch as conception, rules and regulation, legal doctrine and related law system.Based on analysis, comprehension on regulation at central/state level againstperformance evaluation completing having impact that performance evaluationmay not be implemented regularly and orderly. Performance awarding/supportingat scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries hadnot indicated significant performance increasing. It result in the hindrance ofbureaucracy reform implementation of good governance at scope of GeneralInspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries.;Reform of governmental performance management so called BureaucracyReform. Some faced problems are the difference between comprehension toregulation and human resource (apparatus) management had not beenimplemented to increase professionalism, employees performance andorganization optimally. Performance support/allowance is any method to increaseprofessionalism of employees performance as any appreciation/award toachievement of State Civil Servant within framework of bureaucracy reformationimplementation. This thesis had endeavored to know suitability of GovernmentalRegulation of Marine and Fishery No. 30/PERMEN-KP/2013 regardingevaluation and performance awarding/supporting as Law No.5 of 2014 on StateCivil Apparatus regulating in State Civil Apparatus (ASN) management andimpact analysis of such performance awarding/supporting may influenceemployees performance increasing of General Inspectorate of Maritime andFishery Ministry if it is related with accountability principles in employeeadministrative law. This thesis writing uses normative and juridical researchmethod by observing, studying and interpreting theories relating to legal principlesuch as conception, rules and regulation, legal doctrine and related law system.Based on analysis, comprehension on regulation at central/state level againstperformance evaluation completing having impact that performance evaluationmay not be implemented regularly and orderly. Performance awarding/supportingat scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries hadnot indicated significant performance increasing. It result in the hindrance ofbureaucracy reform implementation of good governance at scope of GeneralInspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries.;Reform of governmental performance management so called BureaucracyReform. Some faced problems are the difference between comprehension toregulation and human resource (apparatus) management had not beenimplemented to increase professionalism, employees performance andorganization optimally. Performance support/allowance is any method to increaseprofessionalism of employees performance as any appreciation/award toachievement of State Civil Servant within framework of bureaucracy reformationimplementation. This thesis had endeavored to know suitability of GovernmentalRegulation of Marine and Fishery No. 30/PERMEN-KP/2013 regardingevaluation and performance awarding/supporting as Law No.5 of 2014 on StateCivil Apparatus regulating in State Civil Apparatus (ASN) management andimpact analysis of such performance awarding/supporting may influenceemployees performance increasing of General Inspectorate of Maritime andFishery Ministry if it is related with accountability principles in employeeadministrative law. This thesis writing uses normative and juridical researchmethod by observing, studying and interpreting theories relating to legal principlesuch as conception, rules and regulation, legal doctrine and related law system.Based on analysis, comprehension on regulation at central/state level againstperformance evaluation completing having impact that performance evaluationmay not be implemented regularly and orderly. Performance awarding/supportingat scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries hadnot indicated significant performance increasing. It result in the hindrance ofbureaucracy reform implementation of good governance at scope of GeneralInspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries., Reform of governmental performance management so called BureaucracyReform. Some faced problems are the difference between comprehension toregulation and human resource (apparatus) management had not beenimplemented to increase professionalism, employees performance andorganization optimally. Performance support/allowance is any method to increaseprofessionalism of employees performance as any appreciation/award toachievement of State Civil Servant within framework of bureaucracy reformationimplementation. This thesis had endeavored to know suitability of GovernmentalRegulation of Marine and Fishery No. 30/PERMEN-KP/2013 regardingevaluation and performance awarding/supporting as Law No.5 of 2014 on StateCivil Apparatus regulating in State Civil Apparatus (ASN) management andimpact analysis of such performance awarding/supporting may influenceemployees performance increasing of General Inspectorate of Maritime andFishery Ministry if it is related with accountability principles in employeeadministrative law. This thesis writing uses normative and juridical researchmethod by observing, studying and interpreting theories relating to legal principlesuch as conception, rules and regulation, legal doctrine and related law system.Based on analysis, comprehension on regulation at central/state level againstperformance evaluation completing having impact that performance evaluationmay not be implemented regularly and orderly. Performance awarding/supportingat scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries hadnot indicated significant performance increasing. It result in the hindrance ofbureaucracy reform implementation of good governance at scope of GeneralInspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries.]"

"Tunjangan kinerja daerah adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dikaitkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja. Tunjangan kinerja daerah merupakan penyempurnaan dari tunjangan yang telah ada dan akan menjadi satu tunjangan yang spesifik untuk memacu kinerja dan sekaligus menjamin keadilan dalam pemberian tunjangan. Pemberian tunjangan kinerja daerah ini merupakan salah satu langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dalam bentuk pemberian remunerasi kepada para pegawai di lingkungan pemerintahan daerah DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis pelaksanaan kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah di Kota Administrasi Jakarta Utara. Pemberian tunjangan kinerja daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS dan CPNS, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS, dan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui hambatan-hambatan. Faktor atau dimensi yang penulis analisis karena dianggap akan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah, antara lain: petunjuk pelaksanaan, disseminasi kebijakan, pemahaman terhadap kebijakan, persepsi terhadap kebijakan, penanganan permasalahan, manfaat yang diterima oleh target group, perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan, sumber daya, dan komunikasi.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena peneliti bermaksud memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, khususnya di lingkungan Kantor Walikota Jakarta Utara. Obyek penelitian ini adalah para pejabat, pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Walikota Jakarta Utara serta masyarakat di lingkungan kantor Walikota Jakarta Utara. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah di Kota Administrasi Jakarta Utara belum sepenuhnya berhasil. Beberapa tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah belum tercapai secara maksimal. Perlu ditumbuhkan komitmen yang kuat di antara pihak-pihak yang terkait sehingga tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

---

The performance benefits are given to civil servants who was associated with attendance and performance assessment. This research was done to analyze the performance benefits from implementation of policy in the area of North Jakarta City Administration. The performance benefit provision aims to improve the performance of civil servants, to improve the quality of service to the community, improving the welfare of civil servants, and improve financial management of regional administration. However, the implementation has encountered obstacles. Factors or dimensions of analysis because the authors considered will affect the successful implementation of the policy areas of performance dissemination, understanding the policies, perceptions of policy, the handling problems, the benefit received by the target group, the desired changes from existence of policies, resources, and communication.This research used a qualitative research because the researcher try to understand about the phenomenon of what is experienced by research subjects, such as attitudes, perceptions, motivations, actions, and others in a holistic manner and by the description in the form of words and language in a particular context of the natural and by using various scientific methods. This research was done in North Jakarta City Administration, particularly in North Jakarta Mayor Office environment. Object of this study is the officials, civil servants and prospective public servants in North Jakarta Mayor Office environment and communities in North Jakarta Mayor's office. Based on the research, implementation performance benefit policy in the area of North Jakarta City Administration has not fully succeeded. Some of the goals is not reached its full potential yet. It should be grown on a strong commitment among the relevant parties so that a predetermined policy objectives can be achieved optimally."

"Latar Belakang: Pelayanan keperawatan di Puskesmas saat ini belum sepenuhnya menampilkan kemandirian profesi keperawatan sehingga kinerja dan kepuasan kerja perawat terkait pemberian asuhan keperawatan menjadi tidak optimal. Model Tata Kelola Klinis Pelayanan Keperawatan INPRO merupakan upaya penataan kegiatan pelayanan keperawatan dalam gedung puskesmas untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja perawat puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas model tata kelola klinis pelayanan keperawatan INPRO terhadap peningkatan kinerja dan kepuasan perawat di Puskesmas. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan tiga tahap penelitian. Tahap pertama yakni penelitian eksplorasi melalui studi kuantitatif dan kualitatif dengan jumlah responden studi kuantitatif sebanyak 96 responden dan 18 partisipan untuk studi kualiatif. Tahap kedua, proses pengembangan model melibatkan 3 pakar dan 7 responden untuk uji keterbacaan .Tahap ketiga merupakan uji efektivitas model dengan disain kuantitatif kuasi eksperimen pre-post test with control group, dengan jumlah responden sebanyak 56 responden yang terbagi dalam dua kelompok. Hasil: Penelitian tahap 1 teridentifikasi 6 temuan yang menunjukkan bahwa perlu upaya penataan pelayanan keperawatan didalam gedung puskesmas. Tahap 2 dihasilkannya model tata kelola pelayanan keperawatan INPRO dalam gedung Puskesmas yang berlandaskan pada otonomi profesi, kepemimpinan dan hubungan profesional. Tahap 3 diperoleh hasil terdapat perbedaan signifikan peningkatan rerata kepuasan kerja (p<0,05) dan kinerja perawat (p<0,05) sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok intervensi. Kesimpulan: Model tata kelola klinis pelayanan keperawatan Inpro efektif dapat meningkatkan kepuasan dan kinerja perawat. Saran: Model ini dapat digunakan pada pelayanan keperawatan dalam gedung puskesmas untuk meningkatkan kepuasan dan kinerja perawat.

---

Background: Nursing services at Community Health Centers (Puskesmas) currently do not fully display the independence of the nursing profession so that Nurse performance and job satisfaction regarding to providing the nursing care was not optimal. The INPRO Nursing Service Clinical Governance Model is an effort to manage nursing service activities for increasing the satisfaction and performance of nurses. This study aims to examine the effectiveness of the INPRO nursing service clinical governance model for increasing nurse satisfaction and performance at community health center. Methods: This study used an operational research with three stages of research. The first stage is exploratory research through quantitative and qualitative studies with 96 respondents and 18 participants for qualitative studies. The second stage is the model development process involved 3 experts and 7 respondent to test readability.. The third stage is a test of the effectiveness of the model with a quasi experiment pre-post test with control group design, with a total of 56 respondents divided into two groups. Results: Stage 1 research identified 6 findings that showed that efforts were needed to manage nursing services. stage 2 produced a clinical governance model of INPRO nursing services at Puskesmas based on professional autonomy, leadership and professional relationships. Stage 3 obtained the results that there was a significant difference in the average increase in job satisfaction (p<0.05) and nurse performance (p<0.05) before and after the intervention for the intervention group. Conclusion: The clinical governance model of Inpro nursing services can effectively improve nurse satisfaction and performance. Suggestion: This model can be used for nursing services at puskesmas to improve nurse satisfaction and performance."

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Tempat penelitian dipilih berdasarkan FKTP yang berada pada zona aman dan zona tidak aman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah pada indikator angka kontak, hambatan menengah pada indikator prolanis, dan hambatan kecil pada indikator RRNS. Seluruh FKTP sudah cukup baik pada variabel sumber daya kewenangan dan disposisi, namun masih belum baik pada variabel struktur birokrasi. Perbedaan FKTP yang berada pada zona aman dengan zona tidak aman terdapat pada variabel komunikasi, keikutsertaan PJ indikator pada pertemuan dengan BPJS, dan pemahaman seluruh petugas FKTP. Perbedaan klinik dengan puskesmas terdapat pada variabel sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fasilitas.

---

This research is qualitative study which use indepth interview and document review methods. The places of this research are choosen by primary health care that in safe zone and unsafe zone. The result of the research show that the biggest struggle of implementing the policy is the contact indicator, the middle is prolanis indicator, and the smallest is RRNS indiactor. All the primary care are good enough at resource of authority and disposition, but are not good yet at bureaucratic structure variable. The differences between primary health care in safe zone with unsafe zone are at communication variable, the absence of indicator’s PIC of meeting with BPJS, and knowledge of all staffs about the policy. The differences between clinic with primary care are variable of human resource, money, and facilities."

"Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap mutu pelayanan Surat Keterangan Impor (SKI) yang berhubungan dengan kinerja petugas pelayanan masih rendah, sedangkan Badan POM dituntut untuk selalu melakukan upaya untuk peningkatan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan dan hubungan antara kinerja pelayanandengan kepuasan pelanggan di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Badan POM. Penelitian dilakukan dengan studi potong lintang (cross sectional) menggunakan metoda survei dengan jumlah responden sebanyak 122 orang. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pelayanan masih kurang baik dengan nilai rata-rata 70,0 (skala 100). Sebesar 54,9 % responden menilai kepuasan pelanggan dengan persepsi kurang puas. Analisis multivariat terhadap 5 dimensi kinerja pelayanan yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance,dan empathy menunjukkan terdapat 3 (tiga) dimensi pelayanan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu dimensi reliability, assurance,danemphaty. Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi kinerja pelayanan yang paling dominan mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah dimensi empathy. Pernyataan “petugas membantu dengan sungguh-sungguh untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan” mendapatkan skor terendah. Perlu dilakukan pelatihan “Communication skills” kepada petugas untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan petugas dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Supervisi yang ketat dari atasan juga perlu ditingkatkan.

---

Community Satisfaction Index (CSI) survey results on the quality of services related to the performance of SKI care workers remains low while the BadanPOM required to always make an effort to improve public services. This study aims to describe the performance of service personnel and the relationship between service performance and customer satisfaction in Directorate of Inspection and Sertification of Tradisional Medicines, Cosmetics and Complimentary Products, BadanPOM. The study was conducted using a questionnaire with a number of 122 respondents.

The results show the performance of the service is still need to be improved with an average value of 70,0 (scale of 100). Amounted to 54,9 % 0f respondents assess customer satisfaction with perceptions of less satisfied. Multivariate analysis of 5-dimensional databases must address satisfying service that is tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy shows there are 3 (three) dimensions that affect customer satisfaction services, ie the dimensions reliability, assurance, and empathy.

The analysis showed that the dimensions of service performance of the most dominant influence customer satisfaction is the dimension empathy. The statement “officer assist in earnest to provide information needed by the customer” to get the lowest score in assessment. Training need to be conducted to the officer is communication skills training to increase awareness and knowledge of officers in communicating with customer. Strict supervision of the supervisor also need to be improved."

"Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah terjadi perubahan kebijakan pola pengangkutan sampah di kawasan berpengelola di DKI Jakarta. Pengangkutan sampah kawasan dari sumber sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir menjadi kewajiban penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan dengan Pola Business to Business. Kawasan yang dimaksud adalah kawasan permukiman, komersial, industri dan khusus. Perubahan kebijakan tersebut diprediksi menimbulkan biaya dan manfaat bagi pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis perubahan kesejahteraan (welfare) yang diterima oleh masyarakat, pemerintah dan swasta akibat adanya perubahan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah Metode Analisis Biaya Manfaat.Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perubahan net benefit positif diterima oleh masyarakat, pemerintah dan swasta penyedia jasa angkut sedangkan perubahan net benefit negatif diterima pihak swasta pengelola kawasan komersial dan industri. Perubahan net benefit keseluruhan bernilai positif yang berarti terjadi peningkatan kesejahteraan secara agregat.

---

Act of Regional Government of DKI Jakarta Number 3 Year 2013 regarding Waste Management stated that the management of settlement area, commercial area, industrial area and specific area obligate to collect the waste from their area. Collection is in the form of picking-up and carrying out waste from the managed area to the final waste processing site. This task can be done by using Business to Business Scheme. This policy alternation will cause costs and benefits to related stakeholders. The objective of this research is to analyze welfare changes that accepted by society, government and private sector in consequence of policy alternation of waste collection in managed area. Data analysis was conducted using cost benefit analysis method.We found that change of net benefit is positive. The change of net benefit for society, government and private sector which supply waste collection service are positive. Negative change net benefit is received by the management of commercial and industrial area."

"International environmental issues are so important at recent year. We need a global responsibility to solve the trans boundary environmental proble . Indonesia, one of country that has a large forest in the world, hold the main role to support the environmental sustainability. The answer is how we care the world through our green ,foresfiy. This paper, "Cost Benefit Analysis in The Carbon Trading Through Clean Development Mechanism (CDM) To Support Indonesia's Reforestation," gives us the picture of Indonesia's forestry, the beneficial of forest's project and the finding of global responsibilities to make a better for mankind. Our perspective about the utility q fforest is so important to determine the decision we choose. The global environmental issues rise awareness and responsibilities, in developed and development countries. Likely global warming issues as the impact of higher carbon dioksida concentration in the atmosfer. The impact is so large among the countries. According that, each developed court.'y that has a concerned to environment, builds a commitment to reduce the emission-carbon dioksida. As developing countries, they have duties to maintain their forest, likely doing reforestation. To remind, that CDM has recognized a plantation of forest since 1990. So, we do not calculate the natural forest in carbon trading. Through CDM, forest produce certification-we called "Certified Emission Reduction" as a material in carbon trading. That certifications show how much pollution could be generated by country. Its over the rate of pollution can be tolerated by environment. Through cost benefit analysis-in the context of Indonesia, reforestation is so beneficial from economic and environmental perspective. The focus of this research is East Kalimantan in 10.000 area of forest. This paper compares the worthwhile of forest -such biodiversity, the fresh air, the clean water, woods and other forest product-with the cost doing reforestation. We use net present value to show us that reforestation activity so benefit. Time period of project is 28 years- based on other research, the reforestation project through CDM is feasible and beneficial. From the analysis-benefit and cost-the net present value of reforestation project is US $ 73.805.675. It shows us how much benefit that we earn from this activity. The potential income that would be received is US $ 2.890.500 based on the assumption that certifications could be sold in the price US $ 5.875 each carbon ton. Indonesia has a large chalice to be one of participant in CDM program. So, the cooperation between central and region is so important to create the success of this program. We need the clear law to make everything so easy to implement."