Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan beneficial ownership dantransparasinya di Indonesia, yang mana pengaturannya ditemukan di dalam sektoragraria, investasi, keuangan, pasar modal, perpajakan dan perindustrian, skripsi inijuga membahas pengaturan internasional terkait dengan beneficial ownership,yaitu terdapat didalam OECD Model Tax Convention 1977 and 2014 Update,FATF Guidance on Beneficial Ownership and Transparency 2014 dan G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency 2014 sebagai panduaninternasional dari pengaturan di Indonesia, pada penelitian yuridis normatif iniakan dijelaskan analisis pengaturan beneficial ownership di Indonesia denganpengaturan internasional dan analisis pengaturan antar sektor untuk keperluanharmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga dicapai pengaturan yanglebih baik dan mencegah kerugian negara yang diakibatkan corporate crimes danpelanggaran lainnya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the regulations on beneficial ownership and it's transparencyin Indonesia, the regulations are found in the agrarian, investment, finance, capitalmarkets, taxation and industry sectors, this thesis also discusses internationalregulations relating to beneficial ownership that contained in the OECD ModelTax Convention 1977 and 2014 Update, FATF guidance on Beneficial Ownershipand Transparency 2014 and the G20 High-Level Principles on Beneficialownership Transparency 2014 as international guidelines of the regulations inIndonesia, at this juridical normative thesis there will be an analysis of beneficialownership regulations in various sectors with international regulations and acomparative analysis among aforementioned sectors for regulationsharmonization with purpose of achieving better beneficial ownership regulationsand prevention state losses caused by corporate crimes and another violations."

"Perusahaan startup telah menjadi tren bisnis yang menarik dan berkembang pesat di Indonesia. Bisnis ini merupakan bisnis yang menjanjikan dari segi investasi dan gaji sehingga menimbulkan banyak persaingan antara para pelaku bisnis startup. Banyak perusahaan startup yang mampu bertahan namun tidak sedikit yang ditutup dan ditinggalkan oleh para pendirinya. Menurut Bershidsky (2014), faktor keuangan menjadi faktor yang penting bagi karyawan dalam bekerja. Oleh karena itu penelitian ini menguji pengaruh compensation terhadap employee engagement dengan organisation brand sebagai mediator. Sampel penelitian adalah para karyawan perusahaan startup yang berjumlah 216 orang dengan metode kuantitatif, non random sampling, dan pengambilan data menggunakan kuesioner. Pengujian dilakukan terpisah pada kelompok yang mendapatkan benefit dan tidak mendapatkan benefit. Hasil pengujian menunjukkan organisation brand tidak berperan sebagai mediator, pada kelompok yang mendapatkan maupun kelompok yang tidak mendapatkan benefit.

---

Startup business has become an interesting and very well developed in Indonesia. Startup is as a well promised business in the term of investment and pay/salary that it makes company amongst them. There are a lot of company able to survive but some others goes bankrupt and left by the founders. According to Bershidsky (2014), pay is the important factor for employee to do their job. Therefore, this paper tests the hypothesis that compensation has effect on employee engagement with organisation brand as a mediator. Sample of this research is 216 employees of startup company using quantitative method, non random sampling, and data collected through questionnaire. We tested differently on a group with and without benefit. Result shows that organisation brand is not a mediating variable in both group with or without benefit."

"ABSTRAKTeknologi telah berhasil mendisrupsi semua yang kita ketahui, termasuk sektor keuangan. Ribuan startup telah tercupta di seluruh dunia, dengan yang paling populer selama beberapa tahun terakhir ini adalah fintech. Di Indonesia, fintech baru mulai mencuat baru-baru ini. Berfokus pada Peer-to-Peer Lending, penelitian ini mencoba untuk memahami bagaimana persepsi investor terhadap layanan peer-to-peer lending dan bagaimana hal itu mempengaruhi niat berkelanjutan untuk menggunakan platform. Studi ini telah mengumpulkan 110 responden yang memiliki pengalaman dalam berinvestasi dalam platform Peer-to-Peer Lending. Metode Partial Least Square digunakan untuk menguji model yang diusulkan, yang menghasilkan risiko keuangan memiliki efek paling negatif pada intensi berkelanjutan pengguanaan Peer-to-Peer Lending, sedangkan Economic Benefit memiliki efek positif terkuat. Studi ini dapat berkontribusi untuk memahami manfaat dan faktor risiko yang mempengaruhi intensi penggunaan Peer-to-Peer Lending secara berkelanjutan, karena studi tentang topik ini masih sangat sedikit.

---

ABSTRACTTechnology has come to disrupt everything we know, including the financial sector. Thousands of startups had has risen around the world, with the most popular one for these few years were Financial Technology. In Indonesia, such thing has just gained its fame recently. Focusing on Peer to Peer Lending, this study tries to understand how people on lender side perceived the services and how that affecting the continuous intention to use the platform. This research has collected 110 participants that have experience on investing at Peer to Peer Lending platforms. Partial Least Square method was used to test the proposed model, resulting on financial risk had the most negative effect on Peer to Peer Lending continuance intention, while economic benefit had the strongest positive effect. This study can contribute to understand the benefit and risk factors that affecting the Peer to Peer Lending continuance intention, as there are very limited number of study regarding the topic. "

"Pelaksanaan REDD+ didominasi oleh beberapa perdebatan terutama mengenai kesetaraan pada distribusi manfaat, risiko, dan biaya pelaksanaan REDD+. Perancangan benefit sharing yang tidak dilakukan secara tepat dapat mengurangi legitimasi pelaksanaan serta dukungan terhadap REDD+. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi celah antara teori dengan praktik terhadap salah satu unsur esensial pada benefit sharing, yakni penerima manfaat. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, penelitian ini menelusuri rasionalisasi yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 Tahun 2017 serta rancangan Benefit Sharing Plan Kalimantan Timur. Penelitian ini menuai hasil dimana dalam peraturan dan rancangan dokumen tersebut terdapat teori-teori yang telah diadopsi. Namun pada akhirnya tetap diperlukan pertimbangan atas teori kompensasi biaya untuk memastikan para pelaksana REDD+ dapat memperoleh kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan REDD+. Penelitian ini menyarankan agar hal ini diakomodir melalui penetapan kriteria penerima manfaat secara rigid dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 Tahun 2017. Selain itu, kriteria yang ditentukan sebaiknya mempertimbangkan tujuan konsep benefit sharing secara utuh. Hal ini penting agar kriteria yang ditetapkan dapat memuat nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para penerima manfaat.

---

Concern over equitable distribution of, namely, benefit, risks and costs of REDD+ dominates current debates. The validity of REDD+ and support for its implementation might be affected if not structured appropriately. This study addresses the gap between theory and practice by emphasizing one of the main concerns regarding equitable benefit sharing, particularly, beneficiaries. By conducting normative judicial research with conceptual approach, this study reviews rationales that have been put forward to justify beneficiaries on Minister of Environment and Forestry No. 70 year 2017 and Kalimantan Timur’s Benefit Sharing Plan Draft. The result on this study indicates that both regulations and documents have adopted variety of rationale of theories. However, the cost compensation rationale must be considered to ensure that REDD+ implementers can recoup their implementation expenses. This study suggests for this issue to be accommodated through a concrete beneficiary criteria in Minister of Environment and Forestry No. 70 year 2017. In addition, the specified criteria should consider the objective of benefit sharing concept. This is crucial so that the established criteria can accommodate the values ​​of justice, certainty and utility for the beneficiaries."

"Daya saing merupakan permasalahan klasik bagi industri pengolahan Indonesia khususnya sektor mikro dan kecil. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing adalah penerapan sertifikasi produk. Dengan menggunakan data cross-section dari Survei IMK Tahun 2019 yang dikeluarkan BPS dan metode regresi OLS dan Logit, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan sertifikasi produk yaitu SNI, sertifikat nasional lainnya, sertifikasi internasional, dan merek dagang terhadap peningkatan daya saing industri mikro dan kecil di Indonesia. Daya saing diukur dengan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja dan ekspor. Hasil menunjukan bahwa kepemilikan sertifikat internasional dan merek dagang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja dan ekspor IMK. Sedangkan sertifikat SNI hanya berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selain itu penelitian ini juga melihat dampak sertifikasi produk berdasarkan ukuran usaha. Hasil menunjukan bahwa sebagian besar sertifikasi produk lebih berpengaruh pada industri mikro dibandingkan dengan industri kecil. Dengan demikian pemerintah dapat melanjutkan dan mengintegrasikan program fasilitasi sertifikasi produk bagi IMK sebagai upaya mendorong peningkatan daya saing IMK.

---

Competitiveness is a classical problem for the Indonesian manufacturing industry, especially the micro and small industrie. One of the efforts to improve competitiveness is the application of product certification. Using cross-sectional data from Survey IMK 2019 from BPS and using OLS and Logit regression methods, this study aims to analyze impact from product certification namely SNI, other national certificates, international certifications, and trademarks to increasing the competitiveness of micro and small industries in Indonesia. Competitiveness measured by value added, labor productivity and exports. The results show that ownership of international certificates and trademarks has an effect on increasing value added, labor productivity and IMK exports. While the SNI certificate only affects the increase in labor productivity. In addition, this study also analyze at product certification based on business size. The results show that most of product certification has more influence on micro industries compared to small industries. Thus, the government can continue and integrate the certificate facilitation for IMK to encourage IMK’s competitiveness.         "

"Reformasi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah kita kenal dengan istilah reformasi birokrasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah perbedaan pemahaman terhadap peraturan dan manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi. Tunjangan kinerja merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja pegawai sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Tesis ini berupaya untuk mengetahui kesesuaian PERMEN KP Nomor 30/PERMEN-KP/2013 dalam hal penilaian dan pemberian tunjangan kinerja sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengaturnya dalam Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menganalisis dampak pemberian tunjangan kinerja dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai Inspektorat Jenderal (Itjen KKP) apabila dikaitkan dengan asas akuntabilitas dalam hukum administrasi kepegawaian. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundangundangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Berdasarkan analisis, perbedaan pemahaman mengenai peraturan pada tingkat pusat terhadap pengisian penilaian kinerja yang dilakukan berdampak tidak berjalannya penilaian kinerja secara teratur dan tertib. Pemberian tunjangan kinerja pada lingkup Itjen KKP belum menunujukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Hal ini berakibat terhadap terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan (good governance) di lingkup Itjen KKP.

---

Reform of governmental performance management so called Bureaucracy Reform. Some faced problems are the difference between comprehension to regulation and human resource (apparatus) management had not been implemented to increase professionalism, employees performance and organization optimally. Performance support/allowance is any method to increase professionalism of employees performance as any appreciation/award to achievement of State Civil Servant within framework of bureaucracy reformation implementation.

This thesis had endeavored to know suitability of Governmental Regulation of Marine and Fishery No. 30/PERMEN-KP/2013 regarding evaluation and performance awarding/supporting as Law No.5 of 2014 on State Civil Apparatus regulating in State Civil Apparatus (ASN) management and impact analysis of such performance awarding/supporting may influence employees performance increasing of General Inspectorate of Maritime and Fishery Ministry if it is related with accountability principles in employee administrative law.

This thesis writing uses normative and juridical research method by observing, studying and interpreting theories relating to legal principle such as conception, rules and regulation, legal doctrine and related law system.

Based on analysis, comprehension on regulation at central/state level against performance evaluation completing having impact that performance evaluation may not be implemented regularly and orderly. Performance awarding/supporting at scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries had not indicated significant performance increasing. It result in the hindrance of bureaucracy reform implementation of good governance at scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel perilaku kepemimpinan Kepala Balai dengan variabel kinerja Instruktur. Selain itu juga untuk mengetahui perbedaan perilaku kepemimpinan Kepala Balai dan kinerja Instruktur pada Balai Latihan Kerja di Bandung. Latar belakang penulisan Tesis ini adalah masih adanya gejala rendahnya kinerja Instruktur dan kepemimpinan Kepala Balai yang tidak mendukung produktivitas kerja dan profesionalisme dalam penanganan pelatihan. Metoda penelitian yang digunakan adalah metoda deskriptif dengan analisis statistik non parametrik. Kerangka teori dalam penelitian ini adalah bahwa: 1). kepemimpinan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kinerja Organisasi, 2). Berdasarkan teori XY dinyatakan bahwa kelompok manusia X menuntut keterlibatan peranan pemimpin organisasi untuk mengarahkan, mengendalikan, membina dan memaksa bawahan agar mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu kelompok manusia Y juga menuntut peranan pemimpin untuk mendorong, mendukung, memberi motivasi, menjalin komunikasi dengan bawahan kearah tujuan organisasi, 3). Keterlibatan peran pemimpin itu adalah berbentuk perilaku tugas dan perilaku hubungan, wewenang seorang pemimpin dalam mengarahkan dan membimbing bawahannya kearah pencapaian tingkat kinerja yang tinggi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil-hasil dari penelitian ini adalah : Nilai koefisien korelasi antara perilaku tugas dan perilaku hubungan Kepala Balai dengan kinerja Instruktur W7t1)(2, = 0,617. Sementara itu dalam komparasi dari dua variabel di dua Balai terdapat hasil analisis perhitungan U Mann-Withney sebagai berikut : 1). Perilaku tugas dengan p = 0,0258, 2). Perilaku hubungan dengan p = 0,0414, 3). Kinerja Instruktur p = 0,0358. Kesimpulan dan hasil Penelitian ini adalah : 1). Terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku kepemimpinan Kepala Balai dengan kinerja Instruktur, 2). Terdapat perbedaan perilaku tugas, perilaku hubungan Kepala Balai, dan kinerja Instruktur yang signifikan pada kedua balai di Bandung. Adapun saran-saran dalam penelitian ini antara lain : 1).Perlunya kepala balai di Bandung agar meningkatkan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan, dalam upaya meningkatkan kinerja instruktur. 2). Pimpinan perlu mengupayakan perampingan staf (tenaga tekhnis) agar kinerja BLK lebih efektif dan efisien. 3). Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang korelasi variabel lain dengan kinerja Instruktur pada Balai Latihan Kerja di Bandung, karena perilaku Kepemimpinan Kepala Balai bukanlah satu-satunya variabel yang mempunyai korelasi dengan kinerja Instruktur."

"Tunjangan kinerja daerah adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dikaitkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja. Tunjangan kinerja daerah merupakan penyempurnaan dari tunjangan yang telah ada dan akan menjadi satu tunjangan yang spesifik untuk memacu kinerja dan sekaligus menjamin keadilan dalam pemberian tunjangan. Pemberian tunjangan kinerja daerah ini merupakan salah satu langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dalam bentuk pemberian remunerasi kepada para pegawai di lingkungan pemerintahan daerah DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis pelaksanaan kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah di Kota Administrasi Jakarta Utara. Pemberian tunjangan kinerja daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS dan CPNS, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS, dan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui hambatan-hambatan. Faktor atau dimensi yang penulis analisis karena dianggap akan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah, antara lain: petunjuk pelaksanaan, disseminasi kebijakan, pemahaman terhadap kebijakan, persepsi terhadap kebijakan, penanganan permasalahan, manfaat yang diterima oleh target group, perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan, sumber daya, dan komunikasi.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena peneliti bermaksud memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, khususnya di lingkungan Kantor Walikota Jakarta Utara. Obyek penelitian ini adalah para pejabat, pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Walikota Jakarta Utara serta masyarakat di lingkungan kantor Walikota Jakarta Utara. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah di Kota Administrasi Jakarta Utara belum sepenuhnya berhasil. Beberapa tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah belum tercapai secara maksimal. Perlu ditumbuhkan komitmen yang kuat di antara pihak-pihak yang terkait sehingga tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

---

The performance benefits are given to civil servants who was associated with attendance and performance assessment. This research was done to analyze the performance benefits from implementation of policy in the area of North Jakarta City Administration. The performance benefit provision aims to improve the performance of civil servants, to improve the quality of service to the community, improving the welfare of civil servants, and improve financial management of regional administration. However, the implementation has encountered obstacles. Factors or dimensions of analysis because the authors considered will affect the successful implementation of the policy areas of performance dissemination, understanding the policies, perceptions of policy, the handling problems, the benefit received by the target group, the desired changes from existence of policies, resources, and communication.This research used a qualitative research because the researcher try to understand about the phenomenon of what is experienced by research subjects, such as attitudes, perceptions, motivations, actions, and others in a holistic manner and by the description in the form of words and language in a particular context of the natural and by using various scientific methods. This research was done in North Jakarta City Administration, particularly in North Jakarta Mayor Office environment. Object of this study is the officials, civil servants and prospective public servants in North Jakarta Mayor Office environment and communities in North Jakarta Mayor's office. Based on the research, implementation performance benefit policy in the area of North Jakarta City Administration has not fully succeeded. Some of the goals is not reached its full potential yet. It should be grown on a strong commitment among the relevant parties so that a predetermined policy objectives can be achieved optimally."

"Latar Belakang: Pelayanan keperawatan di Puskesmas saat ini belum sepenuhnya menampilkan kemandirian profesi keperawatan sehingga kinerja dan kepuasan kerja perawat terkait pemberian asuhan keperawatan menjadi tidak optimal. Model Tata Kelola Klinis Pelayanan Keperawatan INPRO merupakan upaya penataan kegiatan pelayanan keperawatan dalam gedung puskesmas untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja perawat puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas model tata kelola klinis pelayanan keperawatan INPRO terhadap peningkatan kinerja dan kepuasan perawat di Puskesmas. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan tiga tahap penelitian. Tahap pertama yakni penelitian eksplorasi melalui studi kuantitatif dan kualitatif dengan jumlah responden studi kuantitatif sebanyak 96 responden dan 18 partisipan untuk studi kualiatif. Tahap kedua, proses pengembangan model melibatkan 3 pakar dan 7 responden untuk uji keterbacaan .Tahap ketiga merupakan uji efektivitas model dengan disain kuantitatif kuasi eksperimen pre-post test with control group, dengan jumlah responden sebanyak 56 responden yang terbagi dalam dua kelompok. Hasil: Penelitian tahap 1 teridentifikasi 6 temuan yang menunjukkan bahwa perlu upaya penataan pelayanan keperawatan didalam gedung puskesmas. Tahap 2 dihasilkannya model tata kelola pelayanan keperawatan INPRO dalam gedung Puskesmas yang berlandaskan pada otonomi profesi, kepemimpinan dan hubungan profesional. Tahap 3 diperoleh hasil terdapat perbedaan signifikan peningkatan rerata kepuasan kerja (p<0,05) dan kinerja perawat (p<0,05) sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok intervensi. Kesimpulan: Model tata kelola klinis pelayanan keperawatan Inpro efektif dapat meningkatkan kepuasan dan kinerja perawat. Saran: Model ini dapat digunakan pada pelayanan keperawatan dalam gedung puskesmas untuk meningkatkan kepuasan dan kinerja perawat.

---

Background: Nursing services at Community Health Centers (Puskesmas) currently do not fully display the independence of the nursing profession so that Nurse performance and job satisfaction regarding to providing the nursing care was not optimal. The INPRO Nursing Service Clinical Governance Model is an effort to manage nursing service activities for increasing the satisfaction and performance of nurses. This study aims to examine the effectiveness of the INPRO nursing service clinical governance model for increasing nurse satisfaction and performance at community health center. Methods: This study used an operational research with three stages of research. The first stage is exploratory research through quantitative and qualitative studies with 96 respondents and 18 participants for qualitative studies. The second stage is the model development process involved 3 experts and 7 respondent to test readability.. The third stage is a test of the effectiveness of the model with a quasi experiment pre-post test with control group design, with a total of 56 respondents divided into two groups. Results: Stage 1 research identified 6 findings that showed that efforts were needed to manage nursing services. stage 2 produced a clinical governance model of INPRO nursing services at Puskesmas based on professional autonomy, leadership and professional relationships. Stage 3 obtained the results that there was a significant difference in the average increase in job satisfaction (p<0.05) and nurse performance (p<0.05) before and after the intervention for the intervention group. Conclusion: The clinical governance model of Inpro nursing services can effectively improve nurse satisfaction and performance. Suggestion: This model can be used for nursing services at puskesmas to improve nurse satisfaction and performance."

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Tempat penelitian dipilih berdasarkan FKTP yang berada pada zona aman dan zona tidak aman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah pada indikator angka kontak, hambatan menengah pada indikator prolanis, dan hambatan kecil pada indikator RRNS. Seluruh FKTP sudah cukup baik pada variabel sumber daya kewenangan dan disposisi, namun masih belum baik pada variabel struktur birokrasi. Perbedaan FKTP yang berada pada zona aman dengan zona tidak aman terdapat pada variabel komunikasi, keikutsertaan PJ indikator pada pertemuan dengan BPJS, dan pemahaman seluruh petugas FKTP. Perbedaan klinik dengan puskesmas terdapat pada variabel sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fasilitas.

---

This research is qualitative study which use indepth interview and document review methods. The places of this research are choosen by primary health care that in safe zone and unsafe zone. The result of the research show that the biggest struggle of implementing the policy is the contact indicator, the middle is prolanis indicator, and the smallest is RRNS indiactor. All the primary care are good enough at resource of authority and disposition, but are not good yet at bureaucratic structure variable. The differences between primary health care in safe zone with unsafe zone are at communication variable, the absence of indicator’s PIC of meeting with BPJS, and knowledge of all staffs about the policy. The differences between clinic with primary care are variable of human resource, money, and facilities."