Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pengurangan pokok danpenghapusan sanksi administrasi piutang PBB P2 di UPPD Menteng. Disamping itupenelitian ini juga membahas tentang analisis faktor penghambat dalam implementasikebijakan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB P2di UPPD Menteng. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatankualitatif melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak pelaksana kebijakandan juga studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah UPPD Menteng sebagaipelaksana teknis kebijakan telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturanyang telah ditetapkan. Namun masih ditemukan beberapa hambatan dalampelaksanaan kebijakan yaitu sosialisasi yang belum maksimal serta kurangnya SDMdan sarana/prasarana pendukung

---

ABSTRACTThis study discusses the implementation of principal reduction policy and theelimination of administrative sanction of land and building tax receivables in UPPDMenteng. Besides, this study also discusses the analysis of the inhibiting factors inthe implementation of principal reduction policy and the elimination of administrativesanctions land and building tax receivables in UPPD Menteng . This research wasconducted using qualitative approach through in-depth interviews of the policyimplementor and also the study of literature. The results of this study are UPPDMenteng as the technical implementor of policies have been carrying out a policy inaccordance with the prescribed rules. But still found some obstacles in theimplementation of policies that socialization of the policy is not maximized and thelack of human resources and facilities or infrastructure support."

"Skripsi ini membahas tentang Implementasi Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di DKI Jakarta. Dan juga analisis membahas tentang analisis hambatan mengenai implementasi pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di D.K.I. Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pengurangan PBB-P D.K.I. Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian hambatan yang ditemukan adalah minimnya informasi mengenai pengurangan kepada wajib pajak yang membutuhkan, minimnya SDM beserta masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan.

---

This thesisdiscusses about theimplementation ofthe Urban - Land and Building Tax?s Incentive Policyin Jakarta. This thesis alsodiscusses this policy?s thread.The resultsofthis study is the policy has beencarried outin accordancewith theprescribed rules. Then thethreadswere foundarethe lack of information to taxpayerswho needed this incentives, lack ofhuman resources and lack offacilities and infrastructure. This research use qualitative approach, and the data collected by using literature studies technique and field studies technique."

"Kebijakan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.03/2015 yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan juga untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.03/2015 dapat dikatakan gagal baik dilihat dari sisi efektivitas, efisiensi, kecukupan maupun sisi rensponsivitas seperti yang dikemukakan oleh William N.Dunn.

---

Reinventing policy stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 91 PMK.03 2015 issued by the government in 2015 aims to increase tax revenues and also to encourage tax compliance. This thesis is a case study conducted in South Jakarta Regional Office II of Directorate General of Taxation. This research is a qualitative descriptive study. The qualitative data obtained through the study of literature and in depth interviews. The results of this study are Reinventing policy stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 91 PMK.03 2015 has failed to fulfill effectiveness, efficiency, adequacy and responsivity as proposed by William N.Dunn. "

"ABSTRACTPenelitian ini membahas tentang evaluasi dari pelaksanaan kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan kriteria evaluasi menurut Dunn yaitu kriteria evaluasi berdasarkan Efektivitas, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Kebijakan ini diatur pada Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2016 tentang pengurangan dsn penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan. Penelitian ini juga membahas tentang analisis faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum efektif, belum mencukupi, respon yang rendah dan belum tepat guna. Hambatan yang didapati dari pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu sosialisasi yang belum maksimal serta kurangnya sumber daya manusia di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.

---

ABSTRACTThis study focused on the evaluation of implementation policy reduction and elimination of administrative sanctions on land and building tax rural and urban sectorin South Tangerang, based on evaluation criteria according to Dunn. Evaluation criteria of Dunn were the evaluation criteria baser on effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy. The policy was regulated on regulation of mayor number 37 of 2016 about reduction and elimination of administrative sanctions on land and building tax rural and urban sector. The result of this study showed the implementation of the policy has not been effective, not sufficient, low response, and not yet appropriate.The problem of implementation policy were not maximal socialization and lack of human resources in regional income agency in South Tangerang."

"Implementasi Fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi terindikasi bahwa masih sedikit Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor dan tahapan proses implementasi dari kebijakan Fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif-deskriptif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah dari ketiga faktor implementasi kebijakan masih terdapat beberapa kekurangan. Hal ini dikarenakan (i) waktu pengudangan kebijakan yang kurang tepat (ii) tidak terdapat indikator keberhasilan kebijakan (iii) pertumbuhan ekonomi yang lambat dan teknologi yang masih belum mumpuni (iv) harapan dikeluarkannya kebijakan tax amnesty. Proses implementasi kebijakan diawali dengan penerbitan PMK 91/2015, dilanjutkan dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak.

---

Implementation of Reduction or Nullification of Administrative Sanctions policy indicated that only few of taxpayers who take advantage of the policy. This research is aimed to describe policy implementation factors and process of Reduction or Nullification of Administrative Sanctions at Large Tax Office Two. This research conducted by using quantitative-descriptive approach with library research and in-depth interviews as data collection technique. The result of this research is among three factors of policy implementation, there are some lackness. This is because there are obstacles associated with (i) timing of policy implementation (ii) the absence of success indicator of policy implementation (iii) a slower economic growth and the technology is still not qualified (iv) rumour of tax amnesty policy. Implementation process started with PMK 91/2015, followed by increasing of taxpayers compliance and state reveue."

"ABSTRAKBesarnya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta mencerminkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif berupa kebijakan penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang memiliki utang pajak dan belum dilunasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak melunasi hutang pajaknya serta dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak kendaraan bermotor serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari asas kepatuhan di Provinsi DKI Jakarta serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Data yang telah dikumpulkan, dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

---

ABSTRACTThe amount of arrears of Motor Vehicle Tax in Jakarta reflect a lack of tax compliance of Motor Vehicles. The local Government in Jakarta provide incentives in the form of administrative sanction removal for taxpayers who have tax debts and unpaid tax. This policy aims to encourage taxpayers to pay off the debt in order to optimize tax and motor vehicle tax revenue in Jakarta. Issues raised in this research is the application of administrative sanctions policy to eliminate the motor vehicle tax in relation to compliance with the motor vehicle tax and its impact on local tax revenue. This study aimed to describe the removal of tax administration sanctions policy for motor vehicle in terms of the tax compliance principle in Jakarta and the impact on local tax revenue. The method used in this research is quantitative method. The purpose of this research is descriptive using post positivist approach. Data collection techniques used is by literature study and in depth interviews. The data has been collected, analyzed using qualitative data analysis. Keywords Tax Incentive, elimination of administrative sanctions, Tax Compliance, Vehicle Tax, Local Tax Revenue "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian insentif PBB P2 tentang pengurangan ketetapan pokok dan penghapusan sanksi administrasi dalam masa pandemi COVID-19 di Kota Bekasi pada tahun 2020 dimana diprakarsai dengan adanya fenomena COVID-19 dengan meninjau dari teori implementasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh George Edward III serta hambatan yang dialami oleh pelaksana kebijakan saat mengimplementasikan kebijakan ini. Peneliti memilih Kota Bekasi sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kota Bekasi mempunyai pemeringkatan Pendapatan Asli Daerah yang baik berskala Provinsi Jawa Barat Pra COVID-19 muncul, dimana hal ini dipengaruhi oleh  salah satu jenis Pajak Daerah yaitu PBB. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan pendekatan metode kuantitatif melalui wawancara mendalam dengan narasumber. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan insentif PBB-P2 yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik apabila ditinjau melalui teori implementasi yang telah dikemukakan oleh Edward III, hal ini dikarenakan adanya hambatan pada dimensi komunikasi yaitu pada indikator transmisi yang diakibatkan oleh adanya fragmentasi yang cukup panjang dalam menyampaikan implementasi kebijakan ini.

---

This study aims to analyze the implementation of the PBB-P2 incentive policy regarding the reduction of basic provisions and the abolition of administrative sanctions during the COVID-19 pandemic in Bekasi City on 2020 which was initiated by the COVID-19 phenomenon by reviewing the theory of policy implementation that has been put forward by George Edward III and the obstacles experienced by policy implementers when implementing this policy. Researchers chose Bekasi City as the research location because Bekasi City has a good Locally Generated Revenue rating on the Pre-COVID-19 in scale of Jawa Barat Province, where this is influenced by one type of Regional Tax, namely PBB-P2. This study uses a paradigm post-positivist with a quantitative method approach through in-depth interviews with resource persons. From this research, it can be seen that the implementation of PBB-P2 incentive policy that has been implemented has not been fully implemented properly when viewed through the implementation theory that has been proposed by Edward III, this is due to obstacles in the communication dimension, namely the transmission indicator caused by the fragmentation that occurs quite long in conveying the implementation of this policy."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan ketetapan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor serta faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi isi kebijakan policy telah dirancang dengan baik sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Daerah Kota Bogor terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori warga miskin sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, namun dalam implementasinya kepatuhan dan responsivitas para pelaksana kebijakan masih dinilai kurang responsif. Beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengurangan ketetapan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor yaitu minimnya informasi yang diberikan kepada Wajib Pajak, basis data yang digunakan serta minimnya sumber daya yang dialokasikan.

---

This study discusses the implementation of the policy of reduction of Rural and Urban Sector Land and Building Tax provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy of reduction provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor and the inhibiting factors in the implementation of the policy. This study uses a qualitative approach with data collection through the review of literature and field studies in the form of in depth interviews. The results show that in terms of the content of the policy, it has been designed as a form of support of Local Government City of Bogor for the people who fall into the category of the poor in accordance with its authority. However, the implementation of compliance and responsiveness of the policy implementers are still considered less responsive. Some of the factors inhibiting the implementation of the reduction policy provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor refer to the lack of information provided to the taxpayer, the database used and the lack of resources allocated."

"ABSTRAKSejak dilimpahkannya pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah, menyebabkan segala bentuk pengelolaan atas PBB-P2 sudah menjadi hak sepenuhnya dari Pemerintah daerah. dalam upaya optimalisasi penerimaan PBB-P2, Pemerintah DKI Jakarta telah menerbitkan kebijakan tentang penilaian Objek Pajak PBB-P2 dimana memberikan kewenangan untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk menganalisis Nilai atas bumi dan bangunan yang ada di wilayah masing-masing Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. yang atas penilaian tersebut dapat melakukan penyesuaian NJOP atas bumi dan bangunan sebagai dasar pengenaan pajak PBB-P2. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis proses implementasi kebijakan penilaian objek pajak PBB-P2 dalam rangka Optimalisasi Penerimaan PBB-P2 dengan lokus yang ditunjuk peneliti yaitu wilayah UPPRD Penjaringan. Dalam proses analisisnya peneliti berusaha untuk menjabarkan substansi kebijakan penelitian objek pajak PBB-P2 itu sendiri serta membahas segala aspek terkait kegiatan implementasinya serta menganalisis kebijakan lain yang dapat mendongkrak penerimaan PBB-P2 selain dengan penilaian objek Pajak PBB-P2.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post positivis dengan metode penilaian kualitatif deskriptif yang menghasilkan hasil penelitian yaitu dengan indikator yang telah ditentukan peneliti sebelumnya menunjukan hasil sudah berjalan dengan baiknya implementasi penilaian objek pajak PBB-P2 di UPPRD Penjaringan serta masih banyaknya kebijakan lain untuk mengoptimalisasikan penerimaan selain dari kebijakan Penilaian

---

ABSTRACTSince the transfer of the collection of Land and Rural and Urban Revenue PBB P2 Taxes from the central government to the regional government, it causes all forms of management PBB P2 to be fully owned by the local government. in an effort to optimize the revenues of PBB P2, the Government of DKI Jakarta has issued a policy on the assessment of PBB P2 Tax Object which gives authority to the Provincial Government of DKI Jakarta, especially for the Regional Tax and Retribution Agency to analyze the value of the land and buildings in each region Regional Tax and Retribution Unit UPPRD . which in its judgment may adjust the NJOP of the land and buildings as the basis for the taxation of PBB P2. This research is intended to analyze the implementation process of PBB P2 tax object assessment policy in order to optimize PBB P2 Acceptance with the locus designated by the researcher is UPPRD Penjaringan. In the process of analysis, the researcher tries to describe the substance of research policy of PBB P2 tax object itself and discusses all aspects related to its implementation activities and analyzes other policies that can boost the PBB P2 revenue in addition to the assessment of PBB P2 Tax object.The approach used in this research is post positive approach with descriptive qualitative descriptive method that produces the result of research that is with indicator which has been determined by previous researcher show result have been run well implementation of PBB P2 tax object evaluation in UPPRD Penjaringan and still many other policies to optimize acceptance other than the Assessment policy"

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi program Fiscal Cadaster pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta, studi kasus pada UPPRD Tanah Abang. Disamping itu penelitian ini juga membahas mengenai alasan mengapa proses pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta belum berjalan dengan baik sejak dialihkan menjadi pajak daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak pelaksana program dan juga studi kepustakaan. Hasil dari penelitian 1 Alasan proses updating tersebut belum dapat berjalan dengan baik karena tingkat mutasi properti untuk daerah perkotaan sangat tinggi tetapi tidak diimbangi dengan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan fasilitas pendukung pendataan kurang memadai; 2 Implementasi Program Fiscal Cadaster yang dilakukan oleh UPPRD Tanah Abang secara umum sudah memenuhi kriteria implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi tetapi memiliki kekurangan pada kriteria Sumber Daya.

---

This thesis discusses the implementation of Fiscal Cadaster program on Land and Rural and Urban Plants in DKI Jakarta, a case study at UPPRD Tanah Abang. Besides, this research also discusses the reason why the process of updating the data of Land and Rural Tax on Urban and Rural Areas in DKI Jakarta has not run well since transferred to local taxes. This research was conducted by using post positivist approach with data collection technique through in depth interviews to the implementing parties and also library research.

The results of the research 1 The reason of the updating process has not been able to run well because the property mutation rate for urban areas is very high but not balanced with the competence of human resources owned by the local government and supporting facilities insufficient data 2 Implementation of the Fiscal Cadaster Program conducted by UPPRD Tanah Abang generally meets the implementation criteria proposed by Edward III ie Communication, Resources, Disposition and Bureaucracy Structure but has deficiencies in Resource criteria. "