Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pengaturan mengenai prosedur bagi warga negara asingdalam memberikan pelayanan kesehatan, mekanisme pengawasannya, serta dapatatau tidaknya klinik mendayagunakan warga negara asing. Pembahasan dilakukanmelalui studi Klinik Chiropractic First. Bentuk penelitian ini yuridis normatifdengan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan warga negara asingharuslah melakukan registrasi dan memiliki izin untuk dapat memberikanpelayanan kesehatan. Pengawasan terhadap warga negara asing yang melakukanpemberian pelayanan kesehatan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, DinasKesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kab/Kota sesuai kewenangannya, yangjuga bekerja sama dengan Tim Pengawas Orang Asing. Dalam menyelenggarakanpelayanan kesehatan, klinik tidak dapat mendayagunakan warga negara asing.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the regulation concerning the procedure for foreign nationalsin providing health services, control mechanisms, as well as whether or not theclinic can utilize foreign nationals. The discussion conducted through studies ofChiropractic First Clinic. This research form is normative juridical withqualitative method. The study concluded foreign nationals must be registered andhave a license to be able to provide health services. Supervision of the foreignnationals who carry out delivery of health services are conducted by the Ministryof Health, the Provincial Health Office, and Regency Health Office/Cityaccordance with its authority, which is also working with the Supervisory Teamof Foreign Nationals. In the provision of health services, clinics can not utilizeforeign nationals."

"Chiropractic merupakan perawatan kesehatan yang berfokus pada sistem neuromuskuloskeletal yang di dalamnya terdapat penekanan pada teknik-teknik manual, termasuk penyesuaian dan/atau manipulasi sendi, dengan fokus khusus pada subluksasi. Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi untuk mengetahui kedudukan hukum serta bentuk pertanggungjawaban hukum dari pemberi layanan chiropractic ini. Hal ini dilakukan mengingat layanan chiropractic ini merupakan layanan yang mulai banyak diminati masyarakat, akan tetapi sering kali masih tidak diketahui dengan jelas baik bentuk maupun keamanan layanannya. Berangkat dari hal tersebut muncul beberapa rumusan masalah antara lain: (1) Kedudukan pemberi layanan terapi chiropractic atau chiropractor berdasarkan hukum kesehatan; (2) Kedudukan hukum klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi layanan chiropractic berdasarkan hukum kesehatan; dan (3) Pertanggungjawaban hukum dari pemberi layanan chiropractic di klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan hukum kesehatan?. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode yuridis-normatif, tipe penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif, dan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Kedudukan pemberi layanan terapi chiropractic atau chiropractor berdasarkan hukum kesehatan dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana Chiropractic tergolong sebagai pengobatan tradisional sebagaimana yang tercantum Pasal 47 ayat (1). Kedudukan hukum klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi layanan chiropractic, dapat dikategorikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan komplementer dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Komplementer. Pertanggungjawaban hukum dari pemberi layanan chiropractic di klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu secara administrasi, pidana, maupun perdata

---

Chiropractic is health care that focuses on the neuromusculoskeletal system in which there is an emphasis on manual techniques, including joint adjustments and/or manipulation, with a special focus on subluxations. The background of this research is to find out the legal standing and forms of legal responsibility of this chiropractic service provider. This is done considering that this chiropractic service is a service that is starting to be in great demand by the public, but it is often not clear whether the form or safety of the service is known. Departing from this, several questions arise, including: (1) What is the standing of the chiropractic therapy service provider or chiropractor based on health law?; (2) What is the legal position of clinics and health care facilities providing chiropractic services based on health law?; (3) How is the legal responsibility of chiropractic service providers in clinics and health care facilities based on health laws? The research was conducted by researchers using juridical-normative methods, descriptive research types, qualitative approaches, and primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tools used were literature studies and interviews. The position of a chiropractic therapy service provider or chiropractor based on health law can be found in Law no. 36 of 2009 concerning Health, where Chiropractic is classified as traditional medicine as Article 47 paragraph (1). The legal status of clinics and health service facilities providing chiropractic services can be categorized as complementary health service facilities in the Regulation of the Minister of Health Number 15 of 2018 concerning the Implementation of Complementary Traditional Medicine. Legal responsibility of chiropractic service providers in clinics and health care facilities, namely in administrative, criminal and civil terms."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab pemerintah dan perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Dalam penelitian ini perguruan tinggi yang dipilih adalah Universitas Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kebijakan pemerintah atas pemenuhan hak dasar bagi pemerintah dan perguruan tinggi. Penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder dan dengan teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif serta fakta-fakta yang diuraikan dalam penelitian ini didukung berdasarkan wawancara dengan narasumber. Adapun upaya kesehatan mental seperti promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif merupakan akses pelayanan kesehatan mental yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian, telah terdapat sistem rujukan dalam upaya kesehatan jiwa di tingkat primer, sekunder dan tersier. Pelayanan kesehatan mental yang disediakan oleh Universitas Indonesia dapat diakses melalui konselor di tiap-tiap fakultas, Klinik Satelit Makara UI, Klinik Terpadu Fakultas Psikologi UI, dan pelayanan kuratif RS UI. Akan tetapi, pada praktinya Indonesia masih belum memiliki peraturan pelaksana yang digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan upaya kesehatan jiwa di Indonesia. Di pihak lain, UI masih belum memiliki kebijakan kesehatan mental bagi sivitas akademika UI dan tidak semua fakultas memiliki konselor.

---

This undergraduate thesis discusses the responsibility of the government and universities in providing access to mental health services in Indonesia. In this study, the university chosen was the University of Indonesia (UI). The purpose of writing this thesis is to provide an overview of government policies on the fulfillment of basic rights for the government and universities. The research for writing this thesis uses a juridical-normative approach using secondary data and qualitative data collection techniques with the facts described in this study are supported based on interviews with resourceful people. It is found later in the thesis that mental health efforts such as promotive, preventive, curative, and rehabilitative measures are access to mental health services provided by the government. Then, there has been a referral system in mental health efforts at the primary, secondary and tertiary levels. The mental health services provided by the University of Indonesia can be accessed through counselors in each faculty, the Makara UI Satellite Clinic, the Integrated Clinic of the Faculty of Psychology UI, and curative services at the UI Hospital. However, in practice, Indonesia still does not have to implement regulations that are used as guidelines for realizing mental health efforts in Indonesia. On the other hand, UI still does not have a mental health policy for UI academics and not all faculties have counselors."

"ABSTRAKBPJS Kesehatan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya seringkali mendapatkan kendala dalam memberikan pelayanan kesehatannya kepada peserta BPJS Kesehatan. Hal tersebut berdampak kepada pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan oleh penyelenggara fasilitas kesehatan, padahal pasien peserta BPJS Kesehatan memiliki hak yang sama dengan pasien non BPJS Kesehatan lainnya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dimana fungsi, tugas maupun kewajiban BPJS Kesehatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional No. 40 Tahun 2004, juga dalam Undang-Undang BPJS Kesehatan No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini meneliti dengan metode yuridis normatif mengenai pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dalam pelaksanaan sistem jaminan kesehatan ini, BPJS Kesehatan memiliki kendala yang antara lain adalah masalah kepesertaan, biaya operasional dan juga pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Penulis menyarankan BPJS Kesehatan untuk lebih memperhatikan perihal masalah kepesertaan, biaya operasional, pelayanan kesehatan maupun kerjasama dengan penyelenggara fasilitas kesehatan. Dengan demikian, Pembaca akan mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban oleh BPJS Kesehatan dalam menjalankan sistem jaminan kesehatan.

---

ABSTRACTBPJS Health Insurance in performing its functions, duties and obligations often get constraints in providing health services to BPJS Health Insurance participants. It affects health services provided to BPJS Health Insurance participants by health facility providers, whereas BPJS Health Insurance participants have the same rights as other non BPJS Health Insurance patients in obtaining health services. Where, the functions, duties and obligations of BPJS Health Insurance has been regulated in the National Social Security System Act No. 40 of 2004, also in the Law No. 24 Year 2011 on the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Based on this background, this thesis examines with the normative juridical method of performing the functions, duties and obligations of BPJS Health Insurance in providing health services. The results obtained are in the implementation of this health insurance system, BPJS Health Insurance has an obstacle that among others is the issue of membership, operational costs and health services. Therefore, the author suggests BPJS Health Insurance to pay more attention to the issue of membership, operational costs, health services and cooperation with health facility providers. Thus, the reader will know how the implementation of functions, duties and obligations by BPJS Health Insurance in running the health insurance system"

"Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen di klinik kesehatan yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Klinik adalah salah satu fasilitas kesehatan di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Pasien adalah konsumen klinik sehingga pasien tidak hanya dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan tetapi juga oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Klinik sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap tindakan tenaga kesehatan terhadap pasiennya karena hubungan pasien dan klinik yaitu bahwa klinik menjamin setiap tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya di klinik akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan terhadap klinik-klinik di Indonesia, pasien menyadari bahwa ada peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-haknya, serta klinik dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan pada undang-undang supaya tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.

---

This thesis examines legal protection concerning patients as the recipients of clinical health services by means of Consumers’ Protection Law No. 18 Tahun 1999 and Indonesian Health Law No. 36 Tahun 2009. Clinic is one of health care facility in Indonesia with a great number allowing society easily access the facility. Patients are consumers of the clinic. Therefore, the patient are not only protected by Indonesian Health Law No. 36 Tahun 2009 but also by the Consumers’ Protection Law No. 18 Tahun 1999. As the health service provider, clinic is responsible for any range of action by the health workers due to relationship between the patients and the clinic which guarantee every range of actions by health workers will endeavor to heal the patient. The results suggest that government should undertake monitoring and community development periodically and in a sustained manner against the clinic in Indonesia. Moreover, the patients have legal protection as stated in Government Regulation in Lieu of Law so they have the discretion to choose the clinical health services. Lastly, the results strongly recommend the clinicsoperate its business activities according to the Law thruthfully and responsibly."

"Pengangkatan anak yang belakangan ini semakin ramai dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia mempunyai pengaruh yang besar dalam pelaksanaan maupun akibat hukum yang ditimbulkannya. Sebagaimana diketahui, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak sudah ada di zaman sebelum perang di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam Staatsblad tahun 1917 No. 129. Dalam bab II Staatsblad tersebut diatur tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa. Kemudian dengan semakin berkembangnya proses maupun akibat hukum yang ditimbulkan, membuat pemerintah Indonesia terus memperbarui peraturan mengenai pengangkatan anak (adopsi) ini. Peraturan terakhir yang bersangkutan dengan pengangkatan anak tersebut adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring dengan semakin terbukanya hubungan diplomatik dan perekonomian Internasional, kemungkinan terjadinya pengangkatan anak antar negara juga semakin terbuka lebar. Di Indonesia pengaturan mengenai pengangkatan anak antar negara ini sudah dibuat sejak tahun 1978. Kemudian terus diperbarui hingga terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak."

"Self-Medication atau swamedikasi merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan Dunia. Self-Medication atau swamedikasi sendiri merupakan kegiatan pengobatan diri sendiri yang didasarkan pada pengetahuan individu yang diperoleh dari berbagai sumber tanpa adanya konsultasi dengan dokter. Self-Medication atau swamedikasi diawali dengan self-diagnose atau mendiagnosis diri sendiri yang berdasarkan pada sumber non tenaga medis atau tidak berdasarkan pada diagnosis yang dilakukan oleh dokter. Setelah melakukan self-diagnose dan sudah mengetahui perkiraan penyakit yang dialami, selanjutnya pelaku self-Medication atau swamedikasi akan membeli obat untuk penyakit tersebut di toko obat ataupun apotek. Apoteker memiliki peran penting dalam melayani Self-Medication atau swamedikasi yang dilakukan oleh masyarakat di apotek. Dalam pelayanan Self-Medication atau swamedikasi di apotek, apoteker harus terlebih dahulu mengetahui penyakit apa yang diderita oleh pelaku swamedikasi. hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pelaku swamedikasi di apotek. Proses untuk mengetahui penyakit yang diderita tersebut terlihat seperti diagnosis yang dilakukan oleh dokter dan merupakan wewenang dari dokter. Dalam peraturan perundang-undangan belum disebutkan secara jelas mengenai wewenang apoteker dalam melakukan wawancara kepada pelaku swamedikasi yang bertujuan untuk mengetahui penyakit yang dialami oleh pelaku swamedikasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan membahas mengenai wewenang apoteker untuk memberikan obat dan diagnosis kepada pasien atau pelaku swamedikasi di apotek dilihat dari peraturan perundang-undangan hukum kesehatan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa wewenang apoteker dalam hal melakukan wawancara untuk menentukan penyakit yang dialami oleh pelaku swamedikasi diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan namun terbatas pada penyakit-penyakit ringan yang dapat diobati dengan obat golongan bebas dan bebas terbatas.

---

Self-medication is a prevalent practice in Indonesia and worldwide, where individuals diagnose and treat themselves based on their own knowledge without consulting to a doctor. This process begins with self-diagnosis, using non-medical sources rather than a doctor's diagnosis. After self-diagnosing, individuals proceed to purchase medicines for their perceived ailment from pharmacies. Pharmacists play a crucial role in facilitating self-medication by providing assistance to customers in pharmacies. They engage in interviews with individuals to determine their medical condition, resembling a doctor's diagnosis, although the legal framework does not clearly define the authority of pharmacists in conducting these interviews. Through normative juridical research, this study aims to explore the authority of pharmacists to provide medications and diagnoses to self-medication actors in pharmacies within the context of health law legislation. The findings reveal that pharmacists are permitted by the legislation to conduct interviews to identify the illnesses experienced by self-medication actors. However, this authority is limited to minor ailments that can be treated with over-the-counter and limited over-the-counter drugs."

"Chiropractic sejatinya merupakan bentuk dari kegiatan pengobatan tradisional yang mana bertitik fokus diagnosa, perawatan, dan pencegahan penyakit-penyakit pada sistem neuromuskuloskeletal serta dampak dari penyakit tersebut terhadap kesehatan secara umum yang di dalamnya terdapat penekanan pada teknik-teknik manual, termasuk penyesuaian dan/atau manipulasi sendi, dengan fokus khusus pada subluksasi. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk dapat mengetahui terkait pengaturan dan juga bagaimana perlindungan hukum serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas chiropractic yang merugikan konsumen. Hal ini perlu dilakukan mengingat perkembangan informasi terkait chiropractic yang mana menarik minat masyarakat namun masih tidak jelas diketahui terkait keamanan, pengaturan dan juga pengawasan atas pengobatan tersebut. Berangkat dari hal tersebut muncul beberapa rumusan masalah antara lain: (1) Pengaturan terkait jasa pengobatan tradisional di Indonesia terkhususnya pengobatan chiropractic; (2) Perlindungan dan pertanggungjawaban terhadap konsumen atas praktik chiropractic, serta upaya hukum yang dapat diajukan atas praktik yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Peneli Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode yuridis-normatif, tipe penelitian deskriptif,pendekatan kualitatif, dan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Dilakukan perbandingan dengan Amerika Serikat yang mana diketahui telah ada pengaturan dan pedoman secara lengkap dalam Chiropractic Medicare Coverage Modernization Act of 2022 dan Mercy Center Guidelines. Kedudukan pemberi layanan terapi chiropractic atauchiropractor berdasarkan hukum kesehatan dapat ditemukan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mana Chiropractic tergolong sebagai pengobatan tradisional. Kedudukan hukum klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi layanan chiropractic, dapat dikategorikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan komplementer dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Komplementer. Selain itu diketahui bahwa pertanggungjawaban hukum dari pemberi layanan chiropractic di klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu secara administrasi, pidana, maupun perdata.

---

Chiropractic is actually a form of traditional medicine activity which focuses on the diagnosis, treatment and prevention of diseases of the neuromusculoskeletal system and the impact of these diseases on health in general in which there is an emphasis on manual techniques, including adjustments and/or manipulation. joints, with a particular focus on subluxations. The background of this research is to be able to find out about regulations and also how legal protection and legal remedies can be taken by consumers for chiropractic that is detrimental to consumers. This needs to be done considering the development of information related to chiropractic which attracts public interest but is still not clearly known regarding the safety, regulation and supervision of this treatment. Departing from this, several problem formulations emerged, including: (1) Regulations related to traditional medical services in Indonesia, especially chiropractic treatment; (2) Consumer protection and accountability chiropractic practices, as well as possible legal remedies for practices that cause harm to consumers. Researchers The research was conducted by researchers using juridical-normative methods, descriptive research types, qualitative approaches, and primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tools used were literature studies and interviews. A comparison was made with the United States where it is known that there are complete arrangements and guidelines in the Chiropractic Medicare Coverage Modernization Act of 2022 and the Mercy Center Guidelines. The position of a chiropractic therapy serviceprovider or chiropractor based on health law can be found in Law no. 17 of 2023.The legal status of clinics and health service facilities providingchiropractic services can be categorized as complementary health service facilities in theRegulation of the Minister of Health Number 15 of 2018 concerning the Implementationof Complementary Traditional Medicine. In addition, it is known that the legal responsibilities of chiropractic service providers in clinics and health care facilities are administrative, criminal and civil."

"Belakangan ini muncul aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan pasien. Aplikasi tersebut berfungsi menghubungkan pencari layanan kesehatan dengan tenaga kesehatan. Salah satu pelayanan yang dapat diakses melalui aplikasi tersebut adalah home care dan doctor visit, yang memungkinkan dokter dan/atau tenaga kesehatan lain dapat melaksanakan praktik kesehatan di rumah pasien. Tetapi, kenyataannya belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan praktik kedokteran secara home care. Hal ini menyebabkan belum adanya kepastian hukum mengenai legalitas praktik kedokteran secara home care, wewenang dan tanggung jawab hukum dokter saat menjalankan praktik kedokteran secara home care, mengatur terkait dengan Surat Izin Praktik Dokter yang menjalankan praktik kedokteran secara home care. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dalam skripsi ini pengaturan pelayanan kesehatan home care di Indonesia secara umum dapat mengacu pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang pelaksanaannya di rumah pasien, secara khusus dapat berlandaskan pada Peraturan Daerah masing-masing daerah dan wewenang dan pertanggungjawaban hukum dokter dan penyedia aplikasi terhadap pelayanan kesehatan home care dapat dilihat dari hubungannya kerja antara keduanya. Saran untuk penelitian ini Kementerian Kesehatan sebaiknya membentuk peraturan yang secara khusus mengatur mengenai home care.

---

There are many applications that can meet patient needs. The application serves to connect health care seekers with health workers. One of the services that can be accessed through the application is home care and doctor visits, which allows the doctor and/or other health workers to practice health in the patients home. However, in reality there is no legislation regulating related to home care medical practice. It causes the absence of legal certainty regarding the legality of medical practice in home care, the authority and legal responsibility of doctors when carrying out home care medical practices, regulating related to the Doctors Practice Permit that runs home care medical practice. My research method in this thesis is normative juridical. Conclusion of this thesis is regulation of home care in general can refer to Law No. 29 Year 2004 concerning Medical Practice which is carried out in patients homes, can be based specifically on the Regional Regulations of each region. The authority and legal responsibility of doctors and application providers for home care health services can seen from the working relationship between doctors and application providers. Suggestions for this research is Ministry of Health should make regulation that specifically reglulate home care."

"Kualitas pelayanan memiliki peran penting terhadap pengguna layanan, termasuk juga pada pelayanan kesehatan mental. Universitas Indonesia, sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi nasional, telah menyediakan layanan konseling bagi sivitas akademika UI, dalam hal ini mahasiswa UI sebagai bagian dari generasi Z. Pelayanan konseling ini terdapat di Klinik Satelit Makara Universitas Indonesia; yaitu layanan konsultasi psikologis yang membantu mahasiswa mengatasi permasalahan kesehatan mental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan kesehatan mental pada Klinik Satelit Makara Universitas Indonesia bagi para mahasiswa generasi Z di era pandemi Covid-19. Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini, yang juga merupakan penelitian deskriptif. Data penelitian ini didapat melalui wawancara mendalam dan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan mental di Klinik Satelit Makara sudah sesuai dengan terpenuhinya dimensi dari HSO & CPSI (2020), kecuali dimensi Accessible Care dikarenakan lamanya waktu tunggu dan sumber daya manusia yang belum mencukupi kebutuhan/ permintaan pengguna layanan. Meskipun demikian, Klinik Satelit Makara sudah melakukan berbagai langkah dalam menanggapi hal tersebut.

---

Service quality has an important role for service users, including mental health services. Universitas Indonesia, as one of the national higher education institutions, has provided counseling services for UI academics, in this case UI students as part of Generation Z. These counseling services are available at the Makara Satellite Clinic, University of Indonesia; namely psychological consulting services that help students overcome mental health problems. This study aims to analyze the quality of mental health services at the Makara Satellite Clinic, University of Indonesia for generation Z students in the Covid-19 pandemic era. A qualitative approach is used in this study, which is also a descriptive study. The research data were obtained through in-depth interviews and through literature study. The results showed that the quality of mental health services at the Makara Satellite Clinic was in accordance with the fulfillment of the dimensions of the HSO & CPSI (2020), except for the Accessible Care dimension due to the length of waiting time and human resources that did not meet the needs/demands of service users. However, Makara Satellite Clinic has taken various steps in response to this."