Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis mengenai sengketa kewenangan yang terjadi di antaralembaga negara bantu KPK dengan POLRI. Kehadiran lembaga negara bantuberkembang di Indonesia pasca perubahan UUD NRI 1945. Berbagai lembaganegara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam.Beberapa diantaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yangmemperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang. Apabila terjadi sengketakewenangan antar lembaga negara maka Mahkamah Konstitusi berwenang untukmenyelesaikan perkara tersebut, namun di dalam pasal 24C ayat (1) UUD NRI1945 membatasi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketakewenangan antara lembaga negara hanya terhadap lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, Sehingga apabila terjadi sengketakewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan olehUUD NRI 1945 akan terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini menggunakanmetode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundangundangan,yaitu mencari sumber data dan mencari sumber informasi melaluiUndang-Undang. Data pada penelitian ini juga diperoleh melalui data yang sudahterkodifikasi dalam bentuk buku, jurnal, maupun artikel yang memiliki keterkaitandengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah, KPK sebagai lembagapemberantas korupsi yang diberi kewenangan yang kuat bukan berada di luarsistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistemketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam UUD 1945, Serta belumadanya kepastian hukum mengenai proses penyelesaian sengketa kewenanganantar lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945.

---

ABSTRACTThis thesis explains KPK?s legal standing as a state auxilary organ in theconstutional system of Republic of Indonesia, and the analysis of the disputebetween KPK and POLRI. The existence of State Auxilary Organ has beendeveloping since the amandment of the Republic of Indonesia Constitution of1945. Some state auxilary organs were not established at the same legal ground.Some were established by the delegation of The Constitution, some werelegitimated by Indonesian laws. In an event of dispute between the organs, TheConstitutional Court has the jurisdiction to settle those matters. Article 24C no. 1of The Constitution limits the Constitutional Court competence to only conductdispute settlements between the organs established by The Constitution. So, in thematter of disputes between the organs established by another Indonesian laws, itwill constitute an absence of law. This thesis uses a jurisdical-normative method.The author uses different sources; laws and codified data such as books, journals,and articles related to this thesis. The conclusion of this thesis is that firstly, KPKbelongs to the constitutional system, supported by the authority delegation fromThe Constitution. Secondly, there is an uncertainty in Indonesian law regardingthe competence dispute of the state auxilary organs established by otherIndonesian laws."

"Lembaga negara penunjang di indonesia banyak lahir setelah amandemen UUD 1945. Saat ini menjadi suatu model kelembagaan negara yang menandai pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bernegara. ia mempunyai keunikan tersendiri karena dari sifatnya yang merupakan lembaga empowering bagi lembaga negara utama yang telah ada."

"Studi ini menguraikan tentang pemahaman Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara berdasar Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengawasan atas jalannya pemerintahan negara dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di lingkup pengelola keuangan negara dibentuk pengawas internal yang diatur melalui Peraturan Pemerintah. Diperlukan adanya perumusan atas kalimat “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagaimana yang tertuang di Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Rumusan inilah yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan penggunaan anggaran negara. Setiap anggota DPR (dan DPD) perlu menggunakan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan penting didalam pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dibidang penganggaran, penyusunan undang undang (legislasi) maupun dalam menjalankan pengawasan atas jalannya pemerintahan negara. Untuk itu, maka pertemuan antara BPK dengan DPR (dan DPD) perlu dilakukan secara rutin, terutama untuk mendalami hasil hasil pemeriksaan BPK"

"Sistem peradilan pidana di Indonesia, telah dirancang dengan sedemekian rupa, agar dalam prosesnya, benar-benar menjamin hak asasi dari setiap pihak yang terlibat didalamnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan suatu pengawasan secara horizontal terhadap seluruh upaya paksa yang dilakuan oleh pihak penyidik. Dalam perkembangannya, seringkali terjadi suatu penyimpangan dalam pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia, terutama terkait dengan perkara praperadilan. Hal ini dibuktikan dengan putusan perkara praperdilan dengan nomor register perkara 24/Pid/Pra/2018/PN.JKT.SEL, dimana dalam perkara tersebut hakim praperadilan mengeluarkan suatu putusan yang isinya memerintahkan agar pihak termohon melanjutkan proses hukum dan menetapkan status tersangka kepada beberapa pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi bank century. Sebagaimana diketahui, kewenangan lembaga praperadilan diatur dalam pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP, yaitu untuk menyatakan sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, penghentian penyidikan atau penuntutan, dan ganti rugi dan rehabilitasi. Lembaga praperadilan tidak berwenang untuk memerintahkan salah satu pihak agar menetapkan status tersangka terhadap seseorang. Oleh karena itu, penulis akan melakukan peneletian terhadap kasus tersebut dengan metode perbandingan, dimana penulis akan melakukan membandingkan sistem lembaga praperadilan Indonesia, dengan sistem praadjudikasi negara Belanda, Amerika Serikat, dan Perancis. Selanjutnya, penulis juga akan meneliti apakah putusan perkara praperadilan tersebut sejatinya telah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

The criminal justice system in Indonesia has been designed in such a way, so that in the process, it truly guarantees the human rights of every party involved in it. This is evidenced by the existence of an institution whose task is to carry out a horizontal supervision of all forced efforts carried out by the investigators. In its development, there is often a deviation in the implementation of criminal justice in Indonesia, especially related to pretrial cases. This is evidenced by the pretrial case verdict with the case register number 24/Pid/Pra/2018/PN.JKT.SEL, wherein the case the pretrial judge issued a decision which ordered that the defendant party continue the legal process and determine the status of the suspect to some allegedly involved in a century bank corruption case. As is known, the authority of the pretrial institution is regulated in article 1 number 10 jo. Article 77 of the Criminal Procedure Code, namely to declare the legitimacy of forced efforts by investigators, termination of investigations or prosecutions, and compensation and rehabilitation. A pretrial institution is not authorized to order one party to determine the suspect's status against someone. Therefore, the authors will examine the case with a comparative method, where the author will compare the Indonesian pretrial system, with the pre-adjudication system of the Netherlands, the United States and France. Furthermore, the author will also examine whether the pretrial case verdicts are in fact in accordance with the development of legislation in force in Indonesia.

"

"Sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah perbedaan pendapat antar lembaga negara dan adanya tuntutan dari suatu lembaga negara terhadap lembaga negara yang lain. Dalam hal ini, sengketa kewenangan antar lembaga negara yang menjadi obyek sengketa merupakan kewenangan konstitusional. Hukum Islam dalam hidup bernegara memegang prinsip bahwa negara dibangun untuk menegakkan keadilan sebagaimana tertuang dalam Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 10. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara terhadap negara yang menerapkan hukum Islam yaitu Afghanistan, Iran, dan Pakistan dan disandingkan dengan Indonesia yang dalam hal ini merupakan negara demokrasi dan mengakui hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang hidup di masyarakat. Negara-negara tersebut merupakan negara yang melaksanakan syariat Islam dan sangat beragam. Skripsi ini hadir dengan membahas peranan lembaga yudisial dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara dan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga sebagaimana diatur dalam konstitusi di negara Islam. Tulisan ini menggunakan metode normatif dalam bentuk kualitatif, yang kemudian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara di negara yang menerapkan hukum Islam memiliki cara penyelesaian dengan metode serta penerapannya yang berbeda.

---

Disputes over authority between state institutions are differences of opinion between state institutions and the existence of demands from one state institution against another state institution. In this case, the authority dispute between state institutions which is the object of the dispute is a constitutional authority. Islamic law provides guidance that the state is built to uphold justice as stated in Q.S. Al-Hujurat (49) verse 10. The problem in this study is how to resolve disputes over authority between state institutions against countries that adhere to Islamic law, namely Afghanistan, Indonesia, Iran and Pakistan and juxtaposed with Indonesia which in this case is a democratic country and recognizes Islamic law as one of the living legal systems in society. These countries are Muslim countries that implement Islamic law and have their own diversity. This thesis presents by discussing the role of the judiciary in resolving authority disputes between state institutions in countries that adhere to Islamic law and resolving authority disputes between institutions as stipulated in the constitution. This paper uses a normative method in a qualitative form, which then concludes that the settlement of disputes between the authorities of state institutions in countries that adhere to Islamic law has a way of solving them with their respective methods and applications."

"KESEPAKATAN bersama dalam rumusan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya mempertegas sistem Presidensiil Dalam rangka memperkuat sistem presidensial secara konsisten, maka pelaksanaan fungsi partai politik secara sunguh-sungguh harus terus diupayakan. praktik koalisi memang dilegalkan sebagaimana penjelasan Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945. Pembentukan koalisi partai politik menjadi keniscayaan dalam sistem presidensial karena ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pragmatisme politik yang ditimbulkan dalam proses koalisi merupakan ancaman terhadap keberlangsungan sistem presidensial. Dengan demikian, salah satu tujuan dari pemilu, seperti yang tertuang di dalam undang-undang adalah untuk penyederhanaan partai politik menuju sistem multi partai sederhana, dapat diwujudkan melalui diberlakukannya mekanisme ambang batas."

"Sejak permusyawaratan dalam Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) atau Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai, pejuang dan pendiri Negara (the founding fathers) telah menyepakati bahwa Negara yang dibentuk adalah Negara Ideologis berdasar Pancasila yang merupakan Negara Kesatuan berbentuk Republik (NKRI). Sebagai Negara yang berdasar Pancasila, NKRI mengemban Cita Negara Kekeluargaan yang menempatkan pemimpin sebagai kepala keluarga yang pertama dan terutama bertanggung jawab atas terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan itu sejak awal disepakati pula bahwa sistem pemerintahan Negara yang cocok adalah Sistem Presidensil. Secara umum dan akademik dipahami bahwa sistem presidensil setidaknya memiliki dua ciri pokok, yaitu memiliki masa jabatan presiden yang tetap (fixed term) dan presiden dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis. Atas dasar itu ditetapkanlah dalam Undang-Undang Dasar bahwa Presiden memiliki masa jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Akan tetapi untuk sementara waktu, kedaulatan rakyat itu diserahkan dan dilaksanakan dulu oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pemegang kedaulatan Negara. Memasuki era reformasi, sistem presidensil dipertegas dengan menetap-kan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dan kedaulatan tidak lagi sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR; Sistem pemilihan presiden secara langsung tersebut diatur sedemikian rupa sehingga dengan demikian juga menegaskan terbentuknya sistem politik yang mendukung sistem presidensil serta menempatkan partai politik sebagai pilar utama kehidupan demokrasi kenegaraan"

"Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dalam perkembangannya masih menghadapi banyak tantangan untuk mampu memainkan peran yang siginifikan dalam mendukung pembangunan nasional di bidang ekonomi berdampingan dengan peran BUMN dan perusahaan swasta. Kondisi koperasi yang demikian itu ternyata kemudian semakin memprihatinkan karena koperasi juga telah kehilangan landasan konstitusionalnya sebagai wujud asas kekeluargaan dalam susunan perekonomian Indonesia setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, suatu hal yang tentu saja harus segera dikaji kembali untuk mengembalikan landasan konstitusional koperasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa."

"Pembangunan perekonomian nasional sangat terkait dengan upaya-upaya meningkatkan etos kerja dan membangun visi kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, sehat dan nyaman dengan menikmati rata-rata pendapatan masyarakatnya (GNP/per kapita) yang cukup tinggi. Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang visioner, memiliki pemikiran strategis khususnya tentang persaingan global dan kemajuan teknologi, kemampuan analitis untuk menjaring informasi yang sangat banyak agar tetap berfokus pada aspek yang relevan."