Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat persaingan di industri pengolahan berorientasi ekspor. Melalui teori SCP, struktur pasar yang semakin terkonsentrasi akan membawa dampak yang buruk bagi masyarakat karena kinerjanya akan semakin tidak efisien. Selain itu akan diuji bagaimana pengaruh variabel-variabel lain seperti proporsi ekspor dan pertumbuhan output.Model yang digunakan berasal dari Chirwa (1998) yang menganalisis hubungan antara kinerja industri yang ditunjukkan oleh variabel price cost margin (PCM) dengan rasio konsentrasi industrinya yang ditunjukkan oleh variabel rasio konsentrasi empat perusahaan (CR4). Dengan menggunakan metode panel random effect dan fixed effect didapatkan bahwa ternyata konsentrasi pasar ternyata tidak berpengaruh terhadap price cost margin.

---

The aim of this study is to assess the level of competition in the export-oriented manufacture industry. By using Structure-Conduct-Performance framework, it is found concentrated market structure will give adverse impact to the industry as its performance will be inefficient. Furthermore, this study test the correlation of other variables such as the proportion of exports and output growth to the exportoriented manufacture industry performance.The model used is derived from Chirwa (1998) who analyzed the relationship between industry performance variables indicated by the price cost margin (PCM) with industry concentration ratio indicated by the ratio of variable concentrations of four firms (CR4). By using the panel fixed effect and random effect, it is concluded market concentration has no effect on price cost margins."

"Akuisisi yang dilakukan dengan tujuan anti persaingan dapat membawa dampak pelanggaranhukum persaingan usaha sebab tindakan tersebut dapat mematikan pesaing bisnis,menimbulkan penguasaan pasar (market power), dan juga dapat menghalangi pelaku usaha lainuntuk memasuki pasar barang atau jasa tertentu sehingga perusahaan pengakuisisi kemudianmemegang kontrol tertinggi atas produk/jasa yang dipegang. Penelitian ini berbentuk penelitianyuridis normatif dengan menganalisis tindakan akuisisi dengan tujuan untuk mengurangipersaingan usaha berdasarkan studi kasus akuisisi aset Uber Technologies Inc. oleh GrabHoldings Inc. di Asia Tenggara di tahun 2018. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitisdengan fokus pada komparasi regulasi hukum persaingan usaha, analisa tindakan akuisisi asetUber oleh Grab, serta penyikapan/sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga otoritas penegak hukumpersaingan usaha di Singapura, Filipina, Vietnam dan Indonesia dalam menghadapi kasustersebut

---

Akuisisi yang dilakukan dengan tujuan anti persaingan dapat membawa dampak pelanggaranhukum persaingan usaha sebab tindakan tersebut dapat mematikan pesaing bisnis,menimbulkan penguasaan pasar (market power), dan juga dapat menghalangi pelaku usaha lainuntuk memasuki pasar barang atau jasa tertentu sehingga perusahaan pengakuisisi kemudianmemegang kontrol tertinggi atas produk/jasa yang dipegang. Penelitian ini berbentuk penelitianyuridis normatif dengan menganalisis tindakan akuisisi dengan tujuan untuk mengurangipersaingan usaha berdasarkan studi kasus akuisisi aset Uber Technologies Inc. oleh GrabHoldings Inc. di Asia Tenggara di tahun 2018. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitisdengan fokus pada komparasi regulasi hukum persaingan usaha, analisa tindakan akuisisi asetUber oleh Grab, serta penyikapan/sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga otoritas penegak hukumpersaingan usaha di Singapura, Filipina, Vietnam dan Indonesia dalam menghadapi kasustersebut"

"ABSTRAKThe relationship between Indonesia and European Union has already bond since years ago. An economic cooperation, especially in trade, was the beginning of it relation that made European Union an important business partner for Indonesia. Chapter one explains how European Union has a significant position in trade with Indonesia, where the percentage is more or less of 13 percent of Indonesian total trade worldwide. Mapping should be done in order divide Indonesian commodities into two parts, which are competitive commodities and uncompetitive commodities in European Union's market. There are several leading Indonesian commodities in European Union's market that should be secured ,and increased. Thus Indonesia is able to be more responsive to the European Union about the alternatives to increase market share. Commodities in this thesis are divided into five (5) categories such as fuels, agricultures and raw materials, food, ores and metals, and manufactures. Indonesia hopes that the integration of European Union will increase the export value of Indonesia to EU market, although there are some barriers in trading activities. One of the barriers is EU import policy that had been imposing to Indonesia export commodity, either tariff policy or non-tariff policy.Apparently, there are many perspectives about those trade policies that can be seen from European Union's (as the importer countries) and Indonesia's (as the exporter country) point of view. Because of that reason we have to recognize and identify -several factors that set up those policies such as Economic factor and Social-Politic factors.Finally, after the mapping and formulating factors of export activities, Indonesia is able to describe threat and opportunities in exporting commodities to the European Union's market. As results, the writer would like to give some opinions about alternative efforts to increase Indonesian export to European Union."

"ABSTRAKPenelitian ini mempelajari faktor-faktor yang melatarbelakangi lebih besarnya ekspor Thailand ke Timur Tengah, dibandingkan dengan ekspor Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempelajari pengalaman Thailand dalam meningkatkan pertumbuhan ekspornya ke kawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, wawancara dan riset pustaka. Dari hasil penelitian ini, disarankan agar kapabilitas teknologi di sektor industri perlu ditingkatkan; beberapa instrumen kebijakan strategis perlu digunakan demi pembangunan industri nasional; isu infrastruktur, lingkungan bisnis dan upah buruh segera diatasi untuk memperkuat daya saing ekonomi; kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dilembagakan; perjanjian bilateral dimanfaatkan untuk memperluas akses pasar; alokasi anggaran untuk program promosi dan misi dagang ditingkatkan.

---

ABSTRACT

This research studied factors underlying the greater export of Thailand to Middle East than the Indonesia?s export to that region. The objective is to study Thailand?s experiences in increasing its export to the region. The research method was qualitative by library research and interviewing. The result suggests that government enhance technological capability in industrial sector; employ strategic policies to boost the development of national industries; overcome issues in infrastructure, business environment and labor cost to strengthen economic competitiveness; institutionalize collaboration between government and private sector; optimize bilateral agreement to gain market access; allocate greater budget for promotion and trade mission."

"Sebagaimana diketahui bahwa situasi ekonomi-politik internasional pada Pasca Perang Dingin diwarnai oleh perkembangan dinamis, di antaranya adalah arus gobalisasi dan munculnya blok-blok perdagangan regional. Untuk mengantisipasi dampak perubahan dan perkembangan ini, dibentuklah suatu kerjasama ekonomi antar negara di kawasan tertentu, seperti kawasan Asia Pasifik yang disebut APEC. Pembentukan APEC memiliki arti yang sangat strategic bagi Indonesia sebagai salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Pasifik. Arti penting APEC bagi Indonesia tercermin dari pentingnya kawasan Asia Pasifik bagi perdagangan dan perekonomian nasional. Kawasan Asia Pasifik merupakan pasar ekspor potensial barang-barang produksi Indonesia dan sumber impor, penanaman modal (investasi), serta sumber pinjaman dan bantuan luar negeri. Dengan adanya peranan APEC yang penting bagi perdagangan dan perekonomian nasional, Indonesia memiliki peluang dan tantangan yang besar dalam perdagangan APEC di tengah situasi krisis moneter yang sedang melanda sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan suatu penelitian mengenai "Liberalisasi Perdagangan dalam APEC: Peluang dan Tantangan Indonesia di tengah Situasi Krisis Moneter (1997-1999)". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam perdagangan bebas dalam APEC di tengah situasi krisis rnoneter yang sekarang ini sedang melanda sebagian besar negaranegara di Asia Tenggara dan Asia Timur. Dari analisa mengenai peluang dan tantangan Indonesia dalam liberalisasi perdagangan APEC tersebut, dapat diketahui sejauh mana peran APEC dan peran Indonesia dalam mengatasi krisis moneter. Untuk membahas pokok permasalahan dalam tesis ini, digunakan Metode Penelitian yang bersifat Deskriptif. Meskipun digunakan data-data berupa angka-angka, akan tetapi data angka-angka ini hanya berfungsi sebagai pelengkap karena adanya penerapan Metode Penulisan Kualitatif."

"Tulisan ini membahas mengenai perkembangan gagasan proteksionisme di AS dari waktu ke waktu. Literatur-literatur yang ada akan dikelompokkan menggunakan metode kronologi ke dalam tiga periode berbeda, yaitu initial period, interwar period dan liberalization period with protectionism disjuncture. Dari perkembangan gagasan proteksionisme di dalam periode-periode tersebut, terlihat bahwa gagasan proteksionisme selalu hadir di AS, bahkan ketika AS menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan. Kemunculan proteksionisme tersebut juga selalu dilatarbelakangi oleh peristiwa- peristiwa besar, baik yang terjadi di dalam AS itu sendiri maupun dunia. Penulis melihat adanya preseden historis dari berlakunya proteksionisme di AS yakni wacana proteksionisme akan muncul ketika AS merasa memiliki tantangan eksternal yang dapat mengganggu kondisi dalam negeri AS. Pengelompokkan tersebut juga memperlihatkan tema-tema yang muncul di dalam pembahasan mengenai proteksionis yang memiliki kaitan erat dengan institusi, ide, kebijakan keamanan, dan kebijakan luar negeri AS. Tradisi populis AS turut berkontribusi dalam mendorong tindakan-tindakan proteksionis. Berdasarkan hal tersebut, proteksionisme menjadi gagasan yang dapat dianalisis dari berbagai faktor, mulai dari ekonomi, politik, keamanan, hingga ideologis. Akhirnya, ditemukan beberapa kesenjangan literatur yakni pertama, masih kurang dibahasnya aspek ide dan legal di dalam kajian mengenai proteksionisme dan kedua, masih belum ada literatur mengenai langkah-langkah untuk memitigasi proteksionisme selain dari sudut pandang perdagangan bebas.

---

This paper discusses the development of protectionism idea from time to time. The literatures are classified using chronology method into three different periods, namely the initial period, interwar period and liberalization period with protectionism disjuncture. From the development of the idea of protectionism within those periods, it appears that the idea of protectionism is always present in the US, even when the US implements trade liberalization policies. The emergence of protectionism is motivated by major events, both within the US and the world. The author also sees a historical precedent regarding the emergence of protectionism in the US. Protectionist discourse also arises when US feels an external challenge that can disrupt domestic conditions in the US. The classifications also show some themes that emerge in the discussions on protectionism that are closely related to US institutions, ideas, security policies, and foreign policy. US populist tradition contributes to the promotion of protectionist measures taken by the government. Protectionism is not just a notion that can be analyzed from international political economy, but other factors, such as ideology, also matter to sustain the protectionism idea. By using contextual perspectives over time, this paper is expected to show how protectionism evolved as well as its relation to other aspects of international relations. Based on that, protectionism becomes an idea that can be analyzed from various factors, ranging from economic, political, security, to ideological. Finally, there are some literature gaps that can be found, which are firstly the lack of discussion about ideas and laws in the study of protectionism, and secondly, there is still no literature on measures to mitigate protectionism other than free trade."

"Pengelolaan Pasar Tanah Abang selalu menjadi permasalahan krusial sejak masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso (1997) hingga Gubernur Anies (2018), yaitu mengenai kehadiran pedagang kaki lima (PKL) dan kemacetan. Dalam 100 hari kepemimpinannya Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan penutupan salah satu ruas jalan untuk area berjualan PKL sehingga menimbulkan pro dan kontra. Permasalahan tersebut dalam penelitian ini dikaji menggunakan model inkremental dari teori kebijakan publik dan model eksternalitas dari teori ekonomi neo-klasik. Model inkremental merupakan suatu model yang memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seharusnya. Sedangkan, model eksternalitas adalah model yang memandang dampak (dari transaksi) terhadap pihak ketiga (yang tidak ikut transaksi) dalam suatu kesepakatan yang dibuat antara pihak pertama dan pihak kedua. Penelitian ini hendak menjawab mengenai alasan mengapa Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dengan menutup salah satu ruas Jalan Jatibaru Raya serta siapa yang menerima manfaat dari kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dan pihak-pihak mana saja yang dirugikan atas diterapkannya kebijakan tersebut. Dalam menetapkan kebijakan tersebut Gubernur Anies beralasan untuk mengakomodasi para PKL. Penelitian ini menemukan dugaan bahwa kebijakan penutupan jalan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi janji politik Gubernur Anies saat Pilkada DKI 2017 terhadap masyarakat Tanah Abang, sehingga sangat diduga beberapa pihak yang menerima manfaat dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah para PKL, Haji Lulung, dan Anak Wilayah (Komunitas Pemuda Tanah Abang di bawah binaan Haji Lulung). Selain itu, pihak-pihak yang dirugikan dari kebijakan tersebut adalah Pedagang Blok G, pejalan kaki, dan supir Angkot. Penerapan kebijakan tersebut pada akhirnya membuat Gubernur Anies dinilai melakukan maladministrasi oleh Ombudsman, salah satunya dengan melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Ombudsman memunculkan rekomendasi penon-aktifan jabatan Anies sebagai gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri.

---

The management of the Tanah Abang Market has always been a crucial problem since the leadership of Governor Sutiyoso (1997) to Governor Anies (2018), namely regarding the presence of street vendors (PKL) and congestion. In his 100 days of leadership, Governor Anies issued a policy of closing one of the road segments for selling street vendors, which gave rise to pros and cons. These problems in this study were examined using incremental models of public policy theory and externality models of neo-classical economic theory.

The incremental model is a model that views public policy as a continuation of activities that have been carried out by the previous government, only by making changes it should. Whereas, the externality model is a model that views the impact (of transactions) on a third party (who does not participate in a transaction) in an agreement made between the first party and the second party.

This research is about to answer the reasons why Governor Anies issued a policy on managing the Blok G Tanah Abang Market by closing one of the Jatibaru Raya Road segments and who benefited from the management policy of the Blok G Tanah Abang Market and which parties were disadvantaged for the implementation of the policy. In establishing the policy, Governor Anies reasoned to accommodate the street vendors.

This study found the allegation that the road closure policy was carried out to accommodate Governor Anies political promises during the 2017 DKI Pilkada to the people of Tanah Abang, so it was highly suspected that some parties who benefited from the enactment of these policies were street vendors, Haji Lulung and Regional Children (Youth Community Tanah Abang under the guidance of Haji Lulung). In addition, the aggrieved parties of the policy are Block G Traders, pedestrians, and public transportation drivers.

The implementation of this policy ultimately made Governor Anies considered maladministration by the Ombudsman, one of which was by violating Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation so that the Ombudsman raises recommendations for the deactivation of Anies position as governor to the Ministry of Home Affairs."

"Dalam menghadapi Pandemi COVID-19, Pemerintah memberikan relaksasi kemudahan bagi para pelaku usaha agar perekonomian dapat berjalan dan mencegah krisis sistem keuangan. Pengecualian Prinsip Keterbukaan Informasi di bidang Pasar Modal merupakan salah satu relaksasi yang diatur dalam POJK No.37/POJK.04/2020, untuk memperbolehkan Emiten atau Perusahaan Publik Tertentu untuk tidak melakukan keterbukaan informasi. Namun, kebijakan ini dianggap menyalahkan prinsip keterbukaan informasi yang selama ini dikenal di bidang Pasar Modal dan melahirkan permasalahan hukum yaitu sensitivitas informasi dan perlindungan investor. Kebijakan ini juga dikenal di negara Amerika Serikat dan Australia, yang dinilai lebih memberikan perlindungan hukum kepada investor. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisis perbandingan pengaturan pengecualian prinsip keterbukaan informasi yang diatur di negara Amerika Serikat dan Australia, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan di Indonesia. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Berdasarkan perbandingan dengan Amerika Serikat dan Australia, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Pengecualian Prinsip Keterbukaan Informasi di Indonesia belum melindungi pemegang saham dan memberikan kepastian hukum bagi Emiten. Selain itu, POJK No.37/POJK.04/2020 juga bertentangan dengan UU Pasar Modal yang merupakan peraturan inti pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, disarankan perbaikan dan perubahan pengaturan pengecualian prinsip keterbukaan informasi pasar modal di Indonesia yang lebih komprehensif, jelas dan menyeluruh.

---

The government provides relaxation policies for businesses to prevent financial system crises due to the Pandemic. The exclusion of the information disclosure principle in the capital market is one of the relaxations regulated in POJK No.37/POJK.04/2020, to allow Listed Companies not to disclose all the information about the company. However, the policy is considered to blame the information disclosure principle that has been known in the Capital Markets. The policy also gives legal problems, such as information sensitivity and investor protection. This policy is also known in the United States of America and Australia, which provides more legal protection to investors. Therefore, this thesis will discuss and analyze the comparison of regulations convened by the United States and Australia, which can provide Indonesia's regulatory improvement. The research form of this thesis is juridical-normative with a descriptive research typology supported by library study materials and interviews as a tool for collecting data. This research found that based on comparisons with the United States and Australia, it concludes that the exception of the information disclosure principle in Indonesia has not protected shareholders and provides legal certainty for issuers. In addition, POJK No.37/POJK.04/2020 is also contrary to the Indonesia Capital Market Law, the core regulation of Indonesia's capital market. Therefore, it is recommended that improvements and changes in the arrangement of exclusion arrangements for the information disclosure principle of capital market in Indonesia."

"Studi ini mengkaji kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kinerja pasar saham, dan hubungan di antara mereka dalam hal stabilitas ekonomi di Indonesia. Melalui kajian literatur dari beberapa penelitian empiris yang meneliti kasus Indonesia dan di negara-negara lain, studi ini menemukan bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter mempunyai efek signifikan dengan arah negatif terhadap harga saham. Oleh karena itu, pemerintah harus menaruh perhatian lebih terhadap penerapan stimulus fiskal dan disiplin fiskal serta penerapan instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam merancang kebijakan yang sesuai dan positif terhadap performa pasar modal. Selain itu, batas realistis pada pembayaran utang harus diatur sedemikian rupa untuk memungkinkan pengembangan keuangan internal. Dari perspektif moneter, bank sentral harus fokus mengurangi efek lag sehingga reaksi berlebihan dari investor dapat diminimalkan. Dari perspektif pasar, kampanye kesadaran bagi perusahaan regional dan asing untuk mendaftar dan aktif di pasar bursa harus ditingkatkan. Selain itu, mendorong pasar agar investor tertarik berinvestasi di sektor riil juga merupakan tindakan penting, yang pada gilirannya dapat merangsang kapasitas produksi yang lebih tinggi bagi perekonomian.

---

This study investigates the Indonesian fiscal policy, monetary policy, stock market performance, and the relationship between them in terms of economic stability in Indonesia. Through a literature review of several empirical studies, which scrutinize Indonesian cases and those in other countries, this study has found that amongst others, fiscal policy and monetary policy are negatively significant related to stock prices. Therefore, the government should pay close attention to the application of fiscal stimulus and observe fiscal discipline, when it takes into consideration monetary decisions regarding the performance of stock market. In addition, realistic limits on payments of debt service should be appropriately rearranged to allow for internal financial development. From a monetary perspective, the central bank should focus on reducing the lag effect so that the overreaction of investors can be minimized and the policy can be more effective. From a market perspective, an awareness campaign to help more regional and foreign companies become listed and quoted in the stock exchange market should be enhanced. In addition, encouraging the market is also an important action so that investors are interested in investing in the real sector, which in turn can lead to a higher production capacity for the economy and aggregate output."