Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi fenemona transformasi peran kiai setelahreformasi dari yang disebut Geertz sebagai makelar budaya (cultural broker) menjadimakelar politik atau bahkan aktor politik (politic broker). Kiai dan pesantren masihmenjadi tujuan utama dalam mencari dukungan politik dalam pilpres 2014. PesantrenAreng-Areng pada pilpres 2014 dijadikan tempat deklarasi dukungan politik kepadacalon presiden Prabowo oleh kiai se-Jawa Timur. Oleh karena itu, penelitian inidilakukan untuk mencari jawaban Bagaimana bentuk-bentuk peran kiai dalammendukung pasangan Prabowo-Hatta dalam pemilihan presiden tahun 2014.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori status dan peran(Linton dan Merton), teori elit (Pareto, Mosca dan Keller), dan teori kepemimpinan(Weber). Ketiga teori tersebut diperkuat dengan teori pendukung, yaitu teori patronklien(Scott, Jackson dan Maswadi Rauf)Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik analisa datamenggunakan deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini digunakan dua methodepengumpulan data yaitu: Pertama, studi literatur meliputi buku, penelitian terdahulu,berita cetak/online. Kedua, melalui wawancara mendalam (indepth interview)terhadap narasumber para kiai pendukung Prabowo-Hatta, tim sukses dan paraakademisi.Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan mempertegas penelitianterdahulu terutama pasca reformasi bahwa kiai sebagai makelar (broker) politikmasih berlangsung. Fenomena dapat dilihat bagaimana kepiawaian dan fleksibilitaskiai duntuk menjaga eksistensi kekuasaan informalnya. Sehingga antara kepentinganpesantren, yang diwakili dirinya, dan kepentingan luar keseimbangan tetapterakomodasi. Selain itu bentuk peran politik kiai dalam pemilihan presiden 2014,mencakup sebagai: (1) menggunakan agama untuk kepentingan politik, (2)pembentuk opini,(3) fasilitator, (4) juru kampanye dan penggerak massa.Implikasi teoritis kajian ini menunjukan keterlibatan kiai dalam politikmenguatkan teori patron-klien antara kiai dengan santri. Namun, hubungan patronklien jaga terjadi antara sesama kiai terutama kiai sepuh bertindak sebagai guru(patron) dan kiai yang lebih muda sebagai murid (klien). Demikian juga teori elit dankekuasaan weber relevan untuk digunakan bentuk kekuasaan kiai adalah kekuasaankharismatik-patronase, yaitu kekuasaan yang bersumber dari kharisma sang kiaisebagai elit agama. Teori peran dan status Linton para kiai dengan perangkatnyatidak hanya menjalankan status dan peranannya di wilayah keagamaan saja, merekajuga terlibat dalam wilayah politik, karena faktor kepentingan (interest).

---

ABSTRACTThis study is motivated by phenomenon of transformation of kiai role afterreformation which is called Geertz as a cultural broker become political broker oreven political actor. Kiai and boarding school still be main objective in looking forpolitical support in the presidential election. Areng-Areng boarding school on the2014 presidential election be used as a declaration of political support to presidentialcandidate Prabowo by kiai throughout East Java. Therefore, this study was conductedto look answers How the forms of kiai role in supporting the pair of Prabowo-hatta inthe 2014 presidential election.As a theoretical foothold, this study uses the theory of status and role (Lintonand Merton), the theory of elite (Pareto, Mosca, and Keller), and theory of leadership(Weber). These three theory is reinforced with supporting theory, namely the theoryof patron-client (Scott, Jackson, and Maswadi Rauf).This study uses a qualitative approach. While data analysis technique usingdescriptive-analytic. In this study used two methods of collecting data: First, thestudy of literature, including book, previous research, newsprint/online. Second,through in-depth interview to sources the kiai?s supporter Prabowo-Hatta, successfulteam and academics.Based on the result of research in the field reinforce previous research,especially after reformation that kiai as the political broker is still on going. Thephenomenon can be seen how the expertise and flexibility of kiai maintain existenceof informal power. So between the interest of boarding school, that representthemselves, and outside interest balance remains accommodated. In addition, kiai?spolitical role in the 2014 presidential election, includes: (1) use religion for politicalpurposes, (2) opinion formers, (3) the facilitator, (4) campaigners and communitymobilisers.The theoretical implications of this study indicate kiai involvement in politicstrengthen of patron-client between kiai with student. However, the patron-clientrelationship also occur among kiai mainly the elderly kiai which act as teachers(patron) and sub kiai who are younger as a student (client). Likewise, the theory ofelite and power weber relevant to be used forms of kiai power is charismaticpatronagepower, the power that comes from kiai charisma as the religious elite. Thetheory of role and status Linton kiai?s with their device not only run status and role inthe religious sphere, they are also involved in the political realm, because of theinterest."

"ABSTRAKStudi ini dilakukan untuk mengemukakan strategi bisnis santri serta implementasi nilai-nilai salafiyah (ekonomi syariah) dalam bisnis modern yang dilakukan oleh pesantren tradisional. Metode kualitatif digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta menarik di dalamnya, yang temuannya mengindikasikan bahwa, pesantren tradisional dapat mentransformasikan nilai-nilai tradisional pesantren ke dalam kehidupan bisnis modern tanpa harus merubah struktur dasar pesantren, sehingga strategi pengembangan ekonomi yang demikian, mampu menjawab keraguan banyak kalangan bahwa pesantren tradisional dengan pelajaran-pelajaran Islam klasik bukanlah penghambat kemajuan sebuah lembaga, justeru di sanalah nilai-nilai integrity, transparency, dan professionalisme diperlihatkan secara rasional dalam praktik ekonomi.

---

ABSTRACTThe study will uncover application of syari‟ah economic values in the context of modern economic activities, including their expansion strategies, practiced by the traditional Islamic boarding school. By using the qualitative method, it has been found that the traditional Islamic boarding school has been able to transform Islamic values to economic activities without rearranging the existing social structures (social structure of the Islamic boarding school). The economic development of the traditional Islamic boarding school has shown that the Islamic values applied by the traditional Islamic boarding school will not impede, but strongly contribute to economic enhancement. The traditional Islamic boarding school has extremely supported and applied values of economic activities for instance integrity, transparency, and professionalism."

"Penelitian ini akan menjawab pokok permasalahan mengenai pengaruh politik Kiai Langitan dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat atau santri pada pemilihan presiden langsung 2004 putaran I dan II, pasangan Wiranto-Wahid dan SBY-JK di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Jawa Timur. Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis pokok permasalahan ini adalah kansep kiai, kepemimpinan, patron-klien dan perilaku memilih.Metode penelitian dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, studi dokumentasi dan kuesioner_ 3 informan untuk wawancara mendalam dan 20 informan untuk wawancara biasa. Studi dokumentasi untuk pengumpulan data sekunder. Di samping dua teknik pengumpulan data tersebut, yaitu kuesioner. Jumlah responden sebanyak 72 dari 150 kuesioner yang disebarkan. Kuesioner bertujuan untuk mengungkap pengaruh politik kiai pada pilpres langsung 2004 di Kecamatan Widang. Teknik analisis data adalah teknik reduksi data, yaitu data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan menajamkan, menggolongkan, mengamhkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data secara selektif.Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa sebagian masyarakat di tiga desa (Mrutuk, Mlangi dan Widang) menentukan pilihan politiknya didasarkan atas pilihan politik kiai karena yang menjadi prioritas utama adalah faktor kewaro'an, dsamping fakor kharisma dan keilmuan. Sebagian yang tidak mengikuti pilihan kiai, karena tidak didasarkan atas hubungan patron-klien.Implikasi teoritik terhadap penelitian ini menunjukkan bahwa sifat waro' yang yang dimiliki kiai Langitan menguatkan terhadap pola hubungan patron-client dan sifat kharismatik kepemimpinannya pada pemilihan presiden langsung 2004 di Kecamatan Widang.

---

This research will answer the research questions about political influence of kiai Langitan to influence political influencing of society or santri on direct election of president 2004 of the first and second around, Wiranto-Wahid and SBY-JK in Widang. The theoritical frameworks used to analyse the research question is kiai concept, leadership, patron-client dan voting behavior.

The approach used in this documentary is qualitative and quantitative approach The technic of collecting data is interview, study literature and questioner. Three inforrnan for indepth interview and twenty for structured interview. Study literature is the secondary of collecting data. Besides two technic, that is questioner_ The respondent is seventy two from one hundred an fivety respondent is propagated. The questioner intend to explore the political influence of kiss on direct election of president 2004 in Widang regency. The technic of data analysis is the technic of reduction data, data found will be analysed by organizing, classifying, grouping, throwing and instructing the data selectively.

The findings explain that some of society in three village (Mrutuk, Mlangi dan Widang) decide their political choesing is based on political choesing of kiai because of waro' factors, besaides charisma and knowledge factors. But some other are not based on patron-client relationship between kiai and society in Widang.

The theoritical implication in this research show that waro'factors and his charismatics leader on leadership type and patron-client relationship have been exist for Widang society on direct election of president 2004."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas peranan yang dilakukan oleh Habib Abdurrahman Al Habsyi dalam upayanya memenangkan pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus, dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti artikel, berita, dan media publikasi online. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Habib Abdurrahman Al Habsyi berperan sebagai political broker dalam upaya memenangkan pasangan Prabowo-Hatta. Sebagai political broker Habib Abdurrahman Al Habsyi memanfaatkan role set dan role facilities yang dimilikinya. Penelitian ini menemukan tiga bentuk peranan yang dilakukan Habib Abdurrahman Al Habsyi dalam upayanya memenangkan pasangan Prabowo-Hatta yakni, pertama sebagai fasilitator yang mempertemukan jamaah dan masyarakat dengan pasangan Prabowo-Hatta. Kedua, sebagai penggerak massa yang menyerukan fatwa secara lisan kepada jamaah dan masyarakat untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Ketiga, pembentuk opini yang mempengaruhi masyarakat dan jamaah untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Kemudian penelitian ini juga menemukan bahwa hasil Pilpres 2014 di Kecamatan Senen-Jakarta Pusat menyatakan bahwa pihak Prabowo-Hatta kalah.

---

ABSTRACT

This research explains about role of Habib Abdurrahman Al Habsyi, as an attempt to win Prabowo Hatta as President and Vice President Candidate in Indonesia presidential election 2014, focuses in Senen sub district, Central Jakarta. This research uses qualitative methods, through in depth interview with multiple respondents and literature study method such as articles, news, and online media publication. This reasearch shows that Habib Abdurrahman Al Habsyi has political broker role, as an attempt for the triumph of Prabowo Hatta. Al Habsyi using his role set and role facilities in order to implement his broker role. This research found three form of roles by Habib Abdurrahman Al Habsyi. First, as a facilitator in meetings with society and worshipers with Prabowo Hatta. Second, as a persuader for society and worshiper to vote for Prabowo Hatta through direct fatwa. Third, to construct, influence also gathering society and worshiper opinion to vote for Prabowo Hatta. Furthermore, this research found that the result of Indonesia presidential election 2014 stated that Prabowo Hatta doesn rsquo t win the election. "

"Persoalan pengelolaan tanah di Indonesia berakar dari masa Hindia-Belanda. Salah satu departemen pemerintah yang mengaturnya adalah Departement van Binnenlandsch Bestuur pada 1866. Pengelolaan tanah khususnya proses kepemilikan tanah di Jawa merupakan salah satu tugas Departement van Binnenlandsch Bestuur. Penelitian ini membahas bagaimana proses kepemilikan tanah di Jawa, secara khusus proses sewa tanah kosong di Karesidenan Pasuruan, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan menggunakan sumber primer berupa arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur 1903-1911 koleksi ANRI yang dianalisis dengan menggunakan konsep birokrasi legal rasional dari Max Weber. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam kepemilikan tanah ada yang dikenal dengan hak eigendom yaitu hak kepemilikan tanah milik pribumi dan hak erfpacht yaitu hak yang diperuntukkan untuk pihak swasta dapat menyewa tanah dalam jangka panjang. Proses permohonan hak sewa oleh pihak swasta dalam menyewa tanah di Jawa diatur oleh Departement van Binnenlandsch Bestuur yang memiliki peran kuasa untuk menindaklanjuti proses permohonan hak sewa sebelum permohonan itu diteruskan ke gubernur jenderal untuk disetujui. Dalam proses pengajuan permohonan sewa di Karesidenan Pasuruan, Jawa Timur, ditemukan berbagai kasus yang membuat Departement van Binnenlandsch Bestuur membatalkan perizinan sewa tanah.

---

The issue of land governance in Indonesia has occurred since the Dutch East Indies period. One of the government departments that managed land management was the Departement van Binnenlandsch Bestuur in 1866. Land administration, especially the procedure of land ownership in Java, is one of the duties of the Departement van Binnenlandsch Bestuur. This research explores the process of land ownership in Java, specifically the process of leasing vacant land in the Pasuruan Residency, East Java. This research utilizes the historical method by using primary sources in the form of archives of the Departement van Binnenlandsch Bestuur 1903-1911 from ANRI collection which is analyzed by using Max Weber's concept of rational legal bureaucracy. From this research it was found that in land ownership there is what is known as eigendom rights, which are rights for indigenous land ownership and erfpacht rights, which are rights intended for private parties to lease land in the long term. The procedure of applying for rent rights by private parties in leasing land in Java is regulated by the Departement van Binnenlandsch Bestuur, which is authorized to proceed with the process of applying for rent rights before the application is forwarded to the Governor-General for approval. In the process of applying for a lease in the Pasuruan Residency, East Java, various cases were found that made the Department van Binnenlandsch Bestuur cancel the land lease license."

"Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) adalah sebuah dewan etik independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik, berikut memberikan sanksi atau rehabilitasi. Dalam prakteknya, DKPP tidak hanya membuat keputusan terkait dengan etika pelanggaran, sanksi, dan rehabilitasi tetapi juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk meninjau ulang atau mengubah Keputusan tentang penetapan peserta pemilukada, sementara kewenangan untuk meninjau ulang atau mengubah susbstansi keputusan tata usaha Negara oleh KPUD adalah Pengadilan Tata Usaha. Fokus tesis ini adalah pemilihan gubernur di Provinsi Jawa Timur sebagai contoh dimana Putusan DKPP memerintahkan KPUD untuk mengubah keputusan mereka terkait penetapan peserta pemilukada yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilukada oleh KPUD. Perintah DKPP semacam ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Putusan DKPP tidak mengubah prinsip-prinsip dan mekanisme pengujian sebuah keputusan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang TUN. Mekanisme penyelesaian sengketa TUN terkait pemilukada di PTUN yang tidak sejalan dengan proses dan tahapan pemilukada telah mengakibatkan DKPP menjadi pilihan bagi calon peserta pemilukada untuk mendapatkan keadilan. Dari sudut pandang penulis, perlu dibentuk suatu mekanisme khusus penyelesaian sengeketa TUN terkait pemilukada di lingkungan peradilan TUN yang sejalan dengan keberadaan, tugas, dan kewenangan DKPP.

---

In accordance with Law No. 15 Year 2011 on the General Election Implementers, Election Organizers Ethics Council is an independent ethic council that has authority to investigate and decide on complaints of alleged violations of code of conduct,which include sanctions or rehabilitations,committed by election organizers (included in the governor/regional elections). In practice, DKPP not only make decisions related to ethic violations, sanctions, and rehabilitations but also order the election organizers to review and/or change the Regional Election Commission decision. Whereas reviewing and changing KPUD decisions is Administrative Court authority.

This thesis focus on governor election in East Java Province as an example area which DKPP verdict compelled KPUD to alter their decision related to electoral candidates, who previously ruled ineligible, could participate in the election. This mechanism is not in line with Law No. 15 Year 2011. DKPP verdict should not change the principles and mechanisms of test administrationin Administrative Court asstipulatedin Administrative law.

Mechanism of election dispute in PTUN is not in line with election process in the regional level. Therefore, DKPP be a favourable option for election candidates to gain justice. From author perspective, it is necessarry to establish special administrative resolution mechanisms in administrative court which it should be along with the existence of DKPP."

"Tesis ini mengkaji tentang Jaringan Sosial yang diaktifkan khususnya oleh pimpinan pondok pesantren, baik di lingkungan intern maupun di lingkungan ekstern. Pondok pesantren yang dimaksud adalah PP. Tebuireng, Jombang Jawa Timur yang termasuk salah satu Pondok pesantren tertua, terbesar dan terkenal di Indonesia. Pondok pesantren tersebut telah mengalami perubahan-perubahan fisik dan non fisik, sehingga bisa tetap eksis atau bertahan sampai sekarang dan telah berumur 100 tahun.Perubahan fisik intern PP. Tebuireng bisa dilihat dari luas tanah dan bangunan-bangunan di dalamnya yang permanen, perubahan luas tanah yang pada awal berdirinya hanya 200 m2, sekarang telah menjadi 25 ha, dan dari sebuah bangunan teratak sederhana sekali menjadi 25 buah bangunan permanen.Perubahan non fisik intern PP. Tebuireng bisa dilihat dari dua macam, yaitu: (1) perubahan sistem pengajaran dan kurikulum dari sistem Sandongan, Sorogan dan Tahassus (diskusi) yang tidak mengeluarkan ijazah; (2) Sistem kepemimpinan Tunggal tanpa akte notaris menjadi sistem kepemimpinan Kolektif berakte notaris dibawah naungan sebuah yayasan yang bernama Yayasan KH.A Hasyim Asy'ari; (3) bertambahnya hak pemilikan pribadi menjadi hak pemilikan pribadi dan wakaf khususnya dibidang tanah.Perubahan fisik ekstern disekitar PP. Tebuireng dapat dilihat dari beberapa macam jumlah bangungan yang berfungsi sesuai dengan fisik bangunannya, seperti rumah makan, tempat binatu, wartel, penyewaan komputer, toko kelontong, baik tempat mangkal penjaga keliling makanan kecil (baso, nasi goreng, lontong tahu, kacang hijau, es sirup dan sebagainya) dan pakaian serta alat-alat sholat dan perlengkapan lainnya berupa sandang.Perubahan non fisik ekstern dapat dilihat dari berapa sendi kehidupan sehari-hari, seperti perubahan pandangan hidup, nilai-nilai dan norma-norma pergaulan sehari-hari serta kebiasaan prilaku seseorang yang hidup di masyarakat sesuai dengan keberadaan PP. Tebuireng yang bernafaskan ajaran agama Islam."

"ABSTRACTIni adalah studi antropologi tentang Muslim pengikut Nahdlatul Ulama Nahdliyin di Jawa Timur dengan mengambil kasus pada beberapa tempat di Jawa Timur: Desa Jerukwangi, Kabupaten Jombang, Desa Krucil, Kabupaten Probolinggo, dan Kampung Ciptomulyo, Kota Malang. Studi ini mencoba menyajikan argumen bahwa perwujudan kehidupan beragama Islam pada struktur sosial budaya masyarakat Nahdliyin di Jawa Timur merupakan bentuk kontekstualisasi kebudayaan Tradisi Besar Islam terhadap Tradisi Kecil masyarakat Jawa melaui Tradisi Perantara. Kontekstualisasi kebudayaan ini dimungkinkan karena keberadaan kiai sebagai perantara dan pengelola kebudayaan antara Tradisi Besar dan Tradisi Kecil tersebut. Selain itu, penerimaan kontekstualisasi kebudayaan dari kiai oleh masyarakat Nahdliyin dimungkinkan karena adanya kultur ittiba dan taqlid pada jamiyyah dan jamaah Nahdlatul Ulama. Bentuk-bentuk kontekstualisasi kebudayaan yang dilakukan oleh kiai tersebut dapat dilihat dengan perspektif simbol dalam antropologi. Tulisan ini didasarkan pada penelitian dengan metode penelitian etnografi: pengamatan dan wawancara serta studi-studi literatur.

---

ABSTRACTThis is an anthropological study about Muslim of Nahdlatul Ulama Nahdliyin in East Java by taking cases in several places in East Java Jerukwangi Village, Jombang Regency, Krucil Village, Probolinggo Regency, and Ciptomulyo Village, Malang City. This study tries to present the argument that the embodiment of Islamic life on the socio cultural structure of the Nahdliyin community in East Java is a form of contextualizing the culture of the Great Islamic Tradition to the Small Tradition of Javanese society through the Intermediate Tradition. Contextualization of this culture is possible because of the presence of kiai as an intermediary and cultural manager between the Great Tradition and the Small Tradition. In addition, the acceptance of cultural contextualization of the kiai by the Nahdliyin community is because of ittiba and taqlid cultures in jamiyyah and jamaah of Nahdlatul Ulama. The forms of cultural contextualization carried out by the kiai can be seen with the symbolic perspective in anthropology. This paper is based on research with ethnographic research methods observations and interviews and also literature studies. "

"Penelitian memiliki tiga tujuan, yaitu, pertama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih pada Pilgub Jatim tahun 2018 di Madura. Kedua, menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kemenangan paslon Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim tahun 2018 di Madura secara simultan dan parsial. Ketiga, menganalisis strategi politik pesantren dalam pemenangan paslon Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim tahun 2018 di Madura. Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif (mixed method) dengan teknik analisis data regresi logistik. Hasil pengolahan data menyimpulkan, pertama, ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pemilih pada Pilgub Jatim tahun 2018 di Madura, yaitu, politik pesantren, program kerja, partai politik, dan dukungan masyarakat muslim modern. Kedua, secara simultan keempat faktor tersebut berpengaruh terhadap kemenangan paslon Khofifah-Emil, sedangkan secara parsial ada lima variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemenangan paslon Khofifah-Emil, yaitu, program kerja, dukungan masyarkat muslim modern, politik pesantren dengan indikator banyaknya alumni, gender daerah Sumenep, dan gender daerah Bangkalan. Ketiga, hasil dari regresi logistik menunjukkan bahwa strategi politik pesantren yang dijalankan paslon Khofifah-Emil adalah memaksimalkan banyaknya jaringan alumni dan dukungan pesantren modern atau semi modern (masyarakat muslim modern).

---

This research has three aims, first, knowing the factors that influence voters in the 2018 East Java Pilgub in Madura. Second, analyzing the influence of these factors on the victory of the Khofifah-Emil candidate pair in the 2018 East Java Pilgub in Madura simultaneously and partially. Third, analyze the pesantren's political strategy in winning the Khofifah-Emil candidate pair in the 2018 East Java Pilgub in Madura. The results of data processing conclude, first, there are 4 (four) factors that influence voters in the 2018 East Java Pilgub in Madura, namely, pesantren politics, work programs, political parties, and the support of the modern Muslim community. Second, simultaneously these four factors influence the victory of the Khofifah-Emil candidate pair, while partially five variables have a significant effect on the victory of the Khofifah-Emil candidate pair, namely, work programs, support for modern Muslim communities, pesantren politics with indicators of the number of alumni, the regional gender of Sumenep, and the regional gender of Bangkalan. Third, the results of the logistic regression indicate that the pesantren political strategy carried out by the Khofifah-Emil candidate pair is to maximize the number of alumni networks and support for modern or semi-modern pesantren (modern Muslim societies)."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan kemunculan peran elite lokal dalam perpolitikan sebagai konsekuensi diberlakukannya sistem desentralisasi yang memberikan hak kepada daerah-daerah untuk mengelola daerah secara mandiri, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui eksistensi dan signifikansi peran para elite lokal dalam masyarakat, dalam hal ini yaitu peran kiai, belater, dan juragan di Kabupaten Pamekasan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Status dan Peran (Linton, 1936), Teori Local Strongmen/Local Bossism (Migdal, 1988; Sidel, 2005), dan Teori Patron-Klien (Scott, 1972). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data deskriptif-analitis. Dalam proses pengumpulan data menggunakan dua metode, yaitu studi literatur dan wawancara mendalam kepada para narasumber yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pemenangan Baddrut Tamam pada Pilkada Pamekasan 2018. Temuan penelitian ini menguatkan penelitian terdahulu tentang keberadaan orang-orang kuat lokal seperti kiai, belater, dan juragan terkait perannya dalam masyarakat, utamanya dalam perpolitikan tingkat lokal. Mereka memiliki kelebihan dan cara-cara tersendiri dalam memengaruhi masyarakat untuk mengikuti keinginannya. Keterlibatan mereka dalam Pilkada Pamekasan 2018 dipengaruhi oleh faktor agama, eksistensi, dan ekonomi. Bentuk peran mereka dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan kekuatan relasi, ekonomi, bahkan dengan cara koersif. Implikasi teoritis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran kiai, belater, dan juragan memperkuat teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori Status dan Peran menunjukkan bahwa peran kiai, belater, dan juragan dalam perpolitikan merupakan dampak dari status yang dimilikinya. Dalam teori ini terdapat hubungan yang berkelindan antara individu pemilik peran dan masyarakat. Teori Local Strongmen/Bossism menjelaskan bahwa kiai, belater, dan juragan berperan dalam berbagai jenis kepentingan dalam hidup masyarakat, utamanya dalam kepentingan politik. Teori Patron-Klien menguatkan pola relasi antara kiai, belater, dan juragan dengan masyarakat.

---

This research is motivated by the development of the emergence of the role of local elites in politics as a consequence of the enactment of a decentralization system which gives rights to regions to manage their regions independently, including in the holding of Regional Head Elections (Pilkada). Therefore, this research was conducted to determine the existence and significance of the role of local elites in society, in this case, namely the role of kiai, belater, and juragan in Pamekasan Regency. The theories used in this research are Status and Role Theory (Linton, 1936), Local Strongmen/Local Bossism Theory (Migdal, 1988; Sidel, 2005), and Patron-Client Theory (Scott, 1972). This research method uses a qualitative approach and descriptive-analytical data analysis techniques. In the process of collecting data using two methods, namely literature study and in-depth interviews with informants who were directly or indirectly involved in the process of winning Baddrut Tamam in the 2018 Pamekasan Pilkada. The findings of this study corroborate previous research on the existence of local strongmen such as kiai, belater, and juragan regarding their role in society, especially in local-level politics. They have their own advantages and ways of influencing people to follow their wishes. Their involvement in the 2018 Pamekasan Pilkada was influenced by religious, existential, and economic factors. The form of their role is carried out directly or indirectly by utilizing the strength of relations, the economy, even in a coercive way. The theoretical implications of this research show that the roles of kiai, belater, and juragan strengthen the theory used in this research. Status and role theory shows that the role of kiai, belater, and juragan in politics is the impact of their status. In this theory there is an intertwined relationship between the individual owner of the role and society. The Local Strongmen/Bossism theory explains that kiai, belater, and juragan play various types of interests in society, especially in political interests. The Patron-Client theory strengthens the pattern of relations between kiai, belater, and juragan to the community."