Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang bentuk Maladministrasi dalam ImplementasiPeraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) danPukat Tarik (Seine Nets) Berdasarkan Rekomendasi Ombudsman Nomor06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015. Peraturan ini dinilai melampauikewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, karena dianggap melampauiketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.Peraturan ini dalam proses penerbitan dianggap menyimpang dari prosedur karenatidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yangdiatur dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan ini dianggapsebagai perbuatan tidak patut dimana dalam substansi Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 tidak memberikan sosialisasi danwaktu transisi yang cukup. Namun Menteri Kelautan Perikanan tetap padakeputusannya untuk tetap memberlakukan Peraturan tersebut dan tidakmelaksanakan Rekomendasi Ombudsman Nomor 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015 yang pada intinya merekomendasikan Menteri Kelautan danPerikanan untuk menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 02/Permen-KP/2015. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karenamenitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asashukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya.Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.Selanjutnya, hasil yang diharapkan dalam permasalahan yang dibahas dalam Tesisini adalah untuk mengetahui bentuk Maladministrasi dalam ImplementasiPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 dan peranrekomendasi Ombudsman dalam kebijakan tersebut. Sehingga tujuan menciptakanpemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraanserta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara dapattercapai.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the forms of maladministration in the implementation ofRegulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 02/Permen-KP/2015 on Restriction on the Use of Trawls and Seine Nets pursuant toOmbudsman Recommendation Number 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015. Theregulation is regarded as overstepping the authority of the Minister of MarineAffairs and Fisheries, as it considered as exceeding the provision of Article 9 ofLaw Number 31 of 2004 on Fisheries. The promulgation process of the regulationis deemed to have deviated from due procedure as it does not follow procedure forthe enactment of regulatory instruments as stipulated in Law Number 12 of 2011and the regulation is deemed as an impropriate act, as the provisions contained inthe regulation does not provide sufficient period for dissemination and transition.Despite such condition the Minister has insisted to implement the regulation andchose not to heed Ombudsman Recommendation Number06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015 which in essence advises the Minister topostpone the enactment of the regulation. This thesis uses a legal normativeapproach in its analysis of the related legal principles, systematic, and alignment.Data are analyzed using a descriptive qualitative method. Further, the expectedoutput of the discussion is an understanding of the form of maladministration inthe implementation of the ministerial regulation and the role of the Ombudsmanrecommendation in such policy, and thus allowing the creation of a clean andefficient governance to enhance prosperity and justice and legal certainty for allcitizens."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai akibat hukum fungsi pengawasan yang dilakukanoleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Ombudsman Daerah Non ORI(D.I. Yogyakarta) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUUVIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentangOmbudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik. Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatifdengan melakukan penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitianmenyarankan bahwa perlu adanya semacam Memorandum of Understanding atauperaturan bersama untuk mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi pengawasansetelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak melarang OmbudsmanDaerah menggunakan nama Ombudsman walaupun tidak berhierarkhis denganORI.

---

ABSTRACTThe focus of this study is studying end of result of supervising function ofOmbudsman Republik Indonesia (ORI) and Local Ombudsman Non ORI (D.I.Yogyakarta) after Mahkamah Konstitusi Decree No. 62/PUU-VIII/2010 regardingjudicial review Act Number 37 of 2009 about Ombudsman of Republic Indonesiaand Act Number 25 of 2009 about public services. This research is legalnormative research with an investigation by using secondary data.The result ofthis research suggested that there should be an Memorandum of Understandingbetween the related parties to prevent in overlapping in supervising after theMahkamah Konstitusi Decree which allowed local Ombudsman using a name of“ombudsman” eventhough has no hierarchial correkation with ORI."

"Skripsi ini membahas tentang lembaga ombudsman di Indonesia, utamanya pada masa Komisi Ombudsman Nasional dan perubahannya dengan lahirnya Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Pengolahan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisa data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Komisi Ombudsman Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia merupakan bentuk organisasi yang berbeda dalam lingkup Republik Indonesia, terdapat perubahan wewenang yang ada setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia dan terlihat adanya penguatan secara kelembagaan.

---

This thesis talk’s about the condition of ombudsman in Indonesia after the enactment of Act Number 37 Year 2008 About The Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman The Republic of Indonesia). This research is a library typed research. Using qualitative approach to process the data, so the result is an analytic descriptive data. On analyzing the data, the research is using normative law research method. Result of this research shows that the Act Number 37 Year 2008 About The Ombudsman Republik Indonesia had made basic differences in the obligation and the authority of ombudsman in Indonesia, thus at certain point, has made the body stronger. Other than that, after the enactment of Act Number 37 Year 2008, the ombudsman in Indonesia are becoming an independent state agencies, not a part of the organs of state administrations."

"Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini, hampir semua pelayanan publik diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi. Tujuannya adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan mendekatkan pelayanan publik. Namun dilihat dari kinerja pemerintahan daerah, otonomi yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di tiap-tiap daerah belum dapat dicapai, karena otonomi masih dimaknai sebagai kewenangan seluas-luasnya. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai pengawasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, khususnya peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas yang bersifat eksternal. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian, pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah telah diatur secara lengkap dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengawasan dimaksud terdiri dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pengawasan internal oleh atasan langsung dan inspektorat, dan pengawasan eksternal oleh DPRD, masyarakat dan Ombudsman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah karena bersifat mandiri, bebas dari kepentingan politik dan jabatan, serta berorientasi pada perbaikan. Namun, lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan eksekutorial sehingga diperlukan upaya penguatan baik secara internal maupun eksternal.

---

Since the enactment of Law No. 22 Year 1999 on Regional Government until today, almost all public services by the local government based on the principle of decentralization. The goal is to provide welfare to the society by bringing the public service. But seen from the performance of local government, the autonomy which aims to create equitable development in each region can not be achieved, because autonomy is interpreted as the widest possible authority. Therefore, it is necessary to study the oversight of public services by the local government, in particular the role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia as the regulatory agencies that are external. This study used a form of normative juridical research.

Based on research, supervision of public service delivery by local governments have set up fully within the law No. 23 of 2014 on Regional Government. Supervision is composed of control by the central government, internal supervision by the immediate supervisor and the inspectorate, and external scrutiny by Parliament, the public and the Ombudsman. The results showed that the Ombudsman has a very important role in the oversight of public services by local governments due to be independent, free from political interests and positions, and oriented to the improvement. However, the agency does not have the authority eksekutorial so that the necessary measures to strengthen both internally and externally."

"Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta mempunyai tugas berupa pelayanan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala antara lain banyak peraturan yang mengikat, tuntutan / kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Selain itu sumberdaya petugas secara kuantitas dan kualitas pada tingkat pelayanan dilihat dari segi keandalan belum mencukupi, kurang mentaati aturan main yang ada, disamping itu dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat masih terdapat distorsi, terdapat praktek - praktek birokratis, sehingga memperlambat pelaksanaan pelayanan dan menyebabkan ekonorni biaya tinggi.Jenis layanan yang dimaksud adalah pelayanan pengurusan surat Izin Usaha Perikanan (IUP), karena meskipun merupakan kewajiban masyarakat untuk memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) bagi yang berusaha di bidang perikanan, tetapi kesadaran masyarakat untuk mengurusnya masih sangat kurang.Permasalahan utama yang ingin dikaji berdasarkan ruang lingkup permasalahan adalah sebagai berikut :1. Bagaimana tingkat kepuasan pegawai terhadap kinerja internal dalam proses pembuatan surat Izin Usaha Perikanan (IUP) ?2. Bagaimana tingkat kepuasan pengguna layanan surat Izin Usaha Perikanan (IUP) berdasarkan tingkat kepentingan dan persepsi terhadap kinerja pelayanan ?Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai pelayanan penerbitan surat Izin Usaha Perikanan (IUP) di DKI Jakarta. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :1. Menilai kinerja pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP), berdasarkan evaluasi kinerja internal organisasi / lembaga menurut kepuasan pegawai dan evaluasi kinerja pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) menurut tingkat kepentingan / harapan serta persepsi terhadap kualitas pelayanan berdasarkan pandangan masyarakat pengguna pelayanan;2. Mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP).Metode yang dipakai dalam penelitian ini, sebagaimana dikatakan oleh J. Supranto (1997) adalah menggunakan analisis tingkat kepentingan dan kinerja / performance. Responden terdiri dad 30 prang pegawai yang bertindak sebagai pemberi pelayanan (provider) dan 45 orang yang sudah melakukan pengurusan Izin Usaha Perikanan (IUP). Untuk mengukur kepuasan pelanggan, baik pada pelayanan internal maupun ekstemal, maka digunakan variabel sesuai dengan dimensi SERQUAL yang dikemukakan oleh Zeithmal, Parasuraman dan Berry (1990) yaitu tangible, responsiveness, reliability, assurance dan empathy.Penelitian menggunakan metode deskriptif dan evaluasi dengan hasil temuan sebagai berikut :1. Kinerja yang dicapai dalam proses penerbitan perizinan usaha perikanan (IUP) yaitu 3.00 dengan tingkat harapan / kepentingan sebesar 3.63. Kesenjangan antara keduanya adalah - 0.63 yang berarti bahwa tingkat kinerja / pelaksanaan yang dicapai belum sesuai dengan tingkat harapan / kepentingan. Sedangkan berdasarkan analisis tingkat kepuasan pegawai sebesar 79.35 % berada pada skala puas, meskipun belum mencapai kepuasan optimal (100 %)2. Kinerja yang dicapai dalam proses penyampaian perizinan usaha perikanan (IUP) yaitu 4.30 dengan tingkat harapan / kepentingan sebesar 4.63. Kesenjangan antara keduanya adalah - 0.33 yang berarti bahwa tingkat kinerja / pelaksanaan yang dicapai belum sesuai dengan tingkat harapan / kepentingan masyarakat pengguna layanan. Sedangkan berdasarkan analisis tingkat kepuasan pelanggan sebesar 89.20 % berada pada skala sangat puas, meskipun belum mencapai kepuasan optimal (100 %)Kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dari temuan diatas adalah berupa faktor - faktor yang perlu mendapat perhatian dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan penilaian pegawai yaitu penataan eksterior dan interior sesuai dengan bidang kerja, kesempatan mengembangkan potensi individu, ketepatan jam kerja, kesesuaian penghasilan dibanding beban kerja dan kesempatan mendapat promosi. Sedangkan berdasarkan penilaian masyarakat pengguna layanan adalah tindakan segera dalam penyelesaian masalah, kemampuan memenuhi ketepatan waktu dan kepastian biaya sesuai standar.

---

Perception Of Internal Customers (Employees) And External Customers (Public) Towards The Service Of Issuing Fishery Enterprise License In Fishery And Maritime Livestock Service, Special Province Of JakartaFishery and Maritime Livestock Service, Special Province of Jakarta is responsible for providing public services, however, in its implementation it faces various obstacles among others are many confining rules and regulations, the society's ever changing demands. Apart from that in the light of competency both quantitatively and qualitatively it remains insufficient, lacks obedience to the rules of the game, on top of that the distortion in the implementation stage still occurs such as the red tape practice that slows down the process of service provision resulting in high cost economy.

The service referred to above is the service of administering the issue of fishery enterprise license (or referred to as IUP). The issue of IUP becomes more complicated because from the public part they lack awareness to have the IUP for their business although in fact it is their responsibility to possess it.

The core issues to be researched and developed based on the scope of the matter are as follows:

1. How high or how low is the employees' level of satisfaction towards the internal performance in the process of issuing IUP?

2. How high or how low is the level of satisfaction of the service users based on the level of interest and perception towards the service performance?

In general She objective of this research is to obtain information on the service of issuing IUP in the Special Province of Jakarta. Specifically the objective can be broken down as follows:

1. to measure the service performance of issuing IUP, based on the evaluation of internal organization performance according to the employees' satisfaction and IUP service performance evaluation based on the interest/hopes and perception towards the service quality according to the service users' views.

2. to identify the matters or obstacles encountered in implementing the service of issuing IUP.

The method used in the research, as stated by Supranto (1997), is analysis of the level of interest and performance. The respondents comprise of 30 employees acting as service providers and 45 people acting as service users. To measure the customers' satisfaction, both those of the internal group and of the external one, a variable is used in line with SERQUAL dimension expressed by Zeithmal, Parasuraman and Berry (1990), that is, tangible responsiveness, reability, assurance and empathy.

The research used descriptive and evaluative method with the following findings:

1. The performance of the process of issuing IUP achieved 3.00 with 3.63 on the level of interest or hopes. The gap between the two is 0.63 which means that the level of performance achieved is not yet in line with the level of interest or hopes. Whereas based on the analysis of the employees' satisfaction it reached 79.35% or in the satisfactory scale, it has not yet achieved the optimum satisfaction (100%).

2. The performance of the process of informing IUP achieved 4.30 with 4.63 on the level of interest or hopes. The gap between the two is 0.33 which means that the level of performance achieved is not yet in line with the level of interest or hopes of the service users. Whereas based on the analysis of the customers' satisfaction level, it reached 89.20% of in the very satisfactory scale, it has not yet achieved the optimum satisfaction (100%).

The conclusion and recommendations that can be given based .on the above findings are in the form of factors that need to be paid attention to in an effort to boost the quality of services based on the employees' evaluation, that is, exterior and interior structure should be in line with the field of work, opportunity to develop individual potential, punctuality of working hours, income adjustment in congruence with the work load, and an opportunity to get promotion. As from the customers' evaluation, they want the service providers to take immediate measures to solve the problems, to have an ability to meet deadline and to have a fixed cost in line with the standard one."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sektor perikanan, pelabuhan perikanan Samudera (PPS) Cilacap dan pembangunan regional kabupaten Cilacap. Selin itu untuk mengetahui kecamatan yang menjadi pendorong kegiatan perekonomian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, location quotient, tabel input output regional dengan memakai input output Jawa Tengah tahun 2004, analisis tipologi daerah.

---

This research was conducted to know fisheries sector, Cilacap Oceanic Fishing Port and Regional Developmen of Chilacap Region. In addition to knowing the district which become the economic activities promotor. Analysis used in this research is descriptive analysis, location quotient, regional input ouput table by using the input output of central Java in 2004, the regional analysis typology."

"Reformasi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah kita kenal dengan istilah reformasi birokrasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah perbedaan pemahaman terhadap peraturan dan manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi. Tunjangan kinerja merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja pegawai sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Tesis ini berupaya untuk mengetahui kesesuaian PERMEN KP Nomor 30/PERMEN-KP/2013 dalam hal penilaian dan pemberian tunjangan kinerja sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengaturnya dalam Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menganalisis dampak pemberian tunjangan kinerja dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai Inspektorat Jenderal (Itjen KKP) apabila dikaitkan dengan asas akuntabilitas dalam hukum administrasi kepegawaian. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundangundangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Berdasarkan analisis, perbedaan pemahaman mengenai peraturan pada tingkat pusat terhadap pengisian penilaian kinerja yang dilakukan berdampak tidak berjalannya penilaian kinerja secara teratur dan tertib. Pemberian tunjangan kinerja pada lingkup Itjen KKP belum menunujukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Hal ini berakibat terhadap terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan (good governance) di lingkup Itjen KKP.

---

Reform of governmental performance management so called Bureaucracy Reform. Some faced problems are the difference between comprehension to regulation and human resource (apparatus) management had not been implemented to increase professionalism, employees performance and organization optimally. Performance support/allowance is any method to increase professionalism of employees performance as any appreciation/award to achievement of State Civil Servant within framework of bureaucracy reformation implementation.

This thesis had endeavored to know suitability of Governmental Regulation of Marine and Fishery No. 30/PERMEN-KP/2013 regarding evaluation and performance awarding/supporting as Law No.5 of 2014 on State Civil Apparatus regulating in State Civil Apparatus (ASN) management and impact analysis of such performance awarding/supporting may influence employees performance increasing of General Inspectorate of Maritime and Fishery Ministry if it is related with accountability principles in employee administrative law.

This thesis writing uses normative and juridical research method by observing, studying and interpreting theories relating to legal principle such as conception, rules and regulation, legal doctrine and related law system.

Based on analysis, comprehension on regulation at central/state level against performance evaluation completing having impact that performance evaluation may not be implemented regularly and orderly. Performance awarding/supporting at scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries had not indicated significant performance increasing. It result in the hindrance of bureaucracy reform implementation of good governance at scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries."

"Penelitian ini bertujuan untuk (1) menilai kinerja kelompok nelayan yang telah menerima bantuan modal usaha perikanan; (2) menganalisis dampak bantuan modal usaha perikanan di kawasan minapolitan terhadap peningkatan hari kerja dan peningkatan pendapatan nelayan serta (3) mengukur dampak bantuan modal usaha perikanan di kawasan minapolitan terhadap penyerapan tenaga kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey melalui kuisioner dengan populasi adalah rumah tangga perikanan yang termasuk klasifikasi miskin, dengan jumlah sampel sebanyak 99 responden yang terbagi dalam kelompok aksi, (66 sampel) dan kelompok kontrol (33 sampel). Analisis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yakni analisis dampak kebijakan terhadap perubahan hari kerja dan pendapatan responden pada sebelum dan setelah berlakunya kebijakan dengan menggunakan serangkaian pengujian statistik serta analisis kinerja kelompok nelayan dengan menggunakan metode IPA (Importance Performance Analysis). Berdasarkan hasil pengujian statistik, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan kegiatan bantuan modal usaha perikanan berdampak positif terhadap pengembangan kegiatan usaha minabisnis di kawasan minapolitan, hal ini dapat terlihat dari adanya peningkatan hari kerja nelayan sebesar 50,4 % (peningkatan hari kerja selama 8 hari), peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata berjumlah 2 orang serta peningkatan pendapatan nelayan pada kelompok aksi sebesar 76% (Rp. 896.555) pasca pemberlakukan bantuan modal usaha perikanan. Berdasarkan analisis tingkat kepentingan dan performa kinerja kelompok, terdapat beberapa indikator dalam aspek kinerja yang masih perlu ditingkatkan kembali terutama peningkatan modal usaha, pembukuan biaya operasional dan hasil produksi, dan keberlanjutan usaha, serta penerapan hasil pembinaan dan pelatihan. Untuk pengembangan kawasan minapolitan di masa mendatang, diperlukan dukungan pemerintah dalam menyediakan industri penunjang kegiatan perikanan, terutama industri yang dapat menyediakan produksi pakan dan bibit unggulan.

---

The purpose of this research is to (1) assess the performance of fishermen groups who have received capital supports from the government; (2) analyze the impact of fisheries capital grants to the number of working days and income of fishermen, and (3) measure the impact of fisheries capital grants to the rate of employment in minapolitan area.

The research method is done by conducting survey through questioners to the fishermen household as its population; 99 respondents as the sample of surveys, which is then divided to action group which is the group who accepted the capital grants (66 respondents) and control groups who didn`t accept the capital grants (33 respondents). The analysis technique that is used in this research is divided into two parts, which the first, is the policy impact analysis of the changes of the numbers of working days, and the income of respondents, before and after the grant is given, by using a series of statistical test; the second is performance-group analysis by using IPA (Importance Performance Analysis).

Based on statistic test results, it is known that the implementation of minapolitan region development has given positive impact to the economic growth of the fishermen. This can be known by the fact that there is an increase of fishermen`s working days up tp 50,4% (equal to 8 days), increase of employment rate, and also the increase of fishermen`s income up to 76% (equal to Rp 896.550).

Based on the performance analysis of the fishermen`s group, some indicators that needs to be improved are: the increases of capital, administrations of operational charges and productions fee, and the continuations of economic activities, and the applications of trainings and knowledge. To improve the development of minapolitan region in the future, government supports in providing the complementary industry for fishery activities is needed, especially the ones which provides fisheries seeds and foods."

"Penelitian ini akan menganalisis industri perikanan di Norwegia dan Thailand dari sudut pandang teori ko-evolusi. Teori ko-evolusi meliputi pentingnya managerial intentionally micro, environment and institution macro Lewin and Volberda, 1999. Penelitian ini menggunakan hypotheses generating case study untuk dapat menganalisis ko-evolusi di industri perikanan Norwegia dan Thailand. Maka dari itu, penelitian ini akan menghasilkan hipotesis dan saran-saran yang dapat digunakan untuk penelitian lain di masa depan.

---

This paper will analyze the fishery industry in Norway and Thailand from the lens of co evolutionary theory. Co evolutionary theory encompasses the importance of managerial intentionally micro, environment and institution macro Lewin and Volberda, 1999. To analyze the co evolution of fishery industry in Norway and Thailand, a hypothesis generating case study will be performed. This paper will generate hypotheses and suggestion that could be used for future research."