Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis tingkat ancaman dan kerawananpelanggaran wilayah udara Indonesia di Ambalat serta pertahanan udara berbasisskenario-kapabilitas untuk menghadapinya. Penelitian menggunakan mixedmethoddengan mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kuantitatif dankualitatif. Hasil analisis kuantitatif melalui one sample t-test menunjukkan adanyaperbedaan antara tingkat ancaman yang ditetapkan sebesar 4 (kategori ?tinggi?),dengan hasil pengukuran yang lebih tinggi, yaitu sebesar 4,2098 (kategori ?sangattinggi?), terutama ditandai oleh indikator Antusiasme Malaysia dengan skor 4,55(kategori ?sangat tinggi/akut?). Sedangkan hasil analisis kerawanan menunjukkantidak adanya perbedaan antara tingkat kerawanan yang kategorinya ditetapkan?tinggi? yaitu sebesar 4, dengan skor hasil pengukuran yang kategorinya juga?tinggi? yaitu sebesar 3,9811, dimana indikator yang menonjol adalah DampakKerugian Non-Material dengan skor 4,43 (kategori ?sangat tinggi/akut?).Selanjutnya dalam analisis kualitatif untuk mendalami hasil temuan analisiskuantitatif, hasilnya menguatkan temuan tingkat ancaman yang terukur sangattinggi, yaitu Malaysia menunjukkan konsistensi kehadirannya di Ambalat gunamenguatkan klaimnya atas wilayah tersebut. Sebagai solusi, penelitian inikemudian menjalankan pengembangan skenario yang hasilnya mengarah padapentingnya pemenuhan kapabilitas Kohanudnas yang difokuskan padakemampuan menghalau sasaran udara sebelum memasuki Ambalat, serta perludidukung strategi penggelaran Alutsista secara efektif dengan kemampuan siaga1x24 jam/minggu guna mengantisipasi adanya fenomena ?gunung es?pelanggaran wilayah udara di Ambalat

---

ABSTRACTThis research purpose is to analyze the level of threat and vulnerability ofIndonesian airspace violations in Ambalat and scenario-capability-based airdefense to deal with them. The research is carried out using a mixed-method bycombining or associating the quantitative and qualitative forms. The result ofquantitative analysis through one sample t-test shows the difference between thethreat level set at 4 (category "high") and the higher measurement result, which is4.2098 (category "very high"), mainly characterized by Malaysia?s Desireindicator with score 4.55 (category "very high/acute"). Meanwhile, the result ofvulnerability analysis shows no difference between the "high" catagory set as 4,and the result of measurement which is also at "high" category scored 3.9811,which has the prominent indicator of Non-Material Losses Impact with the scoreof 4.43 (categorized as "very high/acute"). Furthermore, qualitative analysis isexecuted to explore the findings of the quantitative analysis, which the resultconfirms the finding of a very high threat level, about Malaysia?s intention toshow the consistency of its presence in order to strengthen its claim overAmbalat. As the solution, this research then run the scenario development whichthe result leads to the importance of compliance with Kohanudnas (National AirDefence Command) capability should focus on the ability to dispel air targetsbefore entering Ambalat, and needs to be supported with major weapons systemdeployment strategies effectively with the ability to standby 24 hours a day in aweek in anticipation of "iceberg" phenomenon of airspace violations in Ambalat"

"ABSTRAKPelanggaran wilayah udara dan kontrol udara Indonesia oleh Singapuramerupakanaspek penting dan strategis bagi pertahanan dan keamanan wilayah negara Indonesia.Perhatian pemerintah Indonesia terhadap pentingnya ruang udara menunjukkan bahwakualitas kebijakan negara terhadap matra udara belum signifikan. Ruang udara Indonesiayang dikontrol oleh Singapura merupakan merupakan hal penting bagi Indonesia untukditinjau kembali dalam rangka menegakkan keutuhan negara.Perjanjian antara Indonesia dan Singapura soal ruang udara dalam pelaksanaannyatelah banyak menimbulkan kendala baik dari penerbangan sipil Indonesia maupunpelaksanaan operasi dan penegakan hukum di wilayah sekitar Tanjung Pinang dan Natunayang dilaksanakan baik oleh TNI AU maupun oleh TNI AL yang melaksanakan operasimaritim maupun operasi udara, karena pengendalian ruang udara tersebut ada pada AirTraffic Control (ATC) Singapura.Sebagai pijakan teoritis penelitian ini menggunakan teori pembangunan politikdari Samuel P. Huntington, teori orientasi pembuat kebijakan dari K.J. Holsti, dan teorikebijakan publik menurut William Dunn. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode kualitatif, sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif analisis sedangkan metodepengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen.Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintahIndonesia terkait Flight Information Region (FIR) tidak sesuai dengan kepentinganpertahanan udara nasional Indonesia. TNI AU sebagai pelaksana tugas pokok pertahanannasional matra udara bukan menjadi pihak insider untuk turut menentukan lahirnyakebijakan negara di bidang FIR. Pengambilan keputusan hanya berada dalam satu lembaganegara dan tidak mengikutsertakan lembaga lain yang berkompeten dalam merumuskankebijakan strategis.Implikasi teori menunjukkan bahwa terori Huntington yang mengatakan bahwa salahsatu unsur dari pembangunan politik (antara lain) membutuhkan penonjolan tegaskedaulatan eksternal negara bangsa dalam menangkal pengaruh internasional. TesisHuntington tersebut mensyaratkan adanya ketegasan dengan menggunakan seluruhotoritasnya dalam menjaga seluruh wilayah kedaulatannya. Sementara K.J. Holstimengatakan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, pengambilan keputusandidominasi oleh orientasi para pembuat kebijakan tingkat tinggi (high level policy makers).Holsti memberikan penekanan yang lebih kuat tentang pentingnya melihat orientasi parapembuat keputusan/kebijakan. Pendapat kedua ahli tersebut tidak terlihat digunakan dalampembuatan kebijakan di Indonesia. Selain itu tahapan kebijakan publik dari William Dunnseperti : Penyusunan Agenda, Formulasi kebijakan, Adopsi Kebijakan, ImplementasiKebijakan, Evaluasi Kebijakan tidak menjadi referensi bagi pengambil kebijakan negaraIndonesia.

---

ABSTRACTThe violation of the Indonesian air space and the control to Singapore isthe crucial aspect even strategic to Indonesian security and defense. The deficientof Indonesian government attention to the air space is showing the quality of statepolicy to airspace tends to less significant. The air space, which has beencontrolling by Singapore, is becoming big issue to be reviewed in building theIndonesian sovereignty.The agreement of air space between Indonesia and Singapore has impactedto Indonesian civil flights even for operation implementation and law enforcementin Tanjung Pinang and Natuna authorities that conducted by both IndonesianNavy and Air Force that have implemented maritime and air space operations asthe control base of air space using the Singapore Air Traffic Control (ATC).The theoretical base of this research applies the politic development ofSamuel P. Huntington, policy maker orientation theory of K.J. Holsti, and thetheory of public policy by William Dunn. This research is implemented aqualitative method and used descriptive analysis research type with interviewingand documents study in gaining the data collection.The findings from this research have shown that the policy of Indonesiangovernment dealing with Flight Information Region (FIR) did not meet with theneed of Indonesian national air force defense. The Indonesian Air force as theagent of the main duty in defending the national air space is not the insider partyin determining state policies of FIR. The decision making was merely determinedin a state institution without involving related institutions that have competence indesigning strategic policy.Theory implication is showing that Huntington theory revealed that oneelement in politic development acquires a firm state and country externalsovereignty in preventing international effects. Huntington thesis requiresfirmness in using whole authorities to defend all Indonesian sovereignty areas.Meanwhile, K.J. Holsti said that in a process of designing overseas policy, thedecision taking dominated by an orientation of high level policy makers. Holstistrongly emphasized to the importance of orientation observation of the decisionand policy makers. The opinion of the both experts seems unlikely implementedin policy designing in Indonesia. In addition, the William Dunn of public policysuch as: Agenda arrangement, Policy formulation, Policy adoption, Policyimplementation, and Policy evaluation are not implemented as references inpolicy taking in Indonesia."

"Kerjasama pihak pemerintah Indonesia dengan pihak pemerintah Amerika Serikat dalam bidang penelitian biomolekul terwujud dalarn ketjasarna Narnru-2. Laboratorium penelitian bidang medis ini masuk dalarn kategori BSL 3 (Biosafety Level 3) yang artinya laboratorium ini agen-agen yang dite6ti dapat mengakibatkan potensi terkena penyakit berbahaya. Dalarn perkembangannya peneli!ian oleb pibak Narnru-2 yang beranggotakan staf peneliti dari Indonesia dan yang dari Amerika Serikat diwakili pihak militer dan peneliti (yang mempunyai hak kekebalan diplomatik), diduga tidak hanya melal,:ukan kegiatan penelitian narnun ada indikasi vaksin yang diteliti dijadikan senjata biologi. Kecurigaan ini disebabkan oleh beberapa hal, contohnya : staf peneliti dari Amerika Serikat mempunyai hak kekebalan diplomatik (hal ini memudahkan mereka untuk membawa keluar masuk barang tanpa adanya pemeriksaan dan bebas bea cukai), tidak transparannya penelitian yang dilakukan baik pada saat pengiriman, penelitian maupun hnsilnya, naiknya status Namru-2 dari detasemen menjadi komando (hal ini semakin menyulitkan pihak pemerintah Indonesia untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh Namru-2), penetapan kategori Namru dalarn BSL 3 ( bila ada kebocoran kuman di lahocatorium tersebut malca pemeriksa internasionai berhak untuk memeriksa selrnub wilayah Indcnesia dengan radins 500 km, dalam radius ini bampir semua wilayah dari Jakarta, Jawa Tengah, dan dan Jawa Barat akan diperiksa semua termasuk area vital dan penting) Dengan kecurigaan tersebut maka dikhawatirkan akan adacya ancaman terhadap

---

Governmental Cooperation side of Indonesia with governmental side of United States in the field of research of fonn biomolekul in cooperation of Namru-2. Laboratory research of this medical area eoter in category ofBSL 3 ( Biosafety Level 3) with the meaning this laboratory of accurate agents can result potency hit malignancy. In its growth of research by side of Narnru-2 which is have Indonesian researcher staff member to and which from United States deputized by military side and researcher ( having diplomatic immunity rights), anticipated do not only activity of research but there vaccine indication which is accurate to be made biological weapon. This suspicion because of several things, the example : researcher staff of United States have diplomatic immunity rights ( this matter facilitate them to bring exit enter goods without existence of duty postfroe and inspection), is not transparent by research him goodness at the time of delivery, research and also result him, go up status him ofNarnru-2 of detachment become commando (this matter progressively complicate governmental side of Indonesia to control activity by Namru-2), stipulating of category ofNamru in BSL 3 if any leakage of germ in the laboratory hence international examiner is entitled to check eotire'all Indonesia region with radius 500 km, in this radius most of all region ofJakarta, Central Java, and and West Java will be checked all in important and vital area). With the suspicion hence felt concerned about there will be of threat to defence of national health area. Because defence of national one of [the] element the core important SDM ( Human Resource), hence if buman being as the especial"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi industri pertahanan nasional yang tertinggal dari industri pertahanan negara-negara di dunia, bahkan dengan negara yang terhitung muda dalam pengembangan industri tersebut, meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan industri pertahanan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada industri pertahanan PT DI dalam mendukung  pertahanan udara tahun 2010 s/d 2015.  Empat pembahasan utama dalam penelitian yaitu: implementasi kebijakan sinkronisasi rencana kebutuhan dan rencana produksi, serta rencana induk industri pertahanan; pengadaan alat pertahanan; peningkatan kualitas produksi, perluasan usaha dan kapasitas produksi; serta penelitian dan pengembangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas teori:  implementasi kebijakan Meriles S. Grindle, strukturisasi Anthony Gidden, perlindungan industri J.S Mill, serta konflik dan konsensus Maswadi Rauf.  Teori implementasi kebijakan dan strukturisasi menjadi teori utama.  Sedangkan teori lainnya sebagai teori pendukung. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus.  Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara yang melibatkan empat belas informan dipilih dengan teknik purposive. 

Penelitian ini menemukan bahwa antara rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi tidak sinkron, karena penyusunan rencana induk industri pertahanan tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pengguna.  Implementasi pengadaan alat pertahanan yang diproduksi PT DI terjadi permasalahan berupa keterlambatan produksi. Sedangkan pengadaan dari luar negeri tidak melibatkan PT DI, baik melalui ToT, ofset maupun kandungan lokal.  Untuk peningkatan kualitas produksi dilakukan melalui penerbitan sertifikat kelaikan; perluasan usaha dan kapasitas produksi dilaksanakan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha; dan kegiatan litbang PT DI mengandalkan kerja sama dengan pemerintah/lembaga lain.

Implikasi teoritis, yaitu teori implementasi kebijakan Grindle,  memperlihatkan tidak seluruh faktor pada variabel isi kebijakan dan lingkungan berpengaruh secara siknifikan terhadap impementasi kebijakan, disamping itu terdapat faktor lain yang berpengaruh secara sinifikan, namun tidak dijelaskan oleh teori Grindle. Teori strukturisasi Anthony Gidden, terdapat relevansi yang ditunjukkan, yakni tidak adanya perubahan implementasi meskipun struktur telah berubah. Hal tersebut ditemukan pada pengadaan alat pertahanan dari luar negeri. Teori perlindungan industri J.S Mill serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf cukup relevan sebagai teori pendukung.

---

This research is motivated by the condition of the national defense industry that lags behind the defense industry of countries in the world, even with countries that are relatively young in developing the industry, even though various policies have been issued. This condition raises the question of how to implement Indonesia's defense industry policy. To answer this question, this study focuses on the defense industry of PT DI in supporting air defense in 2010 to 2015. The four main discussions in the research are: implementation of the policy of synchronizing demand plans and production plans, as well as the preparation of a master plan for the defense industry; procurement of defense equipment; improvement of production quality, expansion of business and production capacity; and research and development.

The theory used in this study consists of theories: implementation of Meriles S. Grindle's policies, Anthony Gidden's structuring, J.S Mill's industrial protection, and Maswadi Rauf's conflict and consensus. The theory of policy implementation and structuring is the main theory. While other theories as supporting theories. The research method uses qualitative methods through a case study approach. Data collection was carried out by means of observation and interviews involving faurteen informants selected by purposive technique.

This study found that the plan for the need for defense equipment and the production plan was out of sync, because the preparation of the master plan for the defense industry did not have an agreement between the government and the user. Implementation of the procurement of defense equipment produced by PT DI encountered problems in the form of production delays. Meanwhile, foreign procurement does not involve PT DI, either through ToT, offset or local content. To improve the quality of production, it is carried out through the issuance of a certificate of eligibility; expansion of business and production capacity is carried out by providing business capital loans; and PT DI's research and development activities rely on cooperation with the government/other institutions.

The theoretical implication, namely Grindle's theory of policy implementation, shows that not all factors in the policy content and environmental variables have a significant effect on policy implementation, besides that there are other factors that have a significant influence, but are not explained by Grindle's theory. Anthony Gidden's structuration theory, there is relevance that is shown, namely there is no change in implementation even though the structure has changed. This is found in the procurement of defense equipment from abroad. J.S Mill's industrial protection theory as well as Maswadi Rauf's conflict and consensus theory are quite relevant as supporting theories."

"ABSTRAKKeamanan siber merupakan pondasi pembangunan ekonomi digital dan terwujudnya ketahanan nasional di Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi dapat membantu pencapaian dan menjadi ancaman. Mengatur dunia siber bisa membingungkan melihat Indonesia memiliki beberapa siber yang dimiliki oleh institusi baik di sektor pemerintah, swasta, universitas dan komunitas masyarakat. Konsep awal Pusat Pertahanan Siber di Kementerian Pertahanan (Kemhan) didesain sebagai pusat pertahanan siber nasional, akhirnya difokuskan untuk dioperasikan internal Kemhan sehingga beberapa fungsi kapabilitas tidak berjalan dengan optimal. Urgensi pertahanan siber ditujukan untuk mengantisipasi datangnya ancaman dan serangan siber yang terjadi dan menjelaskan posisi ketahanan saat ini, sehingga diperlukan kesiapan dan ketanggapan dalam menghadapi ancaman serta memiliki kemampuan untuk memulihkan akibat dampak serangan yang terjadi di ranah siber. SOC membutuhkan strategi peningkatan kapabilitas pertahanan siber dalam menghadapi ancaman dan serangan. Ketiadaan kerja sama dan koordinasi dengan Badan Siber Nasional ataupun Kementerian lainnya menyebabkan SOC terjebak dalam rutinitas yang biasa sehingga hasil penanganan serangan siber belum cukup berdampak, baik bagi Kemhan maupun secara nasional. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berfokus melakukan analisis Gap kapabilitas SOC Kemhan menurut Pedoman Pertahanan Siber dengan delapan kapabilitas SOC oleh Carson Zimmerman. Pemetaan kapabilitas ini menunjukkan bahwa SOC Kemhan hanya unggul pada dua kapabilitas yaitu Analisis Artifak dan Teknologi Pendukung dari delapan kapabilitas SOC Zimmerman. Penelitian ini menghasilkan lima strategi peningkatan kapabilitas SOC termasuk model konseptual koordinasi antar lembaga untuk menjadikan Pusat Pertahanan Siber yang berdampak bagi Kementerian Pertahanan dan nasional."

"Salah satu aspek penataan ruang udara yang berkaitan dengan kedaulatan wilayah udara nasional adalah dengan menetapkan Air Defence Identification Zone (ADIZ) yang dibentuk atas dasar pertimbangan keamanan, khususnya untuk keperluan identifikasi pesawat udara asing. ADIZ Indonesia yang telah ditetapkan pada saat ini belum ideal, karena masih berada di atas pulau Jawa dan sekitarnya, yang masih belum memadai dihadapkan pada luas wilayah Indonesia. Untuk itu dilakukan penelitian tentang hal tersebut dengan tujuan untuk menganalisis kondisi ADIZ Indonesia saat ini, upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menetapkan kembali ADIZ Indonesia agar dapat mendukung kedaulatan wilayah udara nasional, dan ketentuan penetapan ADIZ yang sesuai dengan hukum udara Internasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADIZ Indonesia saat ini berada di wilayah udara sebagian kecil Sumatera Selatan, Jawa dan Madura, Bali, Lombok dan sebagian kecil Pulau Sumbawa bagian barat, tidak berada di luar wilayah laut teritorial (ZEE). Upaya-upaya untuk menetapkan kembali wilayah ADIZ Indonesia telah dilaksanakan melalui forum diskusi atau FGD yang diselenggarakan di BNPP, dan penetapan ADIZ Indonesia sudah berdasarkan hukum kebiasaan internasional saat itu."

"ABSTRACTTerbentuknya Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) merupakan langkah taktis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia guna mewujudkan stabilitas informasi, perlindungan siber, dan segala bentuk ancamannya. Studi ini mendalami pentingnya ID-SIRTII dalam mencegah ancaman siber global. Hasil studi menemukan bahwa ancaman siber di Indonesia sangat kompleks, melihat variasi dari aktor, motif, dan targetnya. Kompleksitas ini dapat dijelaskan melalui empat aspek berikut, yaitu: (1) berangkat dari studi Geometripolitika, fungsionalisme siber berada dalam dua domain, yaitu fungsionalisme siber untuk tujuan politik tingkat tinggi (geometrik militer) berupa formulasi dan aktivasi kekuasaan Siber guna menghadapi Perang Siber Global (PSG), Perang Geometri Antarbangsa (PGA), dan kompleksitas terbentuknya Negara Maya atau Pemerintahan Siber; dan fungsionalisme siber untuk tujuan politik tingkat normal (geometrik sipil) berupa perlindungan aktivitas sipil di dunia maya; (2) guna mencegah kejahatan siber, implementasi kebijakan ID-SIRTII terintegrasi dengan peran strategis institusi siber nasional; (3) guna menghadapi Ancaman Siber Global, implementasi kebijakan ID-SIRTII perlu terintegrasi dengan institusi siber regional dan global; dan (4) berangkat dari fungsionalisme siber dan untuk menciptakan suatu strukturalisme Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia, sudah saatnya Indonesia membentuk Angkatan Siber sebagai pelengkap dari Angkatan Darat, Agkatan Laut, dan Angkatan Udara."

"ABSTRAK

Penelitian ini membahas Program Bela Negara yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) sejak tahun 2015 sebagai upaya mengantisipasi ancaman terhadap pemuda Indonesia. Adanya ancaman ideologi, politik, keamanan, dan sosial budaya terhadap pemuda Indonesia membuat pemerintah perlu melakukan upaya proteksi terhadap pemuda Indonesia, dimana pemuda merupakan salah satu sumber daya yang penting untuk pembangunan dan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, program bela negara merupakan upaya pemerintah melalui Kemhan RI untuk mengurangi kerentanan masyarakat dalam menghadapi ancaman nirmiliter dengan cara meningkatkan kedisiplinan, nasionalisme, dan karakter pemuda. Penelitian ini bertujuan menjelaskan urgensi program bela negara dan mengidentifikasi upaya penggalangan Kemhan RI terhadap masyarakat khususnya pemuda Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan interview kepada stakeholder program Bela Negara yaitu Kemhen RI dan individu yang mengikuti kegiatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bela negara diperlukan pada momentum dimana negara menghadapi banyak ancaman nirmiliter guna meningkatkan daya tangkal pemuda melalui pemahaman mendalam terhadap nilai nasionalisme dan kedisiplinan berwarganegara. Program bela negara telah mampu menjadi gerakan nasional yang dilaksanakan oleh banyak kementerian/lembaga di luar pertahanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa program bela negara Kemhan RI menyasar pemuda yang ada di lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman. Adapun dalam pelaksanaannya belum mampu mencapai target yang ditentukan baik dari sisi manajemen penyelenggaraan maupun dari jumlah peserta. Perlu dilakukan upaya penguatan dasar hukum untuk standardisasi pelaksanaan dan manajemen anggaran, sosialisasi melalui sarana digital kepada masyarakat, serta kerjasama melalui bidang kehumasan kepada instansi lain perlu ditingkatkan agar program ini mampu mencapai target dan menyasar seluruh pemuda Indonesia.

---

ABSTRACT

---

This study discusses the State Defense Program initiated by the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (Kemhan RI) since 2015 in an effort to anticipate threats to Indonesian youth. The existence of ideological, political, security, and socio-cultural threats to Indonesian youth make the government needs to build efforts to protect Indonesian youth, where youth is one of the important resources for the development and national resilience of Indonesia. In essence, the state defense program is a government effort through the Republic of Indonesia's Ministry of Defense to reduce the vulnerability of the community in facing nonmilitary threats by increasing discipline, nationalism and youth character. This study aims to identify efforts towards the community, especially Indonesian youth, and evaluate the implementation of programs that have been implemented from 2015 to 2017. This study uses a qualitative approach by interviewing stakeholder from the Ministry of Defense and participants. The results of this study indicate that state defense programs have been able to become a national movement carried out by many ministries/institutions outside of defense, state defense programs implemented through state defense education in various forms in the fields of education, employment and settlement. The study indicates that the defense program of the Indonesian Ministry of Defense has not been able to achieve the determined targets both in terms of management and the number of participants. Strengthening the legal basis, budget management, dissemination through digital means to the public, cooperation through the public relations sector to other agencies need to be increased so that the program is able to reach targets and target all Indonesian youth. 

"

"Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) Indonesia di masa depan sangat bersifat nir-militer (non-konvensional). Paradigma pertahanan Indonesia jika hanya mengandalkan TNI sebagai kekuatan utama sudah seharusnya berubah. Berkurang secara drastisnya ancaman militer (konvensional) dari negara lain terhadap Indonesia, maupun ancaman sejenis di seluruh dunia, membuat kita harus berpikir ulang bagaimana rumusan yang paling tepat untuk strategi pertahanan Indonesia di era ancaman nir-militer seperti ini. Untuk itu, pembentukan komponen cadangan, yang sebelumnya sudah dilengkapi dengan kemampuan dan pengetahuan mumpuni tentang bela negara, perlu dipertimbangkan. Pertimbangannya adalah, pembentukan komponen cadangan ini dapat berguna sebagai elemen kekuatan pertahanan pendukung komponen utama, utamanya untuk menghadapi ancaman nir-militer. Penggunaan komponen cadangan tidak hanya dipersiapkan untuk perang, tetapi mempunyai fungsi utama membantu TNI menghadapi AGHT yang bersifat non-fisik (intangible). Tulisan ini akan membahas bagaimana komponen cadangan, sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara, menghadapi ancaman nir-militer di masa depan. Selain itu, tulisan ini juga melihat bahwa bela negara dapat menjadi bagian integral dalam upaya komponen cadangan mewujudkan hal tersebut."