Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan pada kedudukan Kecamatan dan Desa. Perubahan kedudukan ini berimplikasi pada berubahnya pola hubungan antara pemerintah Kecamatan dan Desa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara pemerintahan Desa Bendungan, Desa Banjarsari dan Desa Bojong Murni dengan pemerintah Kecamatan Ciawi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan lokus penelitian dilakukan dengan melihat beberapa pertimbangan (purposive sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini hubungan antara Pemerintah Desa Bendungan, Desa Banjarsari dan Desa Bojong Murni dengan Pemerintah Kecamatan Ciawi belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan antar pemerintahan yaitu human relations, kompetensi SDM, struktur politik lokal dan perubahan sosial.

---

ABSTRACTThe development of decentralization in Indonesia has brought a change inthe position of subdistrict and village government. The position change hasimplications for the changing pattern of the intergovernmental relations betweenthe subdistrict and village government. The purpose of this study was to analyzesthe intergovernmental relations between the village government of Bendungan,Banjarsari and Bojong Murni with Ciawi subdistrict government and analyzes thefactors that influence it. This study uses a post-positivist approach and descriptivetype of research. Selection locus of research done to see some consideration(purposive sampling). The research results showed that during this time theintergovernmental relationship between the village government of Bendungan,Banjarsari and Bojong Murni with Ciawi subdistrict government has not runoptimally. It is caused by several factors that affect the intergovernmental relationssuch as human relations, human resource competencies, local political structuresand social change."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh transfer tidak bersyarat,pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto dan jumlah pendudukterhadap pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selamaimplementasi desentralisasi fiskal. Berdasarkan spesifikasi model pengeluaranpemerintah daerah, keberadaan flypaper effect dideteksi dengan membandingkankoefisien regresi transfer tidak bersyarat dan pendapatan asli daerah menggunakanpendekatan ekonometrika model data panel untuk 10 kabupaten/kota di ProvinsiJambi selama 2001-2008. Hasil estimasi model fixed effect menunjukkan transfertidak bersyarat, PAD, PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengeluaranpemerintah kabupaten/kota, sedangkan variabel jumlah penduduk memberikanhasil yang sebaliknya. Selanjutnya hasil perbandingan koefesien regresi transfertidak bersyarat dengan pendapatan asli daerah memberikan kesimpulan adanyaflypaper effect pada pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Jambi

---

ABSTRACTThis research is intended to know the influence of unconditional grants, localrevenue, local GDP and the size of population on local government’s expenditurein Jambi Province for the implementation of fiscal decentralization. Based on thelocal government’s expenditure model specification, the existence of flypapereffect was detected by comparing the regression coefficients of unconditionalgrants and local revenue using econometric approach of panel data model from 10districts/municipality in Jambi Province during 2001 to 2008. The result of fixedeffect model estimation show that unconditional grants, local revenue, local GDPsignificantly affect on expenditure of government’s districts/municipalitygovernment’s expenditure, while the variable of population has not significantaffecting on local government’s expenditure. In addition, the comparison of theregression coefficients of unconditional grants and local revenue indicates theexistence of flypaper effect on the districts/municipality government’sexpenditure in the Province of Jambi during the period"

"ABSTRAKSejak tahun 1990an, berbagai negara di Asia menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal. Salah satu tujuan dari penerapan kebijakan ini adalah untuk menanggulangi kesenjangan pendapatan yang kian memburuk di masyarakat. Akan tetapi, evaluasi terhadap kebijakan ini sendiri masih menghasilkan kesimpulan yang beragam. Beberapa ahli berpendapat bahwa fiskal desentralisasi dapat memperparah kesenjangan pendapatan di daerah karena pemerintah pusat tidak lagi memegang kendali untuk mendistribusikan pendapatan nasional secara merata ke daerah. Di lain pihak, kebijakan desentralisasi fiskal justru dipandang sebagai salah satu cara mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan karena kebijakan ini memberi insentif berupa kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing. Guna mengetahui evaluasi kebijakan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah, penelitian ini melakukan analisis kuantitatif pada level nasional dengan menggunakan data 25 provinsi meliputi periode sebelum dan sesudah penerapan desentralisasi fiskal (1994-2000 dan 2001-2010). Hasil analisis pada sisi pengeluaran pemerintah daerah menunjukkan hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pendapatan daerah. Hal ini berarti bahwa ketimpangan pendapatan regional menurun pada periode setelah kebijakan desentralisasi diterapkan. Disamping itu, guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil estimasi pada tingkat nasional, dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif (regresi) pada tingkat provinsi, yaitu Provinsi DI Yogyakarta.

---

ABSTRACTSince 1990s, many Asian countries implemented a decentralization reform of their government system. One of the purposes of this reform was to mitigate the increasing income disparity. The evaluation of this policy is, however, contradictory. Many scholars argued that a fiscal decentralization increased regional income disparity because the central government lost its power to redistribute the national income. On the other hand, it was insisted that decentralization decreased regional income inequality because it could enhance the efforts of local government to improve the economic performance of their region. To come to a plausible evaluation, this study conducts an empirical analysis of the effect of fiscal decentralization on regional income equality in Indonesia, where a radical decentralization reform was implemented in 2001. Using panel data of 25 provinces in this country, this study conducts a regression analysis of the data for the period before and after the reform (1994 to 2000 and 2001 to 2010). Our analysis shows a negative correlation between fiscal decentralization and regional income disparity, which means that the former reduced the latter. On top of this national level analysis, we did research on Yogyakarta Province to know more precisely the process and meaning of the decentralization reform in Indonesia."

"Summary:This reprinted edition of a classic and truly seminal book, written by one of the leading thinkers in the field, represents the first comprehensive treatment of the economic theory of multi-level government."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas implementasi kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menggambarkan mekanisme implementasi bahwa PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana terlaksana dengan kurang baik. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan berupa kurang sosialisasi kepada masyarakat dan terdapat kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of Government policy on submission of VAT Borne vegetable oil packaging simple Within the country. This research is qualitative research descriptive. This research result describe mechanism implementation that vat borne government on cession cooking oil packaging simple done with less Well. It is because of the barriers in the form of less socialization to the public and there are cheating that can be caused financial loss to the state."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas Analisis Pendapatan Daerah dengan menyoroti pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten Tahun 2015 yang realisasinya jauh di bawah target yang direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendapatan daerah dan memberikan jawaban atas realisasi pajak yang masih di bawah targetnya dengan meninjau faktor-faktornya. Teori yang digunakan adalah administrasi perpajakan daerah, manajemen pendapatan asli daerah, dan perpajakan otomotif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur/dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah seluruh tahapan kebijakan pajak telah dilaksanakan sesuai standard/peraturan-peraturan yang ada, namun masih terdapat kekurangan; belum optimalnya tahap identifikasi karena belum maksimal menggunakan data potensi dan tahap assessment karena pelaksanaannya masih belum mencerminkan kondisi yang paling adil. Penegakan hukum merupakan akar masalah yang paling dominan menjadi penyebab realisasi penerimaan PKB masih jauh dari target yang direncanakan.

---

ABSTRACT

This thesis analized local revenue by highlighting automotive taxation of Banten province in 2015 which realization was under the target. This study aimed to describethe local revenue of automotive taxation in Banten Province and answers why realization of the tax was still far below the target by reviewing the factors underlying it. The theories used in this study were local tax administration, local own-source revenue management, and automotive taxation. This research approach was qualitative approach. In addition the data were collected by studying literature/documents and conducting in-depth interviews. Results of this study showed that all stages covering tax policy have been implemented according to existing standards/regulations, but there were still shortcomings; less optimal phase of the identification because of not fullest using potentian tax data and phase of assessment because of its implementation was still doesn't reflect the fairest condition. Law enforcement is the main cause of realization of the tax which was still far below the target."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi sanksi penundaan Dana Alokasi Umum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sanksi Penundaan DAU merupakan sanksi yang diberikan kepada daerah yang telat menyampaikan laporan keuangannya kepada pemerintah pusat. Pada implementasi tahun 2011 hingga 2015 terjadi kenaikan atau penurunan terhadap daerah yang dikenakan sanksi penundaan. Metode penelitian yang digunakan adalah post positivist. Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hambatan yang ditemui oleh DJPK seperti gangguan sinyal dan kuantitas serta kualitas dari sumber daya manusia yang ada. Selain itu faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu faktor sumber daya dan faktor komunikasi antar organisasi. Faktor lain yang ditemukan dan juga mempengaruhi implementasi yaitu faktor politis, mutasi di daerah, dan ketidaksiapan daerah terhadap kebijakan baru.

---

ABSTRACTThis research purpose to see how implementation of fine rsquo s delay of General Purpose Transfer and the factors that influence it. Fine rsquo s delay of DAU is fine given to regions that are late in submitting their financial statements to the central government. In the implementation of the year 2011 to 2015 occur an increase or decrease to regions that subject to fine rsquo s delay. Research method used is post positivist. The result of this research is that implementation of the policy is not running well despite. It rsquo s can be seen from the obstacles encountered by DJPK such as disturbance and quality of existing human resources. In addition, the factors that influence is political factors, mutations in the regions, and unpreparedness in regionsto against the new policy."