Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Kejahatan Narkoba dengan mengambil kasus di Lapas Klas I Cipinang Wilayah Polres Metro Jakarta Timur. Penelitian ini berfokus kepada pemolisian dalam pencegahan kejahatan sesuai dengan paradigma baru kepolisian yang telah bergeser dari reaktif menuju proaktif policing. Pemolisian yang proaktif sangat sejalan dengan pemikiran pencegahan kejahatan. Kejahatan narkoba telah menjadi perhatian seluruh dunia dan terdapat korelasi antara kejahatan dan narkoba di seluruh dunia (International Centre for the Prevention of Crime,2015). Pendekatan "rational choice theory" digunakan dalam penelitian ini terkait dengan perilaku manusia dalam melakukan kejahatan khususnya narkoba. Perpsektif Pemolisian merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat dan keteraturan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena kejahatan narkoba di lingkungan Lapas Klas I Cipinang dan strategi pemolisian Polres Metro Jakarta Timur. Wawancara mendalam dengan stakeholder terkait dengan penelitian ini dan pengamatan terlibat terhadap kegiatan di Lapas menjadi instrument dalam pengumpulan data. Analisis penelitian dilakukan dengan mengkategorisasi dan triangulasi terhadap berbagai informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas memiliki jumlah tahanan dan narapidana yang jauh melebihi kapasitas fasilitas yang ada sehingga interaksi antara bandar, pengedar dan pemakai menjadi satu yang dapat dengan mudah membangkitkan penggunaan narkoba di dalam Lapas. Jumlah petugas yang terbatas, berkualitas rendah dan kurang berintegritas menjadi faktor penting yang menyebabkan berkembangnya kejahatan narkoba. Keterbatasan sarana prasarana terutama penggunaan teknologi informasi belum mampu melakukan pengawasan dan pengamanan secara efektif. Strategi pemolisian oleh Polres Metro Jakarta Timur masih belum optimal untuk bersinergi dengan stakeholder terkait. Strategi pemolisian dalam pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan menempatkan polisi sebagai ?leading sector? dengan pembentukan Satgas pencegahan kejahatan dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti Pemda, Kementerian Hukum dan HAM khususnya Dirjen Pemasyarakatan, Kepala Lapas, tokoh agama dan masyarakat. Pemisahan kelompok tahanan dan terpidana, bandar, dan pengedar sehingga menghindari terjadinya peredaran narkoba dan interaksi diantara mereka

---

This study is to explore the phenomenon of Policing Strategy to Prevent the drug related crime at Cipinang Prison Class I within the Police Department Region in East Jakarta. The study is focusing on policing to prevent crime as s new paradigm shift from reactive to proactive policing. The proactive policing is in line with the idea and approach of crime prevention. The drug related crime has became the international issue and there is a correlation between crime and drug (International Centre for the Prevention of Crime,2015). The rational choice theory has been used in this study related to the human behavior involve crime particularly drug related crime (Serdar Kenan Gul,2009). Policing perspective is a set of activities which aims to maintain the community safety and social order. This study used qualitative approach to explore the drug related crime within the Cipinang Prison and the policing strategy developed by Police Department at East Jakarta. Indepth interview with relevan stakeholders to this study and participation observation to prison activities became the instrument to data collection. Analysis was conducted by categorizing and triangulate to some informations collected through interview, observation dan document review.

The study indicated that Cipinang Prison has the number of prisoner far beyond the capacity the prison so that the interaction among dealer, distributor and user of drug became intensively united so that enable them to get access to the drug at prison. The limited number of prison personnel, the lack of quality and integrity became the critical factor for the circulation of drug at the Cipinang prison. The lack of facilities especially the use information technology were hindered the implementation of supervision dan security effectively. Policing strategy conducted by Police Department at East Jakarta was not optimally synergized with the related stakeholders. Policing strategy to crime prevention must be conducted by police department as the leading sector by establishing the working group to implement the drug related crime and engaging the relevance stakeholders such as Regional Government, the Ministry of Law and Human Right especially Directorate General of Prison, Head of Prison institution, religious leader dan community. The separation of prisoner, drug dealer, distributor and user to avoid the circulation of drug and the interaction among them."

"Penelitian diawali permasalahan meningkatnya jumlah tawuran anak pada periode tahun 2019 s.d. 2021, padahal Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan berbagai pencegahan, sehingga diperlukan predictive policing yang dikembangkan dengan mengedepankan Harkamtibmas. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, mengidentifikasi korelasi yang menjadi faktor mempengaruhi pencegahan tawuran kurang efektif, dan mengungkapkan pencegahan kejahatan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, tipe penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumen dan observasi, dan teknik analisis data dengan cara mereduksi, sajian dan verfikasi data. Hasil temuan penelitian diketahui bahwa: Pertama, ditinjau dari teori aktualisasi penyimpangan diketahui bahwa anak melakukan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan diawali dari permasalahan individu dan ikutan-ikutan.  Kedua, faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pencegahan tawuran anak dari internal adalah SDM, sarana, anggaran, dan metode sistem kerja, sedangkan dari eksternal adalah kerja sama/kemitraan, motif dan modus pelaku tawuran, masyarakat, geografi dan demografi. Ketiga, pencegahan tawuran anak oleh Polres Metro Jakarta Selatan ditinjau dari teori predictive policing, maka belum sesuai atau tidak optimal dalam memprediksi. Kesimpulan penelitian ini, yaitu: Pertama, tawuran pada tahun 2019 s.d. 2021 menunjukan bahwa pencegahan tawuran oleh Polres Metro Jakarta Selatan tidak terlalu berpengaruh karena terjadi peningkatan setiap tahunnya. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan pencegahan tawuran kurang efektif karena memiliki kelemahan seperti kuantitas SDM, kurangnya kompetensi personil (skill, knowledge, dan attituted), kurang sinergitas internal dengan Satintelam, kuantitas sarana, metode kerja, dan minimnya anggaran. Kendalanya dari eksternal adalah kerja sama dengan Polri, TNI, Pemda, tokoh setempat dan sekolah, motif dan modus pelaku tawuran berkembang, masyarakat fanatik SARA dan gampang terhasut, geografi terlalu luas dan demografi terlalu banyak. Ketiga, pencegahan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing tidak dilaksanakan secara optimal karena tidak memanfaatkan data karakteristik anak sebagai pelaku tawuran baik itu usia, berapa kali melakukan tawuran, tingkat sekolah, dan nama sekolah. Polres Metro Jakarta Selatan hanya mengandalkan data lokasi dan waktu rawan terjadinya tawuran dan menggunakan beberapa strategi dengan melaksanakan beberapa kegiatan preemtif dan preventif.

---

The research began with the problem of increasing the number of child fights in the 2019 to 2019 period. 2021, even though the South Jakarta Metro Police have taken various precautions, so predictive policing is needed which is developed by prioritizing Harkamtibmas. The purpose of this study is to describe brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police, identify correlations that are factors that influence brawl prevention to be less effective, and reveal the prevention of child brawl crimes through the implementation of predictive policing. The research uses qualitative research, case study research, data collection techniques using interviews, document studies and observation, and data analysis techniques by reducing, presenting and verifying data. The research findings show that: First, in terms of the actualization theory of deviation, it is known that children commit brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police starting from individual problems and joining them. Second, internal factors that influence the ineffectiveness of preventing child brawls are human resources, facilities, budgets, and work system methods, while externally are cooperation/partnerships, motives and modes of brawlers, society, geography and demography. Third, the prevention of child brawls by the South Jakarta Metro Police in terms of predictive policing theory is not appropriate or optimal in predicting. The conclusions of this study are: First, brawls in 2019 to. The 2021 directive that the prevention of brawls by the South Jakarta Metro Police will not have much effect because there is an increase every year. Second, the factors that make fighting fights less effective because they have weaknesses such as the quantity of human resources, lack of personnel competence (skills, knowledge, and attitudes), lack of internal synergy with Satintelam, quantity of facilities, work methods, and minimal prices. The external constraints are cooperation with the National Police, TNI, local government, local leaders and schools, the motives and modes of brawl actors are growing, the community is fanatic and easily incited, the geography is too broad and the demographics are too many. Third, prevention of child brawls through the implementation of predictive policing is not carried out optimally because it does not take advantage of the characteristics of children as brawlers, be it age, number of times they have brawls, school level, and school name. The South Jakarta Metro Police only relies on data on locations and times when brawls are prone to occur and uses several strategies by carrying out several pre-emptive and preventive activities."

"Wacana perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur berpotensi meningkatkan migrasi penduduk, yang dapat mengakibatkan peningkatan jumlah rumah kosong di wilayah tersebut. Rumah kosong dapat merusak lingkungan perkotaan, menurunkan nilai properti, meningkatkan kejahatan, dan menciptakan ketidakamanan. Keberadaan rumah kosong dapat meningkatkan tingkat pencurian dan perampokan. Hal ini juga diperparah dengan fenomena mudik Lebaran di Indonesia, di mana rumah kosong rentan menjadi target pencurian. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dapat memberikan informasi kepada pelaku kejahatan tentang rumah kosong. Dampak negatifnya melibatkan investasi, pembangunan kembali, nilai properti, dan nilai sewa, yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya peristiwa kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan dalam pencegahan tindak pidana pencurian rumah kosong. Sesuai dengan penjelasan tersebut penelitian ini ditujukan untuk menganalisis upaya Sat Reskrim dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat dan menganalisis model pengamanan yang diterapkan dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut antara lain: Teori Pencegahan Kejahatan, Teori Situational Crime Prevention, Teori Fixing Broken Windows, Konsep Pengamanan, dan Konsep Strategi Pencegahan Kejahatan Berbasis Lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong yang diterapkan oleh Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dilakukan dengan cara mempergunakan informan untuk pengungkapan sindikat pelaku tindak pidana pencurian rumah kosong. Dalam menjaga keamanan lingkungan dari ancaman pencurian, diterapkan dengan langkah strategis yang bertujuan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan dalam situasi tertentu. Salah satunya hal ini dapat diterapkan dengan berfokus pada perubahan fisik dan desain lingkungan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Ini bisa mencakup peningkatan penerangan, pemangkasan tanaman yang dapat menyediakan tempat berlindung, atau memodifikasi struktur fisik yang mendukung keamanan.

---

The discourse on the relocation of Indonesia's capital from Jakarta to East The discourse on moving the Indonesian capital from Jakarta to East Kalimantan has the potential to increase population migration, which could result in an increase in the number of empty houses in the region. Vacant homes can damage urban environments, lower property values, increase crime, and create insecurity. The presence of empty houses can increase the level of theft and robbery. This is also exacerbated by the Eid homecoming phenomenon in Indonesia, where empty houses are vulnerable to becoming targets for theft. In addition, developments in information technology can provide criminals with information about empty houses. The negative impacts involve investment, redevelopment, property values, and rental values, which can increase the likelihood of criminal events occurring. Therefore, this research focuses on preventing the crime of stealing empty houses. In accordance with this explanation, this research is aimed at analyzing the efforts of the Criminal Investigation Unit in preventing criminal acts of theft in empty houses in the jurisdiction of the West Jakarta Metro Police and analyzing the security model implemented in preventing criminal acts of theft in empty houses in the jurisdiction of the West Jakarta Metro Police. The method used is a qualitative approach. Theories used to explain these various problems include: Crime Prevention Theory, Situational Crime Prevention Theory, Fixing Broken Windows Theory, Security Concepts, and the Concept of Environmentally Based Crime Prevention Strategies. The results of this research indicate that the activities to prevent criminal acts of theft in empty houses implemented by the West Jakarta Metro Police Criminal Investigation Unit were carried out by using informants to reveal syndicates of perpetrators of criminal acts of theft of empty houses. In maintaining environmental security from the threat of theft, strategic steps are implemented which aim to reduce the opportunity for crime to occur in certain situations. One way this can be implemented is by focusing on physical changes and environmental design to reduce opportunities for crime to occur. This may include improving lighting, pruning plants that may provide shelter, or modifying physical structures that promote safety."

"Penelitian ini mengeksplorasi tantangan serius yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), seperti pelarian narapidana, penggunaan obat-obatan, dan kondisi over kapasitas, meskipun Lapas dirancang untuk rehabilitasi dan pemasyarakatan. Pelarian narapidana sering terjadi karena berbagai faktor seperti kesempatan, kerentanan sistem keamanan, dan lainnya. Untuk mengurangi pelarian dan meningkatkan keamanan, diperlukan langkah strategis seperti pelatihan dan pengawasan staf, serta penerapan pendekatan Situational Crime Prevention (SCP) yang fokus pada pengelolaan kondisi yang memfasilitasi pelarian. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi strategi pencegahan pelarian di Lapas Kelas I Cipinang melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, serta analisis literatur dan berita. Hasil penelitian mengungkap celah dalam sistem pengamanan dan mengembangkan langkah pencegahan yang efektif. Implementasi teknologi modern, evaluasi rutin, dan dukungan psikologis, serta teknik SCP seperti dukungan sosial, penguatan target, skrining ketat, dan pengendalian fasilitator, dapat mengurangi peluang pelarian dan menjaga keamanan di Lapas. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pencegahan kejahatan serta meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam upaya tersebut.

---

This study explores the serious challenges faced by Correctional Facilities (Lapas), such as inmate escapes, drug use, and overcrowding, despite their design for rehabilitation and reintegration. Inmate escapes often occur due to various factors like opportunities, security system vulnerabilities, and others. To reduce escapes and enhance security, strategic measures such as staff training and supervision, as well as the implementation of Situational Crime Prevention (SCP) approaches that focus on managing conditions facilitating escapes, are necessary. This research aims to identify escape prevention strategies at Class 1 Cipinang Correctional Facility through a descriptive qualitative approach and case study. Data were collected through semi-structured interviews, direct observation, and literature and news analysis. The results reveal gaps in the security system and develop effective prevention measures. The implementation of modern technology, regular evaluations, and psychological support, as well as SCP techniques such as social support, target hardening, stringent screening, and facilitator control, can reduce escape opportunities and maintain security at the facility. This study provides academic and practical contributions to crime prevention and enhances public understanding and participation in these efforts."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat kriminalitas di wilayah hukum Polres Karawang, yang dipengaruhi oleh disparitas ekonomi, konflik sosial, ketidakstabilan politik, dan kemiskinan. Untuk membantu Bhabinkamtibmas menjalankan tugas secara efektif, dibutuhkan pedoman jelas terkait prioritas tugas, prosedur operasional standar, dan langkah penanganan keamanan. Solusi yang diusulkan adalah penerapan Pemolisian Prediktif, yang mengintegrasikan teknologi informasi, analisis data besar (big data), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), dan pemetaan kriminalitas berbasis sistem informasi geografis (GIS) untuk menganalisis pola kejahatan, meramalkan potensi kriminalitas, serta merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan TI yang digunakan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan kejahatan di wilayah Polsek Cimalaya Kulon Polres Karawang dan menganalisis penerapan teknologi AI dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi data kejahatan untuk membantu Bhabinkamtibmas memprediksi pola kejahatan di masa depan.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemanfaatan teknologi informasi, teori pencegahan kejahatan situasional, teori gunung es dan konsep Bhabinkamtibmas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian eksploratif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda Jawa Barat dan Polres Karawang telah memanfaatkan Aplikasi BOS v2 yang terintegrasi dengan Big Data Polri, OSS, dan Polri SuperApp untuk mempermudah tugas Bhabinkamtibmas dalam pengumpulan data, analisis kejahatan, serta pelaporan kegiatan. Dengan dukungan kecerdasan buatan, aplikasi ini memungkinkan prediksi ancaman, identifikasi pola kejahatan, dan langkah preventif yang lebih efisien, didukung pelatihan SDM dan keterlibatan masyarakat. Teknologi ini meningkatkan akurasi deteksi, respons kepolisian, serta efektivitas pencegahan kejahatan, meskipun tantangan adaptasi awal diatasi melalui pelatihan berkala dan penguatan kolaborasi antara manusia dan AI.

---

This research is motivated by the high crime rate in the jurisdiction of Karawang Police, influenced by economic disparities, social conflicts, political instability, and poverty. To assist Bhabinkamtibmas officers in performing their duties effectively, clear guidelines regarding task priorities, standard operating procedures, and security handling steps are necessary. The proposed solution is the implementation of Predictive Policing, integrating information technology, big data analysis, Artificial Intelligence (AI), and geographic information system (GIS)-based crime mapping to analyze crime patterns, predict criminal potential, and formulate more effective prevention strategies. This study aims to analyze the utilization of IT by Bhabinkamtibmas in crime prevention within the Cilamaya Kulon Police Sector and to evaluate the application of AI technology in identifying and classifying crime data to help predict future crime patterns.

The theories applied in this research include the theory of information technology utilization, situational crime prevention theory, the iceberg theory, and the Bhabinkamtibmas concept. This is a qualitative study using an exploratory research method.

The findings indicate that the West Java Police and Karawang Police have utilized the BOS v2 application, integrated with Big Data Polri, OSS, and Polri SuperApp, to facilitate Bhabinkamtibmas tasks in data collection, crime analysis, and activity reporting. With AI support, this application enables threat prediction, crime pattern identification, and more efficient preventive actions, supported by personnel training and community involvement. This technology enhances detection accuracy, police response, and crime prevention effectiveness, despite initial adaptation challenges addressed through regular training and strengthened human-AI collaboration. "

"Tulisan ini membahas mengenai penerapan konsep Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) sebagai strategi pencegahan kejahatan terhadap serangan teror pada area pusat perbelanjaan seperti Mal X yang memiliki potensial sebagai sasaran empuk bagi pelaku serangan teror. Pusat perbelanjaan memiliki kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh pengunjungnya, yang berasal bukan hanya pihak lokal namun juga pihak-pihak yang biasanya ditargetkan oleh teroris. Serangan yang ditargetkan pada pusat perbelanjaan memperlihatkan bahwa serangan teror tidak ditujukkan secara sembarangan namun sudah ada pola yang terbentuk. Dengan menggunakan data sekunder, tulisan ini menunjukkan bahwa Mal X telah menerapkan sistem pengamanan yang sesuai dengan konsep CPTED, yaitu access control, surveillance, dan territoriallity.

---

This paper discusses the implementation of the concept of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) as a crime prevention strategy against terrorist attacks in shopping mall areas such as Mal X, which have the potential to be targeted by terrorists. The mall has easy access for its visitors, who come not only from the local authorities but also from the parties that are usually targeted by terrorists. Targeted attacks on shopping malls show that terrorist attacks are not purposefully targeted but have already formed patterns. Using secondary data, this paper indicates that Mal X has implemented security systems that are consistent with the CPTED concept, namely access control, surveillance, and territoriallity."

"Kepolisian adalah institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan penyelidikan serta penyidikan tindak kejahatan yang masuk dalam ranah hukum pidana Tindak Pidana Umum. Street crime merupakan satu dari sekian tindak kejahatan tergolong dalam unsur pidana yang masih berkembang di masyarakat dan seringkali menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Pandemi COVID-19 memberikan indikasi peningkatan Tindak Pidana Umum yang cukup signifikan termasuk di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Penelitian ini mencoba untuk melihat efektifitas penegakan hukum khususnya pencegahan Tindak Pidana Umum dari aspek preventif di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan dan mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaanya. Dalam menganalisis permasalahan penelitian di atas peneliti menggunakan teori pencegahan kejahatan, teori kejahatan jalanan serta teori manajemen SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Tim VIPERS dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan sudah cukup efektif dari kacamata penegakan hukum dilihat dari aspek perangkat hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Penelitian ini juga merekomendasikan beberapa langkah strategis dalam mengoptimalkan upaya penanggulangan kejahatan di wilayah Tangerang Selatan.

---

The police are law enforcement institutions that have the authority to carry out investigations and investigate crimes that fall under the realm of general criminal law. Street crime is one of several crimes belonging to the criminal element which is still developing in society and often creates disturbances to security and order. The COVID-19 pandemic has indicated a significant increase in general crimes, including in the jurisdiction of the South Tangerang Police. This study tries to see the effectiveness of law enforcement, especially the prevention of general crimes from a preventive aspect in the jurisdiction of the South Tangerang Police and to identify what factors influence its implementation. In analyzing the research problems above, researchers use crime prevention theory, street crime theory and human resource management theory. The results showed that the existence of the VIPERS Team in efforts to tackle street crime in the jurisdiction of the South Tangerang Police was quite effective from a law enforcement perspective from the aspects of legal instruments, legal structure and legal culture. This study also recommends several strategic steps in optimizing crime prevention efforts in the South Tangerang area."

"Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa atau kelurahan yang berada di bawahfungsi Binmas Polri. Manajemen SDM Polri khususnya Penempatan kerja atau Placement sangat menentukan personel Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya di wilayah rawan aksi terorisme dan merupakan faktor penting dalam menjalankan fungsi kepolisian bidang preemtif dan preventif terhadap segala bentuk kejahatan di wilayah hukum Polres Poso. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia Polri adalah untuk meningkatkan kontribusi personel Polri terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi. Hal ini dapat di pahami karena semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan, tergantung kepada manusia yang mengelola organisasi yang Polri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah terkait implementasi penempatan personel Bhabinkamtibmas di wilayah konflik khususnya Polres Poso, dalam pencegahan kejahatan terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu permasalahan pada penempatan Bhabinkamtibmas di Polres Poso. Ditemukan permasalahan yang ada di Polres Poso adalah Implementasi mekanisme dalam menempatkan anggota Polres Poso khususnya Bhabinkamtibmas belum seluruhnya berdasarkan kompetensi, motivasi, serta prinsip thelocal boy and the local job, dikarenakan kekurangan personel, kemampuan personal dan lain sebagainya akan berdampak pada keberhasilan petugas Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan program pemolisian Polmas untuk mencegah kejahatan terorisme di Kabupaten Poso. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi, manajemen SDM serta pencegahan kejahatan terhadap kejahatan terorisme. Aksi teror ini tidak hanya mengarah pada aparat keamanan atau polisi saja, akan tetapi masyarakat sipil berpotensi besar ikut menjadi korban teror. Implementasi Strategi pengembangan sumber daya manusia menjadi penting karena di sinilah tempat kelangsungan hidup organisasi. Oleh karenna itu, implementasi penempatan Bhabinkamtibmas harus sesusai dengan mekanisme tentang penempatan anggota Polri, dengan demikian harapan masyarakat kepada organisasi Polriyakni keberadaan polri dalam mencegah kejahatan teroris dapat berjalan maksimal dan dapat memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat di Kabupaten Poso.

---

Bhabinkamtibmas caretaker of community policing in the village or sub district under theBinmas Polri Department. Indonesian National Police rsquo s INP Human Resource Managementespecially work placement very determining officer of Bhabinkamtibmas in carrying out itsduties in the region prone to acts of terrorism crime and is an important factor in carrying outthe police functions in the field of preemptive and preventive against all forms of crime in thejurisdiction of Poso District Police. The main objective of Indonesian National Police rsquo shuman resource management is to increase the contribution of INP officer to the organizationin order to achieve organizational productivity. This can be understood because all theactivities of the organization in achieving the goals, depends on the man who manages theorganization of INP. The purpose of this research is to solve the problems related to theimplementation of Bhabinkamtibmas officer placement in conflict areas especially Poso rsquo sofficers, in the prevention of terrorism crime. This study uses a qualitative approach that is amethod to explore and understand the meaning of a problem on placement Bhabinkamtibmasin Poso district police. The problems in Poso district police are the implementation ofmechanisms in placing Poso Police members, especially Bhabinkamtibmas, not entirelybased on competence, motivation, and principles local boy and the local job, due to lack ofofficer, personal ability and so on will have an impact on the success of Bhabinkamtibmasofficer to implement policing program to prevent terrorism crime in Poso district police. Thetheory used in this research is implementation, human resource management and crimeprevention against terrorism crime. This act of terror not only leads to security forces orpolice, but civil society has the potential to become a victim of terrorism. ImplementationStrategy of human resource development becomes important because here is where theorganization survives. At the end, hope of the community to the Police organization that theexistence of the police in preventing terrorism crime in the midst of the community canprovide a sense of safe and secure in Poso District."

"Pelaksanaan sistem pengamanan sehingga terpeliharanya keamanan yang kondusif merupakan suatu prasyarat utama agar program pembinaan di Lapas dapat berjalan dengan baik. Upaya pemeliharaan keamanan tersebut sering dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang menjadi kerentanan tersendiri yang memiliki tendensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, salah satu bentuknya adalah pelarian warga binaan. Kondisi-kondisi yang menjadikan Lapas rentan mengalami pelarian warga binaan dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, yang pada tahun 2016 mengalami peristiwa pelarian warga binaan dengan total warga binaan melarikan diri terbanyak selama 10 (sepuluh) tahun terakhir di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat.Skripsi ini memberikan gambaran dan ulasan terhadap upaya-upaya peningkatan sistem pengamanan yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor sebagai bentuk evaluasi pencegahan pelarian warga binaan. Pelaksanaan sistem pengamanan yang ada, dikaji dengan menggunakan Situational Crime Prevention dengan dukungan elaborasi faktor kerentanan terjadinya pelarian warga binaan dengan menggunakan Routine Activity Theory. Melalui analisis dari data yang didapat, bahwa pelaksanaan sistem pengamanan sebagai implementasi teknik pencegahan dari Situational Crime Prevention, sebagai upaya mencegah pelarian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor telah terlaksana cukup baik. Hal tersebut berimplikasi terhadap tingkat terjadinya peristiwa pelarian, bahwa sejak peristiwa pelarian warga binaan di tahun 2016, hingga saat ini Lapas Kelas IIA Bogor tidak lagi mengalami peristiwa pelarian warga binaan

---

Implementation of a security system so that conducive security is maintained is a major prerequisite for the development program in Correctional Institutions to run well. Efforts to maintain security are often faced with conditions that are separate vulnerabilities that have a tendency to disturb security and order, one form of which is the escape of inmates. Conditions that make Lapas vulnerable to escaping inmates are experienced by the Bogor Correctional Institurion, which in 2016 experienced an escape of inmates with a total of most of the inmates have fled during the last 10 (ten) years in the West Java Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights.

This thesis provides an overview and review of efforts to improve the security system that has been carried out by the Bogor Correctional Insitution as a form of evaluating the escape prevention of inmates. The implementation of the existing security system is studied using Situational Crime Prevention with the support of elaboration of the vulnerability factors for the escape of inmates using the Routine Activity Theory. Through analysis of the data obtained, the implementation of the security system as the implementation of Situational Crime Prevention techniques, as an effort to prevent the escape of inmates at Bogor Correctional. has been carried out quite well. This has implications for the rate of occurrence of escapes, that since the escape of inmates in 2016, until now the Bogor Correctional Institution has no longer experienced escapees of inmates."

"This research was an overview about the crime prevention program following the implementation of Suramadu Bridge. The Crime Prevention Program occures there are conducted by the police and Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. This research starts when mass media publication exposed a lot of criminalities occured around Suramadu Bridge after it established. The purpose of this research is to find out the effective way of crime prevention to be implicated there. This research uses qualitative method with descriptive design which the data is obtained through the process of interviewing and observation on the field. This study concludes that community development and crime prevention should be run at its best. This is very important for the future,simple crime won?t be a social problem."