Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung DPR/MPR Jakarta sebagai upaya efektif dan efisien dalam melindungi aset negara supaya terhindar dari ancaman ini dilatarbelakangi yang mengakibatkan kerugian. Penelitian tesis oleh hasil observasi peneliti terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung DPR MPR yang belum sesuai dengan beberapa literatur manajemen sekuriti fisik dan standar operasional prosedur yang berlaku. Batasan tesis ini fokus pada proses manajemen sekuriti, proses sekuriti fisik dan proses upaya taktis pengamanan di komplek gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Penelitian tesis ini menggunakan metoda kualitatif dengan pendekatan yuridis manajerial, serta penulisan deskriptis analitis melalui penggambaran dan penganalisaan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan penelaahan beberapa dokumen. Sumber data berasal dari informan berupa data primer maupun sekunder. Tinjauan pustaka yang digunakan merupakan beberapa konsep dan dokumen yang menunjang penelitian. Saran yang diajukan merupakan upaya penanganan terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung DPR/MPR saat ini dalam mencegah terjadinya ancaman yang mengakibatkan kerugian serta sebagai masukan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung DPR/MPR yang ideal.

---

This thesis discusses about implementation of physical security management of The House of Representatives of The Republic of Indonesia Jakarta as an effective and efficient efforts in protecting state assets in order to avoid the threat of adverse effects. Thesis research is motivated by the observation of researchers towards of the implementation of physical security management of The House of Representatives of The Republic of Indonesia Jakarta is not in accordance with some physical security management literature and standart operating procedure. Limitations of this thesis focused on the process of security management, process of physical security and process of tactical security efforts in Indonesian parliamentary building.

This thesis research uses qualitative methods with a juridical approach managerial, and analytical writing deskriptis through the depiction and analysis. The technique of collecting data through observation, interviews and a review of several documents. The source data came from informants in the form of primary and secondary data. Literature review that used a number of concepts and documents that support research. Suggestions put forward is the implementation of physical security management of The House of Representatives of The Republic of Indonesia in preventing the threat that resulted in losses as well as the input for ideal implementation of physical security management of The House of Representatives of The Republic of Indonesia."

"Open Parliament (Keterbukaan Parlemen) adalah inisiatif global yang mengintegrasikan nilai-nilai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam lembaga parlemen. Beberapa penelitian sebelumnya terkait Open Parliament, belum ada yang meneliti ketiga prinsip tersebut dalam sebuah penelitian. Lebih lanjut, jika mengaitkan nilai-nilai keterbukaan pemerintah terhadap kepercayaan publik jumlahnya masih sangat terbatas. Sehingga, dilakukan penelitian dengan tujuan menganalisis penerapan nilai-nilai Open Parliament oleh DPR RI untuk membangun kepercayaan publik. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan metode kualitatif, menggunakan data primer dari wawancara mendalam dengan berbagai unsur terkait, termasuk anggota DPR RI, Sekretariat OPI, pejabat dan pelaksana di Setjen DPR RI, serta masyarakat seperti kelompok sipil, wartawan, mahasiswa, dan peneliti. Data sekunder diperoleh dari laporan kinerja DPR RI, kajian kelompok masyarakat sipil, berita media massa, laporan PPID, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengadopsi konsep Open Parliament di Indonesia dengan dimensi transparansi (Schnackenberg dan Tomlinson, 2016), partisipasi (Sakapurnama, 2012), dan akuntabilitas (Lalolo, 2003), serta kepercayaan publik (Grimmelikhuijsen, 2012). Hasilnya menunjukkan bahwa praktik tata kelola Open Parliament oleh DPR RI belum optimal, terutama karena kurangnya kemauan politik dari pimpinan dan anggota DPR RI, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR RI.

---

Open Parliament is a global initiative to internalize the values of transparency, participation, and accountability within parliamentary institutions. Previous studies on Open Parliament have not examined these three principles comprehensively. Furthermore, research linking government openness to public trust remains limited. Therefore, this study aims to analyze the implementation of Open Parliament values by the Indonesian House of Representatives (DPR RI) to build public trust. The approach used is post-positivist with qualitative methods, using primary data from in-depth interviews with various related elements, including members of DPR RI, OPI Secretariat, officials and staff at the DPR RI Secretariat General, and the public such as civil society groups, journalists, students, and researchers. Secondary data is obtained from DPR RI performance reports, studies conducted by civil society groups, media reports, PPID reports, and applicable laws and regulations. This study adopts the Open Parliament concept in Indonesia with dimensions of transparency (Schnackenberg and Tomlinson, 2016), participation (Sakapurnama, 2012), and accountability (Lalolo, 2003), as well as public trust (Grimmelikhuijsen, 2012). The results show that the governance practices of Open Parliament by DPR RI are not optimal, mainly due to the lack of political will from the leaders and members of DPR RI, which affects the low public trust in DPR RI."

"Studi ini berfokus pada pelestarian koleksi digital di Perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi pelestarian digital, menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan kegiatan pelestarian digital di Perpustakaan DPR RI. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan informan. Hasil penelitian dapat digambarkan bahwa koleksi digital yang terdapat di Perpustakaan DPR RI itu adalah kumpulan hasil digitalisasi dan kelahiran digital. Perpustakaan DPR RI telah melakukan strategi pelestarian digital dalam melestarikan koleksi digitalnya, strategi pelestarian digital yang diterapkan di Perpustakaan DPR RI mencakup strategi pelestarian teknologi, penyegaran, dan migrasi. Adapun faktor yang dihadapi dalam pelestarian digital, file yang diawetkan terkena virus dan peretas sehingga file koleksi digital rusak, dan bahan koleksi digital hilang secara tiba-tiba dan tanpa jejak

---

This study focuses on the preservation of digital collections in the Library of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI). The purpose of this research is to identify digital preservation strategies, analyze supporting factors and inhibiting factors in carrying out digital preservation activities in the Republic of Indonesia Library of the Republic of Indonesia. This research was conducted using a qualitative approach with a case study method. The method of data collection is done by observation and interviews with informants. The results of the study can be illustrated that the digital collection contained in the Republic of Indonesia's Library of the Republic of Indonesia is a collection of digitalization and digital births. The Republic of Indonesia Library of the Republic of Indonesia has carried out a digital preservation strategy in preserving its digital collections, the digital preservation strategy adopted in the Library of the Republic of Indonesia includes the technology of preservation, refresher and migration strategies. As for the factors encountered in digital preservation, preserved files are exposed to viruses and hackers so that digital collection files are corrupted, and digital collection materials disappear suddenly and without a trace."

"Tesis ini mengkaji mengenai Pertarungan Kekuasaan Antara Partai Besar vs Partai Kecil dalam Perumusan Ambang Batas Presiden ('Presidential Threshold') Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam proses pembahasan tersebut masing-masing fraksi saling beradu argumentasi mengenai isu ambang batas presiden ('presidential threshold'). Terdapat 2 (dua) pendapat yang mengemuka yang saling berlawanan (kontradiktif) antara satu dengan yang lainnya. P'ertama', pendapat yang menginginkan agar besaran ambang batas presiden tetap pada angka 20% kursi dan 25% suara sah nasional. 'Kedua', pendapat yang menginginkan agar aturan mengenai ambang batas presiden ('presidential threshold') dihapuskan menjadi 0%. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kekuasaan, teori persaingan dan teori konflik. Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif dengan menggunakan teknik analisa deskriptif-analitis dan wawancara mendalam dengan beberapa anggota fraksi yang terlibat langsung dalam proses politik tersebut.Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partarungan kekuasaan antara partai besar vs partai kecil pada perumusan ambang batas presiden ('presidential threshold') lebih dimotivasi oleh orientasi dan kepentingan politik pragmatis masing-masing fraksi yang sifatnya kolutif dalam rangka untuk kepentingan Pilpres dan Pemilu tahun 2019. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa teori kekuasaan, teori persaingan dan teori konflik berimplikasi positif terhadap penelitian ini.

---

This thesis examines the Power Struggle between the Big Parties vs Small Parties in the Formulation of the Presidential Threshold in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections that occurs in the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI). In the discussion process each faction clashed with each other regarding the presidential threshold. There are 2 (two) opinions that are contradictory between one another. First, opinions that want the presidential threshold to remain at 20% of seats and 25% of legitimate national votes. Second, opinions that want the presidential threshold to be abolished to 0%. The theories used in this study are power theory, competition theory and conflict theory. This research is a qualitative research using analytical-descriptive analysis techniques and in-depth interviews with several faction members who are directly involved in the political process.

The findings in this study indicate that the participation of power between big parties vs small parties in the formulation of the presidential threshold is more motivated by the orientation and pragmatic political interests of each faction that is colutive in the interests of the 2019 Presidential Election and Election. Theoretical implications shows that the theory of power, competition theory and conflict theory have positive implications for this research."

"DPR RI sebagai kekuasaan legislatif mengemban fungsi untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Kondisi ini disusun dengan sistematis oleh anggaran yang memadai dan organ yang mendukungnya. Badan Urusan Rumah Tangga merupakan alat kelengkapan dewan yang bertanggung jawab menjamin fungsifungsi dewan tersebut berjalan dengan merencanakan dan mengontrol anggaran yang ditetapkan. Keduanya, diatur dalam arah kebijakan umum pengelolaan anggaran (AKUPA). BURT mengatur tentang pembentukan keputusan arah kebijakan umum pengelolaan anggaran dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan keputusan tersebut, sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian perencanaan dan pelaksanaan perlu adanya instrumen yang menyelesaikan perbedaan tersebut guna tercapainya kemanfaatan dan kesejahteraan rakyat. Dengan perbedaan perencanaan dan implementasi tersebut, timbul permasalahan, 1. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Indonesia, 2. Bagainakah implementasi pelaksanaan fungsi Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengidentifikasi beberapa teori yakni teori organ dan fungsi, teori dikotomi, green light theory dan teori kemanfaatan hukum. BURT sebagai organ penting untuk melancarkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan melalui keputusan AKUPA untuk diimplementasikan oleh alat kelengkapan dewan, koordinasi diantara alat kelengkapan dewan menjadi tolak ukur untuk mewujudkan fungsi DPR RI. Adanya inkonsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi BURT menyebabkan tidak tercapainya tujuan utama DPR RI untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, penyimpangan terhadap implementasi arah kebijakan umum pengelolaan anggaran menjadi masalah karena fungsi DPR RI tidak berjalan maksimal, sehingga BURT perlu membuat pengaturan yang baku terhadap pembentukan arah kebijakan umum pengelolaan anggaran yang pada hakikatnya dibutuhkan oleh dewan dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Dengan demikian, tidak terjadi inkonsistensi antara perencanaan dan implementasi AKUPA.

---

The Indonesian House of Representatives (DPR RI) as legislative power has a function to guarantee the welfare of the people. This condition is systematically arranged by adequate budget and the organ that supports it. The Household Affairs Council is a board tool that is responsible for ensuring that the council functions are running by planning and controlling the established budget. Both are regulated in the general budget management policy direction (AKUPA). BURT regulates the formation of decisions on the general policy direction financial arragement and ensures that its implementation proceeds accordingly, so that if there is a mismatch in planning and implementation there is a need for instruments to resolve the differences in order to achieve the benefits and welfare of the people. With the difference of planning and implementation, problems arise, 1. What is the position and function of the Committe for Internal Affairs of the Indonesia House of Representatives in Indonesia, 2. What is the implementation of the function of the Committe for Internal Affairs of the Indonesia House of Representatives. The author in conducting this research using normative juridical research methods, namely by identifying several theories namely organ theory and function, dichotomy theory, green light theory and theory of legal benefit. BURT as an important organ to smooth and support the implementation of the duties and functions of the council through the decision of AKUPA to be implemented by the board's equipments, the coordination between the board's fittings becomes the benchmark to realize the function of DPR RI. The existence of inconsistencies in the execution of duties and functions of BURT caused the absence of the main objectives of the House of Representatives to realize the welfare of the people, the deviation from the implementation of the general policy direction of budget management becomes a problem because the function of DPR RI is not running maximally, therefore BURT needs to make standard arrangements towards the establishment of general management policy a budget that is essentially required by the board in carrying out its functions. Thus, there is no inconsistency between the planning and implementation of AKUPA."

"Penelitian ini menganalisis terjadinya isomorfisme institusi dalam manajemen talenta di Sekretariat Jenderal DPR RI. Studi ini mengeksplorasi tiga jenis isomorfisme institusi: koersif, mimetik, dan normatif, yang mempengaruhi kebijakan dan praktik manajemen talenta di Setjen DPR RI. Melalui analisis terhadap regulasi pemerintah, benchmarking terhadap instansi publik lain, dan standar profesional, penelitian ini menemukan bahwa Setjen DPR RI mampu mengadaptasi kebijakan manajemen talenta yang relevan dengan kebutuhan dan konteks spesifik mereka. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa tekanan isomorfisme dapat berperan positif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan talenta. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada literatur akademis di bidang manajemen talenta dan studi organisasi, serta menjadi masukan praktis bagi Setjen DPR RI dalam mengimplementasikan sistem manajemen talenta yang lebih strategis dan berkelanjutan, sehingga mampu menghadapi tantangan dan dinamika yang berkembang di sektor publik.

---

This study analyzes the occurrence of institutional isomorphism in talent management at the DPR RI Secretariat General. This study explores three types of institutional isomorphism: coercive, mimetic, and normative, which influence talent management policies and practices in the DPR RI Secretariat General. Through analysis of government regulations, benchmarking against other public agencies, and professional standards, the study found that the DPR RI Secretariat General was able to adapt talent management policies that were relevant to their specific needs and context. It also revealed that isomorphism pressure can play a positive role in improving the efficiency and effectiveness of talent management. The findings of this study are expected to significantly contribute to the academic literature in the field of talent management and organizational studies, as well as provide practical input for the Secretariat General of the DPR RI in implementing a more strategic and sustainable talent management system, so as to be able to face the challenges and dynamicsssss that develop in the public sector.The occurrence of disruption also significantly affects the functioning of organizations from a variety of factors."

"Penelitian ini membahas perkembangan pengaturan tindakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada DPR RI dan bagaimana pelaksanaan pengaturan tersebut sejak awal tindakan afirmasi diterapkan pada tahun 2004, hingga terakhir kali tindakan afirmasi untuk DPR diterapkan, yaitu pada tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan sejarah hukum. Pembahasan dimulai dengan menganalisis tindakan afirmasi pada Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu penelitian ini akan membahas pelaksanaan undang-undang tersebut dengan menganalisis peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk tindakan afirmasi untuk perempuan masuk ke dalam DPR RI, yaitu melalui kuota partai politik dan kuota pada proses pencalonan legislatif. Setiap periode pengisian jabatan DPR, peraturan mengenai tindakan afirmasi perempuan tersebut selalu berubah. Namun dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, belum menghasilkan peningkatan keterwakilan perempuan yang signifikan di DPR RI.

---

This research discusses about the development of affirmative action regulations in the increase of women's representation in the House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) of Republic of Indonesia and how the implementation of the regulations since the beginning of affirmative action was applied from 2004 until the last time affirmative action for DPR was implemented in 2014. The research method used is normative juridical with a legal history approach. The discussion begins by analyzing the affirmative action on the Acts of Political Parties, the Acts of the Election for Members of DPR, the Regional Representatives Council (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) and the Local People’s Representatives Council (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD), and the Acts of Representatives Council Institutions. In addition, this research will also discuss about the implementation of the regulations by analyzing the implementative regulations. The results of the research show that there are two forms of affirmative action for women to enter DPR, i.e.: through quotas of political parties and quotas in the process of legislative candidacy. In every period of DPR, the regulations on women's affirmative actions have been continuesly changing. However, with those changes, the regulations have not succeeded to increase women's representation in DPR significantly."

"Penelitian ini membahas mengenai penyelenggaraan deseleksi koleksi di Perpustakaan DPR RI dengan melihat salah satu kegiatan yang berada dalam bagian pengembangan koleksi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi kegiatan deseleksi koleksi di Perpustakaan DPR RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informan penelitian ini adalah kepala perpustakaan, dan pustakawan yang turun langsung dalam kegiatan ini. Hasil dari penelitian ini adalah deseleksi koleksi di Perpustakaan DPR RI sudah berjalan dengan baik walau masih terdapat beberapa aspek yang tidak dilakukan sehingga menghambat kinerja dari kegiatan tersebut. Deseleski koleksi di Perpustakaan DPR RI memiliki dampak terhadap kredibilitas koleksi di perpustakaan serta tata ruang perpustakaan yang menjadi lebih luas sehingga dapat digunakan untuk menambah fasilitas menunjang di perpustakaan. Akan tetapi perpustakaan DPR RI perlu untuk membuat kebijakan mengenai deseleksi koleksi sebagai standar atau acuan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan ini yang nantinya dapat di pertanggung jawabkan.

---

This research discusses collection deselection in the library of House of Representatives of the Republic of Indonesia by looking at one of the activities in the collection development section. The purpose of this research is to find collection deselection activities in Library of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. This research uses qualitative approach with case study. The research information is the head of the library, and the librarian who came down directly in this activity.

The result of this research is deselection collection at the House of Representatives of the Republic of Indonesia. Library has been running well although there are still some aspects that can not be done from the activity. Collection Deselection in the Library of the Republic of Indonesia Parliament has an impact on the credibility of collections in the library and the library's spatial structure which is becoming wider so that it can be used to add supporting facilities in the library. However, libraries of the House of Representatives of the Republic of Indonesia need to make rules about collection deselection as a standard or reference used in activities that can be responsible. "

"Publik saat ini memberikan atensi yang besar terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi oleh lembaga tinggi negara tersebut, yakni kinerja yang masih buruk. Adapun saat ini DPR RI sudah didukung oleh 2 orang staf dan 5 orang tenaga ahli. Sehingga masing-masing anggota DPR dibantu setidaknya 7 orang. Jumlah tersebut belum termasuk tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan lainnya. Tenaga ahli merupakan seseorang pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan bagian dari sistem pendukung DPR RI. Dengan banyaknya tenaga bantu, kinerja DPR seharusnya dapat optimal. Adapun, pokok permasalahan mengenai tenaga ahli tersebut yakni mengenai status hukum serta lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban dalam pengaturan dan implementasinya. Hal tersebut perlu ditinjau dari prinsip-prinsip yang mengatur mengenai pekerja dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni berbentuk yuridis-normatif. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi secara yuridis-normatif mengenai status hukum dan beserta perlindungan hak dan kewajiban tenaga ahli DPR RI.

---

Recently the general public has been paying great attention to the performance of the House of Representatives. This is inseparable from the issue faced by the high state institutions (lembaga tinggi negara), which is underperformance. At present, a Member of the Republic of Indonesia House of Representatives (DPR RI) may be supported by two ordinary staff and five expert staff. Therefore, a member may be supported by up to seven individuals. This amount does not take into account expert staff appointed the faction (fraksi) and other instrumental expert staff. An expert staff is a worker that has certain expertise and is a part of DPR RI support system. With that amount of assistance, the performance of DPR should be optimal. An issue that has arisen in relation to expert staff is regarding their legal status, furthermore their rights and obligations under law and implementation thereof. This needs to be reviewed from legal principles on workers contained in prevailing laws and regulations. This research applies a juridical-normative approach. This research seeks to identify the legal status and the protection of rights as well as obligations afforded to expert staff at the DPR RI from a juridical-normative perspective."

"Seorang notaris yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, wajib cuti atau berhenti. Tujuan penelitian mengetahui status hukum dan pertanggung jawaban atas akta-akta yang dibuat sebelum notaris menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sifat penelitian yuridis normative, yang dilakukan di perpustakaan dan di lapangan dengan alat pengumpulan bahan hukum studi dokumen dan wawancara notaris di Jakarta. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui terdapat 2 (dua) peraturan yang mengatur notaris menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pertama menurut pasal 17 huruf d juncto pasal 11 UUJN, notaris diwajibkan mengajukan cuti, kedua menurut Pasal 50 ayat (1) huruf l, notaris diwajibkan berhenti. Berdasarkan asas lex specialist derogate legi generali, dan asas umum dalam pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka seorang notaris yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat wajib cuti dan menunjuk notaris pengganti selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Notaris bertanggung jawab atas akta-akta yang dibuat sebelum menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

---

A notary is a member of the House of Representatives, shall leave or quit.Know the legal status of the research objectives and liability for the deeds before a notary made a member of the House of Representatives. Normative juridical nature of the research, conducted in the library and in the field with a collection of legal materials and interview study documents a notary in Jakarta. Based on qualitative analysis known to have two (2) regulations governing notaries become member House of Representatives, first according to article 17 in conjunction with Article 11 paragraph d UUJN, notaries are required to ask leave of absence, both in accordance with Article 50 paragraph (1) letter l, notaries are required to stop. Based on the principle of lex specialist derogate legi generali, and the general principle in Article 1 paragraph (2) of the Civil Law Act, then a notary public who become members of the House of Representatives shall leave, for a member of Parliament, appoint a substitute notary notary, and notary responsible for the deed made before a member of the House of Representatives."