Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korea Selatan sebagai donor baru dalam kerangka kerjasama ODA telah mewarnai wajah baru diplomasi ekonomi di Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika, yang selama beberapa dekade didominasi oleh Jepang dan Tiongkok. Pada periode 2008-2013 di bawah kepemimpinan Presiden Lee Myung-bak, Korea Selatan semakin agresif dalam menjalin kemitraan dengan Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika melalui pemberian Official Development Assistance (ODA). Korea Selatan secara eksplisit meningkatkan proporsi dana ODA untuk kedua regional tersebut. Penulis mencermati, bahwa pendistribusian ODA ke Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika tidak terlepas dari pertimbangan geoekonomi dan geopolitik. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, 'Apa pertimbangan geoekonomi dan geopolitik yang melandasi Korea Selatan dalam pembentukan peta distribusi ODA ke regional Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika periode 2008-2013'. Di dalam penelitian ini penulis berargumen, bahwa pembentukan peta distribusi ODA Korea Selatan di Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika dilandasi oleh pertimbangan geoekonomi dan geopolitik. Kedua pertimbangan tersebut berdifusi dan saling mempengaruhi satu sama lain, yang kemudian memunculkan kebijakan ekonomi-politik di Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika. Untuk membuktikan argumen tersebut, penelitian ini akan menganalisis beberapa hal, yaitu (1) kebijakan perdagangan dan FDI Korea Selatan di Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika, yang mencakup peningkatan jumlah FTA, perdagangan di sektor agrikultur, industri, energi, serta proyek-proyek kelestarian lingkungan, (2) kebijakan politik luar negeri Korea Selatan di Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika, seperti intensi untuk berperan sebagai pemimpin regional dalam usaha pembangunan Asia Tenggara dan demokratisasi dalam mendorong sistem perekonomian terbuka di Sub-Sahara Afrika.

---

South Korea as an emerging donor in ODA platform has coloured economic diplomacy in Southeast Asia and Sub-Saharan Africa, that has been dominated by Japan and China for a few decades. In period 2008-2013 under President Lee Myung-bak administrative, South Korea is increasingly aggressive in partnership with Southeast Asia and Sub-Saharan Africa through the provision of Official Development Assistance (ODA). South Korea explicitly increases the proportion of ODA fund for both regional. The author has observed that the distribution of ODA to Southeast Asia and Sub-Saharan Africa can't be separated from geoeconomic and geopolitic considerations. Then this phenomena raises a question, 'What are geoeconomic and geopolitic considerations underlying South Korea in the establishment of ODA distribution maps to Southeast Asia and Sub- Saharan Africa in period 2008-2013'.

In this research, the author argues, that the establishment of ODA distribution maps to Southeast Asia and Sub-Saharan Africa in period 2008-2013 is underlied by geoeconomic and geopolitic considerations. Both of these considerations have been diffused and influence each other, that bring out economic-politic policies in Southeast Asia and Sub- Saharan Africa. To prove this argument, this research will analyze a few things, namely: (1) Trade policy and FDI of South Korea in Southeast Asia and Sub-Saharan Africa, which includes increasing the number of FTA, trade in agriculture, industry, energy sector, and environmental sustainability projects or green growth project. (2) South Korea's foreign policies in Southeast Asia and Sub-Saharan Africa, such as the intention to act as a leader in the development efforts of Southeast Asia and democratization in encouraging an open economic system."

"Permasalahan geopolitik pada masa sekarang adalah suatu hal yang sangat kompleks karena menyangkut bagaimana bangsa, negara serta masyarakat pada umumnya berinter- aksi dengan tidak melepaskan kepentingannya masing-masing. Pada saat yang bersamaan, perkembangan teknologi telah membawa pada suatu kondisi yaitu interaksi tersebut terjadi secara sangat cepat yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. keberadaan interaksi yang tinggi ini dapat membawa keberkahan namun juga bencana bagi umat manusia, yang sangat tergantung dengan bagaimana para aktor untuk memahami dan memanfaatkan kemampuan geopolitik. pemahaman dan kemampuan memanfaatkan geopolitik akan memberikan para aktor strategis suatu kesadaran terhadap konsekuensi untuk setiap kebijakan strategis yang diambilnya. pemahaman geopolitik adalah mustahil dikembangkan tanpa mengakui pentingnya keberadaan konsep bangsa dan negara di masa kini."

"Era reformasi telah membawa perubahan paradigma pemerintahan dari aentralistik ke desentralistik dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dihadapkan dengan paradigma sentralistik masa lalu selama 32 tahun, perubahan paradigma tersebut menimbulkan permasalahan yang justru hanya akan menggeser pola scntralistik ke daerah. Di sisi lain gegar desentralisasi menimbulkan persepsi ketidakberdayaan daerah dalam membiayai kcmandinan yang diterima dari pelaksanaan otonomi seluas-luasnya itu. Padahal dilaksanakannya Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan dan kemampuan kepada daerah, schingga dengan kemandiriannya dihadapkan dengan karakteristik geografi daerah, telah melahirkan vitalisasi geopolitik daerah. Berdasarkan hal tcrsebut, maka penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimanakan persepsi geopolitik pimpinan daerah, bagalmanakah kcdudukan geopolitik daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bagaimanakan hubungan vitalisasi geopolitik daerah dengan ketahanan daerah dan bagaimanakah pengaruh persepsi geopolitik pimpinan daerah terhadap hubungan vitalisasi gcopolitlk daerah dengan ketahanan daerah. Untuk mengungkap jawaban permasalahan tersebut diajukan hipotesis: ?Vitalisasi geopolitik daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memiliki hubungan signitikan dengan ketahanan daerah, berkaitan dengan persepsi geopolitik pimpinan daerah.? Dari analisis ketahanan nasional model mikro Sunardi, dapal diketahui potcnsi ketahanan geopolitik Kabupatcn Karanganyar dalam fataran ?Baik" dengan kecenderungan ?Cukup". Dengan menggunakan teknik analisis Tabulasi Silang diketahui persepsi geopolitik pimpinnan daerah ?Tinggi" sebanyak 66 % dan ?Sangat Tinggi" 26 %, persepsi tersebut berada daiam bayang-bayang lekatan geografi ?Rendah? yang rclatif besar yalmi 39,9 %. Sedangkan dalam analisis Tabulasi Silang dan korelasi product moment dapat diksrahui hubungan yang ?Tinggi? antara indikator variabel, baik vitalisasi geopolitik-ketahanan dacrah (kcscsuaian pcrsepsi indikator rata-rata 8,87 % dan dalam korclasi rata-rata O,95), vitalisasi geopolitik-persepsi geopolitik (kesesuaian persepsi indikator rata-rata 86,86 % dan dalarn korelasi rata-rata O,94), nrsepsi geopolitik-ketahanan daerah (kesesuaian persepsi indi.l~:ator rata-rata 75,75 % dan dalam korclasi rata-rata 0,96). Tcmuan tersebut diperkuat oleh hasil perhitungan program SPSS korelasi Tau Kendal ?B? dari variabelnya, masing~masing signiflkan sebesar 0,480, 0,421 dan 0,255. Berdasarkan basil penghitungan berbagai hubungan indikatior dan variabel penelitian di atas, maka dapat disimpulkan melalui pcnghitungan Korelasi Parsial Tau Kendal ?B? bahwa terdapat pcngaruh yang signifxkan dari persepsi gcopolitik pimpinan daerah terhadap hubungan vitalisasi geopolilik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan ketahanan daerah. Kesimpulan tersebut didasarkan pada hasil penghitungannya yang mcnunjukkan hubungan melemah dari semula 0,480 menjadi 0,43."

"Sebagai negara maju dan anggota OECD, Australia merupakan negara yang sangat aktif berkontribusi dalam pembangunan internasional dan pemberantasan kemiskinan melalui pemberian ODA (Official Development Assistance). Dalam rangka mengakselerasi tujuan ODA tersebut, Australia mengadopsi dan mengintegrasikan kebijakan Aid for Trade (AfT) yang secara internasional diluncurkan pada WTO Hongkong Declaration 2005 kedalam kebijakan bantuan luar negerinya pada tahun 2006. Kebijakan ini diambil dengan prinsip bahwa negara maju dapat membantu negara berkembang keluar dari kemiskinan dengan meningkatkan kapasitasnya dalam perdagangan internasional. Berbasis hal ini, sejak 2006, Australia mengimplementasikan kebijakan AfT dengan fokus regional di negara-negara ASEAN melalui bantuan infrastruktur, teknis, dan peningkatan kapasitas dengan inisiatif Greater Mekong Subregion Trade and Transport Facilitation (GMS TTF), ASEAN Australia Development Cooperation Partnership Phase II (AADCP II), dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement Economic Cooperation Support Program (AAZNFTA ECSP). Berdasarkan hal ini, bila kebijakan AfT Australia ditujukan untuk membantu negara berkembang keluar dari kemiskinan, fokus regional Australia dalam kebijakannya tersebut dinilai timpang dengan kenyataan problematika kemiskinan yang lebih besar terjadi di kawasan lain seperti Afrika. Lebih daripada itu, jika dinilai dari aspek perdagangan internasional, tidak semua negara ASEAN merupakan mitra utama perdagangan dua arahnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa ASEAN menjadi fokus dalam kebijakan AfT Australia ini. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menilai aspek kepentingan Australia dalam kebijakan luar negerinya terhadap ASEAN dengan kerangka konsep geoekonomi. Dalam pembahasannya, metode kualitatif akan digunakan untuk menjelaskan kepentingan geoekonomi Australia dalam kebijakan AfT-nya di ASEAN (periode 2006-2014). Analisis kepentingan geoekonomi Australia ini kemudian didasarkan pada tiga hal, yakni: 1) konektivitas perdagangan internasional Australia lintas kawasan, dimana akan membahas kepentingan Australia atas jalur perdagangan strategis di ASEAN yang menghubungkannya kepada mitra dagang utamanya; 2) posisi Australia dalam arsitektur ekonomi regional yang akan mengkaji keterlibatan Australia dalam proses pembentukan dan pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas baik bilateral maupun regional, dimana kebijakan AfT Australia sebagai katalis dalam usaha tersebut; dan 3) potensi ekonomi ASEAN bagi Australia di abad Asia dengan penekanan pada potensi demografi ASEAN dan relasi investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) antara kedua pihak.

---

Australia, as developed country and member of OECD, is a country which actively contributes to international development and poverty eradication efforts via providing ODA (Official Development Assistance). In order to expedite the goal of its ODA, Australia adopts and integrates the Aid for Trade (AfT) policy which was internationally lauched at the WTO Hongkong Declaration 2005 to its aid policy in 2006. This policy was adopted with the principle of which developed countries could assist developing countries to leave poverty by increasing their capacity in international trade. Based on this, since 2006, Australia has been implementing AfT policy with regional focus towards ASEAN countries through infrastructure and technical assistance, as well as capacity building with the initiatives of Greater Mekong Subregion Trade and Transport Facilitation (GMS TTF), ASEAN Australia Development Cooperation Partnership Phase II (AADCP II), and ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement Economic Cooperation Support Program (AAZNFTA ECSP). In regards of this policy, if Australia’s AfT policy is directed to assist developing country to leave out poverty, the regional focus of Australia is considered to be inappropriate pertaining to the fact that the problem of poverty is bigger in another region, such as in Africa. Moreover, if it is considered from international trade aspect, it is not all of ASEAN countries which is the main two-way trading partner of Australia. This matter then rises question why ASEAN become the focus in Australia’s AfT policy.

This research is adressed to answer that question by considering the aspect of Australia’s interest in its foreign policy towards ASEAN with the conceptual framework of geoeconomics. Inside of explanation, the qualitative methode would be used to explain Australia’s geoeconomic interest in AfT policy in ASEAN (period of 2006-2014). The analysis of geoeconomic interest would then be established upon three things, which are: 1) the connectivity of Australia’s international trade across the region, which would explain Australia’s interest upon strategic trade pathways in ASEAN which connect Australia to its main trade partner; 2) Australia’s position in the regional economic architecture, which would further analyze Australia’s engagement in the process of establishing and utilizing free trade agreement bilaterally an regionally by which the AfT policy plays a role as catalyst towards those efforts; and 3) the ASEAN economic potential for Australia in the Asian century with the emphasis on demographic potential of ASEAN as well as foreign direct investment (FDI) relation on both parties."

"Jepang merupakan negara yang dikenal akan distribusi ODA yang terkonsentrasi di kawasan Asia. Akan tetapi, pada tahun 2003 hingga 2011, distribusi ODA Jepang ke Asia justru menurun. Sebaliknya, Sub-Sahara Afrika menjadi satu-satunya kawasan dengan distribusi ODA Jepang yang meningkat. Situasi ini menunjukkan pergeseran fokus distribusi ODA Jepang ke Sub-Sahara Afrika. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor di balik pergeseran tersebut dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan terdapat keterkaitan antara faktor domestik (perubahan kepemimpinan dalam JICA dan tujuan politik Jepang) dan eksternal (tekanan dari Amerika Serikat, rivalitas Jepang dengan China, dan dinamika perkembangan Kawasan Afrika dan Asia), yang melatarbelakangi pergeseran fokus distribusi ODA Jepang ke Afrika.

---

Japan is a country which concentrated her ODA mainly in Asia. However, in 2003 until 2011, Japanese ODA to Asia diminished and Sub-Saharan Africa became the only region whose Japanese ODA?s allocation increased. It indicated the shifting of Japanese ODA to Sub-Saharan Africa. This study aims to uncover and analyze the factors underlying Japan?s policy to shift her ODA to Africa using foreign policy as the framework of analysis. The result shows the relevance between domestic factors (leadership transition in JICA and Japan?s political objective) and external factors (the pressure of US, rivalry between Japan and China, and development of Africa and Asia) in the shifting of Japanese ODA to Sub-Saharan Arica."

"Korea Selatan merupakan negara yang berhasil mengubah dirinya dari negara penerima ODA menjadi salah satu negara donor terkemuka pada abad 21, khususnya setelah bergabung dengan OECD DAC pada tahun 2010. Dalam berbagai literatur yang membahas mengenai ODA Korea Selatan, negara ini lebih banyak dijuluki dengan istilah donor baru atau emerging donor, dan dianggap belum memiliki sejarah donor yang panjang. Namun sebenarnya karir Korea Selatan sebagai negara donor ODA telah dimulai sejak tahun 1963. Dari dimulainya kegiatan donor Korea Selatan hingga sekarang menjadi anggota OECD DAC, tentu terjadi berbagai perkembangan dalam ODA Korea Selatan. Kajian literatur ini membahas mengenai dinamika perkembangan ODA Korea Selatan yang dilihat dari berbagai literatur mengenai hal tersebut. Berdasarkan metode kronologis, penulisan tinjauan literatur ini terbagi dalam 3 periode yaitu 1963-1986. 1987-2009, dan 2010-sekarang. Berdasarkan literatur-literatur yang menjelaskan ketiga periode tersebut, perkembangan ODA Korea Selatan dapat dilihat dari perkembangan model, motif, dan politik domestik ODA. Dari perkembangan model ODA Korea Selatan dapat terlihat bahwa terjadi perubahan besar dalam model ODA dari periode 1963-1986 ke periode 1987-2009, namun tidak terjadi perubahan signifikan dari periode 1987-2009 ke periode 2010-sekarang. Kemudian, dari perkembangan motif ODA Korea Selatan selama tiga periode, dapat terlihat bahwa motif politik dan ekonomi terus menjadi pendorong utama ODA. Selain itu pada periode 1987-2009 dan 2010-sekarang, motif kemanusiaan juga menjadi faktor yang mendorong pemberian ODA Korea Selatan. Dan terakhir, dari perkembangan politik domestik ODA Korea Selatan, dapat dilihat bahwa fragmentasi sistem yang dikarakterisasikan dengan tarik menarik kepentingan antara dua kementerian utama yang berkaitan dengan ODA, dan dukungan publik menjadi isu yang dominan. Penulis menemukan beberapa kesenjangan literatur yaitu, tidak munculnya pembahasan mengenai Majelis Nasional Korea Selatan, ODA Korea Selatan di kawasan selain Asia dan Afrika, dan perbandingan model ODA Korea Selatan dengan negara donor baru lainnya selama tiga periode perkembangan ODA.

---

South Korea is a country that successfully turned itself from an ODA recipient to one of the most prominent donor country in 21" century, especially after its accession to OECD DAC in 2010. Various writings that discusses South Korean ODA mainly named this country as a new or emerging donor. They also consider South Korea as having short donorship history. South Korea's donorship already began in 1963. From the beginning of its donor activity until today as an OECD DAC member, there have been various developments in South Korean ODA. This literature review discusses the dynamics of the development of South Korean ODA from various literatures. Using chronological method, this literature review is divided into 3 periods, 1963-1986, 1987-2009, and 2010 now. Based on literatures discussing about the development of South Korean ODA in those three periods, the development of the ODA can be seen through the development of its model, motivation, and domestic politics. The development of the South Korean ODA model sees the significant changes from period 1963-1986 to 1987-2009, but no significant change visible from period 1987-2009 to 2010-now. The development of the South Korean ODA motivation shows that during those three periods political and economic motivations are the main drivers of the ODA. During 1987-2009 and 2010-now periods, humanitarian motivations also drives the ODA disbursement. And finally, the development of the South Korean ODA domestic politics sees the system fragmentation characterize by competing interest from two main ODA-related ministries and public support as the dominant issues in the discussion. Based on the literature reviews, this paper has identifies some research gap such as the absence of discussions about National Assembly, South Korean ODA in regions besides Asia and Africa, and the comparison between South Korean ODA model with other emerging donors during those three periods of development."

"Kawasan Teluk Arab memiliki signifikansi strategis dalam geopolitik global, terutama melalui peran penting yang dimainkan oleh negara-negara anggota Dewan Kerjasama untuk Negara-negara Arab di Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC). Artikel ini mengeksplorasi persaingan geopolitik dan pembentukan aliansi strategis di wilayah Teluk Arab, serta bagaimana negara-negara GCC berusaha mempertahankan posisi mereka dalam dinamika politik global yang terus berubah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan teori realisme dan intedependensi, Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mendorong negara-negara GCC untuk memperkuat aliansi mereka, baik secara regional maupun internasional, dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, keamanan, dan kebijakan luar negeri. Selain itu, artikel ini membahas dampak dari rivalitas politik antara kekuatan global dan regional terhadap stabilitas kawasan serta bagaimana negara-negara GCC beradaptasi dalam menghadapi tantangan geopolitik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCC memiliki peran kunci dalam membentuk aliansi strategis yang berfungsi sebagai penyeimbang dalam konstelasi geopolitik global, dengan fokus pada upaya menjaga stabilitas kawasan dan kepentingan ekonomi mereka.

---

The Arabian Gulf region holds significant strategic importance in global geopolitics, particularly through the crucial role played by the member states of the Gulf Cooperation Council (GCC). This article explores geopolitical rivalries and the formation of strategic alliances within the Arabian Gulf, as well as how GCC countries strive to maintain their position amid the ever-changing dynamics of global politics. Employing a qualitative research method, and drawing on the theories of realism and interdependence, the study analyzes the factors driving GCC nations to strengthen their alliances both regionally and internationally, taking into account economic, security, and foreign policy influences. Furthermore, the article examines the impact of political rivalries among global and regional powers on the stability of the region, alongside how GCC states adapt to these geopolitical challenges. The findings reveal that the GCC plays a pivotal role in shaping strategic alliances that act as a balancing force in the global geopolitical constellation, with a particular focus on preserving regional stability and protecting their economic interests."

"Kawasan Teluk Arab memiliki signifikansi strategis dalam geopolitik global, terutama melalui peran penting yang dimainkan oleh negara-negara anggota Dewan Kerjasama untuk Negara-negara Arab di Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC). Artikel ini mengeksplorasi persaingan geopolitik dan pembentukan aliansi strategis di wilayah Teluk Arab, serta bagaimana negara-negara GCC berusaha mempertahankan posisi mereka dalam dinamika politik global yang terus berubah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan teori realisme dan intedependensi, Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mendorong negara-negara GCC untuk memperkuat aliansi mereka, baik secara regional maupun internasional, dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, keamanan, dan kebijakan luar negeri. Selain itu, artikel ini membahas dampak dari rivalitas politik antara kekuatan global dan regional terhadap stabilitas kawasan serta bagaimana negara-negara GCC beradaptasi dalam menghadapi tantangan geopolitik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCC memiliki peran kunci dalam membentuk aliansi strategis yang berfungsi sebagai penyeimbang dalam konstelasi geopolitik global, dengan fokus pada upaya menjaga stabilitas kawasan dan kepentingan ekonomi mereka.

---

The Arabian Gulf region holds significant strategic importance in global geopolitics, particularly through the crucial role played by the member states of the Gulf Cooperation Council (GCC). This article explores geopolitical rivalries and the formation of strategic alliances within the Arabian Gulf, as well as how GCC countries strive to maintain their position amid the ever-changing dynamics of global politics. Employing a qualitative research method, and drawing on the theories of realism and interdependence, the study analyzes the factors driving GCC nations to strengthen their alliances both regionally and internationally, taking into account economic, security, and foreign policy influences. Furthermore, the article examines the impact of political rivalries among global and regional powers on the stability of the region, alongside how GCC states adapt to these geopolitical challenges. The findings reveal that the GCC plays a pivotal role in shaping strategic alliances that act as a balancing force in the global geopolitical constellation, with a particular focus on preserving regional stability and protecting their economic interests."

"Bantuan luar negeri merupakan topik penting dalam kajian pembangunan maupun ilmu hubungan internasional. Hingga saat ini, sebagian besar penelitian mengenai bantuan luar negeri berfokus pada motif dari negara donor, hubungan antara negara pemberi dan penerima, dan efektivitas bantuan sendiri. Tidak banyak penelitian dilakukan untuk membandingkan kebijakan ODA negara dengan negara lain padahal kebijakan ODA setiap negara memiliki ciri khas yang menonjol. Khususnya, ketiga negara di Asia Timur yakni Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan mempunyai karakteristik masing-masing dalam kebijakan ODA mereka.Dalam ulasan literatur ini, kebijakan ODA Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan akan dibandingkan. Proses membandingkannya dapat dibagi menjadi dua bagian secara garis besar. Pertama, secara kronologis, sejarah perkembangan kebijakan ODA dari ketiga negara akan diperkenalkan. Kedua, melalui taxonomy karakteristik kebijakan ODA masing-masing akan dijelaskan.Ulasan literatur ini memiliki signifikansi pada realita maupun akademis. Dengan membandingkan pola-pola kebijakan ODA dari ketiga negara Asia Timur, para stakeholder kebijakan ODA di negara lain dapat memahami ODA secara lebih mendalam. Selain itu, ulasan literatur ini juga dapat berkontribusi pada dunia akademis karena hampir tidak ada penelitian yang membandingkan kebijkan ODA Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan.

---

Foreign aid is an important topic in study of International Relation. However, majority of the study tend to focus on motives of donor countries, relations between donors and recipients, and efectivities of aid. In other words, not many studies have been done for comparing Official Development Assistance (ODA) of donor countries eventhough every donors has their own characteristics in the ODA policies. Likewise, China, Japan, and Republic of Korea have their own characteristics in their ODA policies.

This literature review will compare the characteristics of the three countries. The comparing process will be conducted in two ways. Firstly, the historical development of Chinese, Japanese, and Korean ODA policies will be studied in chronological method. Secondly, each countries' ODA policies characteristics will be explained through taxonomy.

This literature review has academic and practical significance. Academically, this literature review has significance as almost no studies have been conducted for comparing China, Japan, Republic of Korea's ODA policies. Practically, this literature review also has significance as stakeholders of ODA policies can understande deeply regarding East Asian's ODA policies characteristics."