Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran Indonesia sangat besar dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba. Indonesia melalui BNN terus meningkatkan kerjasama dengan dunia Internasional dalam rangka melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkoba. Salah satu Lembaga penegak hukum di luar negeri tersebut adalah National Narcotic Control China (NNCC). Antara BNN dengan NNCC terus meningkatkan kerjasama yang dilatar belakangi dengan adanya sebuah Memorandum of Understanding (MoU) untuk memberantas peredaran gelap dan penyelundupan narkoba. Dalam prakteknya pelaksanaan MoU saja tidak cukup, diperlukan koordinasi-koordinasi formal maupun informal untuk mendapatkan terobosan-terobosan dalam setiap penanganan kasus yang di hadapi. Koordinasi tersebut haruslah dilatar belakangi dengan rasa saling percaya dan saling menguntungkan, salah satu kasus yang di tangani dan di pecahkan antara BNN dengan NNCC adalah penyelundupan 1,4 juta ekstasi oleh Fredy Budiman. Dalam pengungkapan kasus tersebut, selain ada payung kerjasama MoU antara BNN dengan NNCC, dibutuhkan juga suatu kegiatan koordinasi yang dapat menciptakan terobosan-terobosan dalam memecahkan suatu permasalahan.

---

Indonesia is very large role in the framework of combating illicit drug trafficking. ndonesia through BNN continue to enhance cooperation with the international community in order to combat illicit trafficking of drugs. One of the law enforcement agencies abroad are National Narcotic Control China (NNCC). Between BNN with NNCC continue to enhance cooperation with the backdrop of a Memorandum of Understanding (MoU) to combat the trafficking and drug smuggling. In practice the implementation of the MoU is not enough,the necessary coordination-formal and informal coordination to get breakthroughs in any case handling in the face. In practice the implementation of the MoU is not enough, This coordination should be a background with mutual trust and mutual benefit, one of the cases were handled and solved between BNN with NNCC is 1.4 million ecstasy smuggling by Fredy Budiman. In the case of disclosure, in addition to an umbrella of cooperation MoU between BNN with NNCC, it needed a coordination activities to create breakthroughs in solving a problem."

"Kompleksitas tugas Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional yaitu Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) membutuhkan pengelolaan organisasi yang efektif. Salah satu unsur penting dalam pengelolaan organisasi yang efektif adalah budaya organisasi. Oleh karena itu diperlukan pengembangan budaya organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional.Tesis ini berupaya untuk menganalisis bagaimana budaya organisasi yang sesuai untuk dikembangkan pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional menggunakan kerangka berpikir Competing Values Framework. (Cameron & Quint, 1999) yang bertujuan untuk mengidentitikasi budaya aktual serta menemukan budaya yang ideal. Berdasarkan hasil identifikasi budaya aktual dan ideal dilakukan analisis kesenjangan dan kemudian merumuskan langkah-langkah intervensi terhadap perubahan budaya.Berdasarkan pengolahan data kuesioner dan informasi dan kegiatan Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion), diperoleh temuan bahwa budaya yang dominan berkembang di kelima unit kerja Pelaksana Harian BNN adalah budaya Hierarki yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan bersifat formal, sedangkan budaya yang memiliki nilai fleksibilitas yaitu budaya Clan dan Adhocracy belum banyak dimiliki. Temuan Iainnya adalah bahwa nilai-nilai budaya fleksibilitas dibutuhkan oleh organisasi Pelaksana Harian BNN, sehingga dibutuhkan pengembangan nilai-nitat budaya yang mengandung nilai fleksibititas. Nilai budaya Clan perlu ditingkatkan oleh unit kerja Sekretariatn, Pusat Dukungan Pencegahan, Pusat Dukungan Penegakan Hukum dan Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informatika. Pengembangan budaya Adhocracy dibutuhkan oleh kelima unit kerja Lakhar BNN. Pengembangan nilai-nilai budaya Market hanya dibutuhkan oleh unit kerja Pusat Penelitian, Pengembangan dan informatika.Berdasarkan kesimpulan diperlukannya pengembangan ketiga nilai budaya yaitu nilai budaya Clan, Adhocracy dan Market, maka dibutuhkan Iangkah-langkah intervensi perubahan terhadap budaya yang ada saat ini.

---

Prevention and demolition of the mis-use and dark distribution of Narcotics ((P4GN) have been the main duty of Organization Culture Of Daily Executor Of National Narcotics Board (Lakhar BNN). Realized that this duty is complex, effective organization management is needed. One of the essential component is organizational culture, therefore needs organizational culture development to support duty execution and function.

The objective of this theses is to analyze how the culture of the organization which is expected to support the organization effectiveness using Competing Values Framework (Cameron & Quinn, 1999) which aim to identify actual culture and find expected culture. Based on the identification of the actual culture and expected culture, and then try to formulate intervention steps to conduct changes.

The research found that the dominant culture which is developed ln the five units is Hierarchy culture, which is aimed to develop stability and formality values. The cultures those have flexibility values such as Clan Culture and Adhocracy Culture have not rooted at Lakhar BNN Culture. Research also found that the flexibility value is needed and expected to be developed at Lakhar BNN, there for there is a need to develop this value. The Clan culture needs to be developed by Secretary unit, Center for Prevention Support, Center for Law Enforcement Support, and Center for Research, Development and lnfomtation. The improvement for the Adhocracy culture is needed by all the five unit. The improvement of the Market Culture is needed only by the Center for Research, Development and Infomation.

Based on the conclusion, Lakhar BNN needs to develop the three culture value, those are Clan, Adhocracy, and Market Culture, therefore intervention steps is needed for the changes of the current culture."

"Penelitian ini membahas evaluasi program kerjasama pencegahan ppenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. Salah satu faktor penting dalam pengelolaan program kerjasama tersebut adalah monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama. Evaluasi tersebut berfokus pada empat indikator yang relevan antara lain mencakup: a)Sumber Daya Manusia; b) Koordinasi; c) Insfrastruktur; d) Finansial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif naratif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa selama ini kecenderungan krjasama dilaksanakan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang telah eksis, oleh karena itu pelaksanaan kerjasama dengan komponen masyarakat terutama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pesantren-pesantren, dan sekolah-sekolah perlu ditingkatkan karena di lingkungan tersebut sangat potensi akan adanya bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Kerjasama yang telah disepakati seyogyanya tidak hanya pusat yang melaksanakan tetapi diinformasikan juga ke BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota untuk ditindaklanjuti.

---

This research discusses about the evaluation of prevention programs cooperation Drug abuse and illegal trafficking conducted by the National Narcotics Agency(BNN) with government agencies and non-governmental organizations. Most important factorin the cooperation program management is monitoring andevaluation of the implementation of the cooperation program it self. The evaluation focused on four relevant indicators include the following of :a)Human Resources; b) Coordination; c) infrastructure; d) Financial. This research is aqualitative research design with a descriptive narrative.

This research suggest, atthistrend, during cooperation implemented by government agencies and non-governmental agencies that have existed, such as the implementation component of the community, especially cooperation with Governmental Organization(NGO), boarding schools, and the schools need to be improved. This is because in such environments is a potential for Drugab use and illegal trafficking. Agreed cooperation should not only be implementedb y the central government but also to be informed to BNN Province an dRegency/City to follow up."

"Penelitian ini membahas strategi pencegahan kejahatan narkotika khususnya yang saat ini diterapkan oleh Deputi Pencegahan BNN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif, baik pada kesuksesan dan kendala yang dihadapi oleh Deputi Pencegahan BNN dalam mengimplementasikan strategi pencegahan narkotika, menggunakan programprogram pencegahan situasional, sosial dan komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan yang dilakukan oleh Deputi Pencegahan BNN lebih bergerak pada strategi pencegahan kejahatan dengan pencegahan kejahatan sosial dan pencegahan kejahatan komunitas, dan belum menyentuh secara maksimal pencegahan kejahatan situasional. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyarankan bahwa untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba yang lebih efektif lagi Deputi Pencegahan BNN harus melakukan strategi pencegahan dengan menggabungan tiga pendekatan ini karena pendekatan ini tidaklah dapat dikatakan sebagai bagian-bagian yang terpisah atau mempunyai ciri-ciri tersendiri yang benar-benar mutlak, tetapi lebih merupakan pendekatan yang saling berhubungan satu sama lain.

---

This research will address the strategies for drugs crime prevention as implemented by Deputy of Prevention National Narcotic Board. This research is a qualitative research. This research aims to achieve an elaborate illustration, both on the success and challenges faced by the Deputy of Prevention in implementing strategies for drugs prevention, using situational, social and community crime prevention programs. This result shows that strategies for drugs prevention, implemented by Deputy of Prevention National Narcotic Board is more engaged in using crime prevention strategies through social crime prevention and community crime prevention and has not been maximum implementing situational crime prevention at all. Hence, this research recommends that to decrease the abuse of narcotic more effectively, Deputy of Prevention should apply prevention strategies combining all three approaches, considering one can’t really work well unless simultaneously used with the other two."

"ABSTRAKPerkembangan jumlah satuan kerja BNN, BNNP, BNNK/Kota yang pesat akan menambah jumlah pegawai dan dukungan anggaran, beban pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama bertambah karena jumlah pegawai yang masuk mempunyai beragam karakteristik. Pemetaan resiko diperlukan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Pelaksanaan atas tugas dan fungsi pengawasan intern yang dilaksanakan masih bisa ditingkatkan dalam perencanaan jenis kegiatan pengawasan intern dengan mempedomani Standar Audit Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia AAIPI yang memuat contoh kegiatan pengawasan intern. Pelaksanaan pemantauan hasil pengawasan oleh tim pemantauan hasil pengawasan memerlukan kewenangan yang diperkuat dengan membentuk Peraturan Kepala agar pelaksanaan pemantauan memberikan manfaat besar dalam upaya mencegah penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Selain itu dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi UPG dan Unit Pengelola Pengaduan UPP sebagai upaya implementasi reformasi birokrasi dan melakukan penyebaran informasi kepada seluruh pegawai menjadi fokus perhatian tahun 2017. Kata kunci:Perkembangan satuan kerja; pengawasan intern; penyalahgunaan wewenang dan anggaran.

---

ABSTRACTThe rapid development of BNN, BNNP, BNNK will make them increase the number of employees, budget supports, and internal controls. The internal control carried out by inspectorate will get higher as the number of employees enrolling have various characteristics. Risk mapping is required to provide guidance in the conduct of internal controls. The implementation of the main duties carried out by inspectorate could be improved in planning based on Indonesian Governmant Audit standards by the Indonesian Government Internal Auditor Association AAIPI containing the example of internal control activities. The implementation of monitoring internal control requires authorization strengthened by establishing a chief regulation in order to provide benefits to prevent the abuse of authority and budget. In addition, in the effort to implement bureaucratic reform, the establishment of Gratification Control Unit GCU and Complaint Management Unit CMU as an effort to implement bureaucratic reform and disseminate information to all employess becomes the focus of attentiom in 2017 Keywords units organization development , internal controls, prevent the abuse of authority and budget."

"ABSTRAKPenulisan ini dibuat untuk menganalisis program sosialisasi P4GN sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan narkotika pada sekolah-sekolah di Kota Depok. Fenomena ini dijelaskan dengan menggunakan konsep social crime prevention, partnership theory, teori sosialisasi, dan teori kontrol sosial. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa program sosialisasi P4GN melalui kegiatan focus group discussion dengan anggota OSIS sudah berjalan dan sejalan dengan konsep social crime prevention, selanjutnya hubungan kerja sama antara BNN Kota Depok dengan Pemerintah Kota Depok dan Dinas Pendidikan Kota Depok dapat dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan bersama, namun kerjasama ketiga lembaga tersebut belum sesuai dengan partnership theory. Dan kontrol sosial pada anggota OSIS kepada teman sebayanya di sekolah belum berjalan dengan baik, karena anggota OSIS yang mengikuti kegiatan focus group discussion P4GN belum berperan sebagai kader anti narkotika pada lingkungan sekolah.

---

ABSTRACTThis writing is made to analyze P4GN socialization program as a form of prevention of narcotic abuse in schools in Depok city. This phenomenon will be explained with the following concepts social crime prevention, partnership theory, socialization theory and social control theory. The result of this writing shows that P4GN socialization program through focus group discussion with members of schools 39 student council OSIS has gone according to the social crime prevention concept, and the cooperation between BNN Depok City with the Depok City government and the Depok City Department of Education can be proven through the existence of the letter of agreement between the three, although their cooperation does not follow the partnership theory. Meanwhile, the social control of the members of student council to their peers have not gone well because the members of student council who joined the P4GN focus group discussion has not yet taken a role as anti narcotic cader in school environment."

"[ABSTRAKMeningkatnya jumlah penyalahgunaan Narkoba saat ini sudah menjalar hingga sekolah-sekolah dan kampus tanpa memandang tingkatan usia. Khususnya di DKI Jakarta, 20% dari 4 juta pemakai narkoba adalah anak di bawah usia 18 tahun atau remaja yang notabene penerus cikal bakal negeri ini. Bahkan, 3 dari 10 anak di Jakarta terlibat penggunaan narkoba sekaligus terlibat produksi dan distribusinya.BNN Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga vertikal BNN di wilayah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai macam program pencegahan salah satunya melalui pemeriksaan urin Narkoba di lingkungan sekolah. Pemeriksaan urin narkoba yang dilakukan di sekolah sangat penting karena dapat mendeteksi secara dini apakah seseorang terindikasi penyalahgunaan narkoba atau tidak, sehingga dapat memotong jalur peredaran narkoba di lingkungan sekolah.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif- analitis, dimana faktor operasionalisasi penelitian sudah ditentukan di awal. Data primer diperoleh dari informan yang merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan dokter BNNP DKI Jakarta. Data sekunder didapatkan dari data yang telah tersedia dan dilakukan studi data. Analisis disampaikan berdasarkan penilaian (judgement) penulis dengan didasari oleh kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini.Hasil yang didapatkan dari Implementasi Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah Melalui Pemeriksaan Urin Narkoba masih belum maksimal karena belum adanya kesadaran dari peserta tes urin yang hasilnya positif Narkoba untuk melakukan konseling adiksi/rehabilitasi agar menghentikan penggunaan Narkoba dan merubah perilaku yang lebih sehat. Kendala yang ditemukan masih kurang aktifnya pihak sekolah dan orang tua membawa siswa yang positif Narkoba untuk dilakukan konseling adiksi. Saran yang diberikan oleh penulis adalah perlu adanya evaluasi dan pembinaan lanjutan setelah pemeriksaan urin Narkoba melalui kerjasama antara pihak sekolah, orangtua, instansi terkait dan BNN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah serta pemberian informasi dan pendidikan sejak dini tentang bahaya Narkoba agar siswa mempunyai kemampuan untuk menghindari dan menolak menggunakan Narkoba.

---

ABSTRACTThe increasing number of drug abuse is now spreading to schools and colleges regardless of age levels . Especially in Jakarta , 20 % of the 4 million drug users are children under the age of 18 years old or a teenager that in fact the successor to the forerunner of the country. In fact , 3 out of 10 children in Jakarta involved the use of drugs involved in the production and distribution at the same time .National Narcotic Board of DKI Jakarta Province is a vertical organization BNN in the area of Jakarta has conducted a wide range of prevention programs one of them through urine testing drugs in the school environment . Urine drug conducted in school is very important because it can detect early whether the person indicated drug abuse or not , so as to cut off the circulation of drugs in the school environment .This study used a qualitative approach with descriptive-analytic design, in which the operation of the factors specified in the initial study. Primary data were obtained from an informant who is the Head of Prevention and Community Empowerment and doctor National Narcotic Board of Jakarta Province. Secondary data were obtained from data already available and carried out the study data. The analysis presented is based on assessment (judgment) by the author based on the theoretical framework used in this study.The results obtained from the Examination of Drug Abuse Prevention Program in Schools Through Urine Drug Investigation is still not maximized due to the lack of awareness of participants urine test result is positive drug addiction counseling / rehabilitation in order to stop the use of drugs and more healthy behavior change. Problems were found still less active the school and parents bringing students to do positive drug addiction counseling. The advice given by the authors is necessary the evaluation and follow-up coaching after a urine drug through a partnership between the school, parents, relevant agencies and BNN in the prevention of drug abuse in the school environment as well as the provision of information and education from an early age about the dangers of drugs so that students have the ability to avoid and reject the use of drugs., The increasing number of drug abuse is now spreading to schools and colleges regardless of age levels . Especially in Jakarta , 20 % of the 4 million drug users are children under the age of 18 years old or a teenager that in fact the successor to the forerunner of the country. In fact , 3 out of 10 children in Jakarta involved the use of drugs involved in the production and distribution at the same time .National Narcotic Board of DKI Jakarta Province is a vertical organization BNN in the area of Jakarta has conducted a wide range of prevention programs one of them through urine testing drugs in the school environment . Urine drug conducted in school is very important because it can detect early whether the person indicated drug abuse or not , so as to cut off the circulation of drugs in the school environment .This study used a qualitative approach with descriptive-analytic design, in which the operation of the factors specified in the initial study. Primary data were obtained from an informant who is the Head of Prevention and Community Empowerment and doctor National Narcotic Board of Jakarta Province. Secondary data were obtained from data already available and carried out the study data. The analysis presented is based on assessment (judgment) by the author based on the theoretical framework used in this study.The results obtained from the Examination of Drug Abuse Prevention Program in Schools Through Urine Drug Investigation is still not maximized due to the lack of awareness of participants urine test result is positive drug addiction counseling / rehabilitation in order to stop the use of drugs and more healthy behavior change. Problems were found still less active the school and parents bringing students to do positive drug addiction counseling. The advice given by the authors is necessary the evaluation and follow-up coaching after a urine drug through a partnership between the school, parents, relevant agencies and BNN in the prevention of drug abuse in the school environment as well as the provision of information and education from an early age about the dangers of drugs so that students have the ability to avoid and reject the use of drugs.]"

"Dalam pemberantasan perdagangan ilegal narkoba transnasional diperlukan adanya kerjasama dari para penegak hukum di tiap negara. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang perbatasannya melintang luas baik darat dan laut sehingga rentan untuk dijadikan jalur perdagangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) bekerjasama di bawah sebuah nota kesepahaman yaitu Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchancement of Police Cooperation. MoU tersebut memiliki masa aktif sejak pengesahannya di tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan efektivitas implementasi kerjasama antara POLRI dan PDRM di bawah MoU beserta hambatannya. Dengan menggunakan teori Neoliberal Institusional dalam kaitannya dengan ilmu kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama melalui MoU tersebut efektif dalam pertukaran informasi dan penyelidikan mengenai jaringan-jaringan narkoba yang saling terlibat di dua negara. Terdapat hambatan internal dan eksternal dalam implementasinya. Hambatan internal yaitu tumpang tindihnya kepentingan instansi dalam negeri. Hambatan eksternal yaitu komunikasi dengan PDRM, kurangnya koordinasi dengan pihak PDRM dan satuan regional menyebabkan informasi masih memiliki kekurangan detil. Oleh karena itu, hambatan tersebut dapat menjadi evaluasi dan acuan untuk kerjasama selanjutnya yang akan dilakukan oleh POLRI dan PDRM.

---

In order to combat illicit trafficking in narcotic drugs, cooperation between law enforcement in countries involved is necessary. Indonesia and Malaysia shared vast land and sea borders and the borders can be used as a trade route. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) and Polis Di Raja Malaysia (PDRM) signed on a cooperation to combat illicit trafficking of narcotic drugs through Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchancement of Police Cooperation, the MoU is valid since 2005 to 2010. This research uses descriptive qualitative method to describe the implementation and obstacles of the MoU. Neoliberal Institutional theory is used in relation to police science. The results of this research showed that the cooperation through the MoU was effective in exchanging information and investigating drug syndicate that were involved in two countries. However, there are internal and external obstacles in its implementation. The internal obstacles are overlapping agencies interests. External obstacles namely communication with PDRM, the lacking coordination with PDRM and its regional units causes the undetailed information. Therefore, these obstacles can be utilized as an evaluation and reference for further cooperation to be carried out between POLRI and PDRM."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk membahas efektivitas pelaksanaan kerja sama di tingkat nasional yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Banyaknya instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang bersama-sama dengan BNN dalam mendukung pelaksanaan program BNN, yang secara umum terbagi dalam bidang pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi dan penelitian, membutuhkan pendekatan yang komprehensif, efektif dan efisien. Untuk mengumpulkan berbagai data sekunder digunakan pendekatan Studi Dokumen yang dilanjutkan dengan mengolah data sekunder tersebut menggunakan metode Analisis Kualitatif dan SWOT.Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh BNN harus memberikan manfaat baik dari segi program hingga peningkatan kemampuan bagi seluruh komponen bangsa yang bekerja sama dengan BNN. Dampak yang diharapkan melalui pelaksanaan kerja sama tersebut diharapkan dapat semakin memudahkan bagi BNN untuk melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk di dalamnya untuk semakin meningkatkan kewaspadaan pada masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika, terkoordinirnya wadah peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan anti penyalahgunaan Narkotika, terlaksananya pemutusan jaringan kejahatan terorganisir di bidang P4GN dan pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik maupun metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu Narkotika.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to discuss the effectiveness of the implementation of cooperation at the national level which became an integral part in the implementation of the programs of prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking. The large number of the government agencies and community components which work together with BNN in supporting the implementation of the BNN rsquo s program including prevention, law enforcement, rehabilitation and research requires a comprehensive, effective and efficient approach. To collect various secondary data the researcher writer used Document Study approach and then followed by processing the secondary data using Qualitative Analysis and SWOT method.The implementation of cooperation conducted by BNN should give benefits either to program aspect or the improvement of all nation component 39 s ability for all components which have had cooperation with BNN. It is expected that through the implementation of the cooperation BNN will implement the program of prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking of Narcotics and Precursor of Narcotics easier, to increase the civic awareness on drug abuse, build well improvement of community participation in creating the environment of antidrug abuse, to implement the program of the termination of organized crime syndicates in the field of P4GN, to implement the therapeutic community based rehabilitation as well as other methods that have been tested for success and further treatment for drug abuse and or Narcotics addicts."