Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas perbuatan notaris khususnya dalam menerbitkan aktapendirian dan perpanjangannya tanpa persetujuan dari pendiri atau kuasanyasebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Yayasan ataumelakukan perubahan anggaran dasar tanpa didasarkan oleh keputusan rapatPembina sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Yayasandapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi unsurunsurdalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pada kasus dalam tesis ini, Penulismenjelaskan bahwa Pihak Penggugat selaku pihak yang dirugikan mengajukangugatan atas terbitnya Akta Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 3 Nopember 2004dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL juncto PutusanPengadilan Tinggi Nomor 47PDT/2011/PT.PALU juncto Putusan MahkamahAgung Nomor 1873 K/Pdt/2012. Penggugat sebagai pendiri dan ketua Yayasanberdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor : 105 tanggal 10 Nopember 1971juncto Akta Notaris Nomor : 4 tanggal 4 Maret 1986 menggugat dan memohonpada pengadilan agar menyatakan bahwa perbuatan Notaris tersebut dalammenerbitkan Akta Nomor 2 Tahun 2004 adalah perbuatan melawan hukum danAkta Notaris Nomor 2 Tahun 2004 cacat dan tidak mempunyai kekuatanmengikat. Notaris yang terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian serta dikenakan sanksi sesuaiyang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACTThis Thesis discuss about notary actions particularly in issuing the deed andextensions thereof without the consent of the founders or their proxies asstipulated in Article 10 paragraph 1 of Foundation Law or make an amendment ofArticles of Association Foundation without grounded by decision of the meetingof Trustees as stipulated in Article 18 paragraph 1 of Foundation Law can beregarded as torts if it meets the elements in Article 1365 of the Civil Code. In thecase of this thesis, the author explains that the Parties to the Plaintiff as theinjured party filed the lawsuit on the publication of Notarial Deed No. 2 Year2004 dated November 3, 2004 in the District Court's Decision No. 77/Pdt.G /2010 / PN.PL in conjunction with the High Court No.47PDT/2011/PT.PALUconjunction Supreme Court Decision No. 1873 K/Pdt/2012. Plaintiff as thefounder and chairman of the Foundation based on Notarial Deed Foundation No.105 dated November 10, 1971 in conjunction with the Notarial Deed No. 4 datedMarch 4, 1986 sued and appealed to the court to declare that the action of theNotary in issuing Act No. 2 Year 2004 is against the law and Notarial Deed No. 2Year 2004 disabled and has no binding force. Any notary who proved to havedone Torts, shall be liable to indemnify and appropriate sanctions stipulated in thelegislation."

"

Tesis ini mengenai Yayasan X yang ingin menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan. Yayasan X melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan membuat akta pendirian Yayasan X yang baru dihadapan Notaris R. Pada tahun 2010, Yayasan X kemudian melakukan perubahan anggaran dasar kembali dengan Notaris R. Yayasan X ketika menghadap Notaris R diwakili oleh salah satu pengurusnya berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermaterai. Hal ini kemudian digugat oleh para pengurus Yayasan X lainnya karena perbuatan hukum tersebut menurut keterangan mereka tidak pernah memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan pembuatan akta di hadapan Notaris R. Artikel ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil yang tercantum dalam Putusan Nomor 8/PDT/2019/PT.Bna. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Simpulan tesis ini adalah akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil adalah batal demi hukum. Notaris dalam hal ini agar lebih teliti dalam memeriksa dokumen pendukung dalam pembuatan akta, khususnya anggaran dasar Yayasan yang telah ada sebelumnya.

 

---

This thesis is about Yayasan X which wants to adjust its articles of association with the Foundation Law. Yayasan X made adjustments to its articles of association by making a new deed of establishment for Foundation X before the Notary R. In 2010, X Foundation then made changes to the articles of association again with Notary R. Foundation X when facing Notary R was represented by one of its managers based on the power of attorney below. stamped hands. This was later sued by the other management of Foundation X because the legal act according to their statement never gave him the power to make the deed before the Notary R.This article raises the issue regarding the legal consequences of the deed of amendment to Foundation Xs articles of association which was made based on a power of attorney material defects listed in Decision Number 8 / PDT / 2019 / PT.Bna. The research method used is normative juridical, by analyzing secondary data qualitatively. The conclusion of this thesis is that the legal effect of the deed of amendment to the articles of association of Foundation X which was made based on a power of attorney with material defects is null and void. Notary in this case to be more thorough in examining the supporting documents in making deeds, especially the articles of association of the previously existing foundations.

"

"Tesis ini membahas mengenai kasus diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia terhadap akta perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak memenuhi kuorum kehadiran RUPS. Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) ditetapkan bahwa RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, namun dalam kasus ini, RUPS yang diselenggarakan tidak mencapai kuorum kehadiran minimal 2/3 (dua per tiga) bagian tersebut, dan RUPS tetap mengambil keputusan, di mana hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tetap diajukan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS tersebut, Menteri menerbitkan Surat Keputusan untuk menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan yang dimuat dalam akta dimaksud. Sehingga Surat Keputusan Menteri tersebut diterbitkan dengan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPT dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 huruf (a) UUPT. Selain tidak terpenuhinya kuorum kehadiran RUPS, Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang dihadirkan dalam forum RUPS tersebut diajukan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan, setelah 5 (lima) bulan sejak tanggal Akta tersebut dibuat, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (9) UUPT permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri karena telah melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (7), yang menyatakan bahwa permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Tesis ini juga membahas mengenai perubahan anggaran dasar yang dapat dilakukan, serta tata cara RUPS mengambil keputusan yang sah dan mengikat, sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan UUPT. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Metode kepustakaan digunakan untuk mengetahui teori, landasan hukum maupun informasi yang berkaitan dengan status diterbitkannya Surat Keputusan Menteri terhadap perubahan anggaran dasar yang tidak memenuhi ketentuan kuorum kehadiran RUPS.

---

This thesis discusses case of the issuance of the Decree of the Minister of Law and Human Rights from the deed of amendment which does not meet the company's GMS attendance quorum. In Article 88 paragraph (1) Limited Liability Company Act (Company Act) established that the GMS to change the Article of Association if the meeting could take place at least 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights present or represented at the GMS , but in this case, the GMS was held without the presence of a quorum of at least 2/3 (two thirds) the part, but the GMS still make decisions, the decision of the GMS are set forth in the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders applied to the Minister for obtain an approval. The result of the GMS Deed was approved by the Minister and the Minister issued a decree to approve the amendments contained in the deed. The decreed was issued by the Minister does not meet the provisions of Company Act and contrary to the provisions of Article 27 point (a) the Company Act. In addition to the presence of non-fulfillment of quorum GMS, GMS Deed made by the Notary is presented in the GMS forum is submitted to the Minister for approval, after 5 (five) months from the date of the Deed was made, according to Article 21 paragraph (9) Company Act the request of approval of amendment cannot be submitted to the Minister since it is have been passed the period stipulated in Article 21 paragraph (7), which states that the application for approval of amendments submitted to the Minister at least 30 (thirty) days from the date of notary deed containing amendments. This thesis also discusses the amendments which can be made, as well as procedures for GMS to take a decision which valid & binding, according to the company's articles of association and the Company Act. This research use literature method with normative juridical. Literature method used to find theory, legal basis and information related to the issuance Minister Decree against the deed of amendment which does not meet the company's GMS attendance quorum."

"Pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh seorang notaris tidak dapat dilepaskan dari kelancaran dan kepastian hukum usaha/bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Fungsi dan peran notaris dalam kegiatan usaha/bisnis terutama berkaitan dengan perseroan terbatas dapat dikatakan semakin meluas, demikian pula dengan tanggung jawabnya. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, terdapat perbedaan pandangan di kalangan notaris mengenai apakah notaris bertanggungjawab atas kebenaran materiil suatu akta. Pada kenyataannya banyak notaris yang saat ini terjerat kasus yang mewajibkannya untuk turut bertanggung jawab atas kebenaran materiil akta autentik. Salah satu bentuk tanggung jawab yang kerap dikonstruksikan kepada notaris atas akta autentik yang dibuatnya, khususnya akta yang berkaitan dengan perseroan terbatas, adalah dengan menggunakan dalil Perbuatan Melawan Hukum. Tesis ini membahas mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya, khususnya berkaitan dengan perseroan terbatas, dalam hal dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dituntut terhadapnya dapat dibuktikan secara sah di pengadilan dan bagaimana bentuk ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada notaris dikaitkan dengan studi kasus yang secara riil terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum terhadap akta autentik berkaitan dengan perseroan terbatas dilihat dari sudut pandang Undang-undang Jabatan Notaris, Undang-undang Perseroan Terbatas dan hukum perdata dengan konstruksi Perbuatan Melawan Hukum, sehingga notaris dapat dibebankan ganti kerugian berupa dinyatakan batal demi hukum akta autentik yang dibuatnya.

---

Legal services and products which are provided by a notary cannot surely remain distinct or separate from the smoothness and legal certainty of any business conducted by business actors. Notary functions and roles in the business activities, as well as his liabilities, particularly related to the limited liability companies, were revealed to becoming more widespread. Moreover, in relation to notary liabilities, multiple debates come off among the notaries regarding whether a notary should be responsible for every material truth of a deed. In fact, many notaries are currently defeated in loads cases which oblige them to take responsibility for any misconduct against the material truth of their authentic deed. A form of notary liability which is commonly construed to the authentic deed provided by notary, especially any deed related to a limited liability company, is Tort Liability (Perbuatan Melawan Hukum).

This thesis examines the notary liability on the notary' authentic deed, especially with regard to a limited liability company, on a study case in which the Tort (Perbuatan Melawan Hukum) lawsuit was proven in the court of law and regarding the form of indemnity that may be ascribed to a notary in real terms in society. This research is conducted by using qualitative method and descriptive approach.

The results of the research indicate that a notary shall legally be liable to his authentic deeds, particularly relating to the limited liability company, in terms of the Notary Act, Limited Liability Company Law and civil law refer to Tort Liability (Perbuatan Melawan Hukum), then consequently he shall bear charge for damages i.e. the authentic deed he made shall constitute as null and void."

"Dalam menjalankan profesinya terkait dengan tugas dan kewenangannya, Notaris haruslah berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku serta harus pula berpedoman pada kode etik profesi yang berlaku dan wajib ditaati. Dalam kenyataan di lapangan, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya seringkali tidak mempedomani ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris, seperti kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 dimana Notaris Ninoek Poernomo dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana memalsukan akta. Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun penjara. Tuntutan ini didasarkan pada fakta hukum yang menyatakan bahwa terbitnya akta otentik tersebut tidak berdasarkan fakta kejadian yang sebenarnya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada data-data yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif yang mana semua data yang diperoleh dikelompokkan dan disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa notaris telah melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris serta secara sadar melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 264 KUHP, sehingga notaris bertanggung jawab secara pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Akibat terhadap akta yang telah terbit adalah notaris yang dihukum pidana tidak otomatis membuat akta yang diterbitkan menjadi batal akan tetapi kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan dan hanya dapat dibatalkan dengan keputusan hakim melalui gugatan perdata. Majelis hakim yang menjatuhkan hukuman 8 (delapan) bulan penjara terhadap notaris tersebut adalah cerminan bahwa notaris sebagai pejabat publik seharusnya bekerja secara cermat, profesional, jujur, dan tidak mementingkan kepentingan salah satu pihak sehingga notaris terhindar dari ancaman pidana.

---

In performing his profession related to his duty, a Notary has to be guided by and comply with the prevailing rules and professional code of ethics. In reality, a Notary, in performing his duty, is not usually guided by UUJN (Notarial Act) as what has occurred in the Ruling of the Supreme Court No. 1014 K/PID/2013 in which Ninoek Poernomo, the Notary, is charged with criminal act, that is, falsifying a deed. Public prosecutor prosecuted the defendant 1 (one) year imprisonment. The research used judicial normative method which emphasized on the data consisted of primary and secondary legal materials. The gathered data were analyzed by using qualitative data analysis by grouping and arranging it logically, systematically, and deductively.The result of the research showed that the defendant had violated UUJN and Notary Code of Ethics and was consciously violated Article 264 of the Penal Code so that he was responsible for what he had done. Concerning the deed, it is not automatically cancelled but it becomes an underhanded deed; it can only be cancelled by judge?s verdict through civil complaint. Some factors which cause a Notary to be involved in a criminal act are notarial ethics and taking the side of one of the parties, the truth of the data filed by the parties concerned to a Notary, supervision on a Notary, and incorrect rules. The panel of judges sentenced him 8 (eight) months. This is an indication that a Notary has to do his job cautiously, professionally, and honestly: he must not take the side of one of the parties so that he will be protected against criminal punishment."

"[Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Notaris telah membuat akta Perubahan anggaran dasar CV yang melawan hukum dikarenakan adanya kelalaian Notaris dalam membuat minuta akta, yang mana notaris tidak memintakan bukti fisik dari surat kuasa pihak yang berkepentingan dalam akta sehingga terdapat keterangan palsu dalam akta tersebut. Dalam hal ini bagaimana prosedur pembuatan akta menurut Undang-Undang dan apa akibat hukum terhadap akta tersebut yang dibuat tidak sesuai undang-undang serta apa sanksi yang dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran tersebut, Dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu metode yang memiliki kegiatan mengumpulkan data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Analisa kasus dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 116/Pdt/G/2012/Pn.Pbr, dan adapun prosedur pembuatan akta notaris yang dibuat oleh (akta relaas) atau dihadapan (akta partij) Notaris dan akibat dari tidak dibuatnya akta menurut Undang-Undang adalah akta tersebut batal demi hukum. Sanksi yang dikenakan pada notaris tersebut bisa berupa sanksi perdata, sanksi pidana, dan sanksi administratif. Dalam hal ini Notaris hendaknya memiliki sifat kehati-hatian, ketelitian dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta otentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.

---

Unlawful acts defined as an act in violation of written law and unwritten law. In this case notary had been made of amendment the articles of partnership CV that unlawful because of negligence in making notarial deed, notary did not ask physical evidence the power of attorney of interested parties in the act so there is false information in the act. In this case how the deed manufacturing procedures according to law and what sanctions are imposed on the notary who committed the offense, In thisresearch literature using the methods that have a secondary data gathering activities that

can be either primary law materials or secondary legal materials. In this case analysis to the decisions of the District Court of Pekanbaru Number 116/Pdt/G/2012/Pn.Pbr. and as for making procedure that is created by (deed party) or presence (announcement notarial) deed, and the consequences of the deed not made under the act is the deed is null and void, and sanctions imposed on the notary which are able to form civil sanctions, criminal sanctions, and administrative sanctions. In this case notary should have a prudent nature, thoroughness, and good faith in making authentic deed and to comply with applicable law and based on moral and ethical. Unlawful acts defined as an act in violation of written law and unwritten law. In this case notary had been made of amendment the articles of partnership CV that unlawful because of negligence in making notarial deed, notary did not ask physical

evidence the power of attorney of interested parties in the act so there is false information in the act. In this case how the deed manufacturing procedures according to law and what sanctions are imposed on the notary who committed the offense, In this research literature using the methods that have a secondary data gathering activities that can be either primary law materials or secondary legal materials. In this case analysis to the decisions of the District Court of Pekanbaru Number 116/Pdt/G/2012/Pn.Pbr. and as for making procedure that is created by (deed party) or presence (announcement notarial) deed, and the consequences of the deed not made under the act is the deed is null and void, and sanctions imposed on the notary which are able to form civil sanctions, criminal sanctions, and administrative sanctions. In this case notary should have a prudent nature, thoroughness, and good faith in making authentic deed and to comply with applicable law and based on moral and ethical.;Unlawful acts defined as an act in violation of written law and unwritten law. In

this case notary had been made of amendment the articles of partnership CV that

unlawful because of negligence in making notarial deed, notary did not ask physical

evidence the power of attorney of interested parties in the act so there is false

information in the act. In this case how the deed manufacturing procedures according to

law and what sanctions are imposed on the notary who committed the offense, In this

research literature using the methods that have a secondary data gathering activities that

can be either primary law materials or secondary legal materials. In this case analysis to

the decisions of the District Court of Pekanbaru Number 116/Pdt/G/2012/Pn.Pbr. and as

for making procedure that is created by (deed party) or presence (announcement

notarial) deed, and the consequences of the deed not made under the act is the deed is

null and void, and sanctions imposed on the notary which are able to form civil

sanctions, criminal sanctions, and administrative sanctions. In this case notary should

have a prudent nature, thoroughness, and good faith in making authentic deed and to

comply with applicable law and based on moral and ethical., Unlawful acts defined as an act in violation of written law and unwritten law. In

this case notary had been made of amendment the articles of partnership CV that

unlawful because of negligence in making notarial deed, notary did not ask physical

evidence the power of attorney of interested parties in the act so there is false

information in the act. In this case how the deed manufacturing procedures according to

law and what sanctions are imposed on the notary who committed the offense, In this

research literature using the methods that have a secondary data gathering activities that

can be either primary law materials or secondary legal materials. In this case analysis to

the decisions of the District Court of Pekanbaru Number 116/Pdt/G/2012/Pn.Pbr. and as

for making procedure that is created by (deed party) or presence (announcement

notarial) deed, and the consequences of the deed not made under the act is the deed is

null and void, and sanctions imposed on the notary which are able to form civil

sanctions, criminal sanctions, and administrative sanctions. In this case notary should

have a prudent nature, thoroughness, and good faith in making authentic deed and to

comply with applicable law and based on moral and ethical.]"

"ABSTRAKYayasan yang berdiri sebelum Undang-undang Yayasan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya, apabila tidak Yayasan tidak boleh menggunakan kata ldquo;Yayasan rdquo; didepan namanya dan/atau Yayasan tersebut dapat dibubarkan.Yayasan RJ didirikan pada tahun 1993. Sejak tahun 2008 sampai tahun 2015 Yayasan RJ tidak berbadan hukum. Baru pada tanggal 30 oktober 2015 Yayasan RJ, kembali didirikan dengan menggunakan aset dari Yayasan tahun 1993, tanpa melakukan proses likuidasi terlebih dahulu. Pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana ketentuan pengalihan aset dari Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum menurut Undang-undang Yayasan, bagaimana pendirian Yayasan baru dengan nama maksud dan tujuan yang sama, dan bagaimana akibat hukum dari akta Yayasan RJ yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Simpulan tesis ini adalah ketentuan mengenai peralihan aset Yayasan yang tidak berbadan hukum tidak diatur secara rinci. Pendirian Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum dengan nama, maksud dan tujuan yang sama, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Yayasan. Akibat hukum dari akta pendirian Yayasan RJ yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akta Notaris tersebut batal demi hukum dan Notaris yang membuat akta tersebut dapat dikenai sanksi administratif atau sanksi perdata.

---

ABSTRACTFoundations were established before the Law Foundation, have to adjust their statutes, otherwise the foundation should not use the word foundation in front of its name and or the Foundation can be dissolved. RJ Foundation was founded in 1993. Since 2008 to 2015 RJ was an unincorporated foundation. On the 30th of October 2015 the RJ Foundation, was re established by using the assets of the Foundation in 1993, without making the process of liquidation first. The subject matter of this thesis is how the provisions of the transfer of assets from the foundation that has no legal status under the Law Foundation, how the establishment of new foundation with the name of the same aims and objectives, and how the legal consequences of the deed of RJ Foundation that does not meet the applicable provisions. The research method used juridical normative, by analyzing secondary data qualitatively. The conclusions of this thesis are the provision of transitional asset of the unincorporated Foundation is not regulated in detail. The establishment of the foundation that have no legal entities in the name, purpose and the same objectives, follow the provisions regulated in the Law Foundation. The legal consequences of the deed of establishment of the RJ Foundation made not in accordance with the provisions of applicable law, the notary deed was void by the law and notary who made such deed to sanction administrative or civil sanctions. "

"Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara."

"Akta notaris adalah dokumen hukum yang sering diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Inggris. Proses penerjemahan akta notaris harus dilakukan dengan memerhatikan berbagai perbedaan linguistik, budaya, dan sistem hukum antara teks sumber (TSu) dan teks sasaran (TSa) agar pesan TSu dapat disampaikan dengan baik dalam TSa. Penelitian ini membahas tentang prosedur penerjemahan dan tema serta rema akta pernyataan keputusan rapat dan perubahan anggaran dasar yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Akta ini dipilih sebagai sumber data analisis karena mengandung berbagai klausa kompleks dan istilah hukum serta bisnis yang cukup menantang ketika diterjemahkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan berorientasi pada produk. Analisis dilakukan dengan teori prosedur penerjemahan dan teori linguistik sistemik fungsional yang berfokus pada pembahasan tema dan rema. Analisis menunjukkan adanya 10 prosedur penerjemahan yang diterapkan oleh penerjemah yaitu transposisi, penambahan, penghapusan, modulasi cakupan makna, modulasi sudut pandang, kalke, eksplisitasi, padanan lazim, padanan kultural dan parafrase. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat 67 satuan analisis yang tidak mengalami pergeseran tema dan rema, 6 satuan analisis yang mengalami pergeseran tema, dan 6 satuan analisis yang mengalami pergeseran tema dan rema.

---

Notarial deed is a legal document which is often translated by a sworn translator from Indonesian into English. The translation of a notarial deed must consider the linguistic, cultural, and legal system differences between the source text (ST) and the target text (TT) so that the message in ST can be conveyed properly in TT. The aim of this study was to analyze the themes and rhymes and translation procedures in a deed of statement of resolutions of meeting and amendment to articles of association. This deed was chosen as the data to be analyzed because it contained complex clauses, legal terms, and business terms which are challenging to be translated. The method used in this research was descriptive qualitative and focuses on product-oriented translation. The analysis was carried out using the theory of translation procedures and the theory of functional systemic linguistics on themes and rhemes. Based on the analysis, it is found that there are 10 translation procedures, namely transposition, addition, deletion, meaning modulation, point of view modulation, calque, explicitation, cultural equivalence, recognized translation, and paraphrase. This study also found that the themes and rhemes in 67 data are not changed, the themes in 6 data are changed, and the themes and rhemes in 6 data are changed."

"Tesis ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya sebagai PPAT karena telah menerbitkan akta kuasa mutlak beserta akta jual beli sebagai turunannya sebagai bentuk penyelundupan hukum dalam kaitannya dengan proses jual beli tanah. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta kuasa mutlak yang dikeluarkan oleh Notaris atas dasar penyalahgunaan keadaan, akibat hukum dari akta jual beli yang tidak sesuai kehendak para pihak, serta tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang didukung wawancara. Kemudian jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier serta metode analisa yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Kuasa mutlak dalam praktek dilarang karena dibuat untuk menyimpangi aturan-aturan mengenai pemindahan hak atas tanah yang berlaku dengan tujuan untuk memiliki jaminan yang diberikan oleh debitur atau dialihkan kepada orang lain dengan harga yang tidak sesuai dengan nilai jaminan yang seharusnya, Dalam Putusan Nomor: 06/Pdt.G/2018/PN Bln, Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT melakukan perbuatan melawan hukum menerbitkan akta kuasa mutlak dimana akta tersebut dilarang oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, sehingga akta tersebut batal demi hukum, begitu juga akta jual beli sebagai turunannya secara otomatis juga batal demi hukum dan dalam hal ini Notaris dapat dimintakan tanggung jawab secara perdata dan administratif. Batalnya kuasa mutlak dan akta jual beli tersebut mengakibatkan keadaan kembali seperti sediakala dimana kedua perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

---

This thesis discusses the illegal acts carried out by a Notary in his position as Land deed Official because he has issued an absolute deed of power along with a sale and purchase deed as derivatives as a form of legal smuggling in relation to the process of buying and selling land. The problems that will be examined in this study are the validity of the absolute power deed issued by a Notary on the basis of misuse of the situation, the legal consequences of the deed of buy and purchase that are not in accordance with the wishes of the parties, and the Notary`s responsibility for the deed. The research method used by the author is a normative juridical literature study supported by interviews. Then the type of data used is the type of secondary data, both from primary legal materials, secondary legal materials and also tertiary legal materials and the analysis method used by the author is a qualitative approach. Absolute power in practice is prohibited because it is made to deviate the rules regarding the transfer of applicable land rights with the aim of having guarantees given by the debtor or transferred to others at prices that are not in accordance with the guaranteed value, In Decree Number: 06/Pdt.G/2018/PN Bln, the Notary in his position as Land Deed Official committed an illegal act issuing an absolute power deed where the deed was prohibited by the Minister of Home Affairs Instruction Number 14 of 1982, so that the deed was null and void, so was the sell and purchase agreement automatically also null and void by law and in this case notaries can be asked for civil and administrative responsibilities. The cancellation of the absolute power of attorney and the sell and purchase agreement resulted in the situation returning to where the two agreements were deemed to have never existed."