Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris terhadap aktanya dan menimbulkan kerugian bagi para penghadap, sehingga dalam tesis ini dibahas mengenai keabsahan dan otentisitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak dibacakan oleh Notaris. Akta tersebut dibuat oleh Notaris tidak dibacakan dihadapan para penghadap. Jenis penelitian dari tesis ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif analisis. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian adalah keabsahan dan otentisitas akta Notaris sebagai akta otentik harus mempunyai kekuatan nilai pembuktian yaitu berdasarkan syarat materil dan syarat formil. Pasal 38 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris harus dipenuhi yaitu berupa kelengkapan awal akta, badan akta dan akhir akta. Agar terpenuhinya keabsahan dan otentisitas akta tersebut apabila tidak dilakukannya pembacaan terhadap akta tanpa dikehendaki oleh para penghadap maka akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat hukum terhadap akta yang tidak dibacakan ini membuat akta mengalami degradasi, yaitu mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam hal arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan. Notaris yang tidak membacakan akta tersebut mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa Sanksi Perdata yaitu menurut Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berupa ganti kerugian.

---

The background of the thesis is the case of legal violations committed by Notary against his deed and caused disadvantages to the appearers, so this thesis discussed the validity and authenticity of the Deed of Sale and Purchase Agreement which was not presented by the Notary. The Deed was not presented and read out in front of the appearers. This type of research is the law study, using juridical-normative study form, and descriptive analysis. The results obtained from the study were the validity and authenticity of the Notary`s deed as authentic deed which shall have the strenght of evidentiary value based on the terms of material and formal requirements. Article 38 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary Position must be fulfilled in the form of completeness of heading, body and closing of he deed. In order for the fulfillment of the validity and authenticity of the deed, if reading out the deed was not performed without the appearers pretension then the deed only has the strength of evidence as privately made deed. The legal consequences of the non presented and read out deed will cause a deed to be degraded, experiencing a degraded or deterioration of status, means the deed`s position is lower in strength as an evidence, from the strength of complete and perfect evidence to the initial of evidentiary such as privately made deed and may have a legal flaw that causes nullification. Notaries who do not present and read out the deed get penalized. The sanctions provided in the form of civil sanctions that according to Article 84 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 Concerning the Notary, i.e indemnity."

"ABSTRAKPenulisan ini membahas mengenai keabsahan akta wasiat yang objeknya telah diikat dengan perjanjian pengikatan jual beli sebelum pewaris meninggal dunia serta akibat hukum dari bentuk perikatan tersebut. Akta wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan kehendak terakhir seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Kehendak terakhir yang dimaksud adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu perbuatan pemindahan hak milik mengenai harta kekayaan si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Sedangkan Tujuan dari perjanjian pengikatan jual beli itu sendiri adalah sebagai ikatan awal keseriusan para pihak untuk bertransaksi. Maka dari itu, perjanjian pengikatan jual beli mengikat para pihak untuk sama-sama serius dalam hal melakukan transaksi jual beli yang pada saatnya nanti keseriusan tersebut dilangsungkan dengan pelunasan serta penandatanganan akta jual beli tersebut. Menurut Pasal 996KUHPerdata, semua pemindahtanganan bahkan penjualan dengan hak membeli kembali yang dilakukan oleh pewaris atas barang yang dihibahwasiatkan selalu mengakibatkan tercabutnya hibah wasiat yang dipindahtangankan tersebut. Salah satu pemindahtanganan harta wasiat tersebut adalah dengan melakukan jual beli. Apabila sebelum pewaris meninggal dunia akan tetapi objek dalam hibah wasiat tersebut telah dilakukan jual beli, maka secara otomatis mengakibatkan tercabutnya hibah wasiat tersebut. Akan tetapi perjanjian pengikatan jual beli tidaklah sama dengan jual beli karena asas terang dan tunai dalam peralihan hak atas tanah belum sepenuhnya terpenuhi. Terang dalam hal ini berarti jual beli tersebut dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sedangkan yang dimaksud dengan tunai adalah perbuatan penyerahan tanah dan pembayaran harga tanah dianggap terjadi bersamaan atau selesai pada saat itu juga.

Kata kunci: Keabsahan Akta Wasiat; Perjanjian Pengikatan Jual Beli; Pewaris Belum Meninggal Dunia

---

ABSTRACTThis thesis discusses the validity of the testament deed whose object has been bound by a sale and purchase agreement before the testator dies and the legal consequences of the form of the agreement. A deed is a deed that contains a statement of one's last will about what he wants will happen after he dies. The last intention in question is a unilateral statement of intention and a legal action that contains an act of transferring property rights to the property of the will of the testament as outlined in a special written form, which can be revoked at any time with the death of the will and no need notified to the person involved. Whereas the purpose of the sale and purchase agreement itself is as an initial bond of the seriousness of the parties to transact. Therefore, the sale and purchase agreement binding parties to be equally serious in terms of buying and selling transactions which in due course will be carried out with repayment and the signing of the sale and purchase deed. According to Article 996 of the Civil Code, all transfers and even sales with the right to repurchase carried out by the testator for goods that are consecrated always result in the revocation of the transferable will. One of the transfers of the will is by buying and selling. If before the testator dies, the object in the testament has been bought and sold, automatically resulting in the revocation of the will. However, the sale and purchase agreement is not the same as buying and selling because the principle of light and cash in the transfer of land rights has not been fully fulfilled. The light in this case means that the sale and purchase is carried out before an authorized public official, in this case the Land Deed Making Officer (PPAT). Meanwhile, what is meant by cash is the act of handing over land and payment of land prices considered to occur together or completed at that time.

Keywords: Validity of Testament Deed; Agreement on Sale and Purchase; Heir hasn't died yet.

 

"

"Tesis ini meneliti mengenai terbitnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditandatangani di atas akta yang tidak memenuhi persyaratan dan akta ini tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan akta, Notaris telah salah dalam menerapkan suatu perbuatan hukum sehingga tidak memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan terbitnya Akta PPJB yang didasarkan oleh Hutang Piutang dengan Jaminan dan akibat hukum Akta PPJB yang terbit berdasarkan Hutang Piutang. Metode yang digunakan adalah Yuridis-Normatif dengan tipe penelitian yang bertujuan mengidentifikasi masalah (problem identification) dengan cara melakukan studi dokumen untuk memperoleh data sekunder dan analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan bentuk hasil penelitian analisis-deskriptif. Dari hasil analisa data dapat diketahui bahwa Notaris telah salah dalam menentukan penerapan hukum yang dituangkan ke dalam akta, Akta PPJB yang digunakan sebagai pengikatan jaminan dalam Perjanjian Hutang Piutang tidaklah tepat karena PPJB bukan merupakan lembaga jaminan. Notaris telah salah dalam menentukan konstruksi hukum yang terjadi. Dalam pembuatan aktanya, Notaris juga tidak melakukan penyuluhan hukum dan tidak memenuhi syarat verleden karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (1) UUJN yang berdampak pula pada kewajiban pembacaan akta. Akibat dari terbitnya PPJB tersebut adalah kekuatan pembuktiannya terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan berakibat batal dan batal demi hukum, sehingga harus mengajukan permohonan pembatalan aktanya ke pengadilan. Hal ini dikarenakan Notaris tidak membacakan akta sesuai ketentuan yang berlaku serta akta PPJB tersebut tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian yaitu kata sepakat, dikarenakan salah satu pihak tidak menghendaki pembuatan PPJB tersebut. Selain itu, akta PPJB tersebut juga tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu sebab yang halal, karena adanya larangan untuk memperjanjikan kepemilikan jaminan oleh pemberi pinjaman

---

This thesis examines the issuance of a Sale and Purchase Agreement Deed (PPJB) signed on a deed that does not meet the requirements and this deed is not desired by either party. This is because in making the deed, the notary has wrongly applied a legal act so that it does not meet the legal requirements of an agreement and does not meet the provisions of the Law on Notary Position (UUJN) and the prevailing laws and regulations. The problem in this research is related to the issuance of the PPJB Deed which is based on Accounts Payable with Collateral and the legal consequences of the PPJB Deed issued based on Accounts Payable. The method used is Juridical-Normative with the type of research that aims to identify problems (problem identification) by conducting document studies to obtain secondary data and analysis is carried out through a qualitative approach so as to produce descriptive-analysis research results. From the results of data analysis, it can be seen that the Notary Public has made a mistake in determining the application of the law as stated in the deed, the PPJB Deed which is used as a guarantee binding in the Accounts Receivable Agreement is not correct because PPJB is not a guarantee institution. The notary was wrong in determining the legal construction that occurred. In making the deed, the Notary also does not provide legal counseling and does not meet the requirements verleden because it does not comply with the provisions of Article 42 paragraph (1) of the UUJN which also impacts on the obligation to read the deed. As a result of the issuance of the PPJB, the evidentiary power was degraded into underhand deeds and resulted in null and void by law, so one had to submit a request for cancellation of the act to the court. This is because the notary does not read out the deed according to the applicable provisions and the PPJB deed does not meet the subjective requirements of the agreement, namely the agreement, because one of the parties does not want the PPJB to be made. In addition, the PPJB deed also does not meet the objective requirements of the agreement, which is a lawful cause, because of the prohibition of agreeing on collateral ownership by the lender"

"Penelitian ini membahas mengenai  penjatuhan sanksi administrasi kepada notaris yang melakukan pembuatan akta yang dimana mengandung unsur perbuatan  melawan hukum dalam  Putusan Majelis Pengawas Wilayah nomor 05/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/IX/2020. Notaris  dalam menjalankan tugasnya sebagai pejakat umu seharusnya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak. Notaris hendaknya dalam melakukan kewajibannya dalam pembuatan akta disesuaikan dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab notaris dalam melakukan pembuatan akta dan wewenang Majelis Pengawas Wilayah dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada Notaris yang diduga melanggar tanggung jawabnya sebagai pejabat umum. Kasus ini bermula saat Notaris melakukan pembuatan akta jual beli dan akta pengalihan piutang yang dimana pada akta tersebut Notaris melakukan pengalihan hak kepada pihak ketiga tanpa menginformasikan kepadanya terlebih dahulu. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normative dengan bentuk hasil penelitian berupa data deskriptif didasarkan pada metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian adalah Notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta  dan oleh karena itu Majelis Pengawas Wilayah memberi sanksi administratif kepada Notaris

---

This study discusses the imposition of administrative sanctions on notaries for establishing  deeds  that contains  unlawful acts in the decree of the Jakarta  Regional Supervisory Board Number 05/PTS.MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/IX/2020. Notary in carrying out their duties as  public officials must conducting their job with a full sense of responsibility,  independence, honesty and impartity. Notaries must also carry out theor obligation in making deeds in accordance with the procedure and applicable regulations. The main issue in this study is the Notary’s responsibility in the establishment of the deed and the authority of the Regional Supervisory Board in imposing administrative sanctions to the Notary who is suspected of violating their responsibility as public official. This case began when the Notary establishing  sale and purchase deed and transfer of receivables deed where the Notary transferred the rights to a third party without notification in advance. To answer these problems, a normative juridical research method is used with the form of research results in the form of descriptive data based on a qualitative approach method. The result of the research is  proven that the Notary have commited an unlawful act in the establishment of the deed, therefore the Regional Supervisory Council verdict an administrative sanctions to  the Notary."

"Dewasa ini banyak kasus yang dialami oleh Notaris terkait itikad tidak baik para pihak. Contohnya adalah adanya penandatanganan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh salah satu pihak yang tidak berwenang. Penulis bermaksud mengkaji dan memahami tentang keabsahan akta dan perlindungan hukum terhadap Notaris berhubungan dengan penandatanganan akta oleh salah satu pihak yang tidak berwenang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian secara preskriptif dan dianalisa secara kualitatif.Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa terlanggarnya salah satu syarat sahnya perjanjian mengakibatkan suatu akta menjadi tidak sah dan berakibat pada kebatalan akta Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris hanya bertanggung jawab terhadap pada kebenaran formil, tidak termasuk pada kebenaran materil, sehingga Notaris dibebaskan dari tanggung jawab secara hukum.

---

Nowadays, many cases that experienced by Notary related to bad faith from the parties. For the example is the signing of the Deed of Conditional Sale and Purchase Agreement by one of unauthorized person. The writer intends to review and comprehend about the validity of deed and legal protection for Notary related to the signing of the deed by one of unauthorized person. This research used have the the character of normative juridical with research type is prescriptive and being analysis by qualitative methode.

From this research, we know that the violation of a condition of validity of the agreement resulted in a notary deed becomes invalid and result in the nullification notarial deed. In carrying out his profession, Notariy is solely responsible for the formal truth, excluding the material truth, so that Notary do not have the legal responsibility related to this case."

"Tesis ini membahas keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak berkaitan dengan Akta Kuasa Menjual dalam Jual Beli Tanah yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 387/Pdt.G/2017/PN.Bdg, serta membahas akibat hukum dari akta Notaris yang dibuat tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan. Bentuk penelitian yang akan dipakai adalah bentuk penelitian yuridis-normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pengumpulan data, menganalisis suatu perkara hingga penyusunan laporan penelitian. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bahan pustaka. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya ketelitian dan pentingnya pemahaman Notaris dalam pembuatan Akta, serta pentingnya pemahaman Hakim dalam mempertimbangkan putusannya terkait syarat sah perjanjian terutama tentang kewenangan para pihak dalam membuat suatu perjanjian beserta akibat hukum apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

---

The focus of this Thesis is to discuss The Validity of The Deed of Sale and Purchase Agreement made under the hand of the parties in relation to The Deed of Power of Attorney to Sell Land made before a Notary as contained in Bandung District Courts Decision Number  387/Pdt.G/2017/PN.Bdg and discuss the legal consequence of a notarial deed that was made without the approval of the interested parties. The approach of this research is juridical normative and the method employed for analyzing the data is qualitative method, such as collect data, case analysis, and researcher report. The data in the research was obtained from previous research, documents or library material. The results of this research suggest that Notary needs to understand when making Deed, and Judge needs to understand when considering their verdict particularly regarding the legal conditions of the agreement, especially about the authority of the parties in making an agreement and the legal consequences if these conditions are not fulfilled."

"Perseroan Terbatas dalam melakukan suatu perbuatan hukum seharusnya memperhatikan keabsahan kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris, terutama masa tugas jabatannya. Hal tersebut seringkali terjadi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang biasa disebut "RUPS" dan perbuatanperbuatan hukum lainnya yang jika tidak diperhatikan akan berakibat fatal bagi Perseroan. Dari hal tersebut diatas ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai keabsahan RUPS Notaril, RUPS dibawah Tangan dan Keputusan Pemegang Saham diluar rapat dimana Direksi dan Komisaris telah berakhir masa jabatannya serta mengenai keabsahan tugas, kewenangan dan pengurusan perwakilan Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya. Penulis memilih judul ini dengan tujuan dapat membantu mengingatkan Perseroan agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan hukum sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penyelenggaraan RUPS yang dipimpin oleh Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lagi secara hukum adalah tidak sah, kecuali Keputusan Pemegang Saham yang disetujui secara bulat dan tertulis oleh seluruh pemegang saham berdasarkan pasal 91 UUPT No. 40 Tahun 2007 adalah sah. Setelah itu baik RUPS maupun Keputusan Pemegang Saham tetap harus memperhatikan tindakan selanjudnya mengenai syarat sahnya perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang isinya keputusan tersebut harus dibuat atau dinyatakan dalam akta Notaris yang kemudian harus disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan Persetujuan/Pemberitahuan yang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar perusahaan. Begitu pula perbuatan hukum lainnya yang dilakukan Direksi dan dewan Komisaris yang tidak menjabat lagi adalah tidak sah dan dapat dibatalkan.

---

A Limited Liability Company in performing a legal act should pay attention to validity of the position of the Board of Directors and the Board of Commissioners, especially concerning their functional period. This often happens in the organization of General Meeting of Shareholders usually called as the "Meeting" and other legal acts which if not paid to attention will be fatal for the Company. From the above there are several main issues to be discussed regarding the validity of Notarial General Meeting of Shareholders, Private General Meeting of Shareholders and Decree of Shareholders outside the meeting where the Board of Directors and the Board of Commissioner have been expired their functional periods as well as regarding validity of tasks, authorities and management of representatives of Board of Directors and the Board of Commissioner who have ended their functional periods. The author selected this title with objective may help to remind the Company to be more carefully in performing legal actions so as to prevent undesirable things. The writing under this thesis using normative juridical method. From the results of research conducted by the researchers, led by the implementation of the General Meeting of Shareholders chaired by the Board of Directors or members of the Board of Commissioners that have no longer legally positioned shall be not valid, unless decree of the Shareholders agreed unanimously in writing by all shareholders pursuant to article 91 of the Company Law No. 40 of Year 2007 is valid. After that both the General Meeting of Shareholders and decree of the Shareholders should consider further actions regarding requirements for legal amendment of the Company`s Article of Association as of provided under Article 21 of Law no. 40 of year 2007 regarding Limited Liability Company that contents thereof is such decision should be drawn up or stated under a Notarial Deed which then must be submitted to the Minister to obtain for approval / notification in this case the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia to be recorded in the company list. Similarly, other legal actions committed by the Board of Directors and the Board of Commissioners who are no longer having their positions are illegal as well as null and voidable."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kewenangannya membuat akta otentik, adapun salah satu akta yang dibuat adalah Akta Jual Beli. Jual beli bersifat obligatoir, yang termasuk perjanjian bernama (nominat) yang diatur dalam buku III KUHPerdata, termasuk salah satunya adalah jual beli tanah yang merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dengan pembayaran tunai. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan Akta Jual Beli (AJB) sebagai bentuk accesoir dari perjanjian kerjasama yang menjadi bentuk perjanjian antara para pihak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode yuridis normatif, dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui perjanjian jual beli itu baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hal milik atas barang yang dijualnya sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang disetujui, tetapi dalam hal ini Pembeli tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu tidak melakukan pembayaran terhadap objek Akta Jual Beli, yang akibatnya Akta Jual Beli dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi unsur terang dan tunai. Berkaitan dengan beralihnya kebendaan yang termasuk perjanjian kebendaan merupakan suatu perjanjian bernama dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.

---

ABSTRACTThis study discusses the land Deed office in its authority to create an authentic deed, as for one of the deeds made is the deed of sale and purchase. The buying and selling is Obligatoir, which includes a treaty of Nominat set out in the book III Civil Code, including one of which is a land-buying and selling action that is a legal act of transferring rights with cash payments. The problem raised in this research is about the validity of the Buy and sell Act (AJB) as an accesoir form of a cooperation agreement that is a form of agreement between the parties. This research is descriptive analytical by using the normative juridical method, and is qualitative analysis. From the results of this research is known buy and sell agreement it lays the rights and obligations of reciprocal between the two parties ie put to the seller the obligation to submit the possession of the goods sold as well as give him the right to claim the payment of the approved price, but in this case buyer does not qualify the agreement that is not to make payment to the object of sale and purchase, which consequently the buy and sell act is cancelled by the court for not fulfilling the light and cash elements. With respect to the material that includes the material agreement constitutes an agreement by which a person submits the right to an object to another party, which imposes the party's obligation to surrender the item to another party."

"Pengikatan jual beli sebagai pendahuluan dari transaksi jual beli tanah seharusnya didasarkan pada alas hak yang sah agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan adalah menjadi akta yang tidak memiliki kekuatan hukum karena melanggar syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian. Peran notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017 adalah membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dengan dasar berupa akta di bawah tangan yang seharusnya dipersyaratkan legalisasi untuk mencegah pemalsuan tanda tangan para pihak dalam akta dan tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada notaris secara pidana dan perdata adalah tidak ada karena Notaris MN tidak terlibat dalam pemalsuan akta kuasa menjual tersebut.

---

The binding sale and purchase as a prelude to the sale and purchase transaction of land should be based on legal rights so as not to cause harm to the parties. This research discusses the validity of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell and the role and responsibility of the notary in making the sale and purchase binding agreement  in the Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017. This research is a normative juridical research using secondary data and explanatory research typology. The results of this research are the validity of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell to become a deed that has no legal force beacuse it violates the subjective and objective terms of agreement. The role of the notary in making the sale and purchase binding agreement in the Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017 is making a deed of sale and purchase binding agreement based on an under hand deed which should require legalization to prevent falsification of the signatures of the parties in the deed and the responsibility that can be imposed on the notary in criminal and civil terms is non existent because Notary MN was not involved in the falsification of the deed of authorization to sell."

"Notaris sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik tentu harus teliti terhadap dokumen-dokumen pendukung yang akan dipergunakan. Akta autentik memiliki kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata. Masalah timbul ketika Notaris membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang didasari dengan kuasa menjual yang tidak dilegalisasi oleh Notaris. Akta tersebut dapat mengalami degradasi, dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti sempurna menjadi pembuktian seperti akta di bawah tangan yang menyebabkan kebatalan atau ketidak absahannya akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bersifat deksriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Keabsahan akta pengikatan jual beli dengan memakai surat kuasa menjual dibawah tangan adalah tetap sah tetapi kedudukan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan yang artinya akta itu mengalami degradasi akta yang posisinya rentan untuk dibatalkan dan tidak kuat secara hukum. Tanggung jawab Notaris dalam hal ketidak cermatan, kelalaian dan kesalahan dalam menerapkan aturan hukum karena diri Notaris sendiri maka sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatannya menimbulkan kerugian, Notaris dikenakan sanksi administratif.

---

Notary as the official who is authorized to make an authentic deed must be careful of the supporting documents that will be used. An authentic deed has complete evidence strength and has binding power, and has sufficient minimum legal evidence without any further evidence needed in a civil law dispute. Problems arise when a Notary Public makes a Deed of Agreement on Sale and Purchase which is based on a power of attorney that is not legalized by a Notary. The deed can be degraded, in the sense that it is lower in strength as a means of evidence, from the strength of perfect evidence to proof like a deed under the hand that causes the invalidity or invalidity of the deed. This study uses normative juridical research methods, analytical descriptive nature with a qualitative approach. The validity of the binding purchase agreement using a power of attorney to sell under the hand is still valid, but the position of the deed becomes a deed under the hand, which means that the deed position is vulnerable to be canceled and is not legally strong. The Notarys responsibility in terms of inaccuracy, neglect and error in applying the rule of law because of the Notary himself so long as it can be proven that his actions cause harm, the Notary is subject to administrative sanctions."