Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSertipikat tanah yang diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, namunapabila seseorang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut sebagai miliknya maka iadapat mengajukan keberatan ke pengadilan, pada putusan Putusan Pengadilan NegeriDenpasar Nomor 116/Pdt.Plw/1996/PN.DPS terdapat tumpang tindih antara satubidang tanah dengan yang lainnya di Desa Pemecutan kota Denpasar provinsi Bali,permasalahan pada penelitian ini yaitu apakah yang menyebabkan terjadinya kesalahanproses pengukuran dalam penerbitan sertipikat hak milik nomor 3038/Desa Pemecutanserta apakah pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan kota Denpasar untukmembatalkan sertipikat yang sedang bersengketa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridisnormatif, kesimpulan dari penelitian ini yaitu penyebab terjadinya kesalahanpengukuran dalam penerbitan sertipikat pada kasus tersebut karena kesalahan prosedurpada saat pembuatan surat ukur, serta ketidaktelitian pejabat kantor pertanahan kotaDenpasar, pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan kota Denpasar untuk membatalkankedua sertipikat yang sedang bersengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,sebagaimana diatur dalam pasal 103 PMNA/KBPN 9/1999, maka tanpa adapermohonan pembatalan, Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat mengeluarkankeputusan pembatalan hak tersebut

---

ABSTRACTLand certificate which issued served as strong evidence of ownership, but if someonecan prove that the land as his own then he may appeal to court, in denpasar districtcourt verdict number 116/PDT.PLW/1996/PN.DPS there is overlap between the plotwith the others in the village of Pemecutan City of Denpasar at Bali province, Theproblem in this research is what causes an error in the measurement process of issuanceof certificates of property rights number 3038 /Desa Pemecutan and whether theconsideration of the Head Office of Denpasar city to cancel certificates dispute inaccordance with applicable regulations, This literature research used juridicalnormative research, The conclusion of this study is the cause of measurement error inthe issuance of the certificate in the case because of procedural errors during certificatemeasurement, as well as the inaccuracy of Denpasar city land office officials.Consideration of the Head Office of Denpasar city to cancel the certificate the disputein accordance with the applicable provisions, as stipulated in article 103 PMNA /KBPN 9/1999, then without any request for cancellation, the National Land Agencyhave the right to issue certificate cancelation proposal"

"Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maka terciptalah unifikasi hukum agraria. Setelah 56 tahun sejak UUPA diundangkan, muncul berbagai kasus pertanahan. Persengketaan tanah di peradilan umum begitu banyak, terutama terhadap tanah-tanah bekas hak barat. Salah satu sebab banyaknya sengketa tanah tentang tanah-tanah bekas hak barat ialah tidak semua pemegang hak atas tanah bekas hak barat melaksanakan konversi sesuai peraturan konversi. Salah satu sengketa terhadap permasalahan tanah bekas hak barat yang dapat dianalisa adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 283 K/TUN/2008, tanggal 18 November 2008. Penggugat bermaksud untuk meminta pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik No.454/Tamansari. Amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 283 K/TUN/2008 ialah membatalkan sertipikat hak milik No.454/Tamansari.

---

Since Law Number 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian promulgated on 24 September 1960 then Indonesia has agrarian law unification, the unificiation include the land rights. After 56 years since the promulgation of Law Number 5 of 1960, appear various land cases. Many land disputes in general courts, especially disputes of lands of former west rights. One of the reasons many land disputes on the lands of former west rights is not all former holders of land west rights not conversion their rights according to the rules of conversion. One of the problems of land dispute against former west rights that can be analyzed is the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 283 K / TUN / 2008, dated November 18, 2008. Plaintiff intends to request the cancellation of the Land Certificate Number 454/Tamansari. The decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 283 K / TUN / 2008 is to cancel the land certificate number 454/Tamansari."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji mengenai permasalahan dari Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional, sertipikat tersebut diterbitkan diatas tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor 1684 atas nama Het Gouvernement van Nederlands Indie. Selain itu, sebelum diterbitkan sertipikat tersebut telah dibangun Rumah Negara Golongan II yang telah ditempati penghuni berdasarkan Surat Izin Penghunian. Maka dari itu, terbitnya Sertipikat tersebut telah membuat penghuni merasa hak prioritasnya terlanggar. Pada akhirnya Putusan MA No. 48 PK/TUN/2016 memenangkan Ny. Hadi Susanti Idris selaku penghuni dan membatalkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional. Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) pokok pembahasan yakni kedudukan Surat Izin Penghunian dalam kaitannya dengan penguasaan fisik atas tanah bekas Eigendom Verponding, analisis hukum terkait penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional, dan implikasi pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional terhadap Rumah Negara Golongan II yang berdiri diatasnya. Adapun untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini maka Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normative dengan analisis kualitatif. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah pemegang Surat Izin Penghuni tidak dapat dikatakan memiliki prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, Kemudian, mengenai penerbitan Sertipikat sudah sesuai prosedur yang ditentukan. Serta terkait dengan implikasi pembatalan sertipikat terhadap bangunan diatasnya adalah pada saat itu belum terdapat mekanisme penghapusan barang berupa rumah negara karena adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

---

ABSTRACTThis thesis examines the problems of the Issuance of the Right to Usage over land Certificate Number 287/Selong of the Departemen Pendidikan Nasional, the certificate was issued on former Eigendom Verponding state land number 1684 on behalf of the Het Gouvernement van Nederlands Indie. In addition, before the certificate was issued, the state employee house II had been already built by Departemen Pendidikan Nasional and some people had already lived in there based on Residential Permit. Therefore, due to the issuance of the certificate, the residents assume that their priority rights had been violated. Then, the Supreme Court Decision No. 48 PK/TUN/2016 wins the residents and nullify the Certificate of Rights of Usage over land Number 287/Selong in the name of the Department of National Education. This study consists of 3 (three) main topics, which are the position of the Resident Permit in relation to occupation of the former Eigendom Verponding land, legal analysis related to the issuance of Certificate of the Right of usage over land Number 287/Selong in the name of the Departemen Pendidikan Nasional, and the implications of nullification of certificate number 287/Selong in the name of the department of National Education over state employee house II which stands on it. As for conducting research on resolving the problems, the author uses a normative juridical research method with qualitative analysis. The conclusion of this study is that the resident permit holders does not has the priority in submiting land rights application, then, the issuance of the certificate had been already complied to the procedure. Regarding to the implications of the nullification of the certificate against the building above, there was no procedure regarding the removal of state employee house as a state's goods, due to a legally binding court decision."

"Tesis ini membahas preferensi usaha mikro kecil (UMK) di Provinsi DKI Jakarta dalam menambah modal usaha dengan mengagunkan sertifikat tanah miliknya ke bank. Tesis ini mensurvei 85 UMK di wilayah di DKI Jakarta. Metode probit digunakan dalam analisis. Hasil analisis menemukan bahwa terdapat 32,94% dari responden sampel berminat mengagunkan sertifikat tanahnya dalam rangka mendapatkan kredit permodalan perbankan. Variabel yang mempengaruhi preferensi UMK mengagunkan sertifikat tanah adalah luastanah, kepemilikan rencana usaha, dan lingkup pemasaran. UMK yang tidak berminat mengagunkan sertifikat tanahnya dikarenakan tidak memiliki ijin usaha.

---

This thesis discusses the preferences of small micro enterprises (MSEs) in the Province of DKI Jakarta to collateralize land certificate for bank loan. This thesis surveyed 85 MSEs in DKI Jakarta. Probit methods used in the analysis. The results of the analysis found that there were 32.94% of the sample interest in collateralizing his land certificate in order to get credit banking capital. Variables affecting preference MSE collateralize land certificate is broad land, ownership of a business plan, and marketing scope. MSEs which are not interested because they does not have a business license."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh Keluarga Chatab selaku pemilik tanah atas Sertipikat Hak Milik dan Girik yang tanahnya di okupasi oleh Penggarap Liar dan Pemerintah Daerah, juga membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemilik tanah dalam penanganan Okupasi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia serta cara dan mekanisme yang dapat dilakukan oleh Keluarga Chatab agar dapat menguasai tanah yang dimilikinya secara fisik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Sertipikat Hak Milik merupakan tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sehingga mempunyai kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain, yang berupa sertipikat atau selain sertipikat (petuk pajak bumi), Girik cukup kuat untuk dijadikan pembuktian dalam kasus sengketa di Pengadilan, karena girik ini didampingin oleh alat bukti lain, seperti surat keterangan Lurah, sejarah kepemilikan tanah yang benar dan kuat dan Perjanjian Jual Beli Mutlak yang sudah ditandatangani oleh pihak penjual dengan pihak Keluarga Chatab. Dalam hal penangannya terhadap para Okupan dapat menggunakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 dengan penerapan hukuman kurungan atau dapat dilakukan secara persuasif edukatif oleh Pemilik tanah, apabila secara persuasif ternyata tidak tercapai maka harus dilakukan dengan cara-cara lain yaitu dengan langkahlangkah penertiban.

---

This research aims to acknowledge the form of legal protection which can be gained by Chatab Family as the owner of the land with Right of Ownership Certificate and Girik in which the land have been occupied by Squatters and Regional Government, and also to discuss on the legal remedy which can be conducted by the land Owner in handling the Occupation under the applicable Law in Indonesia and the procedure and mechanisms which can be conducted by Chatab Family in order to retain its land physically. This research is a legal research that is normative juridical using secondary data, amongst others laws and regulations and books. As the result of this research, it is obtained the conclusion that the Right of Ownership Certificate is the evidence of right, prevailing as the strong authentication proof. So that it has a power of proof and shall be accepted as true evidence as long as it is not proven otherwise with other evidence, in the form of certificate or otherwise (petuk pajak bumi), Girik is strong enough to be made evidence on the conflict case in the Court, since this Girik is accompanied by other evidence, such as Head Sub-district statement letter, true and valid history of land ownership and Absolute Sale and Purchase Agreement signed by seller and Chatab Family. In the case of handling it with the Squatters can be conducted using the provisions of Article 6 Paragraph (1) of Law No. 51 Year 1960 with the implementation of confinement sanctions or can be conducted via educative persuasive by the land Owner, if persuasively cannot be achieved then it must be conducted with other ways that is with the ways of publishing."

"Meningkatnya populasi manusia menyebabkan meningkatlah kebutuhan tanah, namun ketersediaan tanah terbatas sehingga menimbulkan permasalahan tanah terutama daerah perkotaan. Salah satu permasalahan tanah yaitu mengenai kepemilikan objek hak atas tanah yang sama, dapat dimiliki dua orang yang berbeda dengan bukti dokumen kepemilikan hak masing-masing. Dalam penelitian digunakan metode yuridis normative, yaitu penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan untuk membahas permasalahan hukum yang ada, untuk memperoleh data sekunder guna menganalisis permasalahan, mengenai permasalahan sertipikat Hak Guna Bangunan sebagai alat bukti yang kuat, perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, peraturan perundangundangan mengenai kekuatan pembuktian sertipikat, untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

---

The increase in human population have resulted in the increase need for land, but there are only limited availability of land, which give rise to land problems especially in urban areas. One of the issues regarding land is that ownership rights over the same piece of land can be own by two different people having proper documentary evidence of ownership rights of the land. In this study, the judicial normative method is used, which is a study based on using research literature in order to discuss legal issues that exist and to obtain secondary data to analyze problems regarding the issues of land rights certificate as strong evidence, legal protection against the holder of land rights, laws and regulations concerning proof of strength of certificates to create justice and legal certainty for all parties."

"ABSTRAKPerkembangan dan Pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesiasangat pesat, salah satu bidang yang menunjang pembangunan ialah. Maka dari itu diperlukannya kepastian hukum di bidang pertanahan agar menjamin kepastian hukum. Dengan dilakukannya pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat akan menjamin kepastian hukum. Namun terkadang dengan melakukan pendaftaran tanah dan kepemilikan sertipikat tidak menjamin kepastian hukum. Misalnya masih sering ditemui adanya penerbitan sertipikat ganda dimasyarakat, salah satunya dalam kasus yang terjadi di Jakarta Timur dimana diatas satu bidang tanah terdapat dua sertipikat. maka dari itu yang ingin diketahui penulis ialah apa penyebab terjadinya penerbitan sertipikat ganda dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa penerbitan sertipikat ganda di kota Administrasi Jakarta Timur. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan tipologi penelitian eksplanatoris.Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyebab terjadinya penerbitan sertipikatganda ialah dikarenakan tidak dilaksanakannya peraturan pemerintah yang berlaku, kurang pengawasan dari kantor pertanahan dan karena adanya celah yang memungkinkan pegawai kantor pertanahan melakukan kesalahan dalam penerbitan sertipikat. Upaya penyelesain sengketa sertipikat ganda dikantor pertanahan Jakarta Timur ialah dengan melakukan mediasi, penerbitan surat keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan provinsi daerah khusus ibukota Jakarta yang menyatakan pembatalan atas sertipikat nomor 2307/cibubur, sampai dengan yang terakhir ialah melalu putusan mahkamah agung nomor 639 K/TUN/2015

---

ABSTRACTDevelopment and construction in the Republic of Indonesia is very rapid, one of the areas that support the development is. The need for legal certainty in the land sector in order to ensure legal certainty. By doing the registration of land and issuance of certificate will ensure legal certainty. But sometimes by conducting land registration and ownership certificate does not guarantee legal certainty. For example, they often found their dual certificate issuance in the community, one of which in the case in East Jakarta where on one plot there are two certificates. Then wanted to know the author is what causes the issuance of multiple certificates and how mediation in issuance of double certificates in East Jakarta Administration City. This research method using normative juridical methods and typology of explanatory research. The survey results revealed that the cause of the double certificate publication is due to non-performance of the current government regulation, less oversight from the land office and because of the loopholes that allow employees office land made a mistake in issuing the certificates. Efforts completion of the disputed certificates dual office land east Jakarta is to mediate, the issuance of the decision heads of regional offices land agency provincial special areas of the capital Jakarta declaring cancellation of the certificate number 2307 / cibubur, until the latter was through the decision of the Supreme Court number 639 K / TUN / 2015."

"Pemerintah memperoleh banyak dana dari sektor pajak untuk menjalankan program-program pemerintahan dan pembangunan. Di dalam bidang perpajakan, Notaris dan PPAT memberikan sumbangsih cukup besar baik sebagai wajib pajak pribadi maupun sebagai perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat dalam hal pemungutan pajak. Permasalahan dalam tesis ini adalah apa peranan yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT dalam bidang perpajakan, upaya apakah yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT unluk mengefektifkan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Unahng serta apa bentuk kendala yang dihadapi oleh Notaris dan PPAT dalam mengefektifkan pemasukan ke kas Negara dari sektor pajak dan bagairnanakah Notaris dan PPAT mengatasi kendala tersebut. Tesis ini selain menggunakan mefode kepustakaan juga didukung oleh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada seorang pejabat yang bertugas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, serta tujuh orang Notaris dan PPAT di Kota Bandung sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris clan PPAT dalam bidang perpajakan memiliki peran sebagai wajib pajak pribadi dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT untuk mengefektifkan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang, antara Iain menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, membuat laporan pajak penghasilan setiap bulan, membuat SPT rampung setahun sekali dan memberikan bukti pemotongan pajak kepada wajib pajak lainnya serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada klien. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak ternyata Notaris dan PPAT menemukan kesulitan. Sehubungan dengan kendala yang ditemukan maka Notaris dan PPAT mengatasinya melalui cara meminta bantuan dari aparat pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

---

The govemment obtained many funds from sectors of the tax to run government programs and development. In the field of taxation, notary and PPAT substantial contribution both as an individual taxpayer as well 8 the extension of govemment to society in terms of tax collection. Problems in this thesis is what the role performed by the Notary and PPAT in the field of taxation, whether the efforts made by the Notary and PPAT to streamline tax payments in accordance with the Law and what form the constraints faced by the Notary and PPAT in effecting entry into the State Treasury from the tax sector and how deed and PPAT overcome these obstacles. This thesis is in addition to the literature method ww also supported by data obtained Rom interview to an agency official who served on the Tax Office Bojonagara Pratama Bandung, as well as seven people Notary and PPAT in the city of Bandung in order to obtain a result that can be justified. After doing the research concluded that the Notary and PPAT in the field of taxation has a role as a private taxpayer and as an extension of the governments hand. Efforts made by the Notary and PPAT to streamline tax payments in accordance with the Act, including depositing the taxes in accordance with the provisions of the Law, to make income tax statement every month, make a completed tax return once a year and provide proof of tax deduction to the taxpayer as well as other socialization and legal counseling to clients. In carrying out its obligations as a taxpayer and PPAT deed turned out to find trouble. In relation to the constraints found in the Deed and PPAT overcome by way of seeking help from tax officials in the Tax Office."

"Kegiatan Pendaftaran Tanah bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang tanah serta memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah mengenai kekuatan pembuktian sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, akan tetapi sertipikat bukan merupakan alat pembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegang haknya digugat oleh pihak lain yang merasa sebagai pemegang hak yang sebenarnya. Tesis ini membahas mengenai sengketa tanah antara Antjin Ganton dengan Pemerintah DKI Jakarta yang berakibat pada pembatalan sebagian bidang tanah atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan atas nama Pemerintah DKI Jakarta.Penelitian menekankan pada kepastian hukum terhadap suatu sertipikat hak atas tanah yang dinyatakan batal untuk sebagian luas bidang tanah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun suatu sertipikat dinyatakan batal untuk sebagian luas bidang tanah, namun sertipikat induknya setelah dikurangi dengan sebagian luas bidang yang menjadi sengketa, tetap merupakan alat pembuktian yang kuat.

---

Land registration act intends to compile and provide the complete information regarding a parcel of land and gives legal certainty to the rights holder in certificate as a strong proof tool. But the certificate is not an absolute proof tools because there is always possibility to others who can prove as the original rights holder to claim the land by the suit. The thesis discusses and analyses about the dispute between Antjin Ganton versus Government of DKI Jakarta that conduces a partial revocation of Use Rights Certificate number 32/Kelapa Dua Wetan on behalf of Government of DKI Jakarta.The research emphasizes to a legal certainty of a land certificate that revoked partially of its broad. This research used a normative juridical method with the descriptive typology. The result concludes that even a certificate has been partially revoke, the main broad of certificate after reduced by the revocation part in the dispute, is still a strong proof tool."

"Proses penerbitan sertipikat hak milik seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendaftaran tanah, yakni tertib administrasi pertanahan. Namun faktanya, dengan diterbitkannya sertipikat hak milik nomor 10XXX tujuan pendaftaran tanah pada proses penerbitan sertipikat tersebut gagal terwujud, hal ini dikarenakan ukuran dari sertipikat ini beririsan dengan batas tanah untuk pelebaran jalan yang didasari oleh Surat Keputusan Gubernur Kaltim No 212 Tahun 1987. Pokok  permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah proses penerbitan sertipikat hak milik Nomor 10XXX dikaitkan dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 212 tahun 1987 dan Bagaimanakah pertanggung jawaban Kantor pertanahan kota Samarinda terhadap penerbitan sertipikat  hak milik nomor 10XXX yang beririsan dengan tanah untuk pelebaran jalan sesuai SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 212 Tahun 1987. Metode penelitian yang digunakan adalah  doktrinal. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah Pada  proses penerbitan Sertipikat Nomor 10XXX telah terjadi kesalahan ukur karena tidak dilakukan koordinasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2006, akibatnya  ukuran tanah SHM tersebut beririsan dengan badan jalan dengan lebar 4 meter persegi. maka tujuan pendaftaran tanah yakni tertib administrasi pertanahan tidak terwujud dalam pelaksanaanya. Kantor Pertanahan atas kesalahannya mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab, dalam pasal 63 PP pendaftaran tanah terdapat sanksi administratif bagi Kepala kantor pertanahan atas pengabaian terhadap aturan yang berlaku saat melakukan tugasnya, lalu bertanggung jawab memberi penyelesaian atas dasar aduan dari masyarakat, dan ketika hal tersebut tidak berhasil maka pada tahapan litigasi Kantor pertanahan sebagai tergugat bertanggung jawab untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

The process of issuing certificates of ownership should be carried out to realize the objectives of land registration, namely orderly land administration. But in fact, with the issuance of certificate of title No. 10XXX the purpose of land registration in the process of issuing the certificate failed to materialize, this is because the size of this certificate overlaps with the land boundary for road widening based on East Kalimantan Governor Decree No. 212 of 1987. The subject matter of this research is how the process of issuance of certificate of title No. 10XXX is associated with the Decree of the Governor of the East Kalimantan Level I Region No. 212 of 1987 and how is the responsibility of the Samarinda City Land Office for the issuance of certificate of title No. 10XXX which intersects with the land for road widening in accordance with the Decree of the Governor of the East Kalimantan Level I Region No. 212 of 1987. The research method used is doctrinal. The result of the research in this thesis is that in the process of issuing Certificate Number 10XXX there has been a measurement error because coordination was not carried out as stipulated in Presidential Regulation number 10 of 2006, as a result the size of the SHM land intersects with the road body with a width of 4 square meters. hen the purpose of land registration, namely orderly land administration, is not realized in its implementation. The Land Office for its mistakes has an obligation to take responsibility, in article 63 of the Government Regulation on land registration there are administrative sanctions for the Head of the land office for neglecting the applicable rules when performing its duties, then it is responsible for providing a settlement on the basis of complaints from the public, and when this does not work then at the litigation stage the Land Office as the defendant is responsible for implementing the contents of the decision of the State Administrative Court."