Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas perubahan perspektif keamanan insani di Indonesia dalam studi kasusamandemen UUD 1945, beserta analisis penelitian kualitatif dan analisis intelijen dalampembahasannya serta berusaha mengetahui strategi yang tepat untuk menghadapi ancamanyang meliputi kelemahan-kelemahan yang diperspektifkan negatif dari hasil penelitian.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka danwawancara mendalam. Selain menggunakan analisis kualitatif dan analisis hermeneutikadalam studi pustaka juga dilakukan analisis intelijen atas ancaman yaitu melalui analisisSWOT guna menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi bagi pengambil kebijakan. Hasilpenelitian menunjukkan perubahan perspektif keamanan insani di Indonesia dari studikasus amandemen UUD 1945 memperlihatkan adanya perspektif negatif dan perspektifpositif dari perubahan yang terjadi. Dari temuan data hasil penelitian tersebutmemperlihatkan bahwa perspektif keamanan insani di Indonesia masih harusdikonstruksikan. Adapun strategi yang digunakan untuk mengurangi ancaman dariperubahan perspektif dalam hal ini perspektif negatif yaitu merebaknya individualismemenggantikan kolektivisme gotong royong dan hilangnya peran negara digantikan kuatnyasektor swasta dan pribadi maka perlu ditempuh upaya penguatan perspektif positifkeamanan insani dengan melibatkan peran negara melalui pendekatan sekuritisasi yangtepat dan pelibatan alat keamanan untuk pemenuhan keamanan insani melalui reformasiregulasi yang lebih manifest (intrinsik) dalam mengatur soal keamanan insani di dalamregulasi pemerintah

---

ABSTRACTThis thesis describes the perspective of human security changes in Indonesia in a case studyof the 1945 amendment, along with the analysis of qualitative research and analysis ofintelligence in the discussion as well as trying to find the right strategy to deal with threatsthat include weaknesses that negative views of the research results. This study usesqualitative research methods through literature and in-depth interviews. In addition toqualitative analysis and analysis of hermeneutics in literature study was also conductedintelligence analysis of threats is through the SWOT analysis in order to produceconclusions and recommendations for policymakers. Results showed changes in theperspective of human security in Indonesia from 1945 amendment case study shows anegative perspective and a positive perspective on the changes that occur. From thefindings of the research data shows that the perspective of human security in Indonesia stillhas to be constructed. The strategies used to reduce the threat of a change of perspectivein this case a negative perspective, namely the spread of individualism replacingcollectivism mutual assistance and the loss of the role of the state replaced the strength ofthe private sector and private then need to be taken efforts to strengthen the positiveperspective of human security by involving the country through an approach ofsecuritization right and the involvement of security tools for the fulfillment of humansecurity through regulatory reform is more manifest (intrinsic) in regulating the humansecurity within government regulations"

"Penelitian ini membahas bagaimana pentingnya mitigasi potensi ancaman terhadap implementasi golden visa di Indonesia terhadap keamanan nasional. Kebijakan golden visa sudah banyak dilakukan oleh banyak negara guna menghadapi persaingan global yang disebabkan oleh derasnya arus globalisasi. Namun, dalam perkembangannya banyak negara yang kemudian menghentikan atau memberikan evaluasi pada kebijakan tersebut menyusul kekhawatiran atas potensi ancaman yang menganggu keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan intelijen serta collaborative governance sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap key informan serta studi literatur terhadap sumber terbuka. Hasil penelitian menunjukan golden visa dapat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional, akan tetapi untuk menghadapi potensi ancaman yang dapat muncul seperti tindak pidana pencucian uang, konflik sosial, pendanaan terorisme, serta pelanggaran keimigrasian maka kolaborasi dalam melakukan analisis intelijen melalui wadah Timpora memiliki suatu peran yang strategis. Memaksimalkan Timpora dalam melakukan analisis intelijen diantara akan dapat memberikan optimalisasi terhadap upaya mitigasi potensi ancaman golden visa di Indonesia serta memberikan implikasi pada ketahanan nasional yang dimiliki.

---

This research discusses the importance of mitigating potential threats to the implementation of the golden visa in Indonesia on national security. The golden visa policy has been implemented by many countries to face global competition caused by the rapid flow of globalization. However, in the course of its development, many countries then stopped or evaluated this policy following concerns over potential threats that could disrupt national security. This research uses an intelligence and collaborative governance approach as an analytical framework. This research uses qualitative methods and research data collection is carried out by conducting interviews with key informants and studying literature on open sources. The research results show that the golden visa can have an impact on the national economy, however, to deal with potential threats that could arise such as money laundering crimes, social conflicts, terrorism financing, and immigration violations, collaboration in conducting intelligence analysis through Timpora has a strategic role. . Optimizing Timpora in conducting intelligence analysis will be able to provide optimization of efforts to mitigate the potential threat of the golden visa in Indonesia as well as have implications for national resilience."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas dinamika, hambatan dan tantangan yang terjadi dalam proses penerapan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional JKN di RS PGI Cikini, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh rumah sakit untuk beradaptasi dan mempertahankan kualitas pelayanan kesehatannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, studi literatur, studi dokumen, dan observasi. Informan dibagi menjadi dua kelompok untuk menemukan dua sudut pandang yang berbeda, yakni berasal dari pihak rumah sakit dan pasien. Bagi kelompok rumah sakit, memakai tipe purposive sampling, sementara kelompok pasien menggunakan sequential sampling. Jumlah informan yang diwawancarai adalah 13 orang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa RS PGI Cikini masih dapat mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan. Ada beberapa kualitas yang berubah, terutama dalam sistem administrasi dan pembiayaan. Cukup banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh RS PGI Cikini karena kebijakan yang belum matang dan kurangnya komunikasi dengan pihak BPJS. Akan tetapi, rumah sakit mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan sehingga dapat mempertahankan kualitas pelayanan kesehatannya. Penelitian ini menyarankan agar pihak pemangku kepentingan dapat melihat kembali aturan yang dibuat dan dapat melakukan sosialisasi yang lebih luas.

---

ABSTRACTThe research was written to describe 1 The Role of Into The Light Indonesia Community community of volunteers focusing on suicide prevention as Mutual Aid Group for volunteers suicide survivors person with suicidal experiences on suicide prevention 2 Obstacles that occur in the implementation of the role of ITL Community as Mutual aid Group for volunteers suicide survivors on suicide prevention. The research approach is qualitative with descriptive design. The research concludes that the role of community as mutual aid group for volunteers of suicide survivors in suicide prevention is divided into three parts 1 Role in individual problem solving process, 2 Role of group support and support, and 3 Role in development individual skills. The obstacles that occur in the implementation of the role of Into The Light Indonesia Community as a mutual aid group is divided into five parts include 1 The process of forming a group, 2 Unequal distribution of tasks, 3 The financial limitations of the community, 4 Community work system influence condition of mental health of volunteers, and 5 The challenge of discussion of taboo issues in the community."

"Tesis ini membahas mengenai kinerja, konsistensi kinerja, kemampuan market timing, dan security selection dari reksadana saham di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan sampel sepuluh reksadana saham yang pernah tercatat sebagai reksadana terbaik di Indonesia dengan periode pengukuran bulan Mei 2011 hingga Desember 2015. Pengukuran kinerja dan konsistensi kinerja reksadana menggunakan Sharpe Ratio dan Information Ratio, sedangkan pengukuran kemampuan market timing dan security selection menggunakan model Terynor-Mazuy, Henriksson-Merton dan Goetzmann- Ingersoll-Ivkovic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reksadana Schroder Dana Prestasi memiliki kinerja dan konsistensi kinerja terbaik. Di samping itu tidak terdapat reksadana yang memiliki kemampuan market timing dan security selection.

---

This thesis discusses the performance, consistency of performance, market timing and security selection ability of mutual funds in Indonesia. This research is a quantitative research using a sample of ten equity mutual funds were once listed as the best mutual funds in Indonesia. Measurement of performance and consistency using the Sharpe Ratio and Information Ratio, while the measurement of market timing and security selection using Treynor-Mazuy, Henriksson-Merton and Goetmann-Ingersoll-Ivkovic model. The result showed that Schroder Dana Prestasi have the best in performance and consistency of performance. Besides, there were no funds have the ability of market timing and security selection."

"This paper discusses the implementation of Joint Decree on Ahmadiyah from the perspective of human security as well as the implication of it on JAI members between 2008-2011. Since the release of the Decree in June 2008, the number and form of violence against JAI members in Indonesia has increased significantly. These are the result of the Government's stance that places JAI as a threat to national security, thus ignoring the five principles of human security namely, multilateralism, bottom up approach, priority on human rights, legitimate political authority, and regional consideration. Consequently, the Decree has exacerbated conflict between the majority and the minority Muslim group in Indonesia. It has failed to create peace and fredom from fear, thus this paper recommend the Government to call off the Decree."

"Collective Security Treaty Organization (CSTO) merupakan sebuah pengaturan keamanan regional di kawasan Asia Tengah. Keberadaan CSTO diharapkan bisa menciptakan stabilitas maupun perdamaian bagi negara-negara anggotanya. Terdapat tiga paradigma utama dalam Ilmu Hubungan Internasional yaitu realisme, liberalisme dan konstruktivisme. Masing-masing paradigma memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu institusi pengaturan keamanan regional. Realisme dengan teori collective defense melihat suatu institusi pengaturan keamanan akan membentuk suatu aliansi militer sebagai bentuk pertahanan diri terhadap ancaman. Liberalisme dengan teori collective security melihat sebuah institusi pengaturan keamanan sebagai institusi yang dapat menjaga negara-negara anggotanya untuk tidak berkonfrontasi antara satu dengan yang lain. Konstruktivisme dengan teori security community memiliki pandangan bahwa suatu institusi pengaturan keamanan bisa membuat negara-negara anggotanya untuk tidak melakukan tindakan koersif dalam penangan konflik maupun reaksi terhadap ancaman. Karya tulis ini akan menganalisa karakteristik CSTO sebagai organisasi keamanan di kawasan Asia Tengah melalui tiga teori tersebut."

"Disertasi ini membahas tentang perkembangan kegiatan intelijen modern dengan menggunakan human intelligence dan techno intelligence, yang dilaksanakan oleh sejumlah jajaran intelijen kenegaraan di Indonesia. Bahwa kegiatan intelijen yang dilaksanakan oleh setiap lembaga intelijen meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, dengan sifat tertutup dalam operasi rahasia selama kurun waktu tertentu, yang menggunakan teknik, taktik dan strategi, terhadap sasaran perorangan maupun kelompok, melalui pelibatan unsur manusia dan teknologi secara simultan. Adanya kegiatan penyelidikan intelijen yang dilaksanakan oleh agen intelijen bersama satuan intelijen, sebagai operasi klandestin untuk mendeteksi sejumlah fenomena dan potensi gangguan yang menjadi ancaman terhadap keamanan, sebagai bentuk antisipasi untuk menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri. Selain itu, kegiatan pengamanan intelijen menjadi bagian dalam upaya meniadakan segala bentuk ancaman, gangguan dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas organisasi, melalui sejumlah tindakan pengamanan terhadap personel, kegiatan, material dan bahan keterangan / informasi. Sedangkan kegiatan penggalangan intelijen, dilaksanakan untuk merubah emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi dari sasaran perorangan maupun kelompok, dengan menggunakan metode tertentu oleh satuan intelijen di daerah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, disertasi ini menguraikan upaya rekonstruksi kegiatan intelijen yang secara teknis, taktis dan strategis menjadi model pelibatan human intelligence dan techno intelligence, menghadapi ancaman keamanan dalam negeri di Indonesia.

---

This dissertation discusses the development of modern intelligence activities using human intelligence and techno intelligence, which are carried out by a number of state intelligence agencies in Indonesia. That intelligence activities carried out by each intelligence agency include investigation, security and collection, with a closed nature in secret operations over a certain period of time, which uses techniques, tactics and strategies, against individual and group targets, through the simultaneous involvement of human and technological elements. There are intelligence investigation activities carried out by intelligence agents together with intelligence units, as clandestine operations to detect a number of phenomena and potential disturbances that pose a threat to security, as a form of anticipation to maintain security stability in the country. In addition, intelligence security activities are part of efforts to eliminate all forms of threats, interference and obstacles that occur in the implementation of organizational tasks, through a number of security measures for personnel, activities, materials and information/information. Meanwhile, intelligence gathering activities are carried out to change the emotions, attitudes, behavior, opinions and motivations of individual and group targets, using certain methods by intelligence units in predetermined areas. Therefore, this dissertation outlines efforts to reconstruct intelligence activities technically, tactically and strategically into a model involving human intelligence and techno intelligence, facing domestic security threats in Indonesia."

"Energi adalah aspek vital dalam keberlangsungan kehidupan manusia yang dipengaruhi dan mempengaruhi banyak faktor sosial-politik. Pemutusan suplai gas alam Rusia terhadap Uni Eropa sejak pertengahan 2022 menyebabkan krisis energi, salah satunya bagi Belanda. Sebagai negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan energi primer melalui produksi domestik, Belanda harus mengimpor gas alam sebagai salah satu sumber energi terbesar. Artikel ini menganalisis fenomena krisis energi Belanda pasca pemutusan suplai gas alam Rusia dengan menggunakan neksus konsep keamanan manusia dan keamanan energi. Neksus keamanan energi dan keamanan manusia hadir dalam bentuk relasi di antara keduanya, yaitu aspek keamanan ekonomi dan keamanan kesehatan. Keberadaan neksus keamanan energi dan keamanan manusia dalam kebijakan-kebijakan energi Belanda dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan (Grindle,1980). Teori implementasi kebijakan berfokus pada konten dan konteks kebijakan yang digunakan untuk menganalisis substansi kebijakan-kebijakan energi Belanda. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka yang bersumber dari rilis resmi dokumen pemerintah, media massa, buku, dan artikel ilmiah relevan. Temuan menunjukkan bahwa Belanda merespon krisis dengan tetap mengacu kepada Rencana Energi dan Iklim (NECP) 2021-2030 sebagai haluan kebijakan energi nasional. Lima dimensi dalam NECP 2021-2030 yaitu dekarbonisasi, efisiensi, keamanan energi, integrasi pasar energi, dan riset & inovasi energi merefleksikan neksus keamanan manusia dan keamanan energi dalam kebijakan energi nasional.

---

Energy is vital in the continuity of human life, influencing many socio-political factors. The termination of Russia's natural gas supply to the European Union since mid-2022 has caused an energy crisis, one of which is for the Netherlands. As a country that cannot meet its primary energy needs through domestic production, the Netherlands must use natural gas as one of the largest energy sources. This article analyzes the phenomenon of the Dutch energy crisis after the cut-off of Russia's natural gas supply by using the concept of human security and energy security nexus. The nexus of energy security and human security exists in the form of a relationship between economic security and health security. The existence of a nexus of energy security and human security in Dutch energy policies is studied using policy implementation theory (Grindle, 1980). Policy implementation theory focuses on the content and policy context used to analyze the substance of Dutch energy policies. Data was collected through a literature review from official releases of government documents, mass media, books and relevant scientific articles. The findings show that the Netherlands responded to the crisis while referring to the Energy and Climate Plan (NECP) 2021-2030 as the national energy policy direction. The five dimensions of NECP 2021-2030 are decarbonization, efficiency, energy security, energy market integration, and energy research & innovation, and they reflect the nexus of human security and energy security in national energy policy."

"Isu krisis pengungsi global telah menjadi masalah mendesak dan kompleks dalam beberapa dekade terakhir. Peningkatan jumlah pengungsi akibat konflik, bencana alam, dan ketidakstabilan politik menantang komunitas global dalam memberikan respons yang tepat. Banyak negara menolak pengungsi dengan alasan menjaga keamanan nasional, namun pengungsi juga membutuhkan perlindungan. Pandangan yang hanya berfokus pada keamanan nasional mendorong pengungsi hidup dalam kerentanan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif diperlukan, dengan mempertimbangkan konsep keamanan manusia agar pengungsi dianggap sebagai subjek keamanan. Pendekatan Indonesia sering didominasi oleh keamanan nasional, namun terdapat indikasi bahwa negara ini tetap menerima pengungsi melalui kebijakan, kolaborasi, dan partisipasi dalam forum internasional. Apabila dalam keterbukaan tersebut pengungsi tidak dilindungi aspek keamanannya maka Indonesia dapat meningkatkan bentuk ketidakamanan pada pengungsi. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat kemudian dari segi apa elemen keamanan manusia muncul dalam upaya pengelolaan pengungsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menerapkan analisis konten (content analysis) terhadap berbagai upaya, dokumen kebijakan resmi, hingga keterlibatan kolaborasi Indonesia dengan berbagai aktor. Dengan mengkomparasi pada konsep keamanan manusia dari UNDP 1994 dan CHS 2003, ditemukan bahwa elemen keamanan manusia pada upaya Indonesia muncul dari relasi tiga faktor pengaruh: Tekanan norma global HAM, inherent local values dan kolaborasi antar aktor lintas sektor. Tiga faktor ini mendorong Indonesia pada akhirnya untuk mempertimbangkan aspek keamanan pengungsi dengan dibentuknya kebijakan, kerjasama dengan organisasi internasional dan partisipasi Indonesia pada forum internasional Upaya Indonesia ini pada konsep keamanan manusia berada pada tataran ide, komponen dan strategi yang diterapkan oleh negara.

---

The global refugee crisis has become an urgent and complex issue in recent decades. The increasing number of refugees due to conflicts, natural disasters, and political instability challenges the global community to provide appropriate responses. Many countries refuse refugees citing national security concerns, but refugees also need protection. A perspective focused solely on national security pushes refugees into vulnerability. Therefore, a more inclusive approach is needed, considering the concept of human security to view refugees as security subjects. Indonesia's approach is often dominated by national security, but there are indications that the country still accepts refugees through policies, collaborations, and participation in international forums. If the security aspects of refugees are not protected in this openness, Indonesia may increase forms of insecurity for refugees. This research will examine how elements of human security emerge in refugee management efforts in Indonesia. This study uses a qualitative method, applying content analysis to various efforts, official policy documents, and Indonesia's collaborative involvement with various actors. By comparing the concept of human security from UNDP 1994 and CHS 2003, it is found that elements of human security in Indonesia's efforts emerge from the interrelation of three influencing factors: pressure from global human rights norms, inherent local values, and cross-sector actor collaboration. These three factors ultimately push Indonesia to consider the security aspects of refugees through the formulation of policies, cooperation with international organizations, and participation in international forums. Indonesia's efforts within the concept of human security are at the levels of ideas, components, and strategies implemented by the state."