Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara umum macam jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu jaminan umum (jaminan yang lahir karena undang-undang) dan jaminan khusus (jaminan yang lahir karena perjanjian), jaminan yang lahir karena perjanjian dibedakan lagi menjadi jaminan yang bersifat perorangan (seperti perjanjian penanggungan (borgtocht), perjanjian garansi dan perjanjian tanggung menanggung) dan jaminan yang bersifat kebendaan (seperti gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan). Dalam pemberian jaminan kebendaan yang berupa hak tanggungan oleh seorang pihak ketiga/Penjamin, tesis ini akan mencoba mengungkapkan bahwa tidak ada perlindungan kepada pihak ketiga/Penjamin tersebut apabila debitur wanprestasi kecuali apabila sebelum penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut diatur kesepakatan-kesepakatan terlebih dahulu antara pihak ketiga/Penjamin dan Debitur dalam sebuah perjanjian tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, dan perlindungan itu akan lebih baik lagi apabila pihak ketiga/Penjamin juga ikut masuk ke dalam usaha debitur sebagai pihak yang turut terlibat dalam kegiatan usaha debitur.

---

In general, kinds of guarantees can be divided into 2 (two) kinds, the general guarantees (guarantees born since the law) and specific guarantees (guarantees born because of the making of an agreement), the guarantees arising from an agreements differentiated into a guarantee that is individual (such as undrwriting agreements (borgtocht), the warranty agreement and the agreement of bearing responsibility) and a guarantee that is material (such as pledge, fiduciary, mortgage and mortgage right). In the provision of giving collateral given by a third party / Guarantor, this thesis will try to reveal that there is no protection to the third party / Guarantor that if the debtor defaults, unless, prior to the signing of the Deed of Granting Mortgage right, is regulated agreements in advance between the third party / Guarantor and debtor in a separate agreement in front of the Notary, and the protection would be better if the third party / Guarantor also entered into the debtor's business as the parties involved in the business activities of the debtor."

"Salah satu jaminan dalam perjanjian kredit adalah dengan jaminan hak tanggungan, dimana dalam perjanjian jaminan hak tanggungan tersebut, aset yang dijaminkan oleh debitur untuk menjadi jaminan adalah Hak atas tanah yang dapat berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan. Dari penelitian ini penulis bertujuan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan terhadap debitur yang cidera janji ataupun wanprestasi, karena dengan adanya jaminan hak tanggungan kreditur dapat langsung meng-eksekusi aset yang dijaminkan oleh debitur yang telah wanprestasi sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

---

One of the guarantees in the credit agreement is a mortgage guarantee, where in the mortgage guarantee agreement, the assets guaranteed by the debtor to be used as collateral are land rights which can be in the form of buildings, plants, and works that already exist or will exist which are one unit with the land, and which belongs to the holder of the land rights whose burden is expressly stated in the Deed of Granting Mortgage concerned. From this study, the author aims to examine how legal protection for creditors in the execution of credit agreements with collateral rights guarantees for debtors who are in default or in default, because with the guarantee of mortgage creditors can directly execute assets guaranteed by debtors who have defaulted according to the provisions. -the applicable provisions according to Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights."

"[Dalam menjalankan bisnis bank selaku kreditur atau pihak pemberi pinjaman dalam pemberian fasilitas kredit kepada debitur terdapat risiko yang melekat, dan bank harus dapat memperhitungkan risiko yang dapat timbul terkait dengan aktivitas pemberian kredit tersebut, sehingga dapat meminimalkan potensi risiko yang dapat terjadi. Namun persetujuan bank atas pemberian fasilitas kredit ternyata dikemudianhari terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sedangkan Perjanjian Kredit telah ditandatangani dan sah menurut hukum kemudian bank menghentikan pencairan fasilitas kredit maka menimbulkan hak bagi debitur untuk mengajukan gugatan wanprestasi. Penelitian hukum ini bertujuan untukmengetahui dan memahami mengenai akibat hukum bagi bank apabila telah melakukan pelanggaran dan/atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta Untuk mengetahui dasar gugatan wanprestasi oleh debitur terhadap bank serta perlindungan hukum bagi bank atas adanya gugatan wanprestasi oleh debitur atas perjanjian kredit yang telah ditanda tangani antara bank dengan debituratas pelanggaran dan/atau pelampauan batas maksimum pemberian kredit. Penulisan tesis ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaandengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian atas bahan-bahan hukum baik bahan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa Terhadap pelanggaran dan/atau pelampauan atas ketentuan BMPK dapat dikenakan sanksi mulai dari sanksi administrasi dantidak menutup kemungkinan dapat dikenakan sanksi pidana kepada Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya, mencerminkan adanya permasalahan tata kelola bank (GCG), hingga menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kesehatan serta secara hukum bank dapat dilindungi dari gugatan wanprestasi debitur akibat terjadinya pelanggaran dan/ataupelampauan batas maksimum pemberian kredit demi kepentingan bank.;In running a business bank as creditor or lender in the provision of credit facilities to borrowers there are inherent risks, and the bank must be able to take into account the risks that may arise relating to the credit granting activities, so as to minimize the potential risks that can occur. However, the approval of the bank credit facilities inthe future turned out to be a violation and / or overrun Legal Lending Limit (LLL) while the Credit Agreement has been signed and lawful then stop the disbursement of bank credit facilities will cause a debtor the right to file a lawsuit for breach of contract. Legal research is aimed to know and understand the legal consequences for the bank when it is a foul and / or overrun Legal Lending Limit (LLL) as well as to know the basis of the claim of default by the debtor to the bank as well as legalprotection for banks on the lawsuit of default by the debtor on the credit agreement has been signed between the bank and the debtor for breach and / or overrun legal lending limit.This thesis was assessed using normative legal research or juridical normative that uses data collection techniques in the form of research literature bystudying the literature relating to the object of research on legal materials both materials using primary legal materials, secondary law, and legal materials tertiary. The results of the research that has been done, that against violations and / or overrun on the legal lending limit may be subject to sanctions ranging from administrative sanctions and did not rule may be subject to criminal sanctions to the Board ofCommissioners, Board of Directors, Bank employees, shareholders and other affiliated parties, reflecting the bank's governance issues (GCG), to cause a decrease in the level of health as well as legally the bank can be protected from a lawsuit the debtor defaults due to the violation and / or exceeding the maximum limit in the interests of bank lending., In running a business bank as creditor or lender in the provision of credit facilities toborrowers there are inherent risks, and the bank must be able to take into account therisks that may arise relating to the credit granting activities, so as to minimize thepotential risks that can occur. However, the approval of the bank credit facilities inthe future turned out to be a violation and / or overrun Legal Lending Limit (LLL)while the Credit Agreement has been signed and lawful then stop the disbursement ofbank credit facilities will cause a debtor the right to file a lawsuit for breach ofcontract. Legal research is aimed to know and understand the legal consequences forthe bank when it is a foul and / or overrun Legal Lending Limit (LLL) as well as toknow the basis of the claim of default by the debtor to the bank as well as legalprotection for banks on the lawsuit of default by the debtor on the credit agreementhas been signed between the bank and the debtor for breach and / or overrun legallending limit.This thesis was assessed using normative legal research or juridicalnormative that uses data collection techniques in the form of research literature bystudying the literature relating to the object of research on legal materials bothmaterials using primary legal materials, secondary law, and legal materials tertiary.The results of the research that has been done, that against violations and / or overrunon the legal lending limit may be subject to sanctions ranging from administrativesanctions and did not rule may be subject to criminal sanctions to the Board ofCommissioners, Board of Directors, Bank employees, shareholders and otheraffiliated parties, reflecting the bank's governance issues (GCG), to cause a decreasein the level of health as well as legally the bank can be protected from a lawsuit thedebtor defaults due to the violation and / or exceeding the maximum limit in theinterests of bank lending.]"

"PT Bukit Pembangkit Innovative PT BPI merupakan sebuah Independent Power Producer IPP yang mendapatkan Power Purchase Agreement PPA ,dari PLN pada tahun 2011. PPA adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara IPP dan PLN selama 30 tahun. Untuk pendanaan pembangunan PLTU Mulut Tambang Banjarsari, PT BPI mengeluarkan ekuitas sebesar 30 dan BNI sebesar 70 dari biaya pembangunan PLTU. Kebutuhan pembiayaan pada proyek PLTU diberikan dalam bentuk kredit investasi secara sindikasi. Sejak dimulainya operasi komersial, timbul permasalahan dalam hal ketersediaan PLTU dan juga jaringan transmisi yang menyebabkan munculnya masalah keuangan. PT BPI mendapatkan kendala yang serius dalam pemenuhan kewajibannya mengembalikan pinjaman baik pinjaman pokok maupun bunga dari pinjaman sesuai yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit antara PT BPI dan BNI. Sehingga terjadi potensi default atau kegagalan dalam pelunasan utang baik besaran maupun waktu pelunasan pinjaman oleh PT BPI. Dalam tesis ini, telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa mengenai kesesuaian perjanjian kredit antara PT BPI dan BNI denga nketentuan yang berlaku, menganalisa mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam klausula-klausula pada perjanjian kredit serta menganalisa mengenai perlindungan hokum bagi debitur jika terjadi resiko default yang timbul dari luar perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian hokum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalu I studi kepustakaan dengan studi dokumen atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian kredit antara PT BPI dan BNI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Namun, Klausula-klausula pada perjanjian kredit PT BPI dan BNI tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hokum kepada debitur karena BNI masihmencantumkan klausula yang dilarang oleh Undang-Undang No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, mengenai resiko default yang timbul dari luar perjanjian kredit dalam hal ini disebabkan oleh pihak PLN, yaitu pada saat PLN tidak dapat mengambil seluruh energy yang dihasilkan PLTU karena kesalahan PLN walaupun ada perlindungan ldquo;take or pay rdquo; tapi tidak melindungi potensi kerugian karena adanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Klausul ldquo;take or pay rdquo;menyatakan bahwa jika PLN tidak dapat membeli listrik sesuai dengan jumlah yang disediakan oleh IPP maka PLN diharuskan untuk membayar minimal 80 dari listrik yang diproduksi.

---

PT Bukit Pembangkit Innovative PT BPI is anIndependent Power Producer IPP which has been awarded aPower Purchase Agreement PPA by PLN on 2011. The PPA is a contract or agreement between an IPP and PLN to sell the electricity power for the period of 30 years. To finance the development of Mine Mouth Power Plant of PLTU Banjarsari 2 x 110 MW, PT BPI uses the structure of Debt to Equity ratios of 75 to 25 . It means that PT BPI has to put the equity as much as 30 of the total project cost and the 70 of project cost was financed by the loan from lender. This loan needed to finance the project is given by a syndication bank as stated in the loan agreement. Started from the commercial operation there is a problem of the availability of the power plant and also the performance of the transmission line which has resulted the financial problem. PT BPIhas faced a serious problem in the process of repayment of the loan including the interest of the loan. This problem lead to a potential default or the failure in returning the money that has been borrowed by PT BPI. In this thesis, a thoroughly study has been executed, in order to analyse in depth concerning the compliance of the loan agreement to the valid law and regulation related to such agreement. Also it has been studied all the clauses in accordance with the legal protection for the debtor if there is a default that arisen outside of the loan agreement. This study is a normative study with the case to case approaches and also by the valid regulation approach which is done through the literature study, with the study through all of the legally related documents which can be categorized as primary, secondary and tertiary documents. The results of the study and research has shown that the loan facility agreement between PT BPI and BNI is in compliance with the valid law and regulation however its clauses of the loan agreement has not given all the complete legal protection to the debtor, because BNI still incorporated a clause that is prohibited by the Law Number 8 1999 concerning Consumer Protection and POJK Number 1 POJK.07 2013 concerning Consumer Protection in Financial Services Authority, concerning the default risks that arise from the outside of the loan agreement. In this case because of the default caused by PLN whenever PLN can not take the whole energy because their fault, there will be an opportunity lose for IPP. Even though there is the so called ldquo take or pay rdquo clause in which whenever PLN could not take the power as stated in the contract, PLN must pay the amount of 80 from the availability of the power plant to ensure the IPP will still pay the loan to the bank.So the ldquo take or pay rdquo clause is a kind of protection for the Bank. Also for the Bank itself there is a protection in which as stated in the loan agreement ie. the pledge of shares agreement in which the Share Holders of IPP will pledge all of their share in the IPP."

"Hak tanggungan merupakan salah satu jenis jaminan yang digunakan sebagai jaminan pada pemberian fasilitas kredit, yang ketentuannya dituangkan dalam perjanjian jaminan. Dalam hal ini, aset debitur yang digunakan sebagai jaminan adalah hak atas dan dapat berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya yang sudah ada ataupun akan ada yang merupakan satu kesatuan pada tanah tersebut. Ketentuan mengenai bangunan, tanaman, dan hasil karya di atas tanah milik debitur harus dinyatakan dengan tegas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk meninjau lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk perlindungan dan upaya hukum bagi debitur dalam permasalahan terkait lelang eksekusi yang dilakukan oleh kreditur sebagai penjual dengan penetapan nilai limit yang tidak wajar atau rendah, sebab dengan adanya ketentuan mengenai nilai limit dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Nomor 122 Tahun 2023 dan ketentuan eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bisa memberikan kedudukan yang seimbang dan adil dalam pelaksanaan lelang eksekusi.

---

Mortgage is one type of collateral used as security for the provision of credit facilities, the provisions of which are set out in a security agreement. In this case, the debtor's assets used as collateral are rights to and can be in the form of existing or future buildings, plants, and works that form an integral part of the land. The provisions regarding buildings, plants, and works on the debtor's land must be expressly stated in the Deed of Granting Mortgage. In this study, the author aims to further review how the form of protection and legal remedies for debtors in problems related to execution auctions conducted by creditors as sellers with the determination of unreasonable or low limit values, because with the provisions regarding the limit value in the Minister of Finance Regulation concerning Auction Implementation Guidelines Number 122 of 2023 and the provisions of execution in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, can provide a balanced and fair position in the implementation of execution auctions."

"Emotionally Transmitted Debt (ETD) menggambarkan situasi ketika anggota keluarga debitur bertindak sebagai penjamin kredit, yang mana keterlibatannya didorong bukan karena motif ekonomi yang memberikan manfaat kepadanya, melainkan karena adanya keterikatan emosional yang ia miliki dengan debitur. Fenomena ini menempatkan penjamin sebagai pihak yang dimanfaatkan secara tidak adil oleh debitur maupun kreditur, namun hukum belum memberikan perlindungan terhadap pihak penjamin dalam fenomena ETD. Metode penelitian berupa yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis. Hasil penelitian yang pertama, pengaturan perlindungan hukum terhadap penjamin dalam kasus ETD di Indonesia dimuat dalam KUHPerdata, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan POJK Nomor 42/POJK.03/2017. Akan tetapi peraturan tersebut belum lengkap sehingga belum memberikan perlindungan perlindungan terhadap penjamin dalam fenomena ETD. Kedua, usulan norma pengaturan perlindungan terhadap penjamin akibat fenomena ETD untuk masa yang akan datang dengan menyisipkan norma pada prinsip kehati-hatian 5 C’s POJK Nomor 42/POJK.03/2017 yaitu bank wajib memastikan bahwa penjamin diberi informasi mengenai akibat hukum dari perjanjian jaminan, penjamin dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya dalam perjanjian jaminan apabila penjamin dapat membuktikan kreditur tidak menginformasikan kepada penjamin yang memiliki keterikatan emosional dengan debitur resiko yang ada dibalik ditandatanganinya perjanjian jaminan dan penjamin dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya untuk membayar utang debitur utama apabila penjamin dapat membuktikan bahwa kemampuannya untuk mengambil keputusan secara bebas dan bertanggungjawab telah cacat, penjamin dapat membuktikan terdapat penyalahgunaan keadaan, unconsionability, paksaan, kekhilafan, penipuan, atau perbuatan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh debitur dan atau kreditur.

---

Emotionally Transmitted Debt (ETD) describes the situation when a debtor's family member acts as a guarantor, whose involvement is driven not because of economic motives that provide benefits or awareness of responsibility as a guarantor, but rather because of the emotional attachment between the guarantor and the debtor. The ETD risks the guarantor to be unfairly exploited by both debtors and creditors, yet the law does not provide protection for the guarantor. The research method for this thesis is normative juridical with descriptive analytical typology. The results, first that the legal protection for guarantors in ETD cases in Indonesia contained in the Civil Code, Act No. 10 of 1998 concerning amendments to Act No. 7 of 1992 concerning Banking, Act No. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, Act No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, and POJK No. 42/POJK.03/2017. However, these regulations do not yet provide protection for guarantors in the ETD phenomenon. Second, proposed norms for protection of guarantors due to the ETD phenomenon for the future, inserting norms on the precautionary principle 5 C's POJK Number 42/POJK.03/2017, that banks are obliged to ensure that guarantors are given information regarding the legal consequences of guarantee contract, The guarantor can escape from his responsibility in the guarantee contract if the guarantor can prove that the creditor did not inform the guarantor who has an emotional attachment to the debtor of the risks behind the signing of the guarantee contract and the guarantor can escape from his responsibility to pay the main debtor's debt if the guarantor can prove that his ability to make decisions freely and responsibly is defective, the guarantor can prove that there is undue influence, unconscionability, coercion, fraud, or other tort committed by the principal debtor and/or creditor."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pendapat sebagian Pengurus PKPU yang menyatakanbahwa perjanjian pengikatan hak tanggungan merupakan perjanjian timbal balik,sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut harus mendapatkan persetujuan PengurusPKPU sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 249 ayat 1 Undang-Undang Nomor37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Pendapat tersebut bertentangan dengan pemahaman penulis bahwa perjanjianpengikatan hak tanggungan adalah perjanjian sepihak yang memberikan kewajibanbagi salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi, sehingga perjanjian tersebut tidakdapat dikategorikan sebagai perjanjian timbal balik. Adapun terdapat beberapa risikohukum yang harus dihadapi Kreditur yang bermaksud melaksanakan perjanjianpengikatan hak tanggungan tanpa adanya persetujuan Pengurus antara lain yaitukeabsahan pihak yang berkomparisi dalam perjanjian pengikatan hak tanggunganberpotensi digugat oleh pihak yang berkepentingan dan pelaksanaan perjanjiantersebut dapat dimintakan pembatalan oleh Kurator apabila merugikan harta debitur actio pauliana . Disamping itu, Notaris yang berperan dalam pembuatan perjanjianpengikatan hak tanggungan perlu memahami pihak-pihak yang berwenang dalampembuatan perjanjian tersebut guna menghindari adanya risiko hukum yang mungkintimbul di kemudian hari. Dengan adanya pemahaman yang sama terhadap penafsiranperjanjian timbal balik dalam PKPU, Penulis berharap dapat memberikan kepastianhukum bagi pelaku usaha untuk kelangsungan usahanya di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis explains the opinion of some Administrator stating that the contractingagreement is a mutual agreement, so the implementation of the agreement mustobtain the approval of the Administrator as regulated in the provision of Article 249paragraph 1 of Law Number 37 Year 2004 About Bankruptcy And Suspension DebtPayment Obligations. The Administrator rsquo s opinion is contrary to the writer 39 sunderstanding that the agreement of mortgage is a unilateral agreement whichobliges one party to perform its performance, so the agreement can not becategorized as a mutual agreement. There are some legal risks to which Creditorsare required to execute the binding rights agreement without the consent of theAdministrator, among others the legitimacy of the parties in the lease agreement withthe potential liability to be sued by the interested parties and the execution of theagreement can be requested by the Curator if the loss of property Debtor actiopauliana . In addition, a Notary acting in the development of mortgage bindingagreements needs to understand the authorities in the making of such agreements inorder to avoid any legal risk that may arise in the future. With the sameunderstanding of the interpretation of the reciprocal agreement in PKPU, the Writerhopes to provide lega"

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai implementasi hukum perjanjian pada perjanjiankredit antara BPR Utama Kita Mandiri dengan Debitur X beserta wanprestasiyang dilakukan oleh Debitur X. Upaya penanganan kredit bermasalah turutdibahas apakah sudah sesuai prosedur dan dilakukan dengan cara-cara yang baikdan benar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan antaraBPR Utama Kita Mandiri dengan Debitur X sudah sah dan Debitur X terbuktitelah melakukan wanprestasi. Pihak BPR telah melakukan upaya-upayapenanganan kredit bermasalah sesuai prosedur baik menurut Peraturan BankIndonesia dan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR Utama Kita Mandiri.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the implementation of contract law on creditagreement between BPR Utama Kita Mandiri and Debtor X with the breach ofcontract performed by Debtor X. This thesis also discusses about the efforts onhandling the non-performing loans were based on good and right procedures andways. The method used in this research was qualitative with descriptiveinterpretive. The results of this research revealed that credit agreement betweenBPR Utama Kita Mandiri and Debtor X was valid and debtor has been proven indoing breach of contract. The bank has made efforts to handle non-performingloans in accordance with procedures of Regulations of Bank Indonesia and CreditPolicy Guidelines of BPR Utama Kita Mandiri."

"Perkembangan ekonomi yang sangat pesat membuat kepastian hukum untuk lembaga-lembaga keuangan sangatlah diperlukan untuk menjamin kembalinya hak yang dimilikinya. Hal tersebut mengaikbatkan diperlukannya jaminan untuk memperkuat kepastian hukum yang dimiliki oleh pemegang jaminan untuk didahulukan apabila si pemberi jaminan cidera janji atau wanprestsasi. Namun pada kenyataannya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan pemegang jaminan tersebut kehilangan jaminannya tersebut. Salah satu diantaranya hapusnya Hak Tanggungan yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan diakibatkan itikad buruk dari pemberi hak tanggungan. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum lebih lanjut agar terjaminnya perlindungan dan kedudukan kreditur dalam pemberian jaminan. Dalam Tesis ini mengangkat mengenai putusan Makhamah agung Republik Indonesia Nomor 396/K/Pdt/2009 mengenai pembebasan Tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan yang membuat kerugian bagi pihak pemegang hak tanggungan. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelittian kepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder. Penulisan tesis ini membahas mengenai perlindungan kreditur sebagai pemegang hak tanggungan atas pembebasan tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan untuk bisa mendapatkan haknya sebagai pemegang hak tanggungan.

---

The rapid economic growth requires the legal certainty for financial institutions to guarantee the return of the owned rights. Therefore, warranty is necessary to strengthen the legal certainty of the guarantee holder if the guarantor violates the contract. However, in the reality, many holders lose their guarantee due to the breaches. One of them is the voidance of Mortgage Right of its holder by reason of the ill will of the mortgage giver. Thus, further legal certainty is requisite to guarantee the creditor protection and position in the guarantor.

This thesis discusses the verdict of Indonesian Supreme Court No. 396/K/Pdt/2009 on land acquisition as loan guarantee which causes loss for the mortgage right holder party. This thesis uses library research, for the data to be used is secondary data. This thesis discusses creditor protection as mortgage right holder of land acquisition as loan guarantee from mortgage burden in the credit agreement and legal actions of the mortgage right holder to obtain the right as the mortgage right holder."

"ABSTRAKApabila debitor wanprestasi maka kreditor mempunyai hak untuk menjual objek haktanggungan atas kekuasaan sendiri melalui lelang. Pelaksanaan lelang seharusnyaberdasarkan ketentuan yang berlaku dalam peraturan lelang agar tujuan dari lelanguntuk memperoleh harga yang optimal dapat terwujud. Sebagai perlindungan hukumbagi debitor maka ditetapkan nilai limit yang merupakan patokan harga minimal barangyang akan dilelang Namun ternyata lelang yang dilaksanakan tidak berdasarkanketentuan yang berlaku. Penulis menganalisis bagaimana suatu perbuatan dalampelaksanaan lelang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan apakahkelalaian kreditor dalam memberitahukan permohonan lelang kepada debitor danpenetapan nilai limit dibawah Nilai Jual Objek Pajak dapat dijadikan dasar sebagaiperbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatifyaitu penelitian yang memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatuperaturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian iniditemukan tidak ada peraturan lelang yang mengatur secara jelas mengenai kewajibankreditor untk memberitahu permohonan lelang kepada debitor dan nilai limit yangditetapkan tidak boleh di bawah nilai jual objek pajak. Perbuatan kreditor menetapkannilai limit di bawah Nilai Jual Objek sangat merugikan debitor, sehingga perbuatanyang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan melanggar kepatutan dalammasyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Akibat dariperbuatan melawan hukum adalah lelang yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkanberdasarkan Putusan Pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi debitor

---

ABSTRACTIf a debtor defaults, the creditor has the right to sell the mortgage object on its ownpower through auction. Auctions were supposed to be based on Auction Principles andProcedure, so the purpose of the auction to obtain optimal prices can be realised.Auction regulations set reserve price as legal protection for debtors. However, theauction of mortgage objects was not based on Auction Principles and Procedure.Therefore, the writer is interested in analyzing the application of Auction Principles andAuction Procedure in those auctions. The thesis focuses on analyzing how creditor’snegligence in notifying the debtor about the auction and how the determination ofreserve price which was far below the sales value of tax objects can be regarded as atort. The research method used is normative juridical, which mean the purpose of theresearch is to acquire knowledge about the relationship of one regulation with another.From the research the writer found no regulation which state clearly about creditor innotifying the debtors about the auction application and determination of limit valuesbelow taxable sale value. Creditor actions in lowering reserve price far below NJOPcould be very detrimental to the debtor. In this court decision, creditor actions loweringauction reserve price far below NJOP that caused damages to the debtor werecategorized as a tort. The judges, therefore, cancelled the auction as a legal protectionfor the debtor."