Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris merupakan suatu profesi jabatan umum yang berwenang membuat akta autentik. Notaris berwenang memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, Atas kewenangan tersebut Notaris mempunyai tanggung jawab yang melekat dan apabila tanggung jawab tersebut dilanggar menimbulkan akibat hukum terhadap Notaris dan akta autentik yang dibuatnya. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah mengenai perbuatan seorang Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan Kawaluyaan Kebon Jati yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Kawaluyaan yang diketahuinya Yayasan Kawaluyaan tersebut tidak melakukan penyesuaian sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang yayasan, tanpa mengkroscek kebenaran tersebut. Penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menganalisa kasus putusan Majelis Pemeriksa Pusat (MPP) tanggal 17 Desember 2014 nomor 05/B/Mj.PPN/XII/2014 untuk mengetahui pelanggaran kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang Notaris. Kesimpulan yang di dapat adalah tanggung jawab Notaris tidak terbatas dalam menjalankan jabatannya saja, akan tetapi tanggung jawab Notaris juga dilihat dari perilaku diluar jabatannya tersebut yaitu kode etik Notaris.

---

Notary is an authorized authority who has the rights to produce notarial deed. notary has the right to formulate parties rights and transform them into a authentic deed, therefore the rights of notary bear the responsibility which have to abide law within the notarial deed. Issue which has been revealed from the writer is regarding to the Article of Associaton of Yayasan Kebon Jati in accordance with Yayasan Law Act without checking the related regulation.

This thesis was written with yuridis normatif method which analyzed case of MPP yurisprudence dated 17th of December year 2014, case number 05/B/j.PPN/XXI/2014 which consist the obedience of borne to notary. the conclusion is that the notary not only responsible to his/her responsibility to bhe notary position however it is also to his/her code of conduct based the notary codes of ethic."

"Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya, merupakan kewajiban bagi Notaris untuk mematuhi segala aturan dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta. Apabila prosedur dalam pembuatan akta tidak dilakukan dengan benar dan tertib sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang, maka akta tersebut akan menjadi cacat yuridis. Namun, Notaris juga merupakan manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan. Salah satu kesalahan yang dapat terjadi adalah kesalahan ketik dalam minuta akta setelah salinan akta dikeluarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa akibat bagi akta yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku akan mengakibatkan akta tersebut mengalami degradasi dalam hal kekuatan pembuktiannya. Sedangkan bagi Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa prosedur pembuatan akta yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan menyebabkan akta menjadi cacat yuridis, dan terhadap Notaris patut dipahami bahwa terdapat tanggung jawab yang melekat padanya apabila Notaris tidak menjalankan jabatannya dengan benar.

---

Notary Act and Notary Ethical Code is guidelines for the Notary in run his position. Because of that, the Notary has obligations to obey rules and provisions of Notary Act and Notary Ethical Code in making the deed. When procedure in making the deed is not done with right and orderly related with arranged in Notary act, so that deed will become defect juridical. But, the Notary also as ordinary human being that can make a mistake. One of mistakes that can happen is error type in the minute of deed after a copy the minute of deed was issued. This research is using normative juridical research method and analyzed qualitatively.

The result from this research is known that for the deed which made not accord with regulations will effected to deed into degradation in terms the power of evidence. Whereas, for the Notary can be sanctioned in accordance with his actions. The conclusion in this research that is the procedure of making the deed which not accordance with the regulations, will cause the deed become juridical defect and for the Notary must be understood that there are responsibilities attached to his when Notary did not practice his position correctly."

"Dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum masih dijumpai beberapa kendala yang pada kondisi tertentu berpeluang memicu terjadinya perbuatan melawan hukum baik dalam lingkup perdata, administrasi ataupun pidana. Penulisan ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta autentik dan akibat hukum terhadap pemalsuan Akta yang dibuatnya. Metode dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan pemerintah, perundang-undangan dan buku. Dari hasil penulisan ini disimpulkan bahwa jasa yang diberikan oleh Notaris terikat dengan persoalan kepercayaan, oleh karena itu Notaris harus bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan jasanya. Terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tanggal 26 Maret 2013 Nomor 40/PID.B/2013/PN.LSM, Notaris/PPAT Imran Zubir Daoed Sarjana Hukum dinyatakan telah melakukan tindak pidana pemalsuan terhadap Akta autentik yang dibuatnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 264 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tanggung jawab Notaris/ PPAT Imran Zubir Daoed Sarjana Hukum dapat berupa tanggung jawab secara hukum dan secara moral.

---

In carrying out its duties and position as a Notary Public Officials still encountered some constraints on certain conditions likely to trigger an unlawful act well within the scope of civil, administrative or criminal. This writing discusses the responsibilities as Acting Notary Public authorized to make authentic deed and effect of the law against counterfeiting Deed made. The method in this paper is a normative juridical using secondary data, including government regulations, legislation and books.

From the results of this paper concluded that the services rendered by Notary tied to the issue of trust, therefore Notary must act honestly and responsibly in providing care services. Related to Lhokseumawe District Court Decision On March 26, 2013 Number 40 / Pid.B / 2013/PN.LSM, Notary /Land Deed Official Mr. Imran Zubir Daoed was alleged to have committed the crime of embezzlement as stated in Article 264 Code of Criminal Law. In connection with this, the responsibility of Notary and /or PPAT Imran Zubir Daoed may be liable legally and morally."

"Tesis ini berisi tentang tanggung jawab dari pihak notaris terhadap pembuatan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu.Yang dimaksud dengan keterangan palsu tersebut adalah keterangan yang dituliskan di dalam akta tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan dari para pihak baik yang disengaja maupun tidak sengaja.Keterangan palsu tersebut bisa berasal dari keterangan yang didapat dari Para Pihak yang menghadap Notaris atau keterangan yang ditulis oleh Pihak Notaris sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu mengacu pada asas-asas hukum tertulis. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan sumber dari website atau dokumen dari internet yang dapat mendukung kepentingan penelitian yang ditulis oleh penulis. Jika kesalahan dilakukan secara sengaja oleh pihak penghadap, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan berupa ganti rugi atau tindak pidana pemalsuan terhadap pihak yang merugikan tersebut dan pihak Notaris tidak dapat dipersalahkan apabila pihak Notaris dapat membuktikan apabila tidak terlibat dalam kesengajaan tersebut. Akan tetapi apabila kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Notaris maka Pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dan meminta ganti rugi serta Notaris tersebut dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administratif. Notaris dapat melakukan perbaikan apabila melakukan kesalahan tersebut secara tidak sengaja. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 pengganti Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Disebutkan bahwa Notaris dapat melakukan perbaikan dengan mengirimkan Berita Acara dan juga membuat perbaikan pada kesalahan yang ada di minuta akta yang telah dibuat oleh Notaris.

---

This thesis is about the responsibility of the notary towards the making of an authentic act that is based on false information. What is meant by the false information is an information that is written in the deed that is not in accordance with the wishes of the parties either intentional or accidental. False information can be derived from the information obtained from the Parties to Notary or statements written by Notary Party itself. This study is a normative juridical that relies on the principles of the written law. While this type of data used is secondary data in the form of legislation in the form of books relating to the research and resources of the website or document from the Internet to support the interests of research written by the author. If an error is made deliberately by the parties, then the party who feels aggrieved can file a claim for damages or a criminal act of forgery against the adverse party and the Notary can not be blamed if the Notary can prove if they are not involved in the deliberation. But if the error committed intentionally by a Notary, a party who feel aggrieved can sue the concerned Notary and ask for compensation as well as the Notary may be imposed sanctions in the form of criminal sanctions, civil penalties, and administrative sanctions. Notaries can make improvements when making such mistakes inadvertently. This is provided for in Article 51 of Law No. 2 of 2014 substitution of Law No. 30 of 2004 about Notary. Mentioned that the Notary can make improvements by sending Minutes and also make improvements to the existing errors in the minutes deed of Notary."

"Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik. Notaris bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi etika hukum dan martabat dalam menjalan profesinya. Notaris dalam menjalankannya jabatannya tunduk pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Apabila, notaris tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuatnya. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap perubahan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang dibuat secara sepihak. Serta kewajiban dan pertanggungjawaban notaris atas perbuatannya yang telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Adapun metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian yakni eksploratoris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan notaris dalam melakukan perubahan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dilakukan secara sepihak dan perubahan pada akta PPJB tersebut tidak ditandatangani oleh para pihak sehingga telah melanggar Pasal 48 ayat (2) UUJN, dan menyebabkan akta autentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana diatur pada Pasal 48 ayat (3) UUJN. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (11) UUJN dan Pasal 3 ayat (4) KEN, pertanggungjawaban secara perdata atas perbuatan melawan hukum dan dijatuhi sanksi berupa ganti kerugian sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata dan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan pemalsuan akta autentik dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun sebagaimana diatur pada Pasal 391 ayat (1) jo. Pasal 392 ayat (1) huruf a KUHP.

---

Notary as general officials are authorized to make authentic deeds. Notary are responsible for maintaining public trust and upholding legal ethics and dignity in carrying out their profession. Notary in carrying out their positions are subject to the UUJN and the Notary Code of Ethics. If the notary does not comply with the applicable laws and regulations, Notary will obtain the sanctions in accordance with the violations that committed. This study discusses the legal consequences on the evidentiary power of the deed of amendment of the sale and purchase binding agreement (PPJB) made unilaterally. As well as the notary's obligation and responsibility for his actions that have violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of the UUJN. The research method is normative juridical with an exploratory research typology. The type of data used in this study is in the form of secondary data. The data analysis is carried out qualitatively. Data collection tools in the form of document studies and interviews with resource person. The results of this study show that the notary's act in making changes to the deed of sale and purchase binding agreement (PPJB) was carried out unilaterally and the changes to the PPJB deed were not signed by the parties so that it violated Article 48 paragraph (2) of the UUJN, and caused the authentic deed to be relegated to a deed under hand as stipulated in Article 48 paragraph (3) of the UUJN. Notaries can be held administratively liable which can be subject to sanctions as stipulated in Article 16 paragraph (11) of the UUJN and Article 3 paragraph (4) of the KEN, civil liability for unlawful acts and sanctions in the form of compensation as stipulated in Article 1365 of the Civil Code and criminal liability for the act of forgery of an authentic deed with a maximum imprisonment of 8 (eight) years as stipulated in Article 391 paragraph (1) jo. Article 392 paragraph (1) point a of the Penal Code."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pelanggaran sumpah jabatan Notaris yang dilakukanoleh Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pejabat umum. Adapunjenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu datayang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi,sedangkan metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalahmenggunakan metode analisa data secara kualitatif yang bersifat eksplanatorisanalitis. Hasil dari Penelitian, menyimpulkan Notaris yang melakukan perbuatanyang melanggar sumpah jabatannya sebagai seorang Notaris akan dikenakanpertanggungjawaban berupa perdata, pidana, administrasi, dan agar supayaterhindar dari masalah pelanggaran sumpah jabatan, dalam melakukan tugasnya,Notaris harus memiliki moral dan integritas yang mantab dan selalu berpedomankepada Undang-Undang Jabatan Notaris

---

ABSTRACTThis thesis discusses the oath of office violations committed by Notary PublicNotary in performing his duties as a public official. The type of data used in thisresearch is secondary data is data obtained directly through a search of theliterature or documentation, while the data analysis method used in this research isusing qualitative data analysis method that is explanatory analytical. The results ofthe study, concluded notaries who perform acts that violated his oath of office as aNotary will incur liability in the form of civil, criminal, administration, and inorder to avoid the violation of the oath of office, in performing its duties, a notarymust have morals and integrity mantab and always referring to the Notary Act"

"Tesis ini membahas pelanggaran Jabatan yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif. Hasil dari Penelitian ini adalah Notaris selaku pejabat umum yang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari Negara dalam pembuatan akta otentik, Notaris hendaknya memegang amanah tersebut sehingga segala tindakan yang dilakukan tidak merugikan orang atau pihak yang berkepentingan, terkait adanya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris, sehingga dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah sesuai dengan koridor kewenangan dan kewajibannya seperti apa yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sebagai seorang Notaris Pelanggaran terjadi disebabkan karena Notaris tidak bertindak seksama dan cermat dalam pembuatan akta otentik. Dimana otensitas suatu Akta harus terpenuhi agar akta yang dibuat oleh Notaris tidak terdegradasi atau menjadi batal Demi Hukum, sehingga Notaris telah melanggar ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, hal seperti ini akan merugikan pihak yang berkepentingan dalam pembuatan Akta tersebut dan lembaga Notaris sehingga dapat menurunkan kualitas serta pelayanan seorang Notaris sehingga tidak dapat mempertahankan harkat dan martabat sebagai profesi notaris sendiri.

---

This thesis discusses about the abuse of Notary incumbency as public official in making of authentic Deed. This thesis uses a juridical normative analysis method. The results of this research are the Notary as a public official is given the authority and the trust of the Nation in making the authentic deed, The notary should hold the mandate so that all acts committed not to harm people or interested parties, related to offenders the Office undertaken by the notary, so that in the exercise of his duties and must comply with its obligations as a corridor authority and what has been stated in the Act of Notary and ethical code. As a notary public Violations occurred because the Notary does not act carefully and meticulously authentic certificate creation. Where otensitas a Deed must be fulfilled in order for the deed by the notary is not degraded or be annulled by law, making it Notarized had violated provisions of the Act of notary and ethical code, things like this will be detrimental to the parties concerned in making the Deed and Notarial institutions so that it can lower the quality and services of a notary public and therefore cannot defend the dignity and the dignity of the profession of notary public."

"ABSTRAKNotaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh Negara melalui Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Pendirian Yayasan adalah salah salah satu perbuatan hukum yang diwajibkan untuk dibuat dalam suatu akta autentik. Dalam pendirian Yayasan, Pendiri harus melakukan pemisahan sebagian dari harta kekayaan miliknya untuk dimasukkan ke dalam Yayasan dan dijadikan sebagai kekayaan awal Yayasan. Harta kekayaan yang dimasukkan ini dapat berupa uang atau benda, yang harus dibuktikan keabsahannya oleh Pendiri. Sebagaimana dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 340K/TUN/2015 dimana dalam Pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia YPLP-DM PGRI yang digugat oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia YPLP PGRI karena harta kekayaan yang dimasukkan Pendiri bukanlah milik pribadi dari Pendiri tersebut. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan serta norma yang berlaku. Simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pemasukkan harta kekayaan oleh Pendiri yang dituangkan dalam akta Notaris harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan keabsahan terhadap harta itu haruslah dapat dibuktikan oleh para pihak agar tidak timbul masalah dikemudian hari.

---

ABSTRACT Notary as general counsel is given authority by the State through the Laws to create authentic written which has power of perfect evidence. The Establishment of the Foundation is one of the legal acts which is required to be made in an authentic deed. In the Establishment of the Foundation, founder should separate some part of his her wealth to be entered into the foundation as an initial assets. This entered wealth can be either money or things, which the Founder must prove its validity. As in the Case of The Verdict of The Supreme Court Number340K TUN 2015 in which the Establishment of Foundation of Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia YPLP DM PGRI was sued by Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Republik Indonesia YPLP PGRI because the wealth entered by the founder was not the founder rsquo s personal wealth. The research method used in this writing is juridical empirical, that is using legislation as well as therelevant norms. The conclusions obtained in this study is the wealth entered by The founder as set forth in the Notarial Deed must be conducted in accordance with the relevant legislative requirements and the validity of the wealth must be proven by the parties so that there will be no problem in the future. "

"Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya berdasarkan suatu kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Permasalahan yang dibahas yaitu Akta Nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris J yang mengandung cacat hukum karena kuasa lisan yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut ternyata tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu akta yang dibuat berdasarkan kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat kesepakatan berakibat akta tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan dan Notaris yang membuatnya dapat dikenakan pertanggungjawaban secara moral, administratif, dan perdata.

---

This study explained about The Notarys responsibility through AuthenticDeedwhich has been made based on verbal agreement that is not qualified on the requirements validity. The issues are Deed No. 20 Date October 28th, 2018 which made by J Notary containing fault of law because verbal agreement that is being a fundamental in creating a deed. Evidently, the deed is invalid because it does not meet the requirements of agreement validity according to Article 1320 Civil Law Book. The study utilizes normative juridical. The typology of this study is analytical descriptive. The data classification is secondary data. The method in data analysis is qualitative data analysis method.

The result of study concludes that a deed is made based on verbal agreement which does not fit the requirements would affect the cancellation of deed by the aggrieved party and The Notary could responsible morally, administratively, and civilly."

"Notaris berwenang untuk membuat akta otentik, membukukan akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerking), dan akta di bawah tangan yang disahkan (legalisasi). Kenyataannya seringkali Notaris disalahkan apabila terjadi masalah mengenai akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerking) dan disahkan (legalisasi). Hal ini kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis saya yakni bagaimanakah peran notaris terhadap kebenaran isi data akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan serta bagaimana tanggung jawab notaris secara perdata apabila terdapat kesalahan di dalam akta tersebut. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Dalam kesimpulannya peran dan tanggung jawab notaris terhadap isi akta yang dilegalisasinya dibatasi, yaitu hanya sebatas pada tanggung jawab formil saja, tidak pada tanggung jawab materiil, namun notaris wajib memastikan bahwa akta tersebut tetap pada koridor hukum, dan apabila terdapat kesalahan karena kelalaian ataupun kesengajaan dari Notaris yang bersangkutan, maka tanggung jawab notaris secara perdata dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

---

Notary public authorities to create an authentic act, posted the deed under the hand of registered (waarmerking), and deed under the hand that passed (legalization). In fact often Notary blame when problems occur regarding the deed under the hand of registered (waarmerking) and confirmed (legalization). This later became the main problem in my thesis namely how the role of the notary toward the truth of the contents of the deed data under the hand that has obtained the legalization made as evidence in the trial and how the responsibility of the notary by civil liability when there is an error in the deed. The Writer then examine these issues with nomative juridical research method, using secondary data.

In conclusion the role and the responsibility of the notary toward the contents of the deed that legalization restricted, namely only limited on the responsibility of formal requirement only, not on the responsibility of the judicial review but notary are required to ensure that the act remains on the corridors of the law, and when there is an error for negligence or deliberate from Notary concerned, then the responsibility of the notary by civil liability can be a replacement cost, compensation and interest."