Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu negara, khususnyauntuk pembiayaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaannegara. Berdasarkan hal tersebut, pemenuhan piutang pajak harus didahulukandari piutang-piutang lain, sebagaimana ditentukan dalam undang-undangperpajakan Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pokokpermasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pembagianhasil lelang eksekusi pajak, dimana obyek lelang tersebut dibebani HakTanggungan. Penelitian tesis ini difokuskan untuk menganalisis apakah hasillelang akan dipergunakan untuk melunasi utang pajak atau akan dipergunakanuntuk melunasi utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Bentuk penelitianyang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitianyang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-normadalam hukum positif, diantaranya melakukan pengkajian terhadap peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan, Hak Tanggungan dan lelang serta menggunakan pendekatan kasus. Dalam penelitian, diketahui bahwa lelang yang dilaksanakan pada kasus ini adalah lelang eksekusi pajak, bukan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Walaupun peraturan telah menentukan bahwa hasil lelang seharusnya digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang pajak, namun pada prakteknya hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan

---

ABSTRACTTaxes have a very important role in a state, particularly in financing the statedevelopment, since taxes are the primary source of the state revenue. Based on this explanation, the fulfillment of tax receivables shall take precedence over other receivables, as stipulated by the Indonesian tax laws and the Indonesian Civil Code. Therefore, the problem statement to be examined in this theses is how is the distribution of auction proceeds of a tax foreclosure auction where the auction object is secured by Mortgage Right The theses focused on the analysis whether the proceeds of the auction be used to pay off the taxes or the mortgage. The research method used herein is a juridical normative method, i.e. research that is focused on reviewing the implementation of rules or norms in law, including to conduct studies on any prevailing regulation relating to taxation, Mortgage Right and auction, and by using a case approach. The research found that the auction applicable to this case was the tax foreclosure auction, not the mortgage auction.Although the regulations has determined that the auction proceeds be used to pay off the taxes first, in practice, the auction proceeds were used to pay off the debt secured by Mortgage Rights first"

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemenang lelang lelang Hak Tanggungan apabila benda lelang yang dijual dengan lelang berbeda dengan yang ada pada pengumuman lelang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 123/Pdt.G/2018/PN.Mnd) Sehubungan dengan topik ini, penulis menganalisis perlindungan hukum dari pemenang lelang dan tanggung jawab Pejabat Lelang dan Kreditor sebagai Penjual lelang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa perbedaan antara objek lelang dalam kenyataan dan dalam iklan dapat mengakibatkan pembatalan lelang. Perlindungan hukum bagi Pemenang Lelang dalam kasus ini adalah pengadilan Menghukum penjual untuk membayar semua kerusakan material dan imaterial yang diderita oleh pemenang lelang. Petugas Lelang berdasarkan Pasal 11 PMK-94 dalam melakukan wewenang mereka juga memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan lelang yang mereka pimpin, tetapi mereka masih dapat bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian selama tindakan mereka dapat dibuktikan di pengadilan. Dan penjual yang tindakannya terbukti di pengadilan sepenuhnya bertanggung jawab atas tuntutan pidana dan / atau tuntutan hukum perdata. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Pejabat Lelang dan Kreditor sebagai penjual lelang memeriksa dengan saksama data dan dokumen lelang dan lebih memperhatikan persiapan lelang.

---

This thesis discusses the legal protection of the winning bidder of Mortgage Rights auction in the case that the auction object put up for sale by auction is different from that in the auction advertisement (a case study of Manado District Court's decision Number : 123/Pdt.G/2018/PN.Mnd)In relation to this topic, the writer analyses the legal protection of the winning bidder of the auction and the responsibility of the auctioneer and the creditor as the seller of the auction. The research uses a normative juridical method with a qualitative data analysis approach. The writer concludes that the difference between the auction object in reality and in the advertisement may results in the annulment of the auction. The legal protection for the Winning Bidder in this case is the court Punish the seller to pay for all material and immaterial damages suffered by the winning bidder. Auctioneer based on Article 11 of the PMK-94 in doing their authority also has responsibility for the conduct of the auctions they lead, but they can still be liable for errors and negligence as long as their actions can be proven in court. And the seller whose actions are proven in court is fully liable for criminal prosecution and/or civil lawsuits. Therefore, the writer suggests that the auctioneer and the creditor as the seller of the auction examine closely auction data and documents and give more attention to auction preparation."

"Dalam penulisan Tesis ini penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Tanggungan Yang Objek Hak Tanggungannya Diblokir Oleh Kantor Pertanahan Atas Permohonan Pihak Lain, dengan contoh kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat. Hal ini dilatarbelakangi dari kesalahan Kantor Pertanahan dalam meemberikan perpanjangan sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan memblokir Objek Hak Tanggungan tersebut.Dalam upaya untuk mengetahui aspek hukum pemblokiran terhadap objek Hak Tanggungan, mengetahui alasan Kantor Pertanahan melakukan pemblokiran terhadap Objek Hak Tanggungan pada kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat, dan proses pemblokiran tersebut, serta mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Tangggungan apabila debitur wanprestasi, sedangkan sertifikat objek Hak Tanggungan sedang diblokir oleh Kantor Pertanahan, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan.Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, Aspek hukum pemblokiran pemblokiran terhadap Objek Hak Tanggungan pada contoh kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku seharusnya tidak boleh. Sebab objek Hak Tanggungan yang sudah dibebani Hak Tanggungan tidak boleh diblokir oleh Kantor Pertanahan, sebab sebelum pembebanan Hak Tanggungan objek (sertifikat) sudah dicek kebersihannya dari sengketa apapun. Adapun alasan Kantor Pertanahan melakukan pemblokiran sertifikat karena adanya permohonan dari pihak lain, dan tahap-tahap pemblokiran yaitu pemohon melampirkan surat permohonan tertulis dengan disertai sertifikat yang akan dimohonkan pemblokiran dan identitas pemohon KTP dan KK. Serta melampirkan surat gugatan Pengadilan kalau ada. Sedangkan bagi pemegang hak tanggungan apabila objek hak tanggungannya diblokir oleh Kantor Pertanahan, tidak ada perlindungan hukum.

---

In the writing of this thesis, the writer discusses legal protection for the Holder of Mortgage Right whose Object of the Mortgage Right is BIockade by Land Office upon the Request of Other Party, with the sample case of ITC Roxy Mas, Central Jakarta. This issue has the background from the mistake of the Land Office in issuing the extension of certificate of Right of Ownership over Strata Title Unit and blockading the Object of such Mortgage Right.

In the effort to discover the legal aspect of such blockade towards the Object of the Mortgage Right, discover the reasons of the Land Office to blockade the Object of the Mortgage Right in the case of ITC Roxy Mas, Central Jakarta, and the blockading process, as well as discover legai protection towards the Holder of Mortgage Right if the debtor is in default, meanwhile the certificate of the object of the Mortgage Right is blockaded by the Land Office, then, the approach being used is juridical - nonnative referring to the written reguiations or positive law as well as other legal sources, related to the issue.

Based on the result of research and interview, the writer obtains answers towards the existing issue, the Legal aspect for the blockade over the Object of Mortgage Right in the sample case of ITC Roxy Mas, Central Jakarta, is based on the prevailing theory and reguiations which should not be used. Because the object of Mortgage Right which has becn encumbered by Mortgage Right cannot be blockaded by the Land Office, because before the encumbrance of Mortgage Right, the object (the certificate) has been checked for its clearance from any dispute whatsoever. Whereas the reason of the Land Office to cany out the blockade over the certificate is because there is a request from other party, and the blockading stages are: the applicant is attaching a written application supplemented by the certificate requested to be blockaded and the identity of the applicant in the form of Resident Identification Card and Family Card. As well as attaching statement of claim submitted to the Court, if any. Whereas for the holder of mortgage right, if the object of the mortgage right is blockaded by the Land Office, there is no legal protection for him."

"Pelaksanaan parate eksekusi pada eksekusi hak tanggungan dan eksekusi jaminan fidusia dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 090 PDT G 2010 PN JKT PST dan Salinan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Nomor 007 2014 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data data sekunder berupa peraturan perundang undangan dan literatur terkait serta data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait Parate eksekusi pada hak tanggungan dan jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditor untuk mengeksekusi objek yang dijadikan jaminan dengan cara menjualnya dan mengambil pelunasan dari penjualan tersebut tanpa melalui fiat Pengadilan Negeri ketika debitor cedera janji.

---

The implementation of self enforcement Parate Executie of Secondary Right of Land Hak Tanggungan and Fiduciary Assignment by analyzing Civil Case No 090 PDT G 2010 PN JKT PST and Copy of Auction Minute of Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV No 007 2014 This study is using a normative juridicial approach that using secondary data related to the security law related literature and also using primary data such as interview with related informants The self enforcement of Hak Tanggungan and Fiduciary Assignment entitles the creditor to execute the secured object by selling it and take repayment of the sale without any fiat of District Court when the debtor breaches of contract."

"Dalam hal terjadi kredit macet, lelang dimaksudkan untuk menghasilkan jual beli atas jaminan utang piutang dengan harga terbaik agar debitor dapat melunasi utang kepada kreditor. Dalam lelang dikenal nilai limit yang menjadi batasan harga terendah dalam suatu proses lelang. Penetapan nilai limit didasarkan kepada hasil penilaian oleh jasa penilai independen atas objek yang hendak dilelang. Nilai limit bertujuan agar lelang dapat optimal. Namun, dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.MGL ditemukan suatu fakta hukum dimana terjadinya suatu lelang yang penetapan nilai limit ditetapkan oleh pengadilan negeri di bawah harga riil dan diikuti dengan hasil lelang yang lebih rendah dari harga riil. Pengadilan negeri dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.MGL menetapkan nilai limit tidak berdasarkan hasil penilaian oleh jasa penilai independen sebagaimana diwajibkan dalam PMK 106/PMK.06/2013 tentang Pelaksanaan Lelang. Ketidaksesuaian ini akhirnya menghasilkan suatu lelang yang hasilnya tidak cukup untuk membayarkan utang debitor kepada kreditor, sehingga mendatangkan kerugian bagi debitor dan kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Dapat disimpulkan dalam putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.MGL pengadilan negeri adalah sah dan berwenang sebagai penjual dan menetapkan nilai limit. Namun, penetapan nilai limit oleh pengadilan negeri bertentangan dengan PMK 106/PMK.06/2013 dan pelaksanaan lelang ini tidak melahirkan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak.

---

In the event of bad loan, auction intended to sell pledged object with the best price in order to pay off debtor?s debt to creditor. Auction recognizes reserve price which is the restriction of the lowest price when the auction started. Reserve price determination is based on assessment on the auction object by an independent appraisal. Reserve price intended to give the best result of the auction. However, the district court decision number 02/PDT.G/2010/PN.MGL. shows legal fact where auction held with a reserve price that determined by the district court without based on an independent appraisal assessment on the auction object and this event is inconsistent with PMK 106/PMK.06/2013. Eventually, the auction result did not cover debtor?s debt to creditor. Both of debtor and creditor are disadvantaged in this event. This research is a juridical normative research with the type of prescriptive research. There are some conclusions based on the above case. First, the district court is the legitimate seller of the auction and has the authority to determine the reserve price. However, the determination of the reserve price by the district court in this case is not in accordance with PMK 106/PMK.06/2013 and cause disadvantage to the party."

"Eksekusi Lelang atas jaminan yang berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan oleh Pengadilan dapat dilaksanakan apabila Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang telah diikuti Akta Pemberian Hak Tanggungan telah didaftarkan oleh Kantor Pertanahan sehingga terbit Sertipikat Hak Tanggungan. Apabila tidak diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan adanya gugatan dari pihak ketiga yang memperoleh objek dengan iktikad baik maka dapat menimbulkan masalah hukum. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemilik sertipikat hak milik pada eksekusi lelang putusan pengadilan berdasarkan surat kuasa membebankan hak tanggungan namun tidak diikuti dengan akta pemberian hak tanggungan. Metode penelitian tesis ini berupa yuridis normatif dengan tipologi deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh (1) sesuai ketentuan Pasal 1179 Jo Pasa 13 ayat (1), ayat (3) dan (5) Undang-Undang Hak Tanggungan objek yang diberikan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sah menjadi jaminan apabila telah terdaftar pada Kantor Pertanahan sehingga terbit Seripikat Hak Tanggungan. Serta Pasal 15 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Hak Tanggungan dengan tidak dilanjutkan pembuatan APHT dan tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan lebih dari 1 (satu) bulan selambat-lambatnya setelah waktu diberikan sehingga apabila tidak dilanjut maka berakibat tidak dapat dipergunakan lagi atau batal demi hukum. Oleh karena itu jaminan yang hanya berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanpa diikuti APHT dan tidak didaftarkan lebih dari 1 (satu) bulan menjadi batal dan juga eksekusi lelang yang telah berlangsung menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum. Alasan-Alasan tersebut dapat dijadikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memperoleh objek dengan iktikad baik.

---

Auction execution of guarantee based on power of attorney imposing underwriting rihts by the court can be carried out if the power of attorney  imposing underwriting rights has been registered by the land office so that a certificate of mortgage is issued. If not followed by the deed of granting mortgage rights and lawsuit from a third party who obtained the object in good fauth, it can cause legal problems. This thesis discusses the legal protection for owner of certificates of ownership in the auction execution decision on guarantees bound by a power of attorney imposing mortgage rights but not followed by deed grating mortgage rights. This thesis research method is normative juridical with descriptive-analytical typology. Based on the results of the study obtained (1) in accordance with the provisions of Article 1179 Jo Article 13 paragraph (1), paragraph (3) and paragraph (5) of the underwriting right law object granted by the power of attorney imposing a legal mortgage becomes a guarantee if it has been registered at the land office so publishe mortgage certificate and article 15 paragraph (3) and paragraph (6) of the land office for more than 1 (one) month not later than the time given so that if its not continued, the result cannot be used anymore or null and void by law. Therefore, guarantees that are onlu based on power of attorney imposing mortgage rights without being registered for more than 1 (one) month will be canceled and the execution of the auction of the auction that has been held will not have legal force. These reasons can be used as legal protection for third parties who obtain objects in good faith."

"Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah ditujukan untuk menjamin pelunasan atas piutang Kreditur, akan tetapi salah satu penyebab hapusnya Hak Tanggungan adalah hapusnya Hak Atas Tanah. Hapusnya Hak Atas Tanah dapat terjadi melalui habisnya jangka waktu ataupun pelepasan hak berdasarkan Pembaharuan Hak Atas Tanah. Pembaharuan Hak Atas Tanah adalah prosedur yang harus ditempuh bagi Hak Atas Tanah yang telah berakhir haknya atau jangka waktu perpanjangannya telah berakhir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dan bersifat deskriptif analitik, dikarenakan penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisa terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder, dengan alat pengumpulan data primer yaitu wawancara dan data sekunder melalui studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang ditentukan secara porposif yaitu Notaris dan PPAT serta Kepala Kantor Pertanahan. Data-data yang terkumpul akan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini pertama, Pembaharuan Hak Atas Tanah adalah suatu prosedur yang bersumber dari Hak Bangsa dan hak Menguasai Negara. Kedua, Pembaharuan Hak Atas Tanah menyebabkan hapusnya Hak Atas Tanah, sehingga Hak Tanggungan yang melekat di atasnya menjadi hapus. Hapusnya Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijaminnya, akan tetapi kreditur kehilangan kedudukannya sebagai kreditur preferen. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pembaharuan Hak Atas Tanah adalah prosedur yang bersifat imperatif, sehingga keberadaan Hak Tanggungan tidak dapat mengenyampingkannya, akan tetapi guna menjaga kedudukan preferen kreditur dapat dilakukan mitigasi oleh para pihak serta Notaris dan PPAT, melalui pengikatan jaminan sebelum dilakukannya permohonan Pembaharuan Hak Atas Tanah atau penggunaan jaminan umum terlebih dahulu sebagai underlying hapusnya Hak Tanggungan.

---

Encumbrance Right (regulated by Encumbrance Law ('EL')) as a form of security for land titles which intended to guarantee repayment of creditor's, an expired Land Titles is one of the reason causing Encumbrance Right expiration. Land Titles expiration happens through the expiration of the period or release of right based one Land Titles Renewal. Land Titles Renewal is a mandatory procedure for an expiring Land Titles or a Land Titles which it's period of extension expired. This research is normative-juridical and conducted using an analytical description type of methods, which describe and analyze the problem based on Basic Agrarian Law ('BAL') and other Indonesia's land regulations. Data on this research consist of primary and secondary data, primary data is gathered using an interview and secondary data is gathered using literature studies. The informant on this research is deliberately determined i.e. Notary Public, Land Deed Official, and head of the Land Office. Data analysis conducted using qualitative methods. The results of this research, first Land Titles Renewal is a procedur sourced from Nation's Right and State's Right to Control. Second, Land Titles Renewal caused expiration of Land Titles, expired Land Titles is one of the reason causing Encumbrance Right expiration. Encumbrance Right expiration does not write off guaranteed debt, however creditor lose it's privilege of being preference creditor. The conclusion are Land Titles Renewal is a mandatory procedure, hence the existance of encumbrance right can't put aside Land Titles Renewal procedures. In order to maintain creditor's preferred position, mitigation can be carried out by the parties including Notary Public and Land Deed Official. This mitigation conducted through encumbrance of other Land Titles before existing Land Titles Renewal is proceeded, or using other methods of security as an underlying agreement."

"Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, khususnya pada barang tidak bergerak yang dijual oleh bank melalui lelang akibat adanya kredit macet, belum sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang. Penyebabnya adalah karena adanya halangan bagi pemenang lelang dalam bentuk gugatan terhadap hasil pelelangan sehingga mereka harus mengikuti proses pengadilan perdata yang panjang bertahun-tahun hingga tercapainya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Tidak adanya perlindungan hukum bagi pemenang lelang juga akan menyebabkan terganggunya keadaan keuangan bank sehingga menjadi tidak sehat karena bank akan mengalami kesulitan dalam menjual barang melalui jasa lelang akibat menurunnya jumlah pembeli lelang. Selain itu, pembatalan risalah lelang oleh pengadilan mengakibatkan bank tersebut untuk memulai proses penagihan hutang dari awal kembali seperti sebelum lelang dilaksanakan. Akibatnya, kondisi keuangan bank yang tidak sehat akan membahayakan kondisi ekonomi dari suatu negara, Indonesia.

---

Legal protection for Auction Winners, especially on the immovable goods sold by means of Auction by Banks due to bad credit, has not been fully protected by the legislations. Auction Winners could not immediately enjoy the goods bought by them because they must face an obstacle in the form of lawsuit against the auction result so that they must follow the whole lengthy process of civil procedure, which could take years, until the Courts reach a final and binding decision or inkrah. The non-existence of legal protection for the Auction Winners would also cause disturbance on the financial condition of a bank so that it would be unhealthy because the bank will have difficulty in selling the goods through auction service due to decreasing amount of auction participant. Further, cancellation of Auction Deed by the Courts will cause the bank to start over the debt collection process from the beginning as if the auction has not been conducted. Moreover, this unhealthy financial condition of a bank would endanger the economic condition of a country, Indonesia."

"Hak tanggungan sebagai jaminan memberikan kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur cidera janji, namun dalam kasus ini terjadi sita jaminan yang dilekatkan oleh pihak ketiga terhadap objek hak tanggungan tersebut yang menyebabkan adanya konflik antara para pihak. Permasalahan dalam tesis ini manakah di antara sita jaminan dan hak tanggungan yang memiliki kekuatan hukum apabila adanya cidera janji oleh debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis, menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dari berbagai literatur, dengan menggunakan tiga kasus yang saling terikat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Hak Tanggungan telah terdaftar terlebih dahulu dari Sita Jaminan. Dengan diletakannya Hak Tanggunan terlebih dahulu, maka Sita Jaminan yang diletakan setelahnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Prosedur lelang telah mengikuti prosedur yang ditentukan, sehingga pembeli lelang yang beritikad baik haknya harus terlindungi.

---

Mortgage rights as collateral provide legal certainty for the creditor if the debtor is in default, however in this case study, there is a collateral confiscation attached by the third party to the object of the mortgage rights which causes a conflict between parties. This thesis's problem is which between the collateral confiscation and the mortgage rights that has legal rights in the event of a breach of contract by the debtor. This research uses a normative judicial method with a descriptive-analytical typology, using data collection tools in document studies from various works of literature, using three interrelated cases. Based on the research results that the Mortgage Rights have been registered in advance from collateral confiscation. By placing the Mortgage rights first, the Collateral Confiscation which is placed afterwards has no legal right. The auction procedure has followed the prescribed procedure to protect the auction buyer in good faith."

"Pencatatan hak tanggungan diperlukan sebagai tanda lahirnya hak tanggungan dan kedudukan yang diutamakan bagi kreditor untuk mengeksekusi jaminan sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang. Sistem hukum jaminan menganut adanya larangan janji memberikan barang jaminan untuk dimiliki kreditor jika debitor wanprestasi. Namun dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PN.Blb., diputuskan bahwa jaminan berupa tanah dan bangunan atas nama Tergugat menjadi milik Penggugat cessionaris seluruhnya sebagai bentuk pelunasan dari Tergugat. Tergugat sebagai debitor melakukan wanprestasi dan tidak diketahui keberadaannya. Permasalahan yang dibahas adalah proses pengikatan jaminan hak tanggungan, proses pengalihan piutang yang dijaminkan dengan hak tanggungan dan menganalisis penerapan hukum hakim dalam mengadili dan memutus Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PN.Blb sesuai ketentuan jaminan yang berlaku. Metode penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Penerapan hukum hakim dalam mengadili dan memutuskan obyek jaminan menjadi milik Penggugat sebagai bentuk pelunasan Tergugat dan menyatakan Penggugat sebagai kreditor yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap objek hak tanggungan atas dasar wanprestasinya Penggugat dinilai kurang tepat. Perjanjian kredit tanpa diikuti dengan pendaftaran jaminan hak tanggungan di kantor pertanahan membuat kreditor hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Obyek jaminan secara hukum masih merupakan milik dari pemberi jaminan, karenanya eksekusi jaminan harus dilakukan dengan memenuhi prosedur tertentu. Kreditor konkuren dapat menuntut haknya untuk memperoleh pembayaran dengan melalui proses gugatan terlebih dahulu yang diikuti dengan penyitaaan dan lelang barang milik debitor.

---

The registration of the mortgage is required for the mortgage to exist and for the creditor to receive primary legal standing to execute the collateral according to the regulated procedure. Collateral law system adheres to the prohibition of pledges to give collateral to be owned by the creditor if the debtor default. However, on Judgement Number 187 Pdt.G 2017 PN.Blb decided that collateral in form of land and building owned by Defendant belong to Plaintiff cessionaries as a form of his repayment. Defendant debtor default and his existence are unknown. The problems in this thesis are the process of mortgage binding, the process of receivables transfer which pledged by mortgage and analyzes judges rsquo legal application in judging and deciding on Judgement Number 187 Pdt.G 2017 PN.Blb according to regulated collateral law.

The thesis research method is normative juridical research with explanatory and prescriptive as its research type. Judges rsquo legal application in judging and deciding the collateral belongs to the creditor as a form of his repayment and stated Plaintiff as the creditor who has rights and obligations to mortgage object are imprecise. Credit agreement which is not followed by the registration of mortgage at the land office put creditor position as a concurrent creditor. The collateral object legally is still owned by the guarantor, therefore the collateral execution must be done by meeting certain procedures. A concurrent creditor could demand his rights to receive payment from debtor through lawsuit process followed by foreclosure and auction of debtor rsquo s properties."